Umbulharjo – Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Yogyakarta memastikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP Tahun Ajaran 2026/2027 memberikan akses pendidikan yang lebih luas sekaligus menjaga kualitas pendidikan sebagai bagian dari komitmen mempertahankan predikat Kota Pelajar.

Kepala Dindikpora Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori, menyampaikan daya tampung SMP negeri tahun ini mengalami peningkatan. Total daya tampung SMP negeri mencapai 3.584 kursi, termasuk 64 kursi pada Kelas Khusus Olahraga (KKO). Sementara daya tampung melalui sistem Real Time Online (RTO) sebanyak 3.520 kursi.

"Yang RTO itu 3.520, ditambah 64. Kami menambah daya tampung untuk wilayah Jogja Selatan, yakni di SMP Negeri 10 Yogyakarta dengan penambahan dua rombongan belajar. Ini untuk menjawab kebutuhan akses pendidikan di Jogja Selatan," ujar Budi dalam jumpa pers di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Rabu (17/6/2026).

Pada SPMB tahun 2026, kuota penerimaan melalui RTO terbagi dalam beberapa jalur, yakni jalur domisili radius sebesar 5 persen, jalur domisili dalam daerah 40 persen, jalur afirmasi Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial atau KSJPS 19 persen, jalur afirmasi disabilitas 6 persen, jalur prestasi khusus 15 persen, jalur prestasi umum 10 persen, serta jalur mutasi dan kemaslahatan guru 5 persen.

Budi menjelaskan, secara keseluruhan lulusan SD di Kota Yogyakarta setiap tahun mencapai sekitar 6.800 siswa. Sementara daya tampung SMP negeri dan swasta di Kota Yogyakarta mencapai hampir 9.000 kursi sehingga seluruh lulusan dipastikan dapat melanjutkan pendidikan di tingkat SMP.

"Kemudian jalur afirmasi KSJPS 19 persen dan disabilitas 6 persen. Tahun kemarin totalnya 20 persen, sekarang kita tingkatkan menjadi 25 persen. Insya Allah seluruh anak dari keluarga KSJPS dapat tertampung di sekolah negeri karena kami memiliki basis data yang jelas," katanya.

Untuk jalur afirmasi disabilitas, Dindikpora menyediakan sebanyak 211 kursi. Jumlah tersebut jauh melebihi jumlah lulusan SD berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas 129 anak.

Menurut Budi, seluruh anak penyandang disabilitas dipastikan memperoleh akses pendidikan. Bahkan apabila harus bersekolah di SMP swasta, Pemerintah Kota Yogyakarta akan memberikan bantuan melalui program Jaminan Pendidikan Daerah atau JPD.

"Jika terpaksa masuk ke SMP swasta di Kota Jogja, anak-anak penyandang disabilitas akan mendapatkan bantuan JPD yang disamakan dengan skema KMS. Ini bentuk empati Pemkot Jogja kepada anak-anak berkebutuhan khusus tanpa memandang latar belakangnya," ungkapnya.

Di sisi lain, Budi menyebut capaian akademik peserta didik Kota Yogyakarta menjadi modal penting dalam menjaga kualitas pendidikan. Pada pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik atau TKA yang pertama kali digelar secara nasional tahun 2026, Kota Yogyakarta menempati peringkat pertama nasional untuk jenjang SD dan SMP.

Untuk jenjang SD, rata-rata nilai Bahasa Indonesia mencapai 78,26 dan Matematika 67,29 dengan rata-rata total 72,71. Sedangkan rata-rata total TKA jenjang SMP mencapai 135,49.

"Capaian kognitif ini mendorong kami untuk terus mengembangkan aspek lain yaitu karakter. Tahun 2026 ini kami canangkan pembelajaran berbasis agama untuk lima agama yang ada. Selain itu, Pendidikan Khas Kejogjaan juga mulai diterapkan karena modul pembelajarannya sudah selesai dan telah kami koordinasikan kepada guru-guru SD maupun SMP," terangnya.

Informasi selengkapnya terkait SPMB Tahun Akademik 2026/2027 dapat diakses di laman yogya.spmb.id

17 Juni 2026 – Pemerintah Kota Yogyakarta menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam rangka Peluncuran Nasional Program e-Learning ASN Berintegritas yang diselenggarakan pada Rabu (17/6/2026).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang menjadi salah satu dari 12 instansi peserta piloting Program Pembelajaran Integritas Berbasis e-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menghadiri langsung kegiatan yang digelar KPK RI tersebut. Penghargaan yang diterima menjadi pengakuan atas komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendukung penguatan budaya integritas dan pencegahan korupsi melalui peningkatan kapasitas ASN berbasis pembelajaran digital.

