Sebagai kelanjutan dari kegiatan Penyuluhan Krida Saka Kalpataru yang diadakan pada tanggal 17 dan 18 Maret 2018 pada hari Kamis 22 Maret 2018 sampai dengan hari Sabtu 24 Maret 2018 diadakan kegiatan Kemah Penyuluhan Saka Kalpataru Kegiatan ini diselenggarakan di Bumi Perkemahan Lembah Merapi Girikerto Sleman dengan diikuti oleh anggota Pramuka dari 15 SMA SMK sederajat di Kota Yogyakarta Kemah Penyuluhan Krida Saka Kalpataru ini diisi dengan berbagai kegiatan berdasarkan 3 Krida Saka Kalpataru Krida Perubahan Iklim Krida 3R dan Krida Keanekaragaman Hayati dan kepramukaan Materi yang diberikan di antaranya adalah praktek penjernihan air uji emisi kendaraan bermotor pembibitan tanaman daur ulang botol plastik bekas dan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya Para instruktur yang memberikan materi berasal dari DLH Kota Yogyakarta Jejaring Pengelola Sampah Mandiri JPSM dan praktisi daur ulang Dengan diadakannya Kemah Penyuluhan Krida Saka Kalpataru ini diharapkan para anggota Pramuka peserta memiliki minat dan mau bergabung menjadi anggota Saka Kalpataru Selain itu acara kemah ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi antara anggota Pramuka dari berbagai sekolah dan meningkatkan rasa peduli lingkungan para peserta

29 Maret 2018, Bertempat di Gedung Assesment Center BKPP Kota Yogyakarta dilaksanakan Penilaian Kompetensi Angkatan ke -4 (empat) dengan jumlah peserta 12 (dua belas) orang. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari Tanggal 26 - 27 Maret 2018 dengan agenda kegiatan meliputi Psikotes, Diskusi Kelompok ,Wawancara dan Test Komputer Dasar.  Kegiatan berjalan dengan Baik dan Lancar semua peserta dapat mengikuti seluruh tahapan tes kompetensi. Diharapkan dengan Penilaian Kompetensi dapat diperoleh talent ASN yang Profesional. Bravo BKPP Kota Yogyakarta....Jaya Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta 29 Maret 2018, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mengusulkan 813 formasi calon aparatur sipil negara pada tahun ini ke Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. "Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dari formasi awal yang kami ajukan sebelumnya sebanyak 3.079 aparatur sipil negara (ASN). Namun, dari kementerian meminta agar jumlah tersebut ditekan," kata Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Yogyakarta Sarwanto di Yogyakarta, Selasa. Setelah melakukan kajian berdasarkan kebutuhan utama yaitu tenaga guru, tenaga kesehatan dan infrastruktur, maka BKPP kemudian mengajukan ulang kebutuhan formasi calon aparatur sipil negara sebanyak 813 orang. Formasi itu terdiri dari 168 guru yaitu 99 guru SD dan 69 guru SMP, serta tenaga kesehatan sebanyak 164 pegawai, 64 tenaga teknis, serta 417 tenaga fungsional umum yang didalamnya termasuk tenaga untuk infrastruktur. "Nanti, kementerian yang akan mengolah dan menentukan jumlah formasi pegawai untuk Kota Yogyakarta. Biasanya jauh lebih sedikit dari formasi yang diajukan bahkan lebih sedikit dibanding jumlah pegawai yang pensiun," katanya. Pada tahun ini, BKPP mencatat akan ada 323 pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta yang memasuki masa pensiun. "Karena pemerintah menganut kebijakan `minus growth`, maka biasanya jumlah pegawai yang diangkat lebih sedikit dibanding pegawai yang pensiun," katanya. Penetapan formasi dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi tersebut akan digunakan sebagai dasar penerimaan aparatur sipil negara pada tahun ini. "Pemerintah Kota Yogakarta sudah tiga tahun tahun tidak menerima aparatur sipil negara. Peneriman terakhir dilakukan pada 2014 dengan 74 formasi dari sekitar 800 formasi yang kami ajukan," katanya. Saat ini, lanjut Sarwanto, masih terjadi kekurangan sebanyak 5.147 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan hasil penghitungan akhir Desember 2017. "Kebutuhan ideal jumlah pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta adalah 10.724 orang dan saat ini hanya diisi oleh 5.577 pegawai," katanya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta Maryoto mengatakan, pengajuan kebutuhan formasi ini disampaikan melalui sistem e-formasi dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. "Semuanya sudah tersistem. Kami tinggal menunggu keputusan dari kementerian mengenai formasi yang sudah kami ajukan," katanya. Dikutip dari Berita Antara (https://www.antaranews.com/berita/696395/mau-daftar-pns-yogyakarta-tahun-ini-usulkan-813-formasi)

