Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Ini Kebijakan Umum Pertahanan Negara Lima Tahun Mendatang
Kebijakan umum pertahanan negara ini menjadi dasar bagi Menteri Pertahanan dalam menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pertahanan negara.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Ini Tips Para Kurator Hadapi MEA
Kurator Indonesia, bagaimanapun, harus mempersiapkan diri. Sebab, pada era MEA, lalu lintas bisnis begitu dinamis. Aset perusahaan yang dipailitkan bisa saja sebagian berada di luar negeri. Kalau sudah begini, kurator Indonesia dituntut untuk siap. Siapka
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Jenis-Jenis Hukum di Indonesia
Pada dasarnya, berdasarkan penelusuran kami, hukuman-hukuman yang ada di Indonesia itu di antaranya ada 16 (enam belas), yakni: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman tutupan, kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban),
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Langgar Aturan THR, Puluhan Perusahaan Terancam Sanksi
Kementerian Ketenagakerjaan berniat mengumumkan nama-nama perusahaan yang diduga melanggar aturan tunjangan hari raya (THR) 2015. Posko Pemantauan THR di Kemenaker menerima 51 laporan perusahaan yang bermasalah dalam membayar THR untuk pekerjanya.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Pupuk Bersubsidi
Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani, Pekebun, Peternak dan Pembudida
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Lima Program BPJS untuk Tingkatkan Kesejahteraan Buruh
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali buruh a
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Lawfirm Kena Imbas Kewajiban Penggunaan Rupiah
Kewajiban penggunaan rupiah yang diamanatkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan dijabarkan lagi dalam Peraturan Bank Indone
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah
BOP dialokasikan kepada Satuan Pendidikan Menengah berdasarkan jumlah siswa pada masing-masing satuan pendidikan. Untuk SMA, besaran BOP sejumlah Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per siswa per tahun, dan SMK Rp. 1.90
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Kesalahan-Kesalahan dalam Proses Legislasi
Dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan, seringkali terjadi kesalahan. Kesalahan itu mungkin tidak disengaja tetapi bisa berdampak besar.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Tarif Sewa Rusunawa
Rumah S
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Kota Yogyakarta
Maksud diberikannya santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membantu meringankan beban keluarga yang memiliki KMS yang anggota keluarganya meninggal dunia dan tujuan diberikannya s
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Kota Yogyakarta
Maksud diberikannya santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membantu meringankan beban keluarga yang memiliki KMS yang anggota keluarganya meninggal dunia dan tujuan diberikannya s
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Amicus Curiae untuk Pengujian UU Perkawinan
"Amicus curiae ini, pihak berkepentingan terhadap suatu perkara untuk memberi pendapatnya kepada pengadilan, terkait pengujian Pasal 7 ayat (1), (2) UU Perkawinan yang ingin menaikkan batas usia perkawinan menjadi 18 tahun," ujar k
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Pelayanan Satu Atap TKI akan Dibentuk
emerintah akan membentuk tempat pelayanan satu atap bagi masyarakat yang ingin bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja. Menurut Kepala BNP2T
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Penyusunan Prolegnas Diharapkan Tripatrit
DPD menjadi lembaga yang ikut mengawal proses legislasi nasional dalam a triparty system in the law making process antara DPR, DPD, dan Pemerintah," ujarnya di Gedung DPD.