Program e-Learning ASN Berintegritas merupakan inovasi KPK yang bertujuan memperkuat nilai-nilai integritas, etika publik, serta budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi. Melalui platform pembelajaran digital, ASN diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan KPK kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh ASN yang terus berupaya membangun budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Hasto menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat. Sebagai kota budaya dan kota pendidikan, Yogyakarta diharapkan dapat menjadi contoh dalam penerapan nilai-nilai integritas publik.

Program piloting yang diikuti Pemkot Yogyakarta merupakan bagian dari tahapan implementasi nasional Program e-Learning ASN Berintegritas yang dikembangkan KPK. Sebelum diluncurkan secara nasional, program tersebut telah diuji coba pada sejumlah kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas materi pembelajaran, sistem digital, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Penghargaan dari KPK ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh ASN Pemerintah Kota Yogyakarta untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

UMBULHARJO- Pemerintah Kota Yogyakarta berkolaborasi dengan perusahaan jaringan telekomunikasi dan jasa internet kembali merelokasi jaringan kabel fiber optik (FO) dari udara ke dalam saluran ducting. Penataan kabel FO kali ini dilakukan di sepanjang Jalan Kenari untuk estetika wajah Kota Yogyakarta dan keamanan infrastruktur telekomunikasi. Relokasi kabel FO itu bagian dari inovasi sistem penataan infrastruktur pasif telekomunikasi (Senapati) di Kota Yogyakarta. 

Penataan secara simbolis dilakukan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dengan memotong kabel FO di depan gedung baru DPRD DIY di Jalan Kenari. Termasuk oleh perwakilan Asosiasi Perusahaan Jasa Internet Indonesia (APJII) DIY dan Asosiasi Perusahaan Jasa Telekomunikasi (APJATEL) DIY serta perwakilan DPRD DIY. 

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan penataan kabel FO ke dalam ducting itu bagian dari mengamalkan prinsip ASRI Aman, Sehat, Rapi, Bersih, dan Indah yang digaungkan Pemkot Yogyakarta. Hasto minta dinas terkait untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk bisa menata kabel FO ke dalam ducting. Baik di kawasan sumbu filosofi Yogyakarta pada zona inti yang menjadi prioritas maupun di depan bangunan-bangunan pemerintah. 

“Harus dipercepat sedikit lah. Makanya saya minta untuk kerja sama dengan berbagai pihak untuk bisa men-ducting. Nah, ini kebetulan ada bangunan gedung DPRD DIY yang baru harus menjadi contoh bebas kabel (FO). Jadi istilahnya tidak ada sampah visual,” kata Hasto ditemui usai memotong kabel FO di depan gedung baru DPRD DIY di Jalan Kenari, Senin (15/6/2026).

Hasto menyebut hingga saat ini di Kota Yogyakarta bisa membangun jaringan ducting kabel FO sepanjang sekitar 10,5 kilometer. Pada tahun ini bertambah penataan di Jalan Kenari sehingga diharapkan bisa mencapai 11 km pada akhir tahun. Meskipun dalam kondisi ruang fiskal terbatas, pihaknya juga memikirkan dari sisi anggaran untuk menata kabel FO. Termasuk membuat regulasi terkait penataan infrastruktur pasif telekomunikasi kabel FO yang melibatkan pihak swasta. 

“Sekarang kita sedang menggodok regulasi. Perda akan kita buat agar kita bisa bekerja sama dengan pihak mitra swasta lebih terpayungi dan lebih aman,” paparnya. 

Hasto mengucapkan terima kasih kepada para provider atau perusahaan telekomunikasi dan internet yang bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta menata kabel FO. Dalam kesempatan itu Pemkot Yogyakarta juga memberikan piagam penghargaan kepada para perusahaan telekomunikasi dan internet yang menurunkan kabel FO ke dalam ducting. 

