Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja terus melakukan upaya untuk menciptakan ketertiban di wilayah dengan gerakan kampung panca tertib. Terkait hal itu, sekitar 70 Pelopor Ketertiban (Pekerti) pun siap diterjunkan.

“Pelopor ketertiban dan Duta Ketertiban adalah daya dukung untuk mewujudkan komitmen panca tertib,” ucap Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi saat memberikan pembekalan kepada Pelopor Ketertiban Kampung Panca Tertib di Balaikota Yogyakarta, Senin (8/9/2019).

Gerakan Kampung Panca Tertib ini menekankan kepada lima poin Panca Tertib, yakni tertib daerah milik jalan, tertib izin mendirikan bangunan dan izin gangguan usaha (HO), tertib lingkungan, dan tertib social.

Untuk mewujudkan hal itu, Pihaknya berharap Pelopor Ketertiban dan Duta Ketertiban bisa menyusun program kerja sekaligus mengintegerasikan program dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Selain itu, Heroe juga berharap adanya target waktu untuk menyelesaikan progam-program tersebut. Dengan begitu Ia optimis, semua pencapaian bisa terukur.

“Selama ini sepertinya belum ada target waktu, padahal ini penting untuk mengukur sejauh mana program kampong panca tertib ini direalisasikan di wilayah,” ujarnya.

Target tersebut bisa dimulai dari salah satu kelima point kampong panca tertib itu, misalnya, tahun pertama targetnya adalah mewujudkan kampong ramah lingkungan, maka tahun berikutnya bisa bergeser pada tertib bangunan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Agus Winarto  menyampaikan, Pihaknya tengah memberikan pembekalan kepada tujuh kampung yang baru saja terbentuk sebagai kampung panca tertib.

Tujuh kampung tersebut yakni, Jatimulya, Demangan, Tempel, Kadipaten Kidul, Celeban, Cokrodiningratan, Gedongkuning.

“Dari ketujuh kampung panca tertib tersebut masing-masing mengirimkan 10 orang untuk menjadi Pekerti (Pelopor Ketertiban) yang siap bertugas di wilayah mereka,” urainya.

Ia pun berharap Pekerti bisa menyusun program sekaligus mengawal program tersebut akan bisa terlaksana sesuai dengan jawdal yang telah ditentukan.

“Programnya tidak usah terlalu muluk-muluk yang penting realistis bisa dijalankan oleh masyarakat dengan menyesuaikan kondisinya,” jelas Agus. (Tam)