YOGYA - Puluhan prajurit Kodim 0734/Yogyakarta dan Koramil Umbulharjo, Kamis (15/03/2018) diterjunkan dilokasi yang nantinya akan dijadikan tempat TMMD Reguler ke-101 tahun 2018 Kodim 0734/Yogyakarta di wilayah Kelurahan Pandeyan, Umbulharjo untuk melaksanakan karya bakti membersihkan bantaran Sungai Gajah Wong pada tanggal 28 Maret mendatang. Puluhan prajurit TNI tersebut dibantu juga dengan ratusan warga masyarakat Kelurahan Pandeyan, Tagana DITY, BPBD DIY dan FKPPI. Mereka berbaur dan bergotong-royong membersihkan bantaran sungai, memotong pohon dan membakar sampah dan memasang umbul-umbul. Sejumlah persiapan terus dilakukan TNI bersama warga jelang upacara pembukaan TMMD Reguler ke 101 Kodim 734/Yogyakarta. Danramil 07/Umbulharjo Mayor Kav Cecep Saifudin menjelaskan menjelang pembukaan TMMD reguler ke-101 Kodim 734/Yogyakarta, kami membagi sejumlah prajurit di sejumlah titik. Sebagian bersama warga menyelesiakan proyek fisik tambahan, sebagian lagi melakukan finishing di sejumlah titik proyek fisik dan sebagian lagi dikerahkan untuk bersih-bersih lapangan yang akan digunakan untuk upacara pembukaan. Nampak sejak pagi puluhan prajurit bersama masyarakat tengah bersih-bersih lapangan, menyapu gang-gang kecil, mengumpulkan sampah kemudian membakarnya. Kebersamaan masyarakat dan anggota prajurit benar-benar guyub. "Kehadiran TMMD di wilayah Kecamatan Umbulharjo mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Seluruh penduduk senang dan bangga, sehingga apa yang kita kerjakan, mereka dengan senang hati melibatkan diri," tandas mayor Kav Cecep Danramil 07/UH, Umbulharjo. Thoyib, salah satu warga Kelurahan Pandean Umbulharjo berpendapat apa yang akan di laksanakan di TMMD Reguler ke- 101 tahun 2018 dan kehadiran TNI di Wilayahnya akan bisa mengubah cara pandang warga desanya terhadap TNI. --Semula warga masih merasa segan dan takut terhadap keberadaan Tentara, akan tetapi dengan adanya sering di laksanakan TMMD atau sejak adanya gelaran TMMD, sekarang justru mereka menjadi simpati,-- tandasnya. Dia mengatakan, setelah bersentuhan dengan Satgas TMMD ini, melihat dan merasakan sendiri bahwa ternyata TNI itu baik dan ramah-ramah. --Pembawaan para TNI anggota Satgas TMMD yang begitu ramah, bersahabat, itulah yang merubah penilaian para warga di desa kami. Sangat humanis,-- papar Thoyib salah satu Linmas yang di tunjuk dari Kel Pandean. Dia menambahkan, untuk TMMD Reguler yang akan di gelar kali ini warga akan membantu dan sangat senang dengan anggota TNI terutama Babinsa wilayah Pandean (Serda Ari Fitrianto) dan Kodim 0734/Yka juga Koramil 07/UH di Kota Yogyakarta. Thoyib, yang saat ini juga menjadi anggota Linmas Kel Pandean mengucapkan banyak terima kasih kepada para Satgas TMMD Reguler. (W.Rustanto/@mix)

Memperingati HUT Satpol PP ke-68, HUT Satlinmas ke-56, HUT Damkar ke 99, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti berpesan agar tiga lembaga ini dapat memberikan pelayanan terbaik untuk Kota Yogya dan Masyarakat Kota Yogya. Walikota mengingatkan sebagai penegak peraturan daerah (perda) harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan menaati peraturan. "Selalu taati aturan, sehingga dengan memulai hal kecil dapat memberikan contoh kepada masyarakat" kata Haryadi saat memberikan pengarahan di sela-sela Gala Dinner di Graha Pandawa, Rabu malam (15/3) . Tidak hanya itu, lanjutnya, sebagai penegak perda sudah seharusnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Berikan pelayanan cepat tanggap berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat," tandasnya Ia mengungkapkan jika tantangan kedepan yang dihadapi akan semakin berat untuk itu, Ia menegaskan agar tiga lembaga tersebut saling bersinergi dengan selalu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal. "Saya mengajak seluruh Satuan untuk meningkatkan kesiapsiagaannya dalam menjaga ketertiban umum, melindungi aset masyarakat. Bangunlah hubungan yang harmonis dengan masyarakat, sehingga keberadaan Satpol PP, Damkar dan Linmas benar-benar memberikan arti bagi masyarakat" jelasnya Ia berharap dalam momentum ini dapat dijadikan sarana transformasi menuju kemajuan dan perbaikan serta mampu mengembangkan diri dalam membangun masyarakat yang sejahtera, aman, nyaman, tertib dan mandiri Semoga di hari jadi ini masing-masing Satuan semakin memantapkan eksistensinya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat katanya. (Han)

