Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
dampak diskriminasi kebijakan publik
DAMPAK DISKRIMINASI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK By YAHYA.A.Z Salah satu masalah krusial yang mesti dicermati dalam Era Globalisasi dan proses transformasi sosial dewasa ini adalah krisis kebijakan publik yang sering menimbulkan konflik internal dalam institusi
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Pemerintah-DPR Sepakat Revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah
Pemerintah dan DPR sepakat untuk melakukan revisi terbatas atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. "Pemerintah menyambut baik inisiatif DPR RI untuk menyiapkan rancangan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004," ujar Yu
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Hingga Kini, Belum Ada Terjemahan Resmi KUHP
Menurut riyawatnya, KUHP Indonesia berasal dari Het Wetboek van Strafrecht, lazim disingkat WvS. Ketika Indonesia merdeka, kitab peninggalan Belanda itu diberlakukan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Tetapi percayakan Anda bahwa sampai sekarang Indo
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Strategi menuju Clean and Good Government
Berbagai pihak (atau sektor) yang terlibat dalam keseluruhan dinamika governance menerima sorotan dan harus diperbaiki, pihak-pihak itu bukan hanya negara (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) melainkan juga pihak swasta dan masyarakat sipil (civil socie
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Menanti APBD berbasis Partisipasi Masyarakat
Seiring dengan dengan terbitnya paket Undang-undang Keuangan Negara, maka ada beberapa hal yang menjadi perbedaan dengan Undang-undang sebelumnya. Perbedaan tersebut antara laian: 1. Mengatur kewenangan para pejabat perebendaharaan sesuai dengan tanggung
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
PENEGAKAN HUKUM
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau darui sudut sub
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Pentingnya Suatu Informasi Bagi Konsumen
Sebagai konsumen, kita pasti pernah mengalami kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap produk (barang dan atau jasa) yang kita konsumsi. Bila kita berbicara tentang perlindungan konsumen terhadap jasa layanan, banyak dari kita yang tidak tahu sampai sejauh
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Alasan Banyak Orang Korupsi
KORUPSI adalah suatu perbuatan yang sudah lama dikenal di dunia dan di Indonesia. Syed H. Alatas yang pernah meneliti korupsi sejak Perang Dunia Kedua menyebutkan, esensi korupsi adalah melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Beliau
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Serangan Balik Para Koruptor
Dari sekian banyak negara di Asia yang terkena krisis pada tahun 1997/1998 Indonesia adalah satu-satunya negara yang belum mengalami recovery. Bahkan kondisinya tetap tidak bisa diatasi. Salah satu penyebabnya adalah korupsi yang sudah mencakup semua bida
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Macet, Penanganan Perkara Korupsi di daerah
Pernyataan Pers Bersama Koalisi Nasional LSM Anti Korupsi MACET, PENANGANAN PERKARA KORUPSI DI DAERAH Memasuki masa 2 (dua) tahun agenda pemberantasan korupsi, Indonesia dinobatkan oleh Transparency International (TI) berada pada posisi 130, dari 163 nega
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Kelalaian Pejabat Mestinya Masuk Revisi KUHP
Kelalaian pejabat negara atau kelalaian pegawai negeri yang menimbulkan kerugian rakyat seharusnya dimasukkan dalam hukum materiil, yaitu revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selama ini rakyat yang dirugikan akibat kelalaian pejabat negara atau pegawa
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
SOSIALISASI PERDA
Pada hari sabtu tanggal 23 September 2006 telah diadakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Sosialisasi dilaksanakan di Pendopo Balai Kota Yogyakarta dengan
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
DAHLAN THAIB PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA
Senin (18/9) di Balaikota dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Penjabat Walikota Yogyakarta oleh Gubernur Propinsi DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pelantikan dihadiri oleh unsur Muspida Prop. DIY, unsur Muspida Kota Yogyakarta, Pimpinan dan A
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Jumlah PNS Akan Dirampingkan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, Senin (18/9), menegaskan akan merampingkan jumlah pegawai negeri sipil di seluruh instansi pemerintahan. Banyaknya PNS dirasakan menimbulkan ketidakefisienan dan beban membayar pensiunan yang be
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
SEBAGIAN KETENTUAN UU KY DAN UU KK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, pasal-pasal dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim [Pasal 24B ayat (1) UUD 1945] yang meli