MInggu pagi, 7 Juli 2019 Warga Kampung Gedong Kuning, Kelurahan Rejowinangun, Kotagede menggelar Deklarasi Kampung Panca Tertib. Deklarasi yang difasilitasi Satpol-PP Kota Yogyakarta, diawali dengan senam bersama dilanjutkan dengan Paduan Suara ibu-ibu RW, deklarasi dan penandatangan komitmen kampung Panca Tertib yang dilanjut dengan Tari, pementasan wayang kulit dengan menampilkan Dalang Cilik, Pengundian doorprise. Antusiame ratusan warga yang tumpah ruah di fasilitas umum Segororejo RT 15, RW 5 Rejowinangun, terlebih ketika Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti meminta anak-anak untuk berdiri mendampingi walikota dalam memberikan sambutan, bergegas puluhan anak tampil ke depan. Dalam sambutanya Walikota menyampaikan, bahwa anak adalah asset bangsa dimasa depan, besuk pada saat 100 tahun Kemerdekaan Indonesia, anak-anak inilah yang akan tampil di depan menggantikan kita, oleh karena itu hendaknya pendidikan, pola asuh dan perhatian orang tua lebih dicurahkan, agar anak dapat tumbuh kembang dalam kasih sayang orang tuanya. Tema Peringatan Hari Keluarga Nasional 2019 adalah kembali ke meja makan, hal ini dapat dimaknai saatnya kita untuk kembali meningkatkan kualitas hubungan dalam keluarga melalui makan bersama. Melalui makan bersama kita rajut komunikasi dengan anak-anak, apa kegiatan dan kesulitan anak-anak bisa kita obrolkan untuk diselesaikan bersama. Selain itu kita juga berkomitmen 1821 dimana mulai pukul 18 " 21 kita hentikan pemakaian gudget, agar satu sama lain dalam keluarga bisa saling menyapa, saling bercerita, saling berbagi satu dengan yang lainnya. Harapan kami melalui Komitmen meja makan dan 1821 akan membangun komunikasi, sinergi, harmoni keluarga yang mampu melahirkan anak yang tangguh, mandiri, percaya diri, cinta kampung dan lingkungan serta berujung pada peningkatan kualitas ketahanan keluarga. Terkait dengan Deklarasi Kampung Panca Tertib Walikota berharap agar kegiatan tidak berhenti pada Deklarasi namun bagaimana kegiatan membangun budaya tertib melalui Kampung Panca Tertib dapat terus dibangun dan dikembangkan dalam semua lini kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan dukungan fasilitasi dan mengapresiasi serta berterima kasih atas partisiapsi aktif warga Kampung Gedong Kuning dalam memnbangun budaya tertib di lingkungannya. Dalam kesempatan tersebut Ketua Kampung Panca Tertib Gedong Kuning, Ucok Darmoko, bertutur bahwa warga kampong Gedong Kuning yang terdiri dari RW 1 " 5, Kelurahan Rejowinangun berkomitmen untuk tertib Daerah Milik Jalan melalui penataan parkir dan pelepasan hak atas tanah yang digunakan untuk jalan umum, tertib administarsi kependudukan berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Kartu Identitas Anak, tertib lingkungan dan sosial berupa budaya tidak membuang sampah di sungai dan bebas dari penyakit masyarakat. Kami mengusung semangat Gedong Kuning Hebat. Kata hebat berasal dari kata : Harmonis, Elok, Berakhlaq - Bertaqwa, Aman dan Tertib. Semetara Camat Kotagede, Rajwan Taufik dalam sambutannya, menyampaikan bahwa Kecamatan telah memfasilitasi Kampung Gedong Kuning melalui dana Kelurahan untuk membangun non fisik berupa budi daya lele cendol, kampong sayur dan buah, serta Gerakan Masyarakat dalam mengantisipasi Demam Berdarah melalui lavender dan Jumantik

Atas keberhasilannya dalam mendorong pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana di Kota Yogya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menganugrahi Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti Tanda Kehormatan Satya lencana Pembangunan bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2019. Satya Lencana Pembangunan Bidang KKBPK merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Presiden RI kepada Kepala Daerah yang berhasil dalam mendorong pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani mengatakan jika pemberiaan penghargaan tersebut lantaran Walikota Yogyakarta dinilai berhasil mensukseskan program kependudukkan keluarga berencana melalui dukungan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana serta capaian jumlah peserta KB aktif dan baru. Walikota Yogyakarta berhasil membangun kualitas hidup masyarakat dengan mensukseskan program kependudukan dan KB melalui pencanangan kampung KB, peningkatan alokasi APBD, dukungan sarana dan prasarana, pemberdayaan UPPKS dengan program gandeng gendong katanya dalam puncak acara HARGANAS ke-XXVI di Kota Banjarmasin, Sabtu (6/6/2019). Ia menjelaskan jika penghargaan tersebut diberikan demi meningkatkan dukungan dan komitmen agar keberhasilan program KKBPK semakin meningkat. Ada banyak kriteria yang dinilai, di antaranya adalah kebijakan dari aspek kelembagaan, dan aspek dukungan anggarannya dari pemerintah, kesiapan di dalam penyediaan tenaga lapangan, kemudian penggerakannya di lapangan, katanya. Ia mengatakan, aspek dukungan juga meliputi tersedianya desain besar pembangunan kuantitas penduduk yang memuat aspek kualitas, kuantitas, mobilitas, dan administrasi pembangunan keluarga. Termasuk juga dukungan Walikota terkait dengan pembentukan Kampung KB, dan jumlah mitra kerja yang terlibat dalam Kampung KB, katanya. Dijumpai usai menerima penganugerahan, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menyampaikan apresiasinya atas peran berbagai pihak dalam membantu mewujudkan suksesnya upaya Pemerintah Kota Yogya di bidang pengendalian kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kota Yogya. Alhamdulillah kami bersyukur dianugerahi Tanda Kehormatan Satya lencana Pembangunan ini. Selain hasil kerja keras jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya tentunya ini juga berkat dukungan luas masyarakat, katanya. Menurutnya tanpa kebersamaan dan partsipasi masyarakat, tentu upaya Pemkot Yogya membangun sektor ini tidak maksimal. "Semua harus saling bersinergi dan berperan aktif sesuai bidang dan profesi masing-masing untuk turut membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat" tegasnya. Penghargaan tersebut, lanjutnya, juga akan mendorong seluruh jajaran intansi terkait agar secara totalitas membina masyarakat dalam membentuk keluarga yang berkualitas. "Hal ini untuk mendukung program peningkatan kesejahteraan keluarga di Kota Yogya" ungkap Walikota. Selain Walikota Yogyakarta, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga menganugrahi Ketua Tim Pengerak PKK Kota Yogya, Tri Kirana Muslidatun Tanda Kehormatan Satya lencana Wira Karya. Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Presiden RI kepada sosok yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program KKBPK serta komitmennya dalam menggerakan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Keberhasilan tersebut ditandai dimana masyarakat lebih cerdas untuk mengikuti program KB dan masyarakat sudah memahami bahwa KB bukanlah untuk menghambat atau membatasi kelahiran tapi untuk mengatur jumlah kelahiran. Istri Walikota Yogya ini mengatakan jika keberhasilannya tersebut tidak lepas dari peran serta semua pihak dan komitmen bersama dalam membangun Kota Yogya. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat dan semoga bisa semakin memotivasi jajaran PKK, KB dan Kependudukan serta instansi terkait untuk meningkatkan kinerja dan kerja sama, ujarnya. Menurut Tri Kirana masalah kependudukan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, utamanya dalam mengantisipasi ledakan penduduk yang bisa saja terjadi apabila tak ada sosialisasi program KB dengan dua anak cukup maupun program pengendalian peningkatan jumlah penduduk setiap waktunya. Sesuai dengan program BKKBN bahwa setiap daerah harus bisa memiliki komitmen untuk mengatasinya. Maka sudah kewajiban kami membantu pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program KB ini, urainya. PKK Kota Yogya, katanya, mempunyai kegiatan yang fokus pada masalah kependudukan, seperti bakti sosial gerak PKK, sosialisasi KB dua anak cukup ke semua kecamatan se Kota Yogya, pelayanan terpadu bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kegiatan tersebut terencana secara berkelanjutan. Sasaran yang kita dekati tentu saja adalah ibu-ibu, karena kami bisa memberikan penjelasan bahwa yang paling penting bukan pada kuantitas jumlah keluarga yang diperbanyak, akan tetapi lebih bagaimana meningkatkan kualitas keluarga yang dibangun. Jangan sampai banyak anak, tapi pendidikannya sampai SD atau SMP saja. Dua anak cukup, tapi sekolahnya tinggi dan bekerja sesuai yang diimpikan keluarga, itu yang namanya keluarga berkualitas, tegasnya (Han)

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyampaikan 12 point rekomendasi hasil sidang Rakernas APEKSI 2019 kepada Pemerintah Pusat, Kamis (4/6/2019) di Ballroom Hotel PO Kota Semarang. Diantara 12 rekomendasi tersebut yang masih hangat di masyarakat yakni terkait zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Terkait hal itu APEKSI mendorong pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di seluruh jenjang pendidikan dan harus diiringi perencanaan dan penguatan kebijakan infrastruktur pendidikan dan sistem administrasi kependudukan. "Selain itu, kami juga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan payung hukum zonasi yang lebih kuat, minimal diatas paraturan menteri," ucap Haryadi Suyuti yang juga sebagai Ketua Komwil III APEKSI. Selain Pendidikan, dana kelurahan juga menjadi bahasan penting dalam Rakernas tersebut. Terkait hal itu APEKSI merekomendasikan agar pemerintah menaikkan pagu anggaran dana kelurahan sebesar Rp.350 juta hingga Rp.500 juta atau Rp.500 juta hingga Rp.1 Miliar per kelurahan disamakan dengan dana desa. "Mendorong pemerintah untuk meninjau kembali Permendagri No.130 tahun 2018 terkait dengan ketentuan grade presentasi 5% dana pendampingan daerah, mengingat kemampuan keuangan dan SDM masing-masing daerah berbeda," sambungnya. Selain itu, lanjutnya, kami juga mendorong percepatan tambahan dana keluarahan dari sumber APBN dan adanya Juknis terkait dengan implementasi pengalokasian dan untuk kelurahan sesuai edngan UU No 23 tahun 2014. Point yang tidak kalah pentingnya yang menjadi bahasan dalam sidang tersebut yakni juga terkait dengan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Menanggapi masalah tersebut, APEKSI mendorong perbaikan sistem dengan upaya mengkaji ulang PP No 49 Tahun 2018 tentang menajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjas dan revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara terutama tentang sistem penggajian P3K yang dibebankan APBD. "Rekrutmen tenaga honorer melalui P3K agar BUP diambil sesuai dengan regulasi dan dituntaskan penggajiannya melalui APBN," imbuhnya. Melalui sidang ini, sambungnya, APEKSI juga mendorong pemerintah segera melakukan pengangkatan CPNS bagi PTT atau honorer oleh Pemerintah atas rekomendasi dari Walikota. Point lainnya dalam rekomendasi tersebut yakni, terkait dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Gaji kepala daerah, perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, lingkungan infrastruktur dan transportasi, pembangunan berkelanjutan, Kesehatan, kota " kota pantai, dan keuangan daerah dan pajak. (Tam)