Kepala Dinas Pekerjaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Umi Akhsanti menjelaskan kegiatan penataan kabel FO di Jalan Kenari itu merupakan hasil kerja bersama lintas perangkat daerah Pemkot Yogyakarta antara lain Dinas PUPKP, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. Pembangunan ducting untuk kabel FO di Jalan Kenari sepanjang sekitar 840 meter. Selain relokasi kabel FO ke ducting juga ada simplifikasi kabel dari 26 kabel menjadi 13 kabel oleh 11 penyelenggara telekomunikasi. 

“Kami juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD DIY melalui pembangunan gedung baru di Jalan Kenari telah berkenan membantu pembangunan ducting di depan gedung DPRD. Sinergi ini menjadi contoh kolaborasi yang baik dalam mendukung penataan utilitas perkotaan secara terpadu. Penataan jaringan ini tidak hanya meningkatkan estetika kawasan perkotaan tapi juga mendukung keamanan infrastruktur, efisiensi pemanfaatan ruang, serta penguatan ekosistem digital,” terang Umi. 

Kepala Diskominfosan Kota Yogyakarta Ignatius Trihastono menambahkan setelah Jalan Kenari, penataan kabel FO akan menyasar jalan di batas-batas kota seperti di Jalan Magelang, Jalan Wates, Jalan Parangtritis, Jalan Solo dan Gejayan. Pada tahun 2027 penatan kabel FO akan ditingkatkan dengan menggandeng peran serta swasta dan menyiapkan peraturan daerah (perda) pendukungnya.

“Baru disiapkan perdanya tahun ini. Ada beberapa regulasi yang harus kita tata agar proses ducting ini bisa terpayungi secara hukum. Kita tahun ini menyiapkan perda, tahun depan selesai saya kira,” ujar Trihastono.

Sementara itu mewakili APJII DIY dan APJATEL DIY, Joko Prasetyo memohon maaf dalam rangka pemerataan dan kelancaran internet di Kota Yogyakarta membuat kabel FO semakin banyak dan semrawut. Untuk itu para penyedia jaringan telekomunikasi dan internet menyambut baik penurunan kabel FO ke dalam ducting dan berkomitmen mendukung penataan itu. 

“Kami akan komit untuk melaksanakan program penataan kabel dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Dan tentunya di sini penataan, terutama untuk Jalan Kenari ini, kita persembahkan sebagai hadiah untuk HUT Pemerintah Kota Yogyakarta,” ucap Joko.

Sedangkan Ketua Komisi D DPRD DIY Dwi Wahyu Budiantoro mewakili DPRD DIY mendukung penataan kabel FO itu karena juga mendukung Kota Yogyakarta sebagai kota wisata. Terutama di kawasan sumbu filosofi Yogyakarta. Oleh sebab itu pihaknya mengusulkan agar bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemda DIY dapat digunakan untuk anggaran menata kabel. Menurutnya dari sisi anggaran BKK bisa untuk menganggarkan penataan kabel. “Tinggal nanti kita diskusi dengan Paniradya karena BKK mesti dana keistimewaan. Saya kira kok bisa-bisa saja. Nomenklaturnya adalah memperindah sumbu filosofi,” tandas Dwi.(Tri)

UMBULHARJO- Sebanyak 50 pengemudi becak motor (betor) di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta beralih menggunakan becak listrik. Para pengemudi beralih setelah mendapat becak listrik program Corporate Social Responsibility dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daops VI Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta mengapresiasi PT KAI Daops VI karena becak listrik akan mendukung zona emisi rendah di kawasan Malioboro. 

Penyerahan CSR 50 becak listrik dari PT KAI Daop VI Yogyakarta dilakukan pada Rabu (3/6/2026). Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyerahkan Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) kepada pengurus koperasi pengemudi becak. Dalam kesempatan itu, 50 betor yang selama ini dipakai pengemudi becak dihancurkan karena telah diganti dengan becak listrik. Penyerahan becak listrik juga menjadi rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-79 Pemkot Yogyakarta. 

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan atas nama Pemkot Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas bantuan becak listrik dari CSR PT KAI. Menurutnya becak listrik menjadi solusi terbaik dan mendukung lingkungan di kawasan Malioboro dan para pengemudi becak tidak kehilangan mata pencaharian. Pihaknya menegaskan Pemkot Yogyakarta berkomitmen menciptakan Malioboro sebagai sumbu filosofi yang ramah lingkungan.

