Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
MK: Negara Langgar Prinsip Pengelolaan SDA
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2013
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Menunggu Solusi Konstitusi atas Problematika Kawin Beda Agama
Perkawinan beda agama terus menuai persoalan hukum. Pangkal persoalannya adalah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Kini sedang diuji menggunakan perspektif konstitusi.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
UU Jaminan Produk Halal Berikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen
Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) disetujui DPR menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Kamis (25/9). UU JPH setidaknya memberikan kepastian hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan barang konsu
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Saatnya Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penataan dan perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi harapan pemerintah pusat dalam membina hubungan dengan pemerintah daerah. Revisi Undang-Undang (RUU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Bagian Hukum Gelar Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang
Dalam rangka menciptakan good governance dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang untuk seluruh pegawai
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Perubahan Tarif Retribusi Administrasi Kependudukan di Pemerintah Kota Yogyakarta
Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Penggunaan Pakaian Dinas Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Bahwa dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan salah satu budaya daerah melalui penggunaan busana tradisional Yogyakarta, maka perlu mengatur mengenai penggunaan Pakaian Dinas Tradisional Gagrak Ngayogyakarta di Lingkungan Pemer
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
KPK terima laporan penerimaan hadiah Sekretaris MA
Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjal
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Jaminan Kematian Bisa Cair Sebelum Prosesi Pemakaman
"Maksud dan tujuan kebijakan tersebut adalah untuk membantu para keluarga yang ditinggalkan. Apalagi dalam masyarakat kita masih ada tradisi slametan 7 hari, 40 hari, sampai 1000 hari. Kegiatan itu kan butuh biaya," jelas Triyono saat ditemui
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Inilah Pokok-Pokok Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (II)
Undang-Undang ini menyebutkan, kebijakan dimaksud termasuk di antaranya kebutuhan Pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan Pegawai ASN, sistem pensiun PNS, pemindahan PNS antarjabatan, antardaerah, dan antar instansi.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Inilah Surat Kepala BKN Terkait Batas Usia Pensiun PNS Eselon I dan II
Terkait dengan telah ditandanganinya Undang-Undang Nomor 5 (bukan nomor 4, red) Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014 lalu, yang di dalamnya mengatur Batas Usia Pensiu
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Hibah Barang dan Uang
Hal ini telah diatur di Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2012 tentang Hibah Barang dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang.