Salah satu inovasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu e-SPTPD berhasil menembus Top 99 Inovasi dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dan saat ini tengah bersaing dengan 98 inovasi lain dari berbagai wilayah di Indonesia untuk masuk dalam Top 45 KIPP. e-SPTPD merupakan aplikasi yang membuat pelaporan dan pembayaran pajak daerah menjadi lebih mudah, cepat dan aman karena memungkinkan wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir untuk melaporkan dan membayar pajak secara online "Dengan e-SPTPD wajib pajak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam melaporkan dan membayar pajak hanya dalam waktu lima menit saja. Tidak perlu datang ke loket, mengantri, dan mengisi formulir secara manual karena semuanya dapat dilakukan secara daring melalui gawai yang dimiliki," tutur Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi usai memaparkan materi untuk e-SPTPD di hadapan tim juri KIPP, Kamis (4/7) pagi di Gedung KemenpanRB, Jakarta. Lebih lanjut, Heroe mengatakan, sejak e-SPTPD diluncurkan pada Desember 2017 lalu, jumlah wajib pajak di Kota Yogyakarta yang sudah melaksanakan e-SPTPD adalah 1.342 wajib pajak, atau 80% dari keseluruhan wajib pajak. Angka tersebut menunjukkan wajib pajak sangat antusias dan mendukung e-SPTPD karena dinilai memudahkan mereka dalam melaksanakan kewajibannya. "Dengan e-SPTPD, wajib pajak juga dapat memantau progress pajak yang dibayarkan sampai masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sehingga mencegah tindakan pelayahgunaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Selain itu, sejak 2018 lalu, sejumlah wajib pajak sudah memanfaatkan tapping box dan OCR sehingga tidak perlu lagi menghtiung sendiri pajak yang harus dibayarkan, karena besarannya sudah dihitung oleh aplikasi," imbuh Heroe. Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Wasesa mengatakan, sejak adanya e-SPTPD, prosentasi jumlah wajib pajak yang melaporkan dan membayarkan pajak tepat waktu juga mengalami kenaikan, yakni 57,09% pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 ini naik sebesar 4,85%, yaitu sebanyak 61,94%. "Semakin banyak wajib pajak yang melaporkan dan membayar pajak tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo, dampaknya pencapaian penerimaan Pendapata Asli Daerah melalui sektor pajak lebih optimal," ungkap Wasesa. Wasesa menambahkan, Aplikasi e-SPTPD terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi. Pada awalnya, e-SPTPD hanya dapat diakses melalui web browser berbasiskan Mozilla Firefox, namun kini dapat diakses melalui semua browser, termasuk mobile browser. bahkan e-SPTPD saat ini sudah terintegrasi dengan aplikasi Jogja Smart Service (JSS). "Harapannya e-SPTPD nantinya dapat direplikasi oleh seluruh kabupaten dan kota di Indonesia demi menunjang terciptanya good governance," pungkas Wasesa. (ams)

Paguyuban Kawasan Malioboro bersama PPMS,Laznas Al Azhar, LDPM UCY, APKLI Jogja, Handayani, Angkringan Padma menggelar halal bi halal, Obrol Santai Malioboro Baru, hari Jum"at, 5 Juli 2019 di lesehan Malioboro. Dalam suasana santai namun khidmat penuh kekeluargaan, hadir Wakil Walikota Yogyakarta bersama Dinas Pariwisata, UPT Miloboro, PHRI DIY dan pemangku kepentingan kawasan Malioboro, dalam Obrol Santai tersebut Heroe Poerwadi, Wakil Walikota Yogyakarta menyampaikan bahwa semua pemangku kepentingan Malioboro baik itu Pemerintah, Pedagang, Pelaku Pariwisata, dan masyarakat hendaknya melakukan dengan totalitas dan terintegrasi satu sama lain. Totalitas sangat diperlukan untuk membangun etos kerja dan rasa memiliki kawasan malioboro, dengan guyub rukun gotong royong memetri Malioboro. Sinergitas diperlukan agar semua segi/sisi satu sama lain bisa terhubung dalam sebuah jalinan yang harmoni. Misal tentang sampah bagaimana pedagang bisa bersinergi dengan menyediakan tempat sampah dan memungut sampah di sekitar tempatnya berdagang guna senantiasa terjaga kebersihannya, disisi lain bagaimana UPT Maliboro bisa membuat sistem tata kelola sampah, bagaimana sampah setelah dikumpulkan para pedagang maupun sampah di tempat sampah yang telah disediakan termasuk sampah yang tercecer di kawasan Malioboro dapat dikelola dan diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sekarang ini yang baru ngetren adalah istilah zonasi, bagaimana para pedagang kita buat zonasi setiap tiga atau beberapa pedagang dalam satu wilayah memiliki tanggung jawab kebersihan di zonanya. Mereka menyediakan alat dan sarana kebersihan yang akan mereka gunakan untuk membersihkan sampah di zonanya. Agar setiap ada sampah yang tercecer dapat langsung dibersihkan oleh pedagang dalam zona tersebut. Melalui zonasi pedagang, juga akan memudahkan dalam mengontrol apa bila ada sampah yang tercecer, siapa yang bertanggung jawab atas kebersihannya di zona tersebut. Melalui pembenahan dan penataan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan di Malioboro diharapkan mampu menjadikan Malioboro makin Istimewa, ngangeni dan menjadi ladang subur bagi pedagang maupun pelaku bisnis di Kawasan Malioboro. Pembenahan dan penataan yang kreatif dan inovasi akan menjadikan Malioboro makin hidup dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan destinasi wisata di tanah air maupun internasional. Dan bagi pedagang yang nuthuk harga, langsung diberi SANKSI TEGAS tidak ada toleransi. Dalam kesempatan itu Presedium Paguyuban Kawasan Malioboro, Jarwo menginformasikan bahwa para pedagang sedang melakukan inovasi dalam model bentuk tenda dan asesoris di dalamnya, maupun bagaimana care terhadap Malioboro melalui pengelolaan limbah baik sampah maupun limbah cair. Limbah tersebut akan dikelola, misal menjadi tissue basah atau bentuk lain ysng bermanfaat. Direncanakan besuk Minggu akan di lounching baik model maupun bentuk care Malioboro serta maskotnya. Selain itu juga disampaikan melalui Obrol Santai antar pemangku kepentingan Malioboro, diharapkan mampu menghapus sekat komunikasi yang tersumbat melalui dialog, dan mampu melahirkan ide kreatif dan inovasi untuk keberlangsungan Malioboro sebagai Destinasi Wisata yang hidup dan mengidupi masyarakat sekitarnya maupun pelaku bisnis di Kawasan Maioboro. Obrol santai ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Heroe Poerwadi, Wakil Walikota Yogyakarta. Potongan tumpeng diserahkan pada pemangku kepentingan Malioboro yang di wakili oleh PHRI DIY dan Paguyuban Pedagang kawasan Malioboro