Komandan Kodim 0734/Yogyakarta Letkol Inf Rudi Firmansyah S.E.,M.M menghadiri rapat persiapan pelaksanaan TMMD tahun 2018 di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) di Ruang Rapat Nyi Ageng Serang 2, BPPM DIY, Jl, Tentara Pelajar, Kota Yogyakarta. Kamis (15/3/2018). Rapat persiapan itu dalam rangka mengoptimalisasi, efektifitas dan efisiensi proses manajemen pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD. Dandim menjelaskan, bahwa program TMMD adalah salah satu wujud Operasi Bakti TNI yang sinergis, terintegrasi dan sangat terorganisir, memiliki maksud, tujuan dan manfaatnya yang jelas, baik bagi kepentingan TNI, Masyarakat maupun Pemerintah. TMMD adalah program lintas sektoral yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah-daerah tertinggal, terisolasi, daerah pinggiran dan terbelakang yang melibatkan TNI - Polri, Kementrian, Lembaga Pemerintahan Non Kementrian dan Pemerintah Daerah, serta segenap lapisan masyarakat,-- terang Dandim Rudi Firmansyah. Disamping itu, dengan digelarnya rapat sinkronisasi program ini, kedepannya TMMD di wilayah Kota Yogyakarta, mendapatkan hasil sesuai harapan. Bisa mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah / wilayah, karena secara substansial, TMMD merupakan tesis kegiatan wujud bakti TNI dalam pembangunan pedesaan,-- pungkasnya. (W.Rustanto-Kodim/@mix)

Dibutuhkan tenaga teknis sebagai programmer web sejumlah 2 (dua) orang untuk ditempatkan di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Pemerintah Kota Yogyakarta dengan kualifikasi sebagai berikut : Warga Negara Republik Indonesia Pria/wanita usia max. 35 tahun Pendidikan formal minimal S1-Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer dengan pengalaman minimal 1 tahun sebagai programmer Menguasai framework CI, PHP, MySQL Sehat jasmani dan rohani Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab Mampu dan sanggup bekerja secara team maupun individu Mempunyai laptop dan alat komunikasi (handphone) pribadi yang aktif Gaji di atas UMR Persyaratan Administrasi sebagai berikut : 1. Surat lamaran 2. CV terbaru 3. Foto Copy KTP yang masih berlaku 4. Foto Copy Ijazah dan transkrip nilai 5. Bukti pengalaman kerja (jika ada) Tahapan seleksi : 1. Seleksi Administrasi, sampai dengan tanggal 23 Maret 2018, jam 14.30 WIB. 2. Tes Praktek, pada tanggal 26 Maret 2018, jam 08.00 s.d 12.00 WIB 3. Tes Wawancara, pada tanggal 27 Maret 2018, jam 08.00 WIB s.d selesai Surat Lamaran dapat dikirim langsung ke Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Jl. Kenari 56 , Komplek Balaikota Yogyakarta atau dapat diemail ke : kominfosandi@jogjakota.go.id paling lambat tanggal 23 Maret 2018 pada pukul 14.30 WIB. Untuk informasi lebih jelas bisa menghubungi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan No. Telp. (0274) 551230. Semua proses seleksi dilakukan secara obyektif dan hasil final adalah mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Untuk berita selengkapnya dapat didownload pada attachment berikut :

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menjadi inspektur upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-68 Satpol PP, Hut ke-99 Dinas Kebakaran, dan HUT ke-56 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Upacara Hari jadi tersebut dipusatkan di Kota Yogyakarta bertempat di lapangan Balaikota, Kamis (15/3) pagi. "Maka tema yang diambil dari hari jadi Satpol PP ke 68 dan juga Satlinmas ke 56 kali ini adalah Satpol PP dan Satlinmas siap mengawal Pilkada serentak 2018," kata KGPAA Paku Alam X membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Mendagari meminta Satpol PP dan Satlinmas lebih siaga lagi dalam mengawal keamanan dan ketertiban menjalang pesta demokrasi mendatang. Di tahun politik ini, lanjutnya, Satpol PP dan Satlinmas akan ikut terlibat langsung mengawal pesta demokrasi, terutama Pilkada. "Keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas, memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat tetap terjaga," imbuh KGPAA Paku Alam X. Di hadapan para anggota Satpol PP dan Satlinmas, Ia menegaskan kembali tentang tegas pokok Satpol PP dan Satlinmas. "Sesuai aturan Satpol PP dan Satlinmas mempunyai tugas pokok antara lain, membantu menjaga ketentraman penyelenggaraan pemilu dan Pilkada baik sebelum, atau pada saat pemungutan maupun setelah pelaksanaan pemilihan," tandasnya. Sementara itu Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti usai upacara menuturkan, peringatan HUT Satpol PP dan Satlinmas ini sengaja dibarengkan dengan hari jadi Dinas kebakaran Kota Yogyakarta ke-99 tahun. "Rangkain acara peringatan HUT ketiga satuan tersebut