Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Strategi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Persoalan lingkungan hidup disebabkan berbagai hal, salah satunya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhanpopulasi manusia yang semakin tinggi menyebabkan aktifitas ekonomi juga meningkat pesat. Kegiatan ekonomi/pembangunan yang semakin meningkat mengandung resi
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
MALPRAKTEK DAN PELAYANAN KESEHATAN SERTA TANTANGANNYA DALAM ERA GLOBALISASI
Globalisasi, yang pada umumnya diartikan sebagai terbukanya negara-negara di dunia ini bagi produk-produk yang datang dari negara manapun, mau tidak mau harus kita hadapi. Kalau kita tidak mau ketinggalan dalam perkembangan dunia ini, kita harus siap mene
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Dua Puluh Persen Anggaran Pendidikan
dalih agar ketentuan 20 persen anggaran pendidikan akan mudah terpenuhi (Tahun 2007 sudah berkisar 18 persen) sungguh merupakan suatu “penyiasatan” konstitusional yang menyesatkan. (Disenting Opinion - Abdul Mukhtie Fadjar) Menurunnya human development in
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Banyak Perda Bermasalah Demi Genjot PAD
Untuk menaikan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah melahirkan perda yang menabrak perundang-undangan. Tak terkecuali perda yang berefek pada kerusakan lingkungan. Ternyata, 53 persen Peraturan Daerah Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (Perda RTRW) men
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
UU Kepailitan Versus Hak-Hak Buruh
Oleh: Ricardo Simanjuntak,SH.LL.M.ANZIIF.CIP *) [23/5/08] Putusan Mahkamah Konsitusi yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi UU No. 37 Tahun 2004 yang diajukan oleh Komaruddin dan Muhammad Hafiz menyisakan suatu ketidakjelasan substansi
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
April Datang, Situs Porno Dihadang
Bagi anda pengunjung atau bahkan penggemar situs porno, bersiap-siaplah untuk menelan ludah akibat kecewa karena situs kesayangan anda tidak bisa diakses lagi. Situs "kesayangan" anda tidak akan bisa lagi diakses karena pemerintah melalui Departemen Komun
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
TELKOM Patuhi Perintah Pemblokiran Situs Dan Blog yang Memuat Film Fitna
TELKOM Patuhi Perintah Pemblokiran Situs Dan Blog yang Memuat Film Fitna Jakarta, 8 April 2008 – PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. telah melakukan pemblokiran situs dan blog yang melakukan posting film Fitna. Hal tersebut ditegaskan oleh Vice President Pu
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Governance
ak pelak, demokrasi barat yang diajarkan dan diterapkan di negara-negara berkembang membutuhkan suatu awal yang paling mendasar dari berdirinya pemerintahan yang baik, bersih dan mempunyai legitimasi yang kuat. Awal itu tentu saja pemilihan umum yang terb
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Splitsing Memungkinkan Pelanggaran Azas Hukum
Meski KUHAP membolehkan jaksa memisahkan berkas perkara. Namun prakteknya berpotensi terjadi pelanggaran azas hukum dalam proses pembuktian. Dugaan korupsi dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran melibatkan banyak kepala daerah. Namun hingga saat i
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Dunia Pendidikan Segera Jadi Ajang Perdagangan
Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) bertujuan untuk menggantikan peran pemerintah dalam mengelola sepenuhnya berbagai lembaga pendidikan yang terdapat di Tanah Air. Ilmu pengetahuan pun diperdagangkan. "RUU BHP dapat dimaknai sebagai
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
dampak diskriminasi kebijakan publik
DAMPAK DISKRIMINASI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK By YAHYA.A.Z Salah satu masalah krusial yang mesti dicermati dalam Era Globalisasi dan proses transformasi sosial dewasa ini adalah krisis kebijakan publik yang sering menimbulkan konflik internal dalam institusi
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Pemerintah-DPR Sepakat Revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah
Pemerintah dan DPR sepakat untuk melakukan revisi terbatas atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. "Pemerintah menyambut baik inisiatif DPR RI untuk menyiapkan rancangan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004," ujar Yu
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Hingga Kini, Belum Ada Terjemahan Resmi KUHP
Menurut riyawatnya, KUHP Indonesia berasal dari Het Wetboek van Strafrecht, lazim disingkat WvS. Ketika Indonesia merdeka, kitab peninggalan Belanda itu diberlakukan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Tetapi percayakan Anda bahwa sampai sekarang Indo
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Strategi menuju Clean and Good Government
Berbagai pihak (atau sektor) yang terlibat dalam keseluruhan dinamika governance menerima sorotan dan harus diperbaiki, pihak-pihak itu bukan hanya negara (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) melainkan juga pihak swasta dan masyarakat sipil (civil socie
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Menanti APBD berbasis Partisipasi Masyarakat
Seiring dengan dengan terbitnya paket Undang-undang Keuangan Negara, maka ada beberapa hal yang menjadi perbedaan dengan Undang-undang sebelumnya. Perbedaan tersebut antara laian: 1. Mengatur kewenangan para pejabat perebendaharaan sesuai dengan tanggung