Wawali Targetkan Jogja Smart Service Jadi Balai Kota di Dunia Maya

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi menargetkan aplikasi Jogja Smart Service (JSS) menjadi Balai Kota di dunia maya untuk mendukung Yogya sebagai smart city. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Oleh sebab itu secara perlahan pelayanan langsung di kantor Pemkot Yogyakarta akan dialihkan secara online atau dalam jaringan (daring) di JSS.

“Apa yang sudah kami coba lakukan, terutama dengan Jogja Smart Service, kami harapkan itu semacam Balai Kota di dunia maya,” kata Heroe saat menghadiri evaluasi smart city dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara daring di Ruang Yudistira Balai Kota, Kamis (27/5/2021)

Menurutnya yang pertama adalah membangun infrastruktur dan sistem agar layanan-layanan Pemkot Yogyakarta dapat dijalankan secara online. Smart city tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tapi juga layanan lain, termasuk lingkungan, sosial, bisnis dan pendidikan. Ada 6 dimensi dalam smart city yaitu smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society dan smart environment.

“Otomatis ini membuat kita harus siap memberikan pelayanan dimanapun, kapanpun dengan gadget di tangan serasa berada di Pemkot Yogya,” ujarnya.

Heroe menyampaikan dengan layanan yang bersifat online itu, maka pelayanan- pelayanan yang biasanya diberikan di kantor-kantor baik melalui kelurahan, kecamatan maupun perangkat daerah yang bisa dilakukan secara online, maka secara perlahan dijalankan secara online. Termasuk data-data utama dan dasar di tiap perangkat daerah yang masih manual dipindah ke data digital atau online dan dapat diakses.

“Artinya ke depan, lanjutnya, semakin sedikit orang yang datang ke kantor kelurahan, kecamatan dan perangkat daerah Pemkot Yogya untuk mengakses pelayanan. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan dan jaminan bahwa kebutuhan pelayanan yang diberikan Pemkot Yogya  itu bisa dilakukan secara daring,” jelas Heroe.

Pihaknya menyatakan dengan layanan online maka tiap perangkat daerah memiliki data dasar yang disepakati berbasis nomor induk kependudukan di KTP. Termasuk dalam konsep big data maka bisa menarik dari data dasar. Oleh karena itu pondasi dasar dalam pembangunan smart city harus dikaitkan dengan data dasar tiap perangkat daerah.

“Saya berharap cakupan ke depan betul-betul bisa membuat merasa masyarakat perlu untuk memiliki akses langsung ke JSS. Menjadikan JSS sebagai kebutuhan masyarakat sehingga dengan sukarela mendownload aplikasinya,” paparnya.

Sementara itu Pendamping Smart City dari Kementerian Kominfo RI Adi Mulyanto mengatakan evaluasi smart city dengan tinjauan lapangan secara daring bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tata cara evaluasi, penjelasan manajemen risiko, dampak hingga rekomendasi perbaikan terkait program atau kegiatan smart city.

“Smart city ciptakan kota layak, aman nyaman dan berkelanjutan untuk dihuni dan menyelesaikan persoalan. Untuk menuju smart city data-data penting. Misalnya kita mendapatkan data tanggapan dan masukan dari masyarakat untuk pengembangan program,” pungkas Adi. (Tri)