Sang Duta Ayodia berhasil mencuri perhatian penonton Pawai Budaya Nusantara yang di gelar di sepanjang Jalan Pemuda Kota Semarang, Rabu (3/7/2019) malam. Pawai Budaya Nusantara merupakan salah satu rangkaian gelaran akbar Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XIV yang di gelar di Kota Semarang. Yogyakarta menjadi salah satu dari 68 kota se Indonesia yang menampilkan kesenian daerah masing masing. Ditampilkan oleh 12 seniman Yogyakarta, Sang Duta Ayodia mengambil lakon utama hanoman. Selain tampil ikonik dengan balutan kostum kera, Fragmen ini juga berhasil mencuri perhatian dengan aksi sembur geni (menyemburkan api). Penampilan Sang Duta Ayodia semakin pecah dengan seni hujan kembang api yang menggambarkan hanoman obong. Tidak sedikit penonton yang mengantri untuk foto bersama sosok hanoman. Sang Duta Ayodia terinspirasi dari sosok hanoman yang perkasa dan mampu menjalankan tugas sebagai duta rama wijaya dengan baik. Hanoman mampu memporak porandakan alengka dengan membakar istana alengka. Sehingga membuat rahwana geram dan murka. Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengaku telah menyiapkan ini dengan matang. Acara tersebut dinilainya sebagai ajang unjuk potensi daerah yang dilihat secara nasional karena diikuti oleh kota seluruh Indonesia. Yogyakarta sebagai kota budaya tentu menampilkan yang terbaik dalam acara ini, sekaligus untuk mempromosikan kota kita tercinta, ucapnya. Tidak hanya kota Yogyakarta, Haryadi yang juga sebagai Ketua Komwil III Apeksi berharap semua kota di Indonesia bisa maju bersama, baik perekonomian, pariwisata dan pembangunan infrastruktur lainnya. Sedangkan harapan terhadap Kota Yogyakarta, Haryadi mengatakan, akan tetap berusaha mewujudkan Yogyakarta sebagai kota yang aman, nyaman, tentram, berbudaya, berkarakter dan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Ketua Dewan Apeksi, Airin Rahmi Diany, mengatakan, acara itu bukan hanya tontonan namun menjadi sebuah tuntunan bahwa Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. "Ini adalah budaya yang luar biasa yang bisa. Ini juga sebagian ajang untuk bertukar pikiran, katanya. Menggangkat tema Pelangi Nusantara 2019, Pawai Budaya sekaligus Semarang Night Carnival (SNC) dimeriahkan 4.000 peserta yang menyuguhkan berbagai kostum menarik yang terbagi dalam 4 defile, yaitu wayang, Indonesia Timur, Sumatra, serta Enggang. (Tam).

Sederet produk Unggulan yang dihasilkan UMKM Kota Yogyakarta ditampilkan dalam acara Indonesia City Expo Yang di gelar di Alun Alun Simpang Lima Semarang. Indonesia City Expo digelar sejak 3 hingga 6 Juli 2019 dengan diikuti oleh 98 kota dari seluruh Indonesia. Semua stand memamerkan produk unggulannya masing - masing. Di ajang yang merupakan salah satu rangkaian acara akbar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XIV ini Yogyakarta mengirimkan 15 pelaku UMKM. Sederet produk khas Yogyakarta ditampilkan pada acara ini, tidak hanya batik namun juga kuliner hingga beraneka aksesoris. Beberapa produk yang ditampilkan diantaranya kue bakpia, baju batik, tas rajut, jamu hingga blangkon. Selain menampilkan produk UMKM, Stand Yogyakarta juga mempromosikan peluang investasi di Kota Yogyakarta yang digagas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Termasuk ikon wisata baru kita Yogyakarta Jogja Bike juga ditampilkan pada acara tersebut. Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menjadikan momentum tersebut sebagai peluang mempromosikan produk unggulan Kota Yogyakarta. Acara tersebut sangat penting karena diikuti UMKM seluruh Indonesia. Ini adalah event penting dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan kota Yogyakarta beserta segala potensinya terutama di bidang pengembangan UMKM, pariwisata, kebudayaan, perdagangan, investasi daerah, ucap Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Melalui event Indonesia City Expo ini, sambungnya, bisa meningkatkan daya saing sekaligus memperluas jaringan pasar bagi produk produk unggulan dari UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Rapat Kerja Nasional APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) ini digelar sejak 3 hingga 6 Juli 2019 di Kota SSemarang, Jawa Tengah. Selama 4 hari itu sederet acara menarik disuguhkan, mulai dari Pawai Budaya Nusantara, Pagelaran Seni, Musik, dan Budaya Nusantara, Semarang Night Carnival, Kuliner Khas Semarang, City Tour, Gebyar Produk UMKM, dan Talk Show Fashion Show. (Tam)

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen Kota Yogya menunjukan prestasinya di ajang nasional. Kali ini PKK Kelurahan Pringgokusuman berhasil meraih penghargaan Pakarti Madya tingkat nasional dalam lomba PKK Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kesehatan tahun 2019. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, di Banjarmasin, Rabu (4/6/2019). Pada kesempatan tersebut Ia menjelaskan, terdapat beberapa poin penilaian yang dilakukan seperti empat hal pokok di antaranya, pembudayaan hidup bersih dan sehat (PHBS), posyandu, Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS), serta keluarga berencana (KB). Ini merupakan 10 program pokok PKK, yang harus benar-benar masyarakat pahami katanya. Ia mengungkapkan jika pihaknya mengaku terkesan dengan Kelurahan Pringgokusuman, di mana sejumlah kampung di Pringgokusuman yang dahulu kerap dicap sebagai kampung preman, namun saat ini justru menjadi kampung terbaik dalam penyelenggaraan PKK dan masyarakatnya justru melaksanakan berbagai program seperti kampung hijau, kampung KB, kampung bebas rokok dan lainnya. "Ini hebat, artinya ada pendekatan yang beda dalam melakukan penyadaran ke masyarakat, dan itu tidak mudah tetapi berhasil dilakukan di Kota Yogya. Saya kira bisa menjadi percontohan nasional. Selain itu kami apresiasi swadaya masyarakatnya yang luar biasa dan keterlibatan ibu-ibu yang sudah tua aktif sekali," katanya. Di jumpai usai menerima penghargaan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogya, Tri Kirana Muslidatun mengatakan penghargaan Pakarti Madya yang diraih PKK Kelurahan Pringgokusuman tidak hanya menjadi kebanggaan pengurus PKK Kelurahan tersebut, namun ini merupakan buah kerjasama dari seluruh kader hingga ke tingkat kecamatan dan kampung, serta peran aktif masyarakat. Raihan prestasi tersebut sebagai momentum memotivasi PKK kelurahan dan kecamatan yang lainnya agar berprestasi lebih baik lagi ungkap istri Walikota Yogyakarta tersebut. Selain dukungan dari semua pihak, lanjutnya, penghargaan ini juga tidak terlepas dari peran Pemerintah Kota Yogya yang selalu memberikan dukungan melalui instansi terkait dalam melaksanakan program-progam PKK. "Dengan adanya senergitas program PKK dengan Pemkot Yogya tentunya semakin mempercepat capaian pelaksanaan program PKK," ujarnya. Pihaknya pun meminta jajarannya PKK untuk terus melalukan inovasi. Penghargaan yang diperoleh harus dijadikan pelecut semangat agar terus berkarya lebih baik lagi. "Kita sudah on the track, dan penghargaan ini bukan menjadi tujuan akhir, melainkan sebagai pelecut semangat seluruh kader PKK untuk terus berinovasi, berkreasi membangun masyarakat Kota Yogya yang semakin sejahtera," ujarnya. Dengan diraihnya prestasi tersebut, diharapkan seluruh unsur ikut bersama-sama melakukan pembinaan kader agar dapat mempertahankan prestasi nasional. Kedepannya, ini juga menjadi cambuk bagi kita semua untuk terus berbuat yang lebih baik lagi dalam pembinaan kesatuan gerak PKK di Kota Yogya, kata istri Walikota Yogyakarta tersebut. Terkait PKK Kelurahan Pringgokusuman berhasil meraih penghargaan tersebut, Ia menjelaskan jika Pringgokusuman sudah melakukan banyak program berkaitan dengan PKK KKBPK Kesehatan yang sebagian besar murni merupakan gerakan dari masyarakat, seperti kampung bebas asap rokok. Kemudian ada perkampungan di tengah kampung padat namun masih ada ruang terbuka hijau serta kemampuan menggunakan air bersih meski beberapa kampung tersebut berada tak jauh dari sungai jelasnya. Ia mengakui ada salah satu kampung di Pringgokusuman yang dahulunya dicap sebagai kampung preman tetapi saat ini justru masyarakat bisa berkembang dengan baik pelaksanaan KKBPK berjalan dengan baik. "Di kampung yang dulunya disebut kampung preman ini justru kesadaran masyarakatnya saat ini sangat baik, kepedulian terhadap pendampingan anak, kesehatan, kepedulian sosial semua tinggi, termasuk pengangguran juga bisa dientaskan. Kemudian rapi, bersih, tidak ada penjualan miras, gerakan masyarakat juga baik ujarnya. (Han)

Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kunjungan kerja Anggota DPRD dan Wakil Walikota Dumai Provinsi Riau di Ruang Yudhistira Balai Kota Yogyakarta, Rabu (4/7). Rombongan diterima oleh Wakil Walikota Yogyakarta, Sekertaris Daerah, beserta jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Anggota DPRD Dumai Provinsi Riau melakukan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mempelajari upaya Pemkot Yogyakarta dalam menyelesaikan berbagai isu di masyarakat yakni meliputi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Peserta Didik Baru (PPDB), dan penanganan masalah dalam Keluarga Tidak Mampu (KMS). Dalam hal ini, Sekertaris Daerah, Tutik Sulastri mengatakan, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan pendampingan sosial di Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) di Kota Yogyakarta. "Kegiatan ini memiliki hak dalam mendapatkan bantuan uang tunai sesuai dengan ketentuan program, fasilitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota keluarga sesuai kebutuhan" ungkapnya. Pada tahun ini, anggaran dana APBD dalam program PKH sebesar 1,235% dengan jumlah keluarga penerimaan manfaat sebanyak 11.900. Sedangkan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dianggarkan memiliki Kuota dari Kementrian Sosial untuk KPM sebanyak 17.634, dimana penyaluran dilakukan dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera dengan jumlah yang sudah dianggarkan yakni sebesar Rp 110.000 perbulannya. Nantinya uang ini dapat di tukarkan dengan bahan pokok beras dan telur melalui E-Warong, Rumah Pangan Kita (RPK) dan Agen 46. Tutik Sulastri mengatakan, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Zonasi dalam jenjang SLTP, Pemkot Yogya mengikuti aturan yang sudah di tetapkan dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019 tentang PPDB 2019. "Dengan melalui empat kriteria Zonasi yakni, Bibit Unggul Sekolah, Zonasi Wilayah, Keluarga Tidak Mampu (Pemegang KMS) dan Zonasi Mutu sebesar 90%, sementara itu jalur Luar Zonasi sebesar 5%, serta Jalur Perpindahan Tugas Orangtua, Wali dan Kemaslahatan Guru sebesar 5%" ungkapnya. Wakil Walikota, Heroe Poerwadi dalam sambutannya mengatakan, dalam menanggulangi pencegaan KDRT, Pemkot Yogya telah me-launching sistem informasi Sistem Informasi Aduan Kekerasan Anak dan Perempuan (SIKAP), yang terintegrasi dalam aplikasi Jogja Smart Service (JSS) sebuah aplikasi android dalam menyampaikan pengaduan, laporan, saran dan informasi mengenai kejadian KDRT. "Nantinya petugas beserta Satuan Siap Gerak Atasi Kekerasan (SIGRAK) di wilayah kecamatan bersama konselor akan bergerak melakukan penjangkauan terhadap korban yang dilaporkan melalui JSS. Diharapkan dalam waktu paling lama dua jam dapat direspon dan diambil tindakan untuk menyelesaikan masalah KDRT tersebut" ungkapnya. Selain itu, Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo, berterimakasih kepada Wakil Walikota Yogya yang telah menerima kunjungan kerja dari DPRD Kota Dumai. Ia berharap, bahwa untuk kedepanya Kota Dumai Riau menjadi lebih baik lagi seperti Kota Yogyakarta. (Hes/Muf)

