Berita Opd

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Kedudukan Ahli dan Pendapatnya dalam Perkara Pidana

Hakim tak harus terikat dengan pendapat ahli. Apalagi jika keterangannya tidak cukup kuat dan tidak cukup komprehensif. Konsistensi ahli bisa diuji.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Simalakama Menindak Kejahatan Korporasi

Revisi KUHP memuat aturan tentang tindak pidana yang dilakukan korporasi. Kebijakan investasi menjadi tantangan.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Mengenal Sanksi Hukum Kasus Narkotika yang Melibatkan Anak

Ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkotika.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Selamat Idul Fitri

Keluarga Besar Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Mengucapkan SELAMAT IDUL FITRI 1437 H TAQOBBALLAHU MINNA WA MINKUM BARAKALLAHU FIIKUM

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Efektivitas Penyebarluasan Undang-undang Secara Online oleh Pemerintah

Penyebarluasan peraturan perundang-undangan merupakan langkah penting dalam proses legislasi setelah pengundangan. Penyebarluasan merupakan proses aktif pemerintah agar suatu peraturan perundang-undangan diketahui oleh masyarakat. Berbeda dengan pengundan

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Bolehkah Peraturan Tingkat Daerah Berlaku Surut?

Menurut Wirjono, larangan keberlakuan surut ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Mau Layanan Rawat Jalan Eksekutif? Baca Peraturannya

Kalau tak dikelola dengan baik bisa menimbulkan diskriminasi layanan. Pasien harus membuat surat pernyataan sanggup bayar selisih biaya.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Penyelenggaraan Perizinan di Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan perizinan meliputi pemberian, penolakan, pengawasan, pembatalan dan pencabutan izin.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disingkat RTHP adalah ruang terbuka hijau dalam bentuk bidang tanah terbuka milik Pemerintah Kota Yogyakarta.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Rumah Susun

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini mempunyai komitmen terwujudnya pemenuhan masyarakat untuk mempunyai tempat tinggal yang layak, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 ini

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Kota Layak Anak

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak (KLA) Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 11 Januari 2016 yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2025

Dengan adanya Peraturan Daerah ini destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Yogyakarta.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Eksploitasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita

Daerah pengirim perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial tersebut umumnya adalah dari daerah-daerah kantong kemiskinan, seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggaran Timur, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah,

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Ingin Tingkatkan Kepesertaan, BPJS Perlu Lakukan Ini

Agar kepesertaan makin luas dan kepatuhan pelaku usaha makin tinggi, pemangku kepentingan BPJS perlu bersinergi. Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagkaerjaan dan BPJS Kesehatan harus semakin kokoh menjalin kerjasama.

BUAT TWIBBON

HUT ke-53 Korpri Kota Yogyakarta

Jogja Video

Suara Warga