“Lambat tapi pasti becak yang konvensional harus habis. Kemudian secara bertahap, becak listrik hadir. Dengan cara begitu maka cita-cita kita mewujudkan minimal di sumbu filosofi itu menggunakan sarana transportasi yang minimal terhadap polutan lingkungan akan tercapai menggunakan becak listrik,” kata Hasto ditemui usai penyerahan becak listrik CSR PT KAI di Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta. 

Pihaknya berharap nantinya penggantian ke becak listrik terus berlanjut sampai 900 unit dalam waktu dua tahun. Hasto menyebut dengan bantuan CSR dan beberapa pihak sebelumnya sampai kini sudah sekitar 260 becak listrik di Yogyakarta. Sebagian masih ada yang uji coba karena belum kompatibel tapi nantinya semua becak listrik yang diproduksi akan kompatibel terhadap pengguna dan lingkungan. Untuk penyediaan charge station bagi becak listrik, Hasto berharap dukungan dari PLN. Pemkot Yogyakarta juga siap bekerja sama dengan PLN agar pengisian daya listrik untuk becak listrik agar biayanya tidak terlalu mahal.

“Syaratnya menerima becak ini asalkan dalam bentuk koperasi, bukan individu-individu. Nah, koperasi inilah yang kontrol, jangan tambah (betor). Sudah kita kunci. Dan secara bertahap, kalau hari ini 50 becak dihancurkan, begitu menerima (becak listrik) itu dihancurkan, sehingga harapan saya tidak ada orang mau nambah becak baru dalam bentuk yang konvensional,” tegasnya. 

Sementara itu Executive Vice President (EVP) KAI Daop 6 Yogyakarta Bambang Respationo menyampaikan PT KAI tidak hanya perusahaan jasa transportasi tapi juga berkomitmen terhadap program di lingkungan. Salah satunya program CSR becak listrik yang juga mendukung program lingkungan Pemkot Yogyakarta dan Pemda DIY. Dia menyebut biaya pengadaan 50 becak listrik CSR PT KAI itu hampir mencapai Rp 1 miliar. 

“Di Yogya punya program untuk menggantikan becak-becak yang motor itu menjadi listrik yang lebih ramah lingkungan. Di KAI pun punya program juga untuk men-support seluruh kegiatan ramah lingkungan juga. Di KAI tidak hanya becak listrik, tapi kita juga punya solar cell. Jadi kita ada penggantian beberapa yang semuanya adalah program untuk mendukung ramah lingkungan,” papar Bambang. 

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan DIY Chrestina Erni Widyastuti mewakili Sekda DIY menuturkan atas nama Pemda DIY mengapresiasi PT KAI atas bantuan becak listrik lewat program CSR. Menurutnya bantuan itu bukan sekadar bantuan sarana transportasi, tetapi juga bentuk dukungan terhadap pelestarian moda transportasi tradisional Yogyakarta dan bagian dari mewujudkan kawasan rendah emisi di wilayah kawasan sumbu filosofi Yogyakarta. 

“Penghapusan becak motor yang dilaksanakan pada hari ini bukan semata-mata penggantian alat transportasi, melainkan merupakan bagian dari mengurangi tekanan lingkungan dan mewujudkan kawasan rendah emisi di wilayah kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan tingkat pencemaran udara, menciptakan lingkungan yang lebih sehat, sekaligus memperkuat citra Yogyakarta sebagai kota budaya,” jelas Erni.

Salah satu pengemudi becak Jagiyo yang menerima becak listrik menyambut baik pemberian becak listrik itu. Setelah mencoba sendiri menurutnya becak listrik enak tidak capek dari sisi tenaga. Operasional becak listrik seperti motor matic. Jagiyo sudah 40 tahun menjadi pengemudi becak dari becak kayuh, becak motor dan kini beralih ke becak listrik.

“Dulu kan ngayuh sekarang sudah tua pakai mesin (betor) 20 tahun. Sekarang pakai becak listrik mengirit tenaga sudah tua nggak kuat ngayuh. Ini (betor) ditukar (becak listrik) tanpa bayar,” ucap Jagiyo.(Tri) 

Umbulharjo – Mengawali rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Pemerintah Kota Yogyakarta, melalui Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menggelar kegiatan Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) di Grha Pandawa Balai Kota Yogyakarta, Selasa (2/6).

