Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Arti Sita Revindicatoir (Sita Revindikasi)
Sita revindicatoir atau sita revindikasi merupakan upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Apakah Surat Bermaterai Dapat Menghilangkan Pertanggungjawaban Pidana?
Apakah surat pernyataan bermaterai dapat menghilangkan tuntutan pidana? Seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana. Surat pernyataan bermaterai tidak termasuk sebagai salah satu alasan penghapus pidana.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata
Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum), dimana apabila suatu tindak pidana dilakukan, berdampak buruk terhadap keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan ketertiba
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Pendidikan Hukum Dalam Perspektif Masa Depan
Pendidikan hukum dan mahasiswanya perlu memahami dunia baru yang terhubung dengan internet dan otomatisasi serta teknologi lainnya yang hampir bisa menjawab hampir semua kebutuhan manusia tanpa secara fisik saling terhubung.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
11 Istilah Penting dalam UU ITE Baru
Setiap perbuatan hukum yang menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya dikualifikasi sebagai transaksi elektronik.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Pendidikan dan Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia
Masyarakat Indonesia memiliki hak berpendidikan yang layak serta diakui secara hukum begitu juga penyandang disabilitas. Untuk memperkuat pengakuan penyandang disabilitas, maka pada tanggal 15 April 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengesahkan
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Hukum Feodalisme Hingga Kapitalisme
Feodalisme berasal dari kata feodum yang artinya tanah.Dalam tahapan masyarakat feodal ini terjadi penguasaan alat produksi oleh kaum pemilik tanah, raja dan para kerabatnya.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Mengapa Penegakan Hukum yang Proaktif Justru Tidak Aplikatif?
Dalam hal mencegah terjadinya terorisme di tanah air, munculah beberapa gagasan dimana salah satunya adalah dengan menerapkan Penegakan Hukum yang Proaktif (Proactive Law Enforcement).
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Sifat Fatwa Mahkamah Agung
Bentuk Fatwa MA berupa pendapat hukum MA yang tidak mengikat. Fatwa MA bukanlah suatu keputusan maupun peraturan. Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara, misalnya DPR.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Sifat Fatwa Mahkamah Agung
Bentuk Fatwa MA berupa pendapat hukum MA yang tidak mengikat. Fatwa MA bukanlah suatu keputusan maupun peraturan. Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara, misalnya DPR.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Sifat Fatwa Mahkamah Agung
Bentuk Fatwa MA berupa pendapat hukum MA yang tidak mengikat. Fatwa MA bukanlah suatu keputusan maupun peraturan. Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara, misalnya DPR.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Arti ‘Menimbang’ dan ‘Mengingat’ Dalam Peraturan Perundang-Undangan
Bagian Menimbang dan Mengingat dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah dua hal yang berbeda. Menimbang memuat uraian singkat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sedan
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Syarat Permohonan Kewarganegaraan Indonesia
Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut: “Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan ..seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, da
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Ini Konsekuensi yang Anda Terima Bila Tak Lekas Buat e-KTP
Tidak ada sanksi, tetapi ada konsekuensi bagi yang tak segera membuat KTP Elektronik. Pemerintah mengakui ada sejumlah kendala yang ditemui di lapangan terutama soal peralatan.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame
Setiap orang atau Badan yang akan membangun konstruksi reklame wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB diterbitkan harus sesuai dengan titik-titik penempatan konstruksi reklame sebagaimana diatur dalam Masterplan Reklame/Zona Penyelenggaraan