Perguruan Tinggi di Yogyakarta harus bersinergi dengan pemerintah untuk bersama-sama membangun Yogyakarta, demikian diungkapkan oleh Walikota Yogyakarta, H. Haryadi Suyuti ketika menjadi narasumber dalam acara Rapat Koordinasi Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Lingkungan Kopertis Wilayah V DIY, Senin (25/7) pagi di Kampus STPMD “APMD”, Yogyakarta.

Lebih lanjut, menurut Walikota, program pembangunan di Kota Yogyakarta bergantung pada kerjasama empat unsur, yakni Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas atau masyarakat, dan Pemerintah. Keempat   unsur tersebut harus selalu bersinergi untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.“Partisipasi dari dunia akademisi yang diwakili oleh Perguruan Tinggi mempunyai makna yang strategis dalam memberikan berbagai bahan pertimbangan dalam menyusun bahan kebijakan pembangunan di Kota Yogyakarta, selain itu masukan dari Perguruan Tinggi juga dibutuhkan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan untuk membangun Kota Yogyakarta. Untuk itu perlu komunikasi yang berkelanjutan antara dunia pendidikan dengan pemerintah” Jelas Walikota yang pada kesempatan ini didampingi oleh Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Edy Muhammad.

Sementara itu, senada dengan walikota, koordinator Kopertis DIY, Dr. Ir. Bambang Supriyadi, CES., DEA juga menyatakan komitmennya untuk selalu meningkatkan kerjasama antara PTS dengan Pemerintah. Dikatakan oleh Bambang, untuk mewujudkan kerjasama yang baik tersebut, walikota  selaku pemimpin daerah harus selalu mengkomunikasikan program-program pembangunannya kepada pihak PTS “PTS di wilayah Yogyakarta jangan pernah lupa untuk turut membangun daerahnya sendiri. Berbagai program-program pembangunan yang disampaikan oleh walikota akan menjadi informasi bagi PTS untuk kemudian dijalankan bersama sebagai bentuk kerjasama riil antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PTS” Kata Bambang.

Di Kota Yogyakarta sendiri, sinergitas antara PTS dengan pemerintah sudah berjalan dengan baik. Bentuk sinergitas tersebut antra lain adala kerjasama antra Pemerintah Kota Yogyakarta dengan berbagai PTS terkait dengan penempatan mahasiswa KKN di wilayah Kota Yogyakarta yang telah diawali dengan MoU antara Rektor PTS terkait dengan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dikawal oleh Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta dengan pengawasan dari KPMP Kota Yogyakarta. Untuk itu Walikota berharap adanya sinkronisasi penjadwalan KKN agar nantinya program  KKN tersebut mampu memberdayakan masyarakat “Dalam menjadwalkan KKN, PTS harus bersinergi dengan kecamatan, kelurahan, dan LPMK agar pelaksanaan KKN tidak hanya menjadi formalitas saja, namun bisa benar-benar melaksanakan pemberdayaan masyarakat” Pinta Walikota.

Selain itu, saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menyediakan dana penelitian, baik bagi PTN maupun PTS dengan jumlah kurang lebih Rp. 150.000.000.000 per tahun dengan mekanisme seleksi proposal. (ams)