sebagai display kesiapan kami dalam melayani masyarakat. Juga sebagai sarana kami untuk mengingatkan apa yang telah kami lakukan untuk masyarakat Yogyakarta," ucap Haryadi. Selain itu, Haryadi juga menyoroti kesiapan sekaligus peran Satpol PP dan Satlinmas menghadapi tahun politik. Meski di Yogyakarta tidak ada Pilkada, Ia tetap meminta Satpol PP dan Satlinmas untuk tetap menjaga keamaan Kota Yogyakarta. "Memang kita nanti tidak mengikuti Pilkada, namun Kota Yogyakarta tetap menghadapi Pilpres dan Pileg. Untuk itulah harus kita seiapkan sejak sekarang, agar prosesnya berjalan lancar dan aman," imbuhnya. Menanggapi isu kepadatan aktivitas yang dikhawatirkan akan berpotensi menggoyang ketertiban Kota Yogyakarta, Haryadi mengaku sudah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Program kampung panca tertib yang telah digulirkan Satpol PP diyakininya sebagai langakah ampuh mengatasi masalah tesebut. "Kampung panca tertib adalah cara membangun ketertiban Kota Yogyakarta dari wilayah. Kalau di wilayah masing-masing sudah tertib tentu akan berimbas pada ketertiban di seluruh Kota Yogyakarta," jelasnya. Ia menilai kepadatan aktivitas tidak bisa menjadi alasan utama terjadinya ketidaktertiban. Menurutnya, seberapa pun kepadatan yang terjadi kalau masyarakatnya tertib tentu tidak menjadi masalah. Peringatan hari jadi Satpol PP ulang tahun ke-68 Satpol PP, Hut ke-99 Dinas Kebakaran, dan HUT ke-56 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dimeriahkan dengan sederet kegaiatan. Usai Upacara acara dilanjutkan dengan Seminar Nasional Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi pukul 10.00 di Ruang Bima Kompleks Balaikota. Selain itu juga akan digelar Defile Drumband Gita Abdi Praja dari IPDN (Institut Pendidikan Dalam Negeri) yang dimulai dari Abu Bakar Ali, berjalan di sepanjang Malioboro. Dan terakhir ditutup dengan Si Pantip Award diselenggarakan pada malam harinya pukul 19.00 WIB. (Tam)

Marching band Gita Abdi Praja dari IPDN (Institut Pendidikan Dalam Negeri) tampil atraktif dan memukau Jajaran Pejabat dan para peserta upacara HUT Satpol PP, Dinas Kebakaran dan Satlinmas di halaman Balaikota Yogyakarta, Kamis (15/3) pagi. Tampil dengan busana penuh ikonik, Marching band Gita Abdi Praja mengenakan kostum kebesaran Satpol PP, Satlinmas, Damkar dan Dinas Perhubungan. Marching band Gita Abdi Praja memamerkan kepiawaian mereka dihadapan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, Gubernur IPDN, Prof Dr Ermaya Suradinata, dan sederet pejabat lainnya. Membawakan lima lagu bertema nasionalisme, Marching band Gita Abdi Praja kebanjiran tepuk tangan para penonton di Balaikota. Iring-iringan irama dan dentuman bas drum pun juga berhasil menyedot perhatian karyawan balaikota. Salah satunya adalah Wuragil, karyawan yang bekerja di Dinas Sosial Kota Yogyakarta inipun mengaku ikut menyaksikan aksi Marching band Gita Abdi Praja. "Penasaran saja dengan penampilan mereka, soalnya dari kemarin sore mereka sudah berada di sini, dan ternyata bagus. Salut buat mereka," ucapnya. Aksi Marching band Gita Abdi Praja juga diwarnai dengan sederet manuver, mulai dari salto dan kayang hingga membentuk formasi hurup IPDN. Tidak mau ketinggalan, Walikota dan Wakil Walikota pun turut turun dalam manuver tersebut. Gubernur IPDN, Ermaya Suradinata menuturkan, Yogyakarta menjadi kota pertama yang berkesempatan menghelat peringatan HUT Satpol PP dengan menghadirkan Marching band Gita Abdi Praja ini. Ia berharap penampilan Marching band Gita Abdi Praja ini bisa menjadi media untuk mensosialisasikan IPDN sebagai pendidikan kedinasan yaitu menjadi lembaga yang mempersiapkan pemimpin untuk melayani masyarakat. "Aksi Marching band Gita Abdi Praja di Kota Yogyakarta ini kami harapkan bisa lebih mengenalkan IPDN kepada masyarakat sehingga para orang tua bisa menjadikan IPDN sebagai kampus tujuan bagi anak-anaknya," jelasnya. (Tam)

Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk dapat menjalankan kewajibannya secara seimbang,yakni menjaga wibawa Pemerintah Daerah melalui penegakan aturan, tetapi di sisi lain juga harus menjadi pengayom dan pelindung bagi hak-hak masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Satpol PP memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. "Proses pembangunan di derah tentu tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP. Meski demikian pelaksanaan tugas ini sarat dengan tantangan karena para personel Satpol PP dituntut untuk mampu menjaga kewajiban ini secara seimbang" Tutur Walikota ketika membuka kegiatan seminar yang bertajuk Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian acara HUT Satpol PP Ke-68, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang ke-56 dan Pemadam Kebakaran ke-99, Kamis (15/2) pagi di Ruang Bima, Komplek Balaikota. Walikota menambahkan, saat ini masih ada stereotip negatif yang melekat pada aparat Satpol PP. Kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP masih sering diidentikan dengan hal-hal yang berbau kekerasan, arogansi dan kesewenang-wenangan sehingga perlu adanya peningkatan komptensi dari Satpol PP, baik dalam satuan maupun dalam ranah individu "Menjadi bagian dari tugas Satpol PP pula untuk dapat mengubah image tersebut dengan memupuk sikap simpatik dan humanis sehingga SDM yang dimiliki oleh Satpol PP sudah sepatutnya memiliki kompetensi yang tinggi. Semoga kegembiraan dalam merayakan usia yang semakin matang ini juga dibarengi dengan bertumbuhnya semangat untuk mengembangkan kualitas demi tatanan masyarakat yang lebih tertib, aman, dan berbudaya" Imbuh Walikota di hadapan peserta seminar yang terdiri dari Anggota Satpol PP se-DIY Senada dengan hal tersebut, Gubernur Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. H. Ermaya Suradinata, SH., MH., MS yang dalam kesempatan ini hadir sebagai salah satu narasumber, mengungkapkan bahwa Satpol PP harus bisa mengimplementasikan semangat revolusi mental dalam ketugasannya, yakni menjadi sosok yang mampu mengayomi masyarakat, bukan justru ditakuti. "Satpol PP harus menguasai peraturan-peraturan sehingga bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan pendekatan yang humanis, bukan sekedar melakukan penindakan. Paradigma Satpol PP harus diubah, yakni membuat masyarakat merasa aman, nyaman, dan terayomi, bukan malah mersasa takut deengan keberadaan Satpol PP" Katanyanya. Sementara Direktur Satuan Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ir. Asadullah mengungapkan, untuk menuju ke paradigma Satpol PP yang lebih ramah, Kemendagri telah mengukuhkan Gerakan Indonesia Ramah bagi Anggota Satpol PP yan didasarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. "Satpol PP harus mengutamakan tindakan preventif melalui sosialisasi tentang peraturan-peraturan agar masyarakat bisa lebih paham dan mematuhi aturan yang ada sehingga tidak ada pelanggaran dan Satpol PP tidak perlu melakukan tindakan represif. Sekarang ini kan sebenarnya yang arogan itu bukan Satpol PP, melainkan pelanggar peraturan karena telah merugikan masyarakat umum" Tegasnya. Hadir pula sebagai narasumber dalam seminar ini, Plt. Kepala Satpol PP DIY, Drs. Sulistyo, SH., CN., M.Si. Dalam paparannya, Sulistyo mengatakan, Satpol PP di DIY harus melihat kondisi Yogyakarta sebagai kota wisata, budaya, dan pendidikan. "Dalam menjalankan tugasnya,Satpol PP harus melihat keistimewaan yang melekat di Yogyakarta sehingga perlu untuk berinovasi dalam mewujudkan ketertiban yang sesuai dengan karakter Yogyakarta" Tuturnya. Ditambahkan oleh Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, saat ini Satpol PP juga memiliki peran strategis dalam mencegah radikalisme, terorisme, intoleransi, dan kenakalan remaja di Yogyakarta. "Satpol PP memiliki peran penting dalam mencegah tindakan-tindakan tersebut melalui sistem pencegahan yang baik, koordinasi antar instansi, dukungan dari DPRD serta peran tokoh masyarakat" Katanya. Walikota berharap adanya seminar ini mampu menjadi bekal bagi Satpol PP untuk meningkatkan kualitasnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. "Saya berharap seminar ini mampu menambah pemahaman dan wawasan anggota Satpol PP dan menjadi ajang slaturahmi sekaligus tukar pikiran dengan anggota Satpol PP dari berbagai daerah" Pungkasnya (ams)

Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Gondokusuman kota Yogyakarta Kamis (15/3). World Bank bekerjasama dengan Dinas Sosial melaksanakan kunjungan Lapangan Pelatihan Word Bank. Anggota delegasi Word Bank dari berbagai negara antara lain Vietnam, Nepal, Timorleste, dan Srilangka. Perwakilan Dilegasi semua datang dari Pmerintah kota Dinas sosial masing-masing tiap negara. Salah satu terobosan terbaru dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial dengan mengubah pembayaran yang semula tunai menjadi nontunai. Hal ini dikarenakan melihat efektifitas warga yang semakin bertambah dari tahun ke tahun semakin banyak. Selain itu program yang sudah berjalan sejak 2016 ini digalakkan penyaluran bantuan pangan secara nontunai. Bantuan pangan ini diberikan untuk mengurangi