Sekretaris Daerah Kota Yogya, Titik Sulastri melepas 502 jema"ah Haji asal Kota Yogyakarta, dalam kesempatan tersebut Sekda mengingatkan para jema"ah agar selama di tanah suci para jema-ah senantiasa menjaga kondisi tubuh dan menjaga barang bawaan serta selalu berpamitan pada ketua rombongan jika akan bepergian "Jaga pola makan agar kesehatan tetap terjaga, jaga barang bawaan terutama paspor. Saat di tanah suci usahakan tidak pergi sendirian dan jika akan bepergian selalu pamit pada ketua rombongan, walaupun itu hanya untuk pergi shalat di Masjid" Pesanya di Graha Pandawa (3/6/2019). Lebih lanjut, Ia juga berpesan agar Jama"ah selalu menjalankan segala rukun ibadah haji dengan ikhlas agar bisa menjadi haji yang mabrur dan nantinya membawa kebaikan bagi Kota Yogyakarta "Selama menjalankan ibadah haji, pasrahkan segalanya pada Allah. Tunaikan ibadah haji dengan penuh penghayatan setiap tahapan haji dilandasi hati yang ikhlas agar bisa membawa derajat haji yang mabrur dan sepulangnya dari Tanah Suci mampu membawa kebaikan untuk bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam membangun Kota Yogyakarta menjadi lebih baik." Tuturnya. Sementara itu, terkait dengan Jama"ah Haji Kota Yogyakarta tahun ini, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogyakarta, Nur Abadi, menjelaskan bahwa total calon jema"ah haji asal Kota Yogyakarta berjumlah 499 orang, ditambah dengan petugas daerah 3 orang, sehingga total adalah 502 orang. jema"ah terbagi menjadi 4 kloter yakni kloter 21 sebanyak 352 orang yang seluruhnya calon jemaah haji asal kota Yogya dan petugas daerah 3 orang, kloter 22 sebanyak 92 orang yang bergabung dengan Gunungkidul, kloter 96 sebanyak 6 orang yang bergabung dengan Jawa Tengah, dan kloter 97 sebanyak 49 orang asal kota Yogyakarta yang juga merupakan tambahan kuota 10.000 orang se-Indonesia, ujarnya. Kloter pertama yakni kloter 21 akan diberangkatkan pada 12 Juli 2019 pukul 05.00 dari Balai Kota Yogyakarta sementara kloter selanjutnya yakni kloter 22 diberangkatkan hari yang sama pada pukul 14.00. (Han)

Rombongan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota Yogyakarta. Rombongan diterima Wakil Walikota Yogyakarta, Pimpinan Fraksi DPRD Yogyakarta bersama dengan sejumlah Kepala OPD Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, di RuangYudhistira, Balaikota Yogyakarta, Rabu (3/7). SSDN dan PPRA Ke-59 kali, terdiri dari Kementrian atau Lembaga meliputi TNI atau Polri dan lembaga pemasyarakatan dari Nusa Tenggara Barat, Medan, Papua serta Bangka Belitung. Lemhanas RI merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, tugas fungsinya menyelenggarakan, penyiapan kader dan pemantapan pendidikan pimpinan tingkat nasional, dan menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis, dan berfungsi menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, selamat menikmati suasana kota yang indah dengan wisata, beragambudaya, keramah-tamahan warganya dan lezatnya kuliner di Kota Yogya. Dalam kesempatan tersebut, Heroe Poerwadi menggambarkan kondisi pertumbuhan penduduk, potensi yang perlu digali, seperti di bidang ekonomi dalam pembangunan masyarakat Kota Yogyakarta. "Keberagaman dosmetik wisata, budaya, karya serta kuliner yang ada menambah keindahan kota Yogyakarta. Selamat menikmati suasana kota ini," ujar Heroe. Heroe juga memaparkan mengenai perencanaan dan keberhasilanPemerintahan Kota Yogyakarta. Yakni dibawah kepemimpinan Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyati dalam upaya mengurangi ketimpangan perekonomian dengan strategi usaha yang diwujudkan dalam, program "GandengGendong". "Program "Gandeng Gendong" yang menjadikan kampung memiliki nilai jual dan potensi serta menjadi destinasi belajar bagi masyarakat maupun mahasiswa-mahasiswa dalam dan luar Yogyakarta dalam upaya ketimpangan perekonomian", ungkapnya. Sementara itu, Pimpinan Lemhanas RI, Mayjend TNI Sanhadji mengatakan, kunjungan rombongan yang mereka lakukan adalah untuk mengetahui secara detail tentang potensi pembangunan yakni lima gatra, meliputi Ideologi, Sosial, Ekonomi, Politik serta Budaya yang ada di Kota Yogyakarta, "Kunjungan ke Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi bahan kajian, galian, serta laporan bagi rombongan untuk menjadikan wilayah masing-masing berkembang lebih baik lagi seperti Kota Yogyakarta", ungkapnya. (Hes/Vin)