Kegiatan ini terselenggara berkat kolaborasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta, PMI Kota Yogyakarta serta GoTo Gojek Tokopedia (GoTo) yang turut mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi para mitra pengemudi daring dan warga Kota Yogyakarta.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa peringatan HUT ke-79 Pemkot Yogyakarta sengaja diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar seremoni.

“Saya ingin menyampaikan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Yogyakarta ke-79 kali ini tidak kami isi dengan pesta-pesta, kegiatan seremonial yang berlebihan, ataupun kegiatan yang hanya menghabiskan ruang, waktu, dan tenaga tetapi tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Hasto.

Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan HUT harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata. Karena itu, selain donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis, Pemkot Yogyakarta juga menghadirkan berbagai layanan publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara langsung.

“Hari ini kami menyelenggarakan kegiatan bersama, di antaranya donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses berbagai layanan publik dan administrasi secara langsung. Jadi ini semacam bursa layanan publik yang memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan pemerintah,” katanya.

Hasto mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang terlibat, termasuk GoTo Gojek Tokopedia yang turut mengajak para mitra pengemudi untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan. Menurutnya, para pekerja lapangan seperti pengemudi ojek daring memiliki risiko kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian.

“Selain itu, kita juga memberi kesempatan kepada para pekerja keras yang memiliki risiko kesehatan cukup tinggi untuk dapat memeriksakan kesehatannya. Contohnya teman-teman dari Gojek yang juga mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis pada hari ini,” ungkapnya.

Ia menilai pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan penyakit. “Cek kesehatan gratis saya kira penting bagi seluruh masyarakat sebagai upaya pencegahan. Karena mencegah tentu lebih murah daripada mengobati,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, menjelaskan bahwa kegiatan donor darah tahun ini dipadukan dengan pemeriksaan kesehatan gratis untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

“Spesial karena ini dalam rangka ulang tahun Pemerintah Kota, maka sekaligus diadakan pemeriksaan kesehatan gratis,” jelas Emma.

Pemeriksaan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, skrining kesehatan, serta konsultasi dokter. Apabila ditemukan indikasi masalah kesehatan tertentu, peserta akan diarahkan untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai kebutuhan.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis terbuka bagi masyarakat umum, sedangkan donor darah yang dilaksanakan bekerja sama dengan PMI menargetkan sekitar 300 pendonor.

“Harapannya masyarakat semakin sehat karena mengetahui kondisi kesehatannya. Dengan demikian, apabila membutuhkan layanan kesehatan lebih lanjut, mereka bisa segera memeriksakan diri dan mendapatkan penanganan yang tepat,” ujar Emma.

Salah satu peserta, Rachma Hanifah, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan Pemkot Yogyakarta. Menurutnya, layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya tanpa harus mengeluarkan biaya.

“Menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat karena masyarakat bisa memeriksakan kesehatannya secara gratis dan mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga kesehatan,” ujarnya.

Rachma berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala karena selain membantu masyarakat mendeteksi risiko penyakit lebih dini, juga mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan.

“Semoga kegiatan seperti ini bisa lebih sering diadakan dan menjangkau lebih banyak warga,” katanya. (Chi)

UMBULHARJO-Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo meluncurkan Warung Milik Rakyat (Wamira) sebagai unit usaha baru yang dikelola Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Giwangan. Wamira menjual kebutuhan pokok masyarakat dengan harga maksimal sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Wamira mengusung konsep seperti Kios Segoro Amarto yang telah dibangun Pemerintah Kota Yogyakarta di beberapa pasar tradisional untuk mengendalikan inflasi daerah. Bedanya Wamira hadir lebih dekat di lingkungan masyarakat. 

Menurut Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo Koperasi Merah Putih harus banyak membuat inovasi dan usaha. Meskipun belum punya gerai karena butuh lahan dan waktu, maka harus menciptakan banyak usaha. Sejumlah KKMP di Kota Yogyakarta selama ini sudah membuat batik Segoro Amarto Reborn untuk seragam PNS Pemkot Yogyakarta. Kini ada usaha baru Wamira yang dikelola KKMP di Kota Yogyakarta dari pengembangan Kios Segoro Amarto. 

“Warung Segoro Amarto ini biasanya hanya ada di pasar, sekarang kita deliver ke tengah-tengah warga dan dimiliki oleh Koperasi Merah Putih, sehingga akhirnya punya aktivitas baru namanya Wamira Warung Milik Rakyat yang dibikin oleh Koperasi Merah Putih di Kota Yogyakarta,” kata Hasto ditemui saat peluncuran Wamira di KKMP Giwangan, Jumat (22/5/2026). 