beban pengeluaran dengan memberikan penerimaan bantuan dan memberikan nutrisi yang seimbang secara tepat waktu yang nantinya diberikan kepada warga. Sedangkan pihak PKH memberikan sosialiasi terhadap kecamatan untuk saling koordinasi dalam membuat suatu kegiatan yang berkaitan dengan BPNT. Salah satu Peserta Pelatihan ISPA Chang Qin Sun mengatakan cara kerja masyarakat di Indonesia yang membuat kami datang ke Indonesia, salah satunya dengan mendatangi kecamatan Gondokusuman. "alasan kami memilih dan datang ke indonesia adalah kami ingin meminta bantuan dari PKH terhadap kemajuan warga dan ibu sekalian, karena di indonesia sudah melalui kemajuan, mengubah tunai menjadi non tunai" Ungkapnya. Pada tahun 2018 sudah ada 14 kecamatan yang memiliki program nontunai bersama PKH. Selain itu dari pihak PKH menerima peserta setidaknya 95% dan memperoleh BPNT. PKH berupaya agar seluruh peserta memperoleh komunitas program seperti kartu Indonesia Pintar yaitu dikhususkan untuk program belajar anak. Semua berupaya memperoleh secara komplit baik dari pemerintah maupun swasta. (Hes)

Pemkot Yogyakarta menyambut kunjungan kerja DPRD Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi rabu (14/3) di ruang bima. Dalam rangka mempelajari bagaimana Kota Yogyakarta menjadi salah satu kota penanggulangan bencana alam dengan membentuk Kampung Tangguh Bencana (KTB). Kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian Bejo Suwarno, Wakil ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi Hardizal, rombongan anggota dari DPRD dan narasumber yang terkait dengan penanggulangan bencana alam. Staf Ahli Walikota, Bidang Perekonomian Bejo Suwarno mengatakan, seperti yang kita ketahui kejadian gempa bumi 27 mei 2006 lalu menunjukkan belum adanya keisap siagaan seluruh warga dalam menanggap bencana. Selain itu bencana juga terjadi pada tahun 2014 yaitu hujan abu vulkanik Gunung Kelud. Saat itu rumah sakit adalah salah satu yang berperan besar pada saat bencana alam terjadi. "pada tahun 2007 peran Rumah Sakit sangat besar pada saat bencana alam terjadi di DIY, bahkan korban juga ikut rekontruksi dalam penanganan bencana alam tersebut." ungkapnya. Melihat kota Yogyakarta menjadi kota penanggulangan bencana alam, Pemerintah kota Yogyakarta membuat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 3 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, yang merupakan pengganti Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 15 tahun 2009, tentang penanggulangan bencana daerah yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pasal dalam Perda tersebut memuat tentang forum untuk mengurangi risiko bencana. Dimana anggota yang terkait dalam penanggulangan bencana antara lain adalah unsur pemerintah daerah, TNI dan POLR, dunia pendidikan, media massa, organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha. Pemerintah juga membuat Kampung Tangguh Bencana (KTB) di wilayah kota Yogya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Yogya membentuk 75 kampung tangguh bencana dan di tahun 2018 akan menambahkan 15 KTB baru. Bejo Suwarno mengatakan, selain membentuk kampung KTB juga akan melakukan evaluasi terhadap KTB yang sudah di bentuk, guna mengetahui bagaimana perkembangan kampung tersebut dari sisi kesiapsiagaan masyarakat masyarakat menghadapi bencana dan kondisi peralatan yang sudah diberikan. "silahkan bisa di bandingkan dan diadobsi atau di replikasi mengenai cara kerja kami menangani bencana alam di kota Yogyakarta, salah satunya membentuk KTB yang ada di wilayah kota Yogya" ungkapnya. (Hes)

Gedung Sekolah Dasar Negeri Tukangan Kota Yogyakarta telah selesai direnovasi dan diserahkan kepada Pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Dana renovasi berasal dari bantuan program CSR PT. Indomarco Prismatama (Indomaret). Dengan selesainya renovasi diharapkan proses belajar mengajar di sekolah itu berjalan lebih baik, lancar dan aman bagi para siswa dan guru. Walikota Yogyakarta dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Umum , Dra. MK. Pontjosiwi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada PT. Indomarco Prismatama yang telah menjawab kebutuhan sarana pendidikan yang memadahi di SD Tukangan. Dikatakan Renovasi SD Negeri Tukangan melalui program CSR ini merupakan bantuan yang sangat berharga bagi seluruh warga SD Negeri Tukangan Yogyakarta. Walikota berharap manfaatnya akan dirasakan oleh kurang lebih 243 peserta didik. Sejalan dengan semangat Segoro Amarto dan Gandeng Gendong yang mengedepankan sinergi antara 5K (Kampung, Kampus, Komunitas, Pemkot dan Korporat), tanggung jawab sosial korporat yang dilakukan oleh PT. Indomarco untuk memupuk kepedulian dan tanggung jawab sosial pelaku usaha utnk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar. Dikatakan semangat korporat untuk ikut berbagi dan terlibat kedalam dunia pendidikan juga semakin banyak. Hal itu, menurut Haryadi, merupakan upaya bersama untuk peningkatan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dimulai dari Kota Yogyakarta untuk Indonesia. Manejer PT. Indomarco Prismatama Cabang Yogyakarta Sanjaya Trio Purnomo mengatakan renovasi sekolah SD Negeri Tukangan Kota Yogyakarta ini diharapkan dapat memberi rasa aman dan nyaman bagi para guru, anak didik dan orangtua. "Karena mereka dapat dapat belajar dan mengajar dengan aman tentunya kalau tempatnya bersih, tempatnya terjaga. Mudah mudahan anak didik kita lebih berkembang, lebih baik," ujar Sanjaya. PT. Indomarco telah membantu merenovasi 15 sekolah dan memebrikan bantuan beasiswa kepada 400-an anak didik. Untuk tahun 2018, diawali dengan perbaikan 5 sekolah, dan pemberian beasiswa kepada 233 siswa. Sejumlah 70 siswa diantaranya berada di Kota Yogyakarta. Sanjaya menjelaskan pekerjaan renovasi di SD Tukangan meliputi perbaikan dan bongkar atap, mengecat dinding dan interior dalam, perbaikan instalasi listrik berupa stop kontak, lampu dan CCTV serta teralis pagar pembatas gedung sekolah. Sanjaya berharap kedepan kerjasama PT. Indomarco Prismatama dengan Pemkot Yogyakarta terus diberlangsung. " Kami berharap kerjasama ini tidak berhenti sampai disini saja tetapi betul-betul bisa kita kembangkan lagi, dalam bentuk investasi di kota Yogyakarta dan dapat menyerap tenaga kerja lokal di kota Yogyakarta," imbuhnya. Sementara itu, AS. Windiyanto Kepala Sekolah SD Tukangan menjelaskan proses renivasi gedung sekolah dilakukan kurang lebih tiga minggu. Dirinya mengatakan kondisi atap SD Tukangan sebelumnya mengalami kerusakan yakni pada bagian atap melengkung dan kayu mengalami keropos. "Ada dua uang kelas dan satu ruang kelas yang diperbaiki. Sebelumnya atapnya melengkung dan kayunya sudah kerops semua," jelas Windiyanto. Windiyanto berharap setelah perbaikan gedung sekolah ini proses belajar mengajar di sekolah asuhannya berjalan baik dan lancar serta para guru dan siswa tidak merasa was was akan terjadi atap runtuh yang membahayakan mereka. Renovasi gedung ini menghabiskan dan sebesar Rp. 70 juta lebih. Selain serah terima hasil renovasi gedung SD Tukangan diserahkan pula beasiswa kepada 70 anak didik dari Kota Yogyakarta. (@mix)

Kota Yogyakarta memulai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 di seluruh kecamatan. Melalui program tersebut, Pemkot menargetkan sebanyak 4500 bidang tanah yang tersebar di 14 kecamatan mendapat sertifikat tahun ini. "Hingga tahun 2017 dari total 2,28 juta bidang tanah yang ada di DIY 1.76 juta bidang telah disertifikat dan di tahun 2020 DIY akan menjadi DIY lengkap," ungkap Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Sumardiyono saat sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Balaikota, Rabu (14/3). Ia menjelaskan, untuk Kota Yogyakarta dari 14 desa terdapat 88.288 bidang tanah dengan total 83.867 buku tanah. Sementara tanah yang belum terdaftar masih tersisa 4.421. Ia pun menegaskan tahun ini menargetkan 4.500 bidang tanah tersertifikasi melalui PTSL. Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengapresiasi program PTSL yang sudah berjalan sejak tahun 2017 lalu. Menurutnya program ini patut didorong semua pihak demi tercapainya kepastian hukum sekaligus menjadi solusi atas maraknya sengketa hak atas tanah belakangan ini. "Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang bersama BPN Kota Yogyakarta terus melakukan langkah strategis yang meliputi legalisasi dan re-distribusi aset tanah serta penaatan ruang yang berkelanjutan," jelasnya. Walikota mengaku di Kota Yogyakarta belum semua bidang tanah memiliki sertifikat atau Alas Hak yang pasti. Hal tersebut, menurutnya akan berimplikasi pada pendapatan asli daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan. Terkait dengan biaya pendaftaran tanah, Walikota menegaskan, Pemkot sedang merumuskan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Walikota berharap Rancangan Perwal tersebut memberikan kemudahan serta fasilitasi bagi kelompok masyarakat pemohon PTSL agar mendapatkan sertifikat tanah tepat waktu dan tepat sasaran. Ditambahkan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana, Proses sertifikasi tanah melalui PTSL akan dilakukan untuk semua jenis tanah termasuk rumah peribadatan dan tanah berstatus Sultan Ground. Terkait beban pembiayaan Hari menjelaskan, pembiayaan PTSL sebenarnya dibebankan pada APBN kecuali untuk pembiayaan persiapan. "Kami sedang menyiapkan mekanisme pembiayaan tersebut melalui Perwal Petunjuk Teknis dan maret ini kami tergetkan sudah siap," imbuhnya. (Tam)

Ada yang berbeda di lapangan olahraga di SDN Glagah. Tak hanya lebih nyaman tapi SDN Glagah kini sudah memiliki tiga fasilitas olahraga. Ya sekitar dua bulan terakhir ini lapangan SDN tersebut sudah semakin nyaman, bersih dan rapi. Ini tidak lain karena Lapangan yang luas tersebut sudah diberi paving block alias lantai batako. Inilah tampilan baru yang diberikan oleh pihak sekolah, sehingga kesan lapangan yang dulu kotor dan berdebu sekarang sudah tidak ada lagi. Hal itu juga menyebabkan teras sekolah dan kamar kecil (toilet) semakin bersih dari pasir yang terbawa oleh sepatu para siswa atau debu yang berterbangan. --Ya Alhamdulillah. Anak-anak juga semakin nyaman berolahraga di lapangan,-- ujar Kepala Sekolah SDN Glagah, Sugeng Lestari. Kini para siswa dapat menggunakan lapangan tersebut sebagai tempat mereka berolahraga, lapangan yang memiliki luas 800m2 ini dapat digunakan untuk bernbagai macam olahraga seperti olahraga bulutangkis, olahraga voli, dan sepakbola. Ditemui usai meresmikan lapangan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogya, Edy Heri Suasana mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya telah melakukan berbagai upaya untuk memajukan pendidikan di Kota Yogya. Salah satunya dengan membuatkan lapangan olahraga bagi para siswa SDN Glagah. "Ini adalah bentuk komitmen Pemkot Yogya di bidang pendidikan guna memberikan kenyamanan saranan dan prasarana dalam proses belajar mengajar" ungkapnya di lokasi, Selasa (13/3) Salah satu murid kelas 5 SDN Glagah, Rena Milenia mengaku senang, karena kini ia dan teman- temannya bisa memanfaatkan lahan yang tadinya tidak berfungsi, sekarang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan sekolah. (Han)

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyambut kunjungan kerja Benchmarking To The Best Practices Diklatpim TK. IV Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat POLRI, dalam rangka mempelajari inovasi pelayanan publik di Kota Yogyakarta, selasa (13/3) di ruang Bima. Kunjungan kerja tersebut di hadiri oleh Staf Ahli Walikota, Bidang Perekonomian Bejo Suwarno dan Wakil Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat POLRI, Muhammad Rois dan narasumber terkait dengan inovasi daerah di Kota Yogyakarta. Kesadaran pentingnya inovasi daerah saat ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Dalam rangka peningkatan inovasi daerah di Kota Yogyakarta memiliki delapan inovasi yang diusulkan dalam Penghargaan Pemerintah Inovasi, Innovative Government Award (IGA) Tahun 2017. Penghargaan Pemerintah Inovasi IGA meliputi, KBS Online, Keluarga Bersama di Kecamatan Danurejan, Rumah Terampil Keparakan, Public Safety Center (PSC) 119, Rumah Sehat Lansia, Penataan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan, serta Unit Pelayanan Informasi dan kelurahan (UPIK). Setiap inovasi memiliki latar belakang permasalahan secara spesifik. Namun Pemerintah Daerah berpedoman pada prinsip sebagai bentuk peningkatan inovasi daerah yang dimiliki Kota Yogyakarta. Wakil Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat POLRI, Muhammad Rois mengatakan pembaharuan inovasi daerah memerlukan persiapan yang cukup panjang. Hal ini yang membuat Diklatpim TK. IV Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat POLRI berkunjung ke Kota Yogyakarta. "kami semua sudah sering mengunjungi di kota yogyakarta. Kami menilai kota yogyakarta adalah salah satu kota yang layak Benchmarking. Yang terpenting kami bisa mengadobsi, memberikan inspirasi positif dan mengambil yang terbaik. Siapa tahu bisa di aplikasikan di kota kami," ucapnya. Sedangkan Staf Ahli Walikota, Bidang Perekonomian Bejo Suwarno mengatakan tujuan inovasi pelayanan publik untuk mempebaiki kinerja dan meningkatkan pelayanan publik yang ada di Kota Yogyakarta. "ditujukan untuk meningkatkan keunggulan yang kompetitif dengan memperbaiki kinerja administrasi melalui peningkatan produktifitas, yaitu dengan cara memperbaiki mutu produk dan pelayanan, dimana diberikan praktek-praktek terbaik yang nantinya akan digunakan pada tugas pokok mereka" ucapnya. (Hes)