Bagian Organisasi SetDa Kota Yogyakarta menyelenggarakan Fokus Grup Diskusi tentang "Strategi Kebijakan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Melalui Pemetaan Bisnis", pada hari Rabu, 3 Juli 2019 di Balaikota,Yogyakarta.FGD yang diikuti oleh semua OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta berlangsung dari pagi hingga sore hari. Menurut Sarwanto, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, proses penyusunan peta bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penataan dan pembentukan kelembagaan, karena proses bisnis menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan yang mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah). Hal tersebut selaras dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Harapan kami akan terbentuk kelembagaan yang efektif dan efisien serta mendukung pencapaian RPJMD. Dalam Fokus Grup Diskusi tersebut Asisten Umum Setda Kota Yogyakarta, Aman Yuriajaya, memberikan sambutan bahwa fokus Grup Diskusi ini merupakan strategi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membentuk kelembagaan sesuai dengan kebutuhan RPJMD dimana untuk mencapai hal tersebut mensyaratkan proses bisnis sebagai dasar pembentukannya. Sementara dalam arahannya, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menyampaikan bahwa, Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2016 yang belum mengacu pada RPJMD sehingga belum mencerminkan pencapaian RPJMD. Dengan demikian struktur organisasi yang ada sekarang akan disesuikan dengan Program (Ide) didalam RPJMD, apabila ada program dalam RPJMD yang tidak ada wadah atau struktur organisasinya maka akan dibentuk struktur organisasinya, dan apabila ada struktur organisasinya namun tidak ada programnya dalam RPJMD maka struktur organisasi tersebut bisa ditiadakan, dengan demikian antara program dalam RPJMD dengan struktur organisasinya selaras, efektif, efisien dan tidak saling tidak tumpang tindih. Dalam sebuah organisasi Ketua atau kepala adalah What atau kebijakan sedangkan Sekretaris Organisasi adalah how to atau motor organisasi yang menterjemahkan kebijakan (what) dalam teknis tata kelola dengan mengoptimalkan Sumber Daya dan Potensi yang ada. Oleh karena itu kerjasama dan keterpaduan kepala dan sekeretaris akan menjadi kunci keberhasilan organisasi. Di era web 4.0 struktur dan OPD harus beradaptasi menjawab tantangan zaman melalui digitalisasi pelayanan. Konsep JSS/Jogja Smart Service, dengan 2 jam respons dan 2 hari selesai masalah. 2 jam respon adalah waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk memperoleh respon dari OPD atas keluhan atau masukan yang disampaikannya, sedangkan 2 hari selesai adalah dalam jangka waktu dua hari OPD sudah mampu menyelesaikan keluhan/masukan warga. Dengan JSS yang terintegrasi ke semua OPD maka sistem layanan akan semakin mudah diakses oleh masyarakat dan menguatkan komitmen Pemkot dalam membangun Smart City. (ant)

Pemerintah Kota Yogyakarta kembali meluncurkan inovasi layanan berbasis online. Aplikasi bernama SIKAP (Sistem Informasi Aduan Kekerasan dan Perempuan) ini akan mempercepat proses pelaporan terjadinya kekerasan yang dialami warga Kota Yogyakarta. Layanan aduan ini bisa diakses dengan sangat mudah melalui Aplikasi Jogja Smart Service (JSS) yang bisa diinstall melalui Google Play Store. "Ini adalah terobosan baru yang harus kita dorong dan kita gunakan secara maksimal untuk membangun kota Yogyakarta agar lebih baik lagi dengan tanpa adanya kasus kekerasan," ucap Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi usai peluncuran SIKAP di Balaikota Yogyakarta, Minggu (30/6/2019). Pemerintah Kota Yogyakarta, kata Heroe, akan terus memaksimalkan kemajuan teknologi untuk menciptakan layanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat akan lebih mudah mengakses fasilitas layanan dari Pemerintah. "Aplikasi ini tentu sangat memberikan kemudahan kepada warga Yogyakarta untuk melaporkan KDRT," ucap Heroe. Menurutnya aplikasi SIKAP menunjukkan kesatuan sikap dan gerak seluruh elemen masyarakat, anak-anak dan perempuan dan kelompok lanjut usia dengan program yang terpadu. "Marilah kita manfaatkan aplikasi SIKAP ini untuk menciptakan Yogyakarta yang bebas dari KDRT, semoga SIKAP ini bermanfaat bagi kita semua," pungkasnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Edy Muhammad menuturkan, aplikasi SIKAP ini untuk melengkapi layanan aduan yang telah ada. "Aplikasi ini diharapkan bisa memberikan kemudahan dan kecepatan pelaporan kejadian KDRT," kata Edy. Terkait dengan alur aplikasi tersebut, Edy kembali menjelaskan, aduan yang telah masuk akan ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Siap Gerak atas Kekerasan (SIGRAK), setelah itu SIGRAK bermasa konselor akan melakukan assessment kepada korban. "Konselor tersebut bertugas untuk menggali bukti atas terjadinya tindak kekerasan, kalau berkaitan dengan trauma fiisk maka akan dibawa ke Puskesmas terdekat," urainya. Untuk memaksimalkan proses tersebut, Pihaknya mengaku telah menggandeng konselor dari psikolog dan hukum. Pihaknya mengaku kesulitan mengusut kasus kekerasan adalah kurangnya barang bukti. Konselor hukum akan bertugas mendampingi korban untuk melakukan pelaporan ke pihak kepolisian sekaligus menjamin keamanan korban dengan merujuknya di rumah aman. "Kami berharap dua jam setelah laporan masuk, aduan sudah segera bisa direspon oleh konselor dan SIGRAK, namun kami akan berusaha kalau bisa sebelum dua jam sudah mendapatkan respon," jelasnya. Untuk memberantas kekerasan tersebut, Edy mengaku telah mengandeng sejumlah pihak termasuk kader PKK dan anak yang tergabung dalam Forum Anak di Setiap Kelurahan. (Tam)

Kota Yogyakarta memperingati Hari Lansia 2019 di Halaman Balaikota Yogyakarta, Minggu (30/6/2019) pagi. Pada momentum itu Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi ingin lansia memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Heroe menyebut, Kota Yogyakarta termasuk kota istimewa karena derap langkah pembangunan banyak diwarnai oleh partisipasi yang luar biasa dari kaum lansia. Ia berharap agar kaum lansia diberikan akses yang besar untuk turut dalam pembangunan. "Angka lanjut usia di Kota Yogyakarta semakin besar, bahkan hampir seimbang dengan angka usia produktif dan anak anak. Untuk itu pemerintah kota harus siap memberikan fasilitas kepada lansia," jelasnya. Setiap program pembangunan harus memberikan perhatian kepada anak-anak perempuan lansia, kelaurga miskin dan kelompok lanjut usia, ini fokus perhatian seluruh program Pemerintah Kota Yogyakarta. Lebih lanjut Heroe