Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Dapatkah PNS menjadi kuasa hukum dalam sebuah perkara?
Banyak orang yang bertanya kepada saya, apakah PNS dapat menjadi kuasa hukum dan kemudian beracara di pengadilan, demikian jawaban saya:
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Apakah Grasi dapat di PTUN kan?
Ada seorang mahasiswa yang bertanya kepada saya, apakah pemberian grasi oleh presiden dapat menjadi obyek sengketa TUN. Demikian jawabannya:
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN/KERUSAKAN KENDARAAN (Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran)
Bagaimana jika kita kehilangan motor di tempat parkir/penitipan yang berkarcis dan berbayar? dapatkah pengelola jasa parkir dapat dipidanakan maupun digugat ganti kerugian?
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan
Siapakah yang berhak untuk mencabut peraturan perundangan yang masih berlaku? dengan produk hukum apa saja peraturan perundangan yang masih berlaku itu dapat dicabut? lihat penjelasan ringkasnya dalam artikel ini.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana
Dalam penerapan hukum, terkadang kita mendapat istilah ne bis in idem. Sebenarnya apakah "makhluk" yang bernama ne bis in idem itu? semoga uraian ini bisa membantu.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana
Penerapan hukum pidana di indonesia terkadang menimbulkan kontroversi. Banyak perbuatan yang menurut masyarakat melanggar norma yang berlaku, dilaporkan ke aparat penegak hukum, tetapi tidak ditindak lanjuti. Hal ini, dengan tidak mengesampingkan aspek la
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Self Publishing Indonesia - Nulisbuku
Pertama, mari kita menjelaskan apa self-publishing adalah istilah
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
PERMOHONAN YUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DITOLAK
Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Moh Mahfud MD memutuskan menolak permohonan pengujian
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
RUMUSAN KONVENSI HUKUM NASIONAL TENTANG UUD 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL GRAND DESIGN SISTEM DAN POLITIK HUKUM NASIONAL
Konvensi Hukum Nasional Tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem Dan Politik Hukum Nasional
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
KEMBALI ISU PENCAPLOKAN WILAYAH INDONESIA OLEH MALAYSIA
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) menegaskan, tak ada bukti terjadinya pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia di Tanjung Datu dan Camar Bulan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
KABAR GEMBIRA : AKAN DILAKSANAKAN UNREG MASSAL SMS PREMIUM
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menjanjikan akan adanya proses Unreg Massal SMS Premium
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
WALIKOTA BEKASI DIVONIS BEBAS, KPK AJUKAN KASASI
Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengevaluasi dakwaan terhadap kasus korupsi Mochtar Mohammad. Langkah ini ditempuh setelah hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung membebaskan Wali Kota Bekasi itu pada Selasa lalu.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
POLEMIK RUU INTELIJEN
Rancangan Undang-Undang Intelijen yang sedang digodok Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih memunculkan sejumlah kontroversi. Banyak pihak berpendapat aturan ini akan melanggar hak asasi manusia
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
POLEMIK RUU INTELIJEN
Rancangan Undan-Undang Intelijen yang sedang digodok Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih memunculkan sejumlah kontroversi. Banyak pihak berpendapat aturan ini akan melanggar hak asasi manusia.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Sistem Kesehatan Nasional
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewu