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta meraih predikat BB alias sangat baik dari hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Rapor Evaluasi Reformasi Birokrasi tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Didid Noordiatmoko kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta Titik Sulastri di Hotel Tentrem, Senin (12/3). Evaluasi dilakukan terhadap delapan area perubahan reformasi birokrasi, yaitu Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, dan Pelayanan Publik. "Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap indeks reformasi birokrasi serta tanggapan masyarakat pengguna layanan, yang dilakukan dengan penilaian lapangan," Ucap Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Didid Noordiatmoko saat penyerahan hasil evaluasi reformasi birokrasi di Hotel Tentrem, Senin (12/3). Lebih jauh Didid menuturkan, Evaluasi ini berbeda dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang juga dilakukan setiap tahun. Ia menambahkan, bobot untuk delapan area perubahan sebesar 50 persen, sedangkan indeks reformasi birokrasi dan tanggapan masyarakat 40 persen. "Survei itu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar masyarakat merasakan perubahan-perubahan serta pelaksanaan Reformasi Birokasi di Pemerintahan Daerah (Pemda). Hasil penilaian itu kita gabung, sehingga mucul indeks Reformasi Birokrasi," tendasnya. Ia mengatakan berbagai upaya dilakukan pihaknya untuk mempercepat reformasi, baik di pusat maupun daerah. Caranya dengan coaching serta bimbingan teknis. Melalui upaya tersebut diharapkan aparatur sipil negara dapat lebih reform yang bukan sekadar membuat dokumen, tapi jelas kinerja dan manfaatnya, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta Titik Sulastri mengaku cukup puas dengan capaian tersebut. Meski begitu pihaknya akan terus melakukan perbaikan terhadap upaya yang telah dilakukan sejauh ini. Dalam rapor tersebut, Pemkot Yogyakarta berhasil meraih predikat BB atau sangat baik dengan mengantongi nilai indeks reformasi birokrasi 70,63. Angka tersebut lebih besar dibanding capaian tahun 2016 yakni 69,85 dengan predikat B. "Kini parameternya tidak hanya pada upaya perubahan yang telah dilakukan saja, namun juga harus menyasar kepuasan masyarakat terhadap perubahan tersebut," jelasnya. Langkah perbaikan tersebut sambungnya, menyasar pada tiga point penting reformasi birokrasi yakni, Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien, serta Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. (Tam)

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menyambut baik keterlibatan Persatuan Perusahaan Penggilingan Padi (Perpadi) Yogyakarta dalam rangka memberikan edukasi pengenalan metode penanaman padi menggunakan polybag. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya sengaja menggandeng Perpadi sebagai mitra dalam menumbuhkan kesadaran budidaya bercocok tanam untuk masyarakat Kota Yogya khususnya bagi generasi muda. Menurut Wawali dengan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang menanam padi dengan metode polybag dapat menumbuhkan hobi berkebun meskipun masyarakat hanya memiliki lahan yang sempit. "Menanam padi tidak harus di sawah, menanam padi juga bisa menggunakan lahan sempit sekalipun seperti di pekarangan rumah," katanya usai memberikan edukasi budidaya tanaman dengan metode polybag di kawasan titik nol, Sabtu pagi (10/3). Kali ini yang jadi sasaran Perpadi adalah siswa Sekolah Dasar. Anak anak sekolah sengaja dipilih karena menurut mereka anak " anak harus di berikan kesadaran bercocok tanam sejak dini. Wawali berharap generasi muda dapat memanfaatkan metode ini sebagai salah satu solusi agar Kota Yogya bisa berswasembada beras dan tidak bergantung pada wilayah lain. "Apabila setiap siswa menanam satu polybag padi, bila dijajarkan bisa mencapai hektaran polybag padi." jelasnya. Sementara itu Ketua Perpadi, Arif Yuniarto Kurniawan menjelaskan, menanam padi dalam polybag selain murah juga perawatannya yang lebih mudah. "Dengan metode polybag ini kebutuhan air juga tidak terlalu banyak, meminimalisir serangan hama, dan juga mudah dalam monitoring" ujarnya. Salah satu peserta sosialisasi tersebut adalah Suhadi, warga Kadipaten ini mengaku sudah mencoba menanam padi dengan metode Polybag di rumahnya, hasilnya memuaskan. Bahkan Ia sekrang jarang membeli beras untuk kebutuhan makan keluraganya. Dari mulai tanam hingga bisa dipanen memerlukan waktu 109 hari. Dari 1,5 kilogram bibit padi, diperkirakan bisa menghasilkan sekitar dua kuintal gabah, katanya. (Han)