Hasto menyatakan kebutuhan pokok di Kios Segoro Amarto selama ini dijual dengan harga sesuai HET atau lebih murah dibandingkan di pasaran karena mendapat suplai dari Bulog dan distributor besar. Selain itu ada subsidi pengiriman barang sehingga harga kebutuhan pokok lebih murah karena untuk mengendalikan inflasi daerah. Keberadaan Wamira diharapkan juga seperti Kios Segoro Amarto sehingga bisa membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan mengendalikan inflasi daerah.

“Kemudian hasil penjualannya dan akhirnya juga masyarakat terbantu. Kira-kira seperti itu, dan ini sekaligus mengendalikan inflasi,” ujarnya. 

Pemkot Yogyakarta akan mengembangkan Wamira di KKMP lain di Kota Yogyakarta. Saat ini ada 5 KKMP yang telah bergabung dalam program Wamira yaitu KKMP Giwangan, KKMP Purwokinanti, KKMP Cokrodiningratan, KKMP Prawirodirjan dan KKMP Klitren. Ditargetkan pada tahun 2026, Wamira bisa dikembangkan di 14 KKMP di Kota Yogyakarta. 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemkot Yogyakarta Kadri Renggono menambahkan, pada tahap pertama Pemkot Yogyakarta menyediakan sekitar 5.000 kg komoditas barang kebutuhan pokok dengan bantuan subsidi biaya pengiriman senilai Rp 2.000/kg untuk 5 unit KKMP. Dia menegaskan tujuan dari program pengendalian inflasi Wamira adalah mengendalikan inflasi daerah yang diakibatkan dari kelompok bahan pangan dengan melibatkan masyarakat dan membuka akses kemudahan pasokan barang 

“Pengendalian inflasi Wamira juga memanfaatkan potensi lokal untuk mendorong kemajuan ekonomi masyarakat, khususnya KKMP. Wamira juga membantu masyarakat untuk mempermudah memperoleh bahan pokok beras dan komoditas lainnya dengan harga yang terjangkau setinggi-tingginya HET,” papar Kadri. 

Sedangkan Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Veronica Ambar Ismuwardani mengatakan Dinas Perdagangan bertugas menghubungkan antara KKMP dengan distributor seperti Bulog untuk memotong jalur transportasi agar harga lebih murah. Di samping itu memantau dan menjamin ketersediaan barang di Wamira serta mengawasi penjualan barang harus sesuai HET. 

“Monitoring pasti juga akan kita lakukan sama seperti Kios Segoro Amarto. Dan pembatasan (penjualan jumlah produk) juga pasti dilakukan. Karena kalau masyarakat satu minggu dua pack(kemasan produk) saya kira sudah cukup. Mereka (pengelola Wamira) wajib memberikan laporan ke Dinas Perdagangan. Komitmen itu kita bangun nanti dengan sebuah pakta integritas yang harus ditandatangani oleh teman-teman Koperasi Merah Putih,” terang Vero. 

Sementara itu Ketua KKMP Giwangan Sudaryanto menyebut membutuhkan modal awal sekitar Rp 15 juta untuk mengawali Wamira di KKMP Giwangan. Modal itu dari pengurus KKMP Giwangan dan pinjaman dari PKK. Modal itu digunakan untuk belanja kulakan kebutuhan pokok di Bulog dan distributor lainnya. Produk yang dijual di Wamira KKMP Giwangan antara lain beras, telur, gula pasir, minyak goreng dan lainnya serta produk unggulan produksi KKMP Giwangan yaitu sabun cuci cair Giwangi. 

“Kami ambil program Wamira ini harapan kami bermanfaat pada anggota dan ke masyarakat sekitar. Karena harapan kami Koperasi Merah Putih ini sebagai penyedia bahan harga murah. Keberadaan Wamira ini akan menggerakkan warung-warung kecil. Kalau warung kecil kulakannya nggak bisa ke Bulog, ke agen nggak bisa, maka kami menjembatani kami yang kulak, kemudian akan kami ecer. Jadi menghidupkan. Kami bukan saingan, bukan mematikan warung-warung kecil,” tandas Sudaryanto.(Tri) 

KRATON - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta melakukan pemantauan hewan kurban di pasar tiban guna memastikan hewan yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemantauan dilakukan di beberapa lokasi diantaranya Pusat Pengadaan Hewan Qurban (PPHQ) Siliran Lor dan PPHQ Siliran Kidul yang telah mengantongi izin operasional.