mengungkapkan, Nilai dan budaya bangsa Indonesia yang menempatkan orang tua sebagai kelompok yang harus dihormati dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegar." "Karena itu merupakan kearifan lokal yang patut kita lestarikan dan diejawantahkan dengan sebaik-baiknya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari," imbuhnya. Peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, jelasnya, telah meningkatkan haparan hidup masyarakat sehingga jumlah penduduk lanjut usia pun meningkat. Bertambahnya jumlah lansia berarti kabar baik, karena kepedulian masyarakat akan kesehatan menunjukkan peningkatan. "Dan menjadi tua bukanlah hambatan untuk terus berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan. Hanya saja pelaksanaannya perlu menyesuaikan dengan kondisi fisik lansia," ucapnya. Aktifitas produktif para lansia tetap harus dikembangkan, kegiatan yang mengarah pada sisi spiritual keagamaan, seperti pengajian hendaknya tetap diimbangi dengan kegiatan lain yang bersifat ketrampilan fisik dan sosial yang bersifat produktif sekaligus menghibur para lansia tersebut. "Marilah kita mengembangkan "karier kedua" dalam usia lanjut, berperan mengisi berbagai kegiatan pembangunan, sosial kemasyarakatan dengan segala kearifan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya. Menjadi lansia yang sanggup memberdayakan dirinya sendiri, menolong dirinya sendiri, dan tetap produktif," jelasnya. (Tam)

Yogyakarta menjadi daerah yang menarik dikunjungi wisatawan. Kementerian Pariwisata sudah menetapkan Yogyakarta sebagai 10 besar destinasi pariwisata nasional. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta meresponsnya dengan memberikan layanan terbaik bagi wisatawan. Salah satunya memberikan layanan maksimal bagi para wisatawan seperti menambah jumlah shuttle mini bus Si Thole. Kini Jumlah shuttle yang identik dengan warna hijau tersebut bertambah dengan adanya hibah dari Pemkot Yogya dan diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan. Shutle bus yang mampu menampung duabelas penumpang tersebut akan digunakan untuk membawa wisatawan keliling dalam beteng (jeron beteng) dan sekitar Keraton Yogyakarta. Mobil berjenis minibus ini bisa ditemukan di beberapa halte khusus seperti Parkir Ngabean, Keraton, Taman Sari, Taman pintar, taman parkir Senopati, dan Titik nol kilometer di daerah Malioboro. "Penumpang dapat mengakses shuttle wisata tersebut dari Taman Parkir Ngabean dan ada tiga halte pemberhentian yaitu, di Keraton, Taman Sari, dan Taman Parkir Senopati atau di depan Gedung Bank Indonesia" ungkapnya. Ketua Koperasi Forum Komunikasi Komunitas Alun-Alun Utara (FKKAU), Fuad Andreago mengungkapkan rasa syukurnya atas bertambahnya armada Si Thole. Stakeholder seharusnya bisa duduk satu meja, satukan visi untuk kemajuan wisata Yogya, shuttle Si Thole hanya sebagai salah satu altetnatif kendaraan wisata selain andong, becak, katanya usai peresmian armada baru tersebut di Lapangan Kridosono, Minggu pagi (30/6/2019). Ia mencritakan jika Koperasi FKKAU secara mandiri mengoperasionalkan Si Thole atau layanan shuttle wisata Jeron Beteng Keraton Yogyakarta sejak 2014 dengan memanfaatkan kendaraan minibus. Pada awal operasional, koperasi tersebut menjalankan 20 minibus, namun jumlahnya berkurang menjadi 11 armada. kelima Si Thole yang diberikan oleh Pemkot Yogya ini akan menunjang 11 armada yang sudah dimiliki sebelumnya katanya. Fuad mengatakan, armada yang tidak terlalu banyak tersebut menyebabkan layanan kepada wisatawan sedikit terhambat karena banyak wisatawan yang harus mengantre kendaraan. "Sekarang, ada tambahan lima armada baru dengan tampilan yang juga menarik. Mobilnya unik. Harapannya, wisata di Jeron Beteng Keraton Yogyakarta semakin gayeng", meriah," katanya Sementara, lanjutnya, untuk armada yang lama tetap dijalankan. "Armada yang lama kondisinya cukup bagus karena kami juga melakukan perawatan secara rutin," Ungkapnya. Meskipun memperoleh tambahan armada baru dengan tampilan yang unik, namun Fuad menegaskan tidak ada kenaikan tarif Si Thole yaitu tetap Rp5.000 per penumpang. Ada dua jenis tarif yang dikenakan. Pertama, untuk sekali jalan atau tujuan dibanderol tarif Rp 5.000. Ke dua, tarif Rp 10.000 untuk melintasi tiga titik pemberhentian. Untuk operasionalnya mulai pukul 08.00 sampai 22.00 WIB ujarnya. Saat ditanya jumlah wisatawan yang menggunakan shuttle tersebut, Ia mengungkapkan jika rata-rata penumpang yang memanfaatkan shuttle wisata Jeron Beteng mencapai 2.000 orang per hari. "Jumlah tersebut merupakan rata-rata dalam satu tahun. Harapannya, shuttle ini tidak hanya melayani wisata Jeron Beteng saja tetapi bisa masuk ke Malioboro dari Taman Parkir Abu Bakar Ali. Kami sudah mengajukan usulan itu," ujarnya. Sebagai salah satu pilihan bagi wisatawan, Si Thole diharapkan dapat mengambil peran dalam kemajuan industri wisata di Yogyakarta. Sementara itu, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan armada tersebut berasal dari hibah Pemerintah DIY yang kemudian oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dihibahkan ke Koperasi FKKAU untuk mendukung layanan Si Thole. "Harapannya, shuttle wisata tersebut bisa memberikan pelayanan terbaik ke wisatawan dan mendukung perkembangan pariwisata Yogyakarta, apalagi armada yang baru ini kapasitasnya pun cukup banyak sehingga dapat memberikan pelayanan ke wisatawan semakin baik.," katanya. Sedangkan untuk usulan rute baru, Walikota menyebut akan melakukan kajian dan mempertimbangkannya bersama pihak terkait. Kendaraan ini menjadi angkutan yang bersahabat bagi wisatawan karena Si Thole ini juga merupakan bagian dari pendukung pariwisata di Yogyakarta," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. (Han)