Berita Opd

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN/KERUSAKAN KENDARAAN (Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran)

Bagaimana jika kita kehilangan motor di tempat parkir/penitipan yang berkarcis dan berbayar? dapatkah pengelola jasa parkir dapat dipidanakan maupun digugat ganti kerugian?

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan

Siapakah yang berhak untuk mencabut peraturan perundangan yang masih berlaku? dengan produk hukum apa saja peraturan perundangan yang masih berlaku itu dapat dicabut? lihat penjelasan ringkasnya dalam artikel ini.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana

Dalam penerapan hukum, terkadang kita mendapat istilah ne bis in idem. Sebenarnya apakah "makhluk" yang bernama ne bis in idem itu? semoga uraian ini bisa membantu.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana

Penerapan hukum pidana di indonesia terkadang menimbulkan kontroversi. Banyak perbuatan yang menurut masyarakat melanggar norma yang berlaku, dilaporkan ke aparat penegak hukum, tetapi tidak ditindak lanjuti. Hal ini, dengan tidak mengesampingkan aspek la

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Self Publishing Indonesia - Nulisbuku

Pertama, mari kita menjelaskan apa self-publishing adalah istilah

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

PERMOHONAN YUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DITOLAK

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Moh Mahfud MD memutuskan menolak permohonan pengujian

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

RUMUSAN KONVENSI HUKUM NASIONAL TENTANG UUD 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL GRAND DESIGN SISTEM DAN POLITIK HUKUM NASIONAL

Konvensi Hukum Nasional Tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem Dan Politik Hukum Nasional

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

KEMBALI ISU PENCAPLOKAN WILAYAH INDONESIA OLEH MALAYSIA

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) menegaskan, tak ada bukti terjadinya pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia di Tanjung Datu dan Camar Bulan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

KABAR GEMBIRA : AKAN DILAKSANAKAN UNREG MASSAL SMS PREMIUM

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menjanjikan akan adanya proses Unreg Massal SMS Premium

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

WALIKOTA BEKASI DIVONIS BEBAS, KPK AJUKAN KASASI

Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengevaluasi dakwaan terhadap kasus korupsi Mochtar Mohammad. Langkah ini ditempuh setelah hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung membebaskan Wali Kota Bekasi itu pada Selasa lalu.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

POLEMIK RUU INTELIJEN

Rancangan Undang-Undang Intelijen yang sedang digodok Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih memunculkan sejumlah kontroversi. Banyak pihak berpendapat aturan ini akan melanggar hak asasi manusia

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

POLEMIK RUU INTELIJEN

Rancangan Undan-Undang Intelijen yang sedang digodok Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih memunculkan sejumlah kontroversi. Banyak pihak berpendapat aturan ini akan melanggar hak asasi manusia.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Sistem Kesehatan Nasional

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewu

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia

Secara umum pengertian Bank Islam adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanp

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Putusan MK : Tolak Capres Independen Ikut Pilpres 2009

Peluang calon presiden untuk dapat berlaga dalam pemilihan Presiden pada 8 Juli 2009 mendatang tertutup sudah. Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materiil undang-undang pasal 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.

BUAT TWIBBON

HUT ke-53 Korpri Kota Yogyakarta

Jogja Video

Suara Warga