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti mengatakan, pemantauan dilakukan bersama tim untuk memastikan kesehatan hewan kurban yang dijual di pasar tiban.

“Kita bersama tim melaksanakan pemantauan di pasar tiban untuk hewan-hewan yang diperjualbelikan untuk persiapan Hari Raya Idul Adha. Alhamdulillah sekarang semua semakin sadar, memasukkan hewan pasti dipilih yang sehat,” ujarnya.

Ia menyebut hingga saat ini pihaknya telah melakukan sekitar 50 kali pemantauan, dengan 29 diantaranya merupakan pasar tiban. Dari hasil pemantauan tersebut tercatat sebanyak 1.718 ekor hewan telah diperiksa, terdiri dari 127 sapi, 1.432 domba dan 159 kambing.

Menurut Sri Panggarti, baik pedagang maupun pembeli kini sudah memahami ciri-ciri hewan sehat serta persyaratan hewan yang layak dijadikan kurban. Apabila ditemukan hewan sakit saat pemeriksaan, tim dari DPP Kota Yogyakarta juga membawa persediaan obat untuk penanganan awal.

“Kalau ada keluhan atau ditemukan sakit ringan, kita bantu diobati. Kalau penyakitnya harus ditangani lebih serius nanti kita arahkan ke poliklinik. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini semuanya sehat,” katanya.

Ia menjelaskan ciri-ciri kambing sehat di antaranya memiliki mata jernih, gerakan lincah, nafsu makan baik, kotoran normal serta area mulut dan hidung bersih tanpa leleran. Selain itu, cermin hidung hewan juga harus dalam kondisi lembab atau basah.

Dari hasil pemantauan, hewan yang dijual di pasar tiban berasal dari berbagai daerah baik dari dalam maupun luar DIY. Mayoritas hewan yang dijual berupa domba.

Sri Panggarti juga mengimbau pedagang pasar tiban untuk mengurus izin berjualan serta memastikan hewan yang dijual memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal. “Yang paling sederhana untuk mengetahui hewan sehat atau tidak adalah meminta SKKHH dari daerah asal,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu pengawas di PPHQ Siliran Kidul, Agus Sumantoro mengaku telah berjualan kambing kurban selama 20 tahun. Pihaknya mulai membuka PPHQ Siliran Kidul Kamis, 14 Mei lalu dan biasanya berlangsung sekitar 12 hingga 14 hari. 

“Sudah ada yang laku tiga, tapi sekarang masih agak sepi dibanding tahun lalu. Mungkin karena barengan musim sekolah,” katanya.

Ia menjelaskan harga kambing yang dijual berkisar Rp1,5 juta hingga Rp4,5 juta per ekor, tergantung ukuran dan jenisnya. Kambing-kambing tersebut didatangkan dari Muntilan dan sebagian besar menggunakan sistem titip jual. “Kalau tidak laku ya kita kembalikan. Di sini kami cuma merawat dan menjualkan saja,” ujarnya.

Tambahnya, untuk tahun ini pihaknya menyediakan sekitar 60 ekor kambing, lebih sedikit dibanding tahun lalu yang mencapai hampir 70 ekor. Hingga saat ini sebanyak 16 ekor kambing telah terjual kepada pelanggan dari berbagai wilayah di Kota Yogyakarta. (Hes)

Gondokusuman – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo melakukan kegiatan susur Sungai Code pada Jumat (22/5/2026) pagi. Kegiatan dimulai dari titik belakang Hotel Tentrem dan berakhir di kawasan Jembatan Kewek sambil meninjau langsung kondisi sungai serta potensi wisata arung jeram di tengah Kota Yogyakarta.

Dalam kegiatan tersebut, Hasto menyusuri aliran Sungai Code menggunakan perahu arung jeram bersama komunitas Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI), jajaran OPD, serta unsur Forkopimda. Menurutnya, pengalaman menyusuri sungai memberikan banyak informasi yang sebelumnya belum diketahui secara langsung.