Pada hari Sabtu 17 Maret 2018 dan Minggu 18 Maret 2018 diadakan acara Penyuluhan Krida Saka Kalpataru yang diperuntukkan bagi para calon anggota baru Saka Kalpataru Kota Yogyakarta Acara ini diselenggarakan di Grha Pandawa Komplek Balaikota Yogyakarta diikuti oleh siswa siswi anggota Pramuka dari SMA SMK MA di Kota Yogyakarta Acara diawali pada hari Sabtu 17 Maret 2018 dengan melaksanakan Upacara Pembukaan dengan Ir Udi Santosa selaku Pinsaka Kalpataru mewakili Ketua Mabi Saka Kalpataru membawakan sambutan Setelah Upacara Pembukaan dilanjutkan dengan ice breaking dan pembentukan kelompok dipimpin oleh Kakak kakak Pembina dari Kwartir Cabang Kota Yogyakarta Di sore hari para peserta penyuluhan diperkenalkan dengan Krida krida Saka Kalpataru yaitu Krida 3R Reduce Reuse Recycle Krida Perubahan Iklim dan Krida Kehati Keanekaragaman Hayati Hari Minggu 18 Maret 2018 diadakan praktek kegiatan masing masing Krida Untuk Krida 3R peserta berlatih membuat kompos dengan alat komposter Sedangkan untuk Krida Perubahan Iklim peserta berlatih membuat lubang resapan biopori untuk mengkonservasi air Krida Kehati diadakan pengenalan mengenai Ruang Terbuka Hijau Publik Penyuluhan ini merupakan kegiatan awal bagi para calon anggota baru Saka Kalpataru yang akan dilanjutkan dengan Kemah Bakti Saka Kalpataru Kemah Bakti ini akan diselenggarakan pada hari Kamis 22 Maret 2018 sampai dengan Sabtu 24 Maret 2018 di Bumi Perkemahan Lembah Merapi Girikerto Sleman

Sebagai salah satu kota peraih Penghargaan Adipura tahun 2017 Kota Yogyakarta bersama sama dengan kota kota lain di Indonesia yang juga meraih Adipura diundang untuk menghadiri kegiatan International Zero Waste Cities Conference Circular City di Hotel Papandayan Kota Bandung tanggal 5 hingga 6 Maret 2018 Konferensi ini mengajak kota kota di Indonesia untuk lebih meningkatkan pengelolaan limbah padat perkotaan dengan menerapkan zero waste dalam limbah padat Zero waste mengedepankan bersih sampah di semua lokasi kegiatan dengan meminimalkan limbah yang dibuang Meminimalkan limbah padat yang dibuang dengan cara menerapkan pemilahan sampah semenjak dari sumber sampah seperti rumah kantor atau bangunan kegiatan yang lain Untuk selanjutnya bahan terpilah tersebut akan diolah untuk dipergunakan kembali sehingga masih mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat Adapun narasumber yang hadir adalah praktisi perkotaan dari San Fransisco USA India Filipina dan Kota Penang Malaysia serta dari Indonesia yaitu Kota Cimahi dan Kota Bandung Hari pertama tanggal 5 diisi dengan konferensi dan hari kedua diisi dengan kunjungan ke Kota Cimahi dan Bandung yang telah mengolah sampah menuju pengelolaan zero waste Ditulis oleh Very Tri Jatmiko S Si MM Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas DLH Kota Yogyakarta

Tanggal 15 Maret 2018 BKPP Kota Yogyakarta mendapat kepercayaan menerima kunjungan kerja dari KOMISI I DPRD Kota Sukabumi yang dipimpin oleh Bpk. H. Muhammad  Faisal Anwar Bagindo, SIP selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi . Rombongan sebanyak 9 orang anggota Dewan ini khusus datang ke BKPP Kota Yogyakarta untuk mempelajari Pola Pengangkatan Pejabat Struktural Pemerintah Kota Yogyakarta yang berbasis Sistem Talent Pool yaitu sistem yang menyimpan Data Hasil Penilaian Kompentensi Pegawai yang memiliki hasil Penilaian Terbaik. Sistem Talent Pool merupakan sistem dengan tingkat objectivitas tinggi yang membantu dalam proses pengangkatan jabatan struktural terutama pegawai yang akan dipromosikan.

