Berita Opd

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Status Hukum Properti yang Dimiliki WNI Sebelum Menikah dengan WNA

anah hak milik hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (“WNI”). Tanah hak milik yang dimiliki oleh wanita WNI tersebut tetap dapat dimilikinya, ini karena sehubungan dengan pertanyaan Anda, yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahu

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Cara Pembagian Ganti Rugi dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)

Gugatan kelompok masyarakat biasa dikenal juga dengan sebutan Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) yang ketentuannya merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (“PERMA 1/2002”).

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

4 Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peradilan Anak

Kejahatan tak hanya dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, tapi ada juga kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Kasus kejahatan yang melibatkan anak seringkali berujung di pengadilan. Dan ternyata, ada beberapa perbedaan yang diberikan pengadil

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Perlindungan HAM Bagi Saksi dan Korban Penyandang Disabilitas

UUD 1945 ini menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Prinsip ini dinamakan equality before the law, yakni norma yang melindungi hak asasi warga negara.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

MK ‘Perluas’ Jenis Barang Kebutuhan Pokok Bebas PPN

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 4A ayat (2) huruf b UU No. 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Aturan mengena

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Arti Sita Revindicatoir (Sita Revindikasi)

Sita revindicatoir atau sita revindikasi merupakan upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Apakah Surat Bermaterai Dapat Menghilangkan Pertanggungjawaban Pidana?

Apakah surat pernyataan bermaterai dapat menghilangkan tuntutan pidana? Seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana. Surat pernyataan bermaterai tidak termasuk sebagai salah satu alasan penghapus pidana.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum), dimana apabila suatu tindak pidana dilakukan, berdampak buruk terhadap keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan ketertiba

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Pendidikan Hukum Dalam Perspektif Masa Depan

Pendidikan hukum dan mahasiswanya perlu memahami dunia baru yang terhubung dengan internet dan otomatisasi serta teknologi lainnya yang hampir bisa menjawab hampir semua kebutuhan manusia tanpa secara fisik saling terhubung.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

11 Istilah Penting dalam UU ITE Baru

Setiap perbuatan hukum yang menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya dikualifikasi sebagai transaksi elektronik.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Pendidikan dan Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia

Masyarakat Indonesia memiliki hak berpendidikan yang layak serta diakui secara hukum begitu juga penyandang disabilitas. Untuk memperkuat pengakuan penyandang disabilitas, maka pada tanggal 15 April 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengesahkan

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Hukum Feodalisme Hingga Kapitalisme

Feodalisme berasal dari kata feodum yang artinya tanah.Dalam tahapan masyarakat feodal ini terjadi penguasaan alat produksi oleh kaum pemilik tanah, raja dan para kerabatnya.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Mengapa Penegakan Hukum yang Proaktif Justru Tidak Aplikatif?

Dalam hal mencegah terjadinya terorisme di tanah air, munculah beberapa gagasan dimana salah satunya adalah dengan menerapkan Penegakan Hukum yang Proaktif (Proactive Law Enforcement).

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Sifat Fatwa Mahkamah Agung

Bentuk Fatwa MA berupa pendapat hukum MA yang tidak mengikat. Fatwa MA bukanlah suatu keputusan maupun peraturan. Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara, misalnya DPR.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Sifat Fatwa Mahkamah Agung

Bentuk Fatwa MA berupa pendapat hukum MA yang tidak mengikat. Fatwa MA bukanlah suatu keputusan maupun peraturan. Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara, misalnya DPR.

BUAT TWIBBON

HUT ke-270 Kota Yogyakarta

Otentik Konkret

Jogja Video

Suara Warga