Komitmen yang  tinggi dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyenggarakan pengadaan barang / jasa melaui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) membuahkan hasil berupa penghargaan. Lembaga Kebijakan Penadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indoensia meganugerahkan sebuah penghargaan National Procurement Award kepada Pemkot Yogyakarta. Penghargaan dengan kategori Kepemimpinan pada Transformasi Pengadaan Secara Elektronik ini  diterimakan  oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Soyan Djalil kepada  Walikota Yogyakarta Drs.H. Haryadi Suyuti, bertempat di Balai SudirmanJl. Dr. Saharjo 268 Jakarta Selatan, Selasa, (10/11/2015).

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dr.Agus Prabowo mengatakan pengahargaan diberikan kepada Kota Yogyakata karena telah sesuai dengan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa

Menurut Agus atas dukungan berbagai pihak  dari sisi pelaksanaan secara nasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)  yang telah dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Barang/jasa Pemerintah  (LKPP) mengalami keberhasilan dari semula 33 paket pengadaan barang /jasa senilaiRp.52 miliar pada tahun 2008, menjadi 128.797 paket dengan nilai Rp.284 triliun pada tahun 2015. "Implementasi e-procurement tesebut didukung oleh 631 LPSE yang tersebat di Kementerian, Lembaga, Daerah, dan Instansi," ujar Agus.

Demi mempertahankan keberhasilan, evaluasi, konsolidasi serta pembaharuan komitmen untuk memperkuat pengembangan  dan pelaksanaan e-procurement tersebut LKPP menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional  LPSE yang diikuti oleh 1500 peserta. Peserta berasal dari kepala daerah, Lps, Praktisi, dan pemerhati pengadaan barang dan jas seperti world bank, ADB, ICW, Indonesia Procuremen Watch, dan ikatan ahli pengadaan Indonesia. Rapat kerja nasional itu bertemakan "Dukung Penguatan LPSE dalam sistem Pengadaan".

Walkota Yogyakata H. Haryadi Suyuti  saat ditemui usai menerima penghargaan mengatakan penghargaan itu merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta  untuk  mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik. Penghargaan ini juga merupakan bagain dari mengisi arti kepahlawanan di  hari pahlawan yang sedang diperingati. Arti dan nilai  perjuangan para pahlawan sekarang ini dimaknai dengan cara berbeda yakni salah satunya adalah dengan berkomitmen menjaga  tata kelola pemerintahan dari tindakan dan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme khusunya dalam proses pengadaan barang/jasa di pemerintahan.  “ Semangat ini bagi saya juga merupakan bagian dari semnagat kepahlawanan kita,” ujar Walikota  usai menerima  pengharagaan yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Soyan Djalil di Balai Sudirman Jl. Saharjo Jakarta Selatan.

Walikota berharap semangat untuk  menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN yang dimulai dari proses pengadaan barang/jasa harus dipegang teguh dan terus digelorakan oleh LPSE Kota Yogyakarta. “Saya berharap penuh teman-teman di LPSE terus bisa mendukung  kegiatan ini sebagai bagian dari tradisi tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktek-praktik KKN,” harap Walikota.

Penghargaan ini juga diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum,  Kementerian Hukum dan HAM, Keuangan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional,  Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Badan  Pengusahaan Batam, dan beberapa lainnya.

Sementara itu kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta Drs. Wasesa mengatakan LPSE kota Yogyakarta dirintis pertama kali pada tahun 2008 dan menjadi LPSE pertama yang ada di Indonesia. Selama kurun hingga 2015 ini sudah ada 26 agensi di DIY dan yang menggunakan LPSE milik Pemkot Jogja untuk melakukan proses lelang. Bahkan menurut Waseso ada agensi dari luarJogja seperti dari Surakarta dan Banyumas. Ada beberapa agensi yang bergabung seperti RS. Sarjito, UNY, Istana Kepreaidenan Yogyakarta, Rs.Pantirapi, UPN Yogyakarta, Universitas Sanata Darma.

Wasesa menjelaskan LPSE  adalah sebuah  sistem yang dibangun untuk menghindarkan praktek praktek koupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). "Meminimalkan pertemuan antara pejabat pembuat komitmen atau yang punya pekerjaan dengan penyedia. Karena dari mulai pendaftaran awal sudah online. Dokumen lelang juga diupload. Dia mau ikut lelang, ya mengupload. Ketemu kalau mau klarifikasi. Itupun kalau dibutuhkan" ujar Wasesa.  Wasesa menegaskan bahwa Pemkot Yogyakarta memiliki komitmen tinggi terhadap masalah pengadaan ini.  

Penghargaan dengan kategori yang sama ini juga diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum,  Kementerian Hukum dan HAM, Keuangan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional,  Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Badan  Pengusahaan Batam, dan beberapa lainnya. (@mix)