Pemerintah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Tanah Datar melakukan kunjungan studi banding ke Pemerintah Kota Yogyakarta, Kamis (6/8). Kunjungan diterima oleh Asisten Administrasi Umum M. K. Pontjosiwi W didampingi pegawai DPDPK Kota Yogyakarta, Bagian Umum, Bagian Protokol, dan Bagian Organisasi Pemerintah Kota  Yogyakarta. Peserta kunjungan  yang berjumlah 17 orang tersebut diterima di Ruang Yudhistira Balai Kota Yogyakarta.

Diawal pertemuan, Pimpinan Rombongan Pemkot Pekanbaru dan Pemkab Tanah Datar menjelaskan situasi kondisi daerahnya dan juga menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H.M. Syukri Harto mengatakan, Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan dan 58 kelurahan. Saat ini, Pekanbaru sedang dalam tahap menyusun APBD Perubahan dan RAPBD 2016.

“Kami mendengar Pemkot Yogyakarta sudah menerapkan sistem analisis standar belanja. Untuk itu kami ingin mempelajari dan mendiskusikan cara-cara yang ditempuh oleh Pemkot Yogyakarta dalam melaksanakan sistem tersebut,” kata H.M Syukri Harto. Ia kemudian menambahkan Pemkot Pekanbaru juga ingin mengetahui mekanisme penganggaran hibah dan bantuan sosial (bansos) di Kota Yogyakarta. Selain itu, para peserta kunjungan ingin mengetahui pola penganggaran untuk Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkompinda) di Kota Yogyakarta.

Lalu Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tanah Datar, Aswar R menyampaikan, Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 Kecamatan, dan 75 Nagari. Tanah Datar merupakan wilayah terkecil di Provinsi Sumatera barat dengan luas 1.336 m² dan terletak di tengah-tengah Sumatera Barat. Kabupaten ini selama empat tahun berturut-turut menjadi kabupaten terbaik di Sumatera Barat dalam pengelolaan pendidikan.

“Disini saya mengajak para ujung tombak pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kabupaten Tanah datar. Kami ingin tahu bagaimana pengelolaan keuangan di Kota Yogyakarta,” ungkap Aswar. Ia mengatakan, para peserta kunjungan ingin berdiskusi langsung dengan pengelola keuangan seperti bendahara pengeluaran dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar mereka mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

M.K. Pontjosiwi W kemudian memberikan sambutan atas kehadiran kedua rombongan yang berasal dari Pulau Sumatera tersebut.  Ia mengatakan, di Kota Yogyakarta  tidak ada “manajemen rasa” dalam mengelola keuangan. Peraturan tetap ditegakkan. “Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Jangan ada rasa tidak enak untuk menolak melakukan sesuatu yang tidak sesuai aturan," imbuhnya. Ia kemudian menjelaskan di Kota Yogyakarta, berdasarkan surat dari Kemendagri hibah dan bantuan sosial (bansos)  untuk tahun 2015 tidak dicairkan.  Selain itu, tidak ada penganggaran untuk Forkominda di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Diakhir acara, diadakan pertukaran cinderamata antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Tanah Datar.  H.M Syukri berharap hasil pembelajaran di Pemerintah Kota Yogyakarta tentang sistem analisis standar belanja sudah dapat dilaksanakan di Kota Pekanbaru mulai tahun 2016 mendatang. Hal senada diungkapkan Aswar R.  Ia berharap informasi yang didapat selama kunjungan kerja dapat bermanfaat bagi pengembangan pengelolaan keuangan di Kabupaten Tanah Datar. (nade)