Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melakukan lawatan ke Yogyakarta, jum’at (22/9). Kedatangan Mendagri pun disambut langsung Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Pertemuan yang berlangsung di Balai Kota tersebut membahas banyak hal terkait dengan pelaksanaan roda pemerintahan daerah.

Dihadapan seluruh Kepala Dinas, 14 Camat, 45 lurah yang ada di Kota Yogyakarta. Begitu juga pejabat di Kepolisian, Kejaksaan, dan TNI dari Kodim hingga Koramil Tjahjo menyampaikan banyak hal mulai dari persoalan bangsa, hingga persoalan pemerintahan daerah. Ia juga memberikan pengarahan tentang Tugas dan Kewajiban Pemerintah di tingkat Kota Yogyakarta.

Selain itu Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo juga menyampaikan keberhasilan Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah mendapatkan banyak penghargaan dari Pemerintah Pusat.

“Dibandingkan dengan Kotamadya lainnya, Yogyakarta lebih banyak menyandang predikat prestasi, tinggal bagaimana memasifkan perencanaan program unggulan dengan mekanisme perencanaan yang lebih baik.” tuturnya.

Mendagri minta seluruh Pejabat Pemda dan Forkompinda untuk terus bekerjasama menjaga stabilitas daerah dan fokus menjalankan program kerja. “Misalnya camat, harus mempunyai jadwal rutin bertemu dengan Ndanramil, Kapolsek dan Babinsa untuk melakukan koordinasi, memetakan masalah yang dihadapi,” tandasnya.

Hal tersebut layak dilakukan, karena menurutnya Yogyakarta merupakan pusat kegiatan yang harus terus dicermati perkembangannya. Kompleksitas tidak hanya di Kota saja, namun se-DIY.

Ia juga menyebut bahwa Yogyakarta adalah tujuan wisata internasional, sehingga menurutnya tantangan yang dihadapi tentu sangat banyak mulai dari radikalisme hingga terorisme dan narkoba. Ia meminta Pemda untuk terus mendeteksi kemungkinan munculnya masalah tersebut.

Selain itu, mendagri juga mengingatkan kepada seluruh pejabat Pemkot Yogyakarta untuk mewaspadai terjadinya praktek korupsi. Ia meminta agar Pejabat Pemda berhati-hati dalam mengelola anggaran. Menurutnya, ada banyak area yang masuk radar rawan korupsi.

Tjahjo mengungkapkan, area rawan korupsi itu mulai dari perencanaan anggaran, restribusi dan pajak, dana bantuan sosial, belanja barang hingga jual beli jabatan. Dalam perencanaan anggaran harus ada keterbukaan.

Tjahjo mencatat ada 77 pegawai pemerintahan hingga kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Ironisnya, yang melakukan operasi tangkap tangan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita harus kompak, jangan jalan sendiri-sendiri dalam pemerintahan. Disini juga ada bapak-bapak dari kepolisian, kejaksaan, kodim, camat, hingga lurah, saya kembali ingatkan, mari kita saling gotong royong dalam pembangunan," tandasnya.

Mendari juga menyoal efek negatif keterbukaan informasi, yang menurutnya menimbulkan banyak persoalan yang bisa mengancam keutuhan bangsa. Ia mencontohkan maraknya berita bohong atau hoaks ditengah masyarakat belakangan ini.

“Belakangan ini marak fitnah, pemutarbalikan fakta atau situasi, berita kebohongan. Setiap individu boleh berpolitik, berbeda pilihan partai, tapi jangan sampai menghina serta melakukan ujaran kebencian,” tegasnya.

Dia menuturkan, Yogyakarta merupakan miniatur Indonesia. Berbagai suku, kelompok, golongan, agama tinggal di Yogyakarta. Kebersamaan dan keberagamaan ini diharapkan dapat tetap terjaga.

Sementara itu Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti berharap semua yang disampaikan Mendagri tersebut bisa ditindaklanjuti oleh seluruh Pejabat mulai dari Lurah, camat hingga Kepala Dinas.

“Apa yang disampaikan oleh bapak menteri nanti akan menjadi catatan bagi kita semua, menjadi bekal bagi kita semua, dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Yogyakarta,” tuturnya.

Meski Kota Yogyakarta mendapat predikat cukup baik dengan mendapat banyak penghargaan, namun Haryadi tetap mengajak semua komponen masyarakat tetap bersatu dalam membangun kota budaya Yogyakarta ini.

"Kita harus pahami bahwa jabatan itu amanah yang diberikan oleh masyarakat, harus dijalankan dengan baik," tandasnya. (Ika Sri Mawarni/Tam)