Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Triwulan I 2021 yang telah berlangsung secara rutin lebih dari 8 tahun lalu. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring pada, Selasa (18/5) di Gedhong Pracimosono ini dengan tema ‘Mewujudkan Birokrasi yang Cepat dan Tepat Melayani’ diharapkan dapat merefleksikan semangat Jogja Gumregah memulihkan kehidupan yang terdampak pandemi Covid-19.

Heroe Poerwadi berharap kegiatan ini dapat menjadikan evaluasi dan meningkatkan inovasi di setiap kabupaten dan kota sesuai dengan kapasitas yang dimiliki tiap wilayah. “Semoga inovasi lainnya akan muncul dan menjadikan kabupaten dan kota memiliki banyak pembaharuan,” katanya.

Kegiatan ini merupakan sarana penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hingga saat ini pada triwulan 1-2021? Pemda DIY atau Pemkot mengalami pertumbuhan sebesar 6,14 persen lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 1-2020 yang mengalami kontraksi sebesar 0,031 persen. Saat ini Pemda DIY kembali menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat AA dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2020 selama tiga tahun berturut-turut.

“Diharapkan ke depannya sistem akuntabilitas tidak berubah. Hal ini patut disyukuri bersama oleh segenap elemen di DIY, sekaligus menjadi tantangan untuk mempertahankan dan membuktikan keberlanjutannya,” ungkap Heroe.

Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Kota Yogyakarta, Sri Sultas Hamengkubuwono X memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah yang berkolaborasi antar elemen pemerintahan, eksekutif dan legislatif, sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat Kota Yogyakarta melalui tatakelola pemerintahan yang baik.

Inovasi, inisiatif, dan berbagai upaya perbaikan SAKIP sejak dari perencanaan kinerja sampai dengan pengendalian atau evaluasi kinerja telah diterapkan dengan baik di DIY sejak tahun 2018. Diharapkan nantinya Kota dan Kabupaten bisa meningkatkan inovasinya.

“Meskipun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, disikapi, ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah dan Kepala OPD, bahwa kita masih memiliki beberapa catatan dari aspek LHP BPK, Evaluasi AKIP RB maupun catatan rekomendasi terhadap LKPJ DIY Tahun 2020 dari DPRD. Saya harapkan kita semua dapat menindaklanjuti catatan evaluasi demi tercapainya tertib administrasi, dan totalitas manajemen pemerintah,” jelasnya. (Hes)