“Informasi yang sebelumnya kita tidak tahu. Jadi setelah kita susur sungai, kemudian juga seperti arum jeram juga karena ternyata ada riam-riamnya yang cukup menarik dan menantang ya. Dari belakangnya Hotel Tentrem sampai di dekat Malioboro, ini di Kewek,” ujar Hasto.

Dari hasil peninjauan tersebut, Hasto menemukan sejumlah persoalan yang masih perlu dibenahi di bantaran Sungai Code. Mulai dari keberadaan sampah, kandang ayam, bangunan di badan sungai hingga pendangkalan di beberapa titik aliran sungai.

“Saya mendapatkan informasi banyak, seperti misalkan mana wilayah yang masih ada sampahnya, mana wilayah yang masih ada kandang ayamnya, mana wilayah yang masih dipakai untuk bangunan-bangunan tapi ada di badan sungai,” katanya.

Ia menegaskan Pemkot Yogyakarta akan segera melakukan langkah penanganan berupa pembersihan dan normalisasi sungai. Dalam satu hingga dua pekan ke depan, alat berat direncanakan akan diterjunkan untuk mengatasi sedimentasi dan batu-batu besar yang menghambat aliran sungai.

“Rencana kami setelah susur sungai ini, seminggu-dua minggu lagi kami turunkan alat berat, kemudian kita membersihkan, menormalisasi sungai ini. Karena di beberapa titik ruas ini sudah terjadi pendangkalan, sedimen dan juga batu-batu besar ada di tengah,” ungkapnya.

Selain penataan fisik sungai, Hasto juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Menurutnya, pelestarian Sungai Code harus dilakukan bersama-sama demi menjaga lingkungan dan kualitas air.

“Nanti batu-batu besar kita pinggirkan, kandang ayam kita bersihkan, kemudian kita sosialisasi ke warga agar warga sadar untuk tidak membuang sampah ke sungai,” katanya.

Hasto bahkan melihat potensi Sungai Code sebagai destinasi wisata minat khusus di Kota Yogyakarta. Menurutnya, konsep susur sungai dan arung jeram perkotaan dapat dikembangkan tidak hanya untuk rekreasi dan olahraga, tetapi juga menjadi sarana edukasi lingkungan.

“Insya Allah ke depan kita punya susur sungai dan arum jeram di Kota Jogjakarta di Sungai Code. Malah kita ini tidak hanya dalam rangka rekreasi dan olahraga, tetapi juga bagaimana membersihkan lingkungan, menjaga air yang bersih,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Kota Yogyakarta Abdul Munir Roy Alfatoni menyambut baik keterlibatan langsung Wali Kota Yogyakarta dalam kegiatan tersebut. Ia menilai susur Sungai Code menjadi momentum penting untuk melihat persoalan sungai secara nyata.

“Kami bersama-sama bisa mendampingi beliau untuk menyusuri Sungai Code dan beliau tadi sudah menginformasikan ada beberapa permasalahan yang menjadi PR kita bersama,” kata Roy.

Menurutnya, penanganan Sungai Code membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari OPD, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), hingga Dinas Lingkungan Hidup.

Roy juga menilai Sungai Code memiliki potensi besar sebagai lokasi wisata arung jeram bagi pemula. Ia menyebut arus sungai yang bervariasi membuat pengalaman menyusuri sungai menjadi menarik namun tetap aman.

“Kalau untuk beginner, untuk teman-teman pemula itu sangat-sangat menarik, sangat cocok. Jadi kalau ada yang mau ikut arung jeram, mulailah dari Kali Code,” ujarnya.

Senada dengan itu Komandan Kodim (Dandim) 0734/Kota Yogyakarta Kolonel Infanteri Arif Setiyono, yang turut mengikuti kegiatan tersebut mengaku merasakan sensasi berbeda saat menyusuri Sungai Code. Menurutnya, terdapat kombinasi arus tenang dan jeram ringan yang memacu adrenalin namun tetap aman untuk wisata.

“Tadi suasana yang saya rasakan mulai dari start arusnya tenang, kemudian ada arus yang menguji adrenalin, ada juga beberapa batu-batuan tapi itu dalam koridor masih aman,” katanya.

Ia berharap program susur sungai yang digagas Pemkot Yogyakarta dapat berkembang menjadi salah satu destinasi wisata baru sekaligus mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sungai. Seperti halnya program Jogja Cling yang juga fokus pada kebersihan sungai. (Jul)