Sebagai salah satu rangkaian dari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2018 dan juga dalam menindaklanjuti Surat Edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang gerakan Tiga Bulan Bersih Sampah TBBS Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bersama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta serta Radio Star FM melaksanakan talkshow dialog Angkringan Pak Dhe Harjo dengan tema Gerakan Tiga Bulan Bersih Sampah Dialog menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yaitu Bapak Kepala Dinas Bpk Ir Suyana Kepala Bidang Bangtas Bpk Very Tri Jatmiko Kepala Bidang RTHP Ibu Indiyah Widiningsih dan Kepala Bidang PPDL Bpk Ir Budi Rahardjo Dalam dialog tersebut mereka mengkampanyekan gerakan Tiga Bulan Bersih Sampah dengan mengajak masyarakat Kota Yogyakarta untuk melaksanakan gerakan bersih sampah di semua sektor seperti sekolah pemukiman pasar tradisional beserta kantor serta melakukan pengurangan sampah terutama sampah plastik di masyarakat Tidak lupa juga diinformasikan dalam dialog tersebut bahwa akan diadakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional pada tanggal 1 April 2018 bersamaan dengan Car Free Day di Jalan Margo Utomo Yogyakarta yang akan dihadiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan acara utama dialog antar komunitas peduli sampahkota yang akan dilanjutkan dengan komitmen bersih sampah dan launching Bank Sampah Induk Kota Yogyakarta Ditulis oleh Very Tri Jatmiko S Si MM Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas DLH Kota Yogyakarta

      Dalam rangka Optimalisasi Fungsi Penanaman Modal dan Perizinan guna Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Study Replika Inovasi Kebijakan Penanaman Modal dan Layanan Perizinan yang diterapkan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018.       Peserta kunjungan kerja sebanyak 7 (tujuh) orang dipimpin oleh Agung Setiawan, S.SIP, M.Si (Kepala DPMPTSP Kabupaten Seruyan), Kepala Bidang-bidang dan Kepala Seksi. Focus Study Replikasi meliputi : Kelembagaan dan Tata Kerja Organisasi, Rencana Strategis DPMP Kota Yogyakarta, Pola Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inovasi Kebijakan Penanaman Modal dan Inovasi Pelayanan Perizinan.       Kunjungan kerja tersebut diterima oleh Dodit Sugeng Murdowo, SH (Kepala Bidang Penanaman Modal), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Rizki Khurniasari, SE (Evaluasi dan Pelaporan), Nur Sulistiyohadi , Sm.Hk (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian), dan Nadya Pratama Putri, S.Kom (Staf Data dan Informasi). (Christy D)

Pada tanggal 12 - 13 Maret 2018, BKPP Kota Yogyakarta dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKPP Kota Yogyakarta mengikuti Workshop on "Getting That Selection Right". Workshop ini mendatangkan narasumber Prof. Prijono Tjiptoherijanto dan Dr. Nuraida Mokhsen dr KASN dan Mrs. Joanne Marsh dr Australian Public Service Commission yang berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait dengan atas Pelaksanaan Seleksi JPT secara terbuka. Semoga workshop ini dapat berguna bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam proses Seleksi JPT Pratama secara terbuka dimasa yang akan datang.

      Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Cimahi melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan study komparasi  di bidang Sistem Informasi Perizinan Secara Online di DPMP Kota Yogyakarta dan konsultasi mengenai promosi investasi di Kota Yogyakarta.       Kunjungan kerja di ikuti 3 (tiga), kunjungan kerja diterima oleh Nur Sulistiyohadi, Sm. Hk (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian), Muhtarom Ismani A.Md (Staf Seksi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan), dan Nadya Pratama Putri, S.Kom (Staf Seksi Data dan Informasi). (Christy D)

      Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan yang perlu ditunjang oleh teknologi informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut melakukan kunjungan kerja di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta pada hari Selasa, 13 Maret 2018.       Fokus study meliputi penyelenggaraan pelayanan perizinan online beserta sarana prasarana pendukungnya, integrasi system dengan Instansi terkait, dan Mekanisme Pengaduan. Peserta kunjungan kerja sebanyak 4 (empat) orang dipimpin oleh Bapak Agus Barjah (Kepala Bidang Data).       Pada hari dan tanggal yang sama, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samarinda juga melakukan kunjungan kerja di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta dengan tujuan melakukan konsultasi dalam rangka persiapan peningkatan predikat ke Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)..       Peserta kunjungan kerja sebanyak 4 (empat) orang dipimpin oleh Matilda Bulan, SE (Kepala Bidang Investasi). Kunjungan kerja tersebut diterima oleh Darsana, SH (Kepala Seksi Pengembangan Kinerja), Nur Sulistiyohadi, Sm. Hk (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian), Akhmad Yuliantara, S.IP (Kepala Seksi Data dan Informasi), dan Nadya Pratama Putri, S.Kom (Staf Data dan Informasi). (Christy D)

Workshop Adipura ini diadakan pada hari Kamis Pahing tanggal 8 Maret 2018 Bertempat di Ruang Bima Komplek Balaikota Yogyakarta workshop ini diikuti oleh Kepala kepala OPD Camat Lurah serta para penanggung jawab lokasi titik titik pantau se Kota Yogyakarta Maksud dari diadakannya acara ini adalah untuk mempersiapkan seluruh titik pantau dalam menghadapi Pantau Kedua Adipura yang rencananya akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Dra RR Titik Sulastri membuka acara sekaligus memberikan arahan bagi seluruh peserta workshop Kemudian dilanjutkan dengan ekspos nilai Pantau Pertama Adipura Kota Yogyakarta untuk semua komponen penilaian terdiri dari permukiman jalan pasar pertokoan perkantoran sekolah rumah sakit puskesmas hutan dan taman kota terminal stasiun kereta api sungai dan saluran terbuka TPA bank sampah fasilitas pengelolaan sampah skala kota dan bank sampah induk Ekspos nilai ini disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Ir H Suyana yang sekaligus memberikan saran bagaimana cara memperbaiki atau meningkatkan nilai kriteria masing masing komponen Dengan diadakannya workshop ini diharapkan para penanggung jawab lokasi titik pantau lebih merasa termotivasi untuk mengadakan perbaikan kondisi masing masing wilayah Apabila seluruh pihak berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang bersih asri dan nyaman maka kemungkinan penghargaan Adipura tahun ini dapat diperoleh kembali

Sehubungan dengan lolosnya Kota Yogyakarta pada Pantau Pertama Adipura maka perlu adanya persiapan untuk menyambut Pantau Kedua Adipura yang akan segera dilaksanakan Dalam rangka persiapan tersebut diadakan ekspos nilai Pantau Pertama sekaligus diskusi mengenai hal hal yang perlu peningkatan dan perbaikan pada setiap komponen penilaian Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengundang sejumlah pengelola rumah sakit puskesmas pengelola pasar kepala sekolah camat lurah ketua RW dan pengurus bank sampah Persiapan Pantau Kedua Adipura ini dilaksanakan selama beberapa hari yaitu tanggal 28 Februari 2018 untuk komponen RS Puskesmas tanggal 1 Maret 2018 untuk komponen Pasar tanggal 5 Maret 2018 untuk komponen Sekolah dan Permukiman dan tanggal 6 Maret 2018 untuk komponen Bank Sampah Diharapkan dengan adanya persiapan ini akan dilaksanakan perbaikan pada tiap tiap komponen sehingga nilai Pantau Kedua Adipura untuk Kota Yogyakarta dapat ditingkatkan

Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan PTSP. Kepala Dinas mempunyai fungsi: pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan PTSP; pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal dan PTSP; pengkoordinasian penyelenggaraan urusan dibidang penanaman modal dan PTSP; pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan PTSP; pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan pelaporan; dan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dibidang penanaman modal dan PTSP. Sekretariat Sekretariat  dipimpin  oleh  seorang  Sekretaris  yang  mempunyai  tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, Sekretariat mempunyai fungsi: penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data, dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas; penyiapan bahan administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan; pengelolaan administrasi kepegawaian; pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol; dan penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas.         Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal   Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan program bidang perencanaan dan pengendalian penanaman modal Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja dibidang perencanaan dan pengendalian penanaman modal; perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang perencanaan dan pengendalian penanaman modal; pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja dibidang perencanaan dan pengendalian penanaman modal; pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja dibidang perencanaan dan pengendalian penanaman modal; dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja dibidang perencanaan dan pengendalian penanaman modal.   Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan program dibidang data dan sistem informasi penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi: pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja dibidang data dan sistem informasi penanaman modal; perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang data dan sistem informasi penanaman modal; pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang data dan sistem informasi penanaman modal; pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dibidang data dan sistem informasi penanaman modal; dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dibidang data dan sistem informasi penanaman modal;   Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan program bidang pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi: pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja dibidang pelayanan terpadu satu pintu; perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang pelayanan terpadu satu pintu; pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program dibidang pelayanan terpadu satu pintu; pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dibidang pelayanan terpadu satu pintu dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dibidang pelayanan terpadu satu pintu   Bidang Konsultasi dan Pengaduan Bidang Konsultasi dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan program bidang konsultasi dan pengaduan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, Bidang Konsultasi dan Pengaduan mempunyai fungsi: pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja dibidang konsultasi dan pengaduan; perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang konsultasi dan pengaduan; pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program dibidang konsultasi dan pengaduan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dibidang konsultasi dan pengaduan;dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dibidang konsultasi dan pengaduan.    

08 Maret 2018, BKPP Kota Yogyakarta meluncurkan Anjungan Mandiri Layanan LIKEWEB BKPP yang bisa di Akses di Kantor BKPP Kota Yogyakarta. Dengan adanya Anjungan ini pegawai dapat mengakses informasi terkait kepegawaian, konsultasi secara online dengan operator BKPP, dan melakukan Tracking Layanan BKPP seperti Progress Kenaikan Pangkat dan Progress Proses Mutasi Antar Daerah. LIKEWEB diharapkan dapat membantu dalam memberikan tambahan informasi terkait dengan kepegawaian bagi pegawai pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.