Rakernas APEKSI Komitmen Kawal Otonomi Bidang Pendidikan

Makassar-Penjabat Walikota Yogyakarta, Singgih Raharjo didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakart Atik Wulandari menghadiri gala dinner Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2023 di anjungan Pantai Losari, Selasa malam (11/7/2023).

Acara khidmad malam ini dihadiri 85 Walikota dan delegasi pemuda 50 Kota di Indonesia dan Singapura.

Berbagai hiburan seperti lagu dan tarian khas Kota Makassar disuguhkan dalam acara ini.

Singgih berharap dalam perhelatan besar tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sukses hingga akhir acara.

Pihaknya pun menyampaikan terimakasihnya kepada Walikota Makassar beserta seluruh jajaran Pemkot Makassar yang telah bekerja keras dalam menjadi tuan rumah Rakernas XVI APEKSI.

"Demikian pula dengan gala dinner malam ini, berbagai makanan enak tersaji, sesuai dengan slogan Makassar, sebagai kota makan enak, sudah sangat tepat," ungkapnya.

Di akhir acara juga diserahkan cindera mata dari Walikota Makassar kepada Walikota seluruh Indonesia.

Penjabat Walikota Yogyakarta, Singgih Raharjo saat menerima cindera mata dari Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi saat gala dinner Rakernas Apeksi di anjungan Pantai Losari, Makassar, Selasa (11/7/2023)

Ketua Umum APEKSI, Bima Arya yang juga merupakan Walikota Bogor mengatakan ada beberapa pesan utama dalam Rakernas tahun ini, salah satunya komitmen APEKSI untuk mengawal otonomi di bidang pendidikan, sekaligus kebijakan mandatory spending sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasi anggaran di bidang tertentu.

”Jadi ada beberapa pesan utama yang akan dibahas di APEKSI tahun ini, yang pertama adalah komitmen untuk untuk terus mengawal otonomi di bidang pendidikan,” ujarnya.

Pihaknya juga menambahkan, di tahun politik dan transisi perencanaan ini, rencana pembangunan harus terus dilanjutkan tanpa menjadikan tahun politik sebagai sebuah hambatan.

“Di tahun politik dan transisi perencanaan ini, pembangunan harus terus berjalan, harus bersinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat,” tambahnya. (Han)