Pagi ini, Rabu (5/5/2021) Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi meninjau uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Yogyakarta.

Dalam tinjauannya tersebut ia menyebutkan bahwa pelaksanaan PTM hingga saat ini tergolong lancar dan tak ditemui adanya kendala berarti. Adapun aspek utama yang menjadi bahan penilaian adalah penerapan protokol kesehatan (prokes) di sekolah tersebut.

"Terutama soal kondisi lingkungan, bagaimana anak-anak tidak berkerumun, pada saat berangkat, pulang, itu yang kita pantau," tandasnya yang juga merupakan ketua satgas penanganan Covid-19 Kota Yogya ini.

Orang nomor dua di kota pelajar ini mengatakan jika saat ini sejatinya semua sekolah sudah mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan.

"Setelah lebaran juga kita lakukan simulasi lagi. Akan kita tambah jumlah sekolahnya, mungkin. Harapan kami ketika tahun ajaran baru (pelaksanaan KBM tatap muka) ini sudah bisa diperluas ke seluruh sekolah," imbuhnya.

Hanya saja, dalam uji coba nanti, memang dipilih yang paling siap.

"Sekarang hampir semua sekolah itu sudah memberikan fasilitas dan memenuhi syarat semuanya. Guru-guru juga sudah divaksin. Alat-alat untuk melakukan skrining, serta pencegahan juga sudah ada," pungkasnya.

Selain itu, lanjutnya, sekolah nantinya juga akan diawasi oleh Satgas Covid-19 di masing-masing wilayah. Puskesmas juga akan dilibatkan memantau sekolah jika nantinya diterapkan pembelajaran tatap muka.

"Sekolah akan dimonitoring oleh pihak Kemantren dan Koramil selaku Satgas Covid-19 di wilayah masing-masing. Puskesmas juga harus siap memantau sekolah di wilayah dan ambulance harus siaga," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, menegaskan jika pihaknya telah mempunyai 11 prosedur operasional standar (POS) pembelajaran tatap muka yang telah disampaikan ke sekolah-sekolah.

"Sekolah harus dilengkapi penanda physical distancing, jalur masuk dan keluar, wastafel, thermogun, ruang isolasi sementara yang berbeda dengan UKS, dan lain-lain," imbuhnya.

Terkait skema pembelajaran tatap muka ke depan, ia menjelaskan, tidak akan mengisi ruang kelas hingga 50 persen sebagaimana syarat maksimal pemerintah pusat. Melainkan, hanya 30 persen.

"Maksimal satu ruang 12 anak jadi 1/3 nya dari total 32 anak per rombel kalau SMP.  Mungkin belajar dengan sistem shift. Dua sampai 3 shift per hari, masing-masing maksimal 2 jam," tandasnya.

Pihaknya pun sudah melakukan verifikasi ke SD dan SMP sebanyak dua kali, yakni Januari dan awal Maret. Hal itu dilakukan untuk meninjau pemenuhan persyaratan pembelajaran tatap muka. (Han)