Berita Opd

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Tuntutan Buruh di May Day 2013

Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Indra Munaswarmenuturkanmasih banyak agenda ketenagakerjaan yang belum dituntaskan pemerintah. Oleh karenanya, ketika bertemu Presiden SBY dua hari lalu, sejumlah pimpinan serikat pekerja sudah menyampa

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Hadang Outsourcing dengan Framework Agreement

Jatuh bertepatan dengan hari libur nasional tidak menyurutkan para buruh untuk merayakan may day pada Kamis (1/5) lalu. Hampir seluruh buruh di Indonesia larut dalam perayaan Mayday itu. Di Jakarta, para buruh terkonsentrasi

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Pendaftaran Fidusia Masih Ada Kendala

Kewajiban pendaftaran fidusia termuat dalam Pasal 1 PMK 130. Menurut Anshori PMK melaksanakan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terutam

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA YANG MEMILIKI KARTU MENUJU SEJAHTERA (KMS) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013

Besaran santunan kematian yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per orang.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Jika Penyerang Lapas adalah Preman atau Teroris, Apa Kepentingannya?

Jika penyerangan Lapas Kelas IIB Cebongan, Sleman, Yogyakarta, dilakukan oleh kelompok teroris atau preman, apa motivasinya? Mungkinkah, kelompok teroris atau preman memiliki kemampuan serang sedemikian taktis, menerobos penjara dan menghabisi korban hany

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Santet dalam RKUHP Hanya Delik Formal

Rumusan Pasal 293 ayat (1) RKUHP mengatur, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa yang dapat menimbulkan penyakit, kemat

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Aturan perjalanan dinas baru dinilai banyak kelemahan

Aturan perjalanan dinas baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 yang mendasarkan pada sistem "at cost" dinilai DPRD Kota Yogyakarta masih memiliki banyak kelemahan.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Penyerangan LP Cebongan, Kapolri Selidiki Prosedur Pemindahan 4 Tahanan

Pemindahan empat tersangka kasus pembunuhan personel TNI dari tahanan Polda Yogyakarta ke LP Cebongan, Sleman, mendapat sorotan. Kapolri Jenderal Timur Pradopo memerintahkan jajarannya untuk memeriksa terkait pemindahan tersebut.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Pemerintah Jamin Keadilan bagi Keluarga Korban Pelanggaran HAM

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan menjamin sepenuhnya pemerintah akan memberikan keadilan yang setimpal pada keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu dan korban penghilangan paksa di era orde baru

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Menakar Kesiapan Indonesia Menuju Less Cash Society

Perkembangan teknologi telah banyak memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Salah satu kemudahan itu berupa transaksi bisnis secara elektronik. Kini, berkat teknologi canggih, para pihak yang melakukan transaksi bisnis tidak perlu lagi bertatap muka.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Pembatasan Transaksi Tunai Cegah Peluang Korupsi

Koalisi masyarakat menilai perlunya aturan yang berisi mengenai

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

RUU = Hukum Adat Diakui, Say Goodbye Hukum Kolonial Belanda!

68 Tahun Indonesia merdeka ternyata masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda, salah satunya KUHP. Nah, dalam RUU KUHAP yang kini di tangan DPR, semangat hukum Belanda itu akan ditendang jauh-jauh.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Kasus Hukum di Indonesia

Kasus hukum di Indonesia dewasa ini sering menjadi bahan pembicaraan yang serius. Ada begitu banyak kasus hukum di Indonesia sehingga belum tuntas kasus hukum yang satu mencuat lagi kasus hukum yang lain.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

OJK Dukung Swasta Kelola Informasi Perkreditan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung pengelolaan informasi perkreditan dipegang oleh pihak swasta. Hal itu diutarakan oleh Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindunga

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Permohonan Maaf

Kepada Yth.Para penulis artikel hukumonline.com yang pernah saya quot dalam website ini dengan tanpa menyebut sumber sebagai referensi.