Berita Opd

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, Senin (18/9), menegaskan akan merampingkan jumlah pegawai negeri sipil di seluruh instansi pemerintahan. Banyaknya PNS dirasakan menimbulkan ketidakefisienan dan beban membayar pensiunan yang be

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

SEBAGIAN KETENTUAN UU KY DAN UU KK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, pasal-pasal dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim [Pasal 24B ayat (1) UUD 1945] yang meli

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Jimly: Keputusan MK Bisa tidak Populer

JAKARTA. Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih periode 2006-2009, mengatakan putusan MK tidak bisa populer karena harus melawan kehendak orang banyak. "Kita harus hati-hati, tidak boleh terlalu terkenal, tidak boleh konfrontatif karen

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Kenaikan Gaji PNS 2007 Disesuaikan Perkembangan Inflasi

Jakarta - Rencana pemerintah untuk menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2007 akan disesuaikan dengan perkembangan inflasi. Menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, di Jakarta, Senin, upaya me

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

PERTEMUAN BERKALA PELAKSANAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Penyelenggaraan Pertemuan Berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional ini dilaksanakan di Padang pada tanggal 25-27 Juli 2006 dan diikuti oleh 200 orang dari Anggota Jaringan seluruh Indonesia meliputi Biro-biro Hukum Departemen, LPND

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Tarif Puskesmas Yogyakarta Naik

Pemerintah Kota Yogyakarta menaikkan tarif pelayanan puskesmas sebesar 830 persen dari Rp 600 menjadi Rp 5 ribu. Ketentuan tarif baru itu berlaku mulai April 2006 dan sejak Januari ini telah disoalisasikan. Kenaikan tarif puskesmas lewat Perda Kota Yogyak

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Kantor Menteri Koordinator Perekonomian memastikan peraturan pemerintah (PP) tentang Pembebasan Pajak

"Pemerintah akan segera mengeluarkan PP pembebasan PPN produk primer yang rancangannya telah diserahkan ke Setneg," kata Deputi Koordinator Perdagangan dan Perindustrian Kantor Menko Perekonomian Edy Putra Irawadi di Jakarta, kemarin. Edy Putra menambahka

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Dephukham Susun Peraturan tentang Mutasi dan Pemberhentian Notaris

Hingga saat ini, masih banyak peraturan pelaksanaan UU Jabatan Notaris yang belum dikeluarkan. Salah satu yang sedang digodok adalah Peraturan Menteri tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris. Kepala Subdirektorat Notariat pada Direk

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

RUU Rahasia Negara Berpotensi Langgar Konstitusi

Keinginan membuat Undang-Undang Rahasia Negara adalah lambang kegagalan negara dalam menyimpan rahasianya. Sejak 24 Juli 2006, Menteri Pertahanan telah mengirimkan naskah RUU Rahasia Negara beserta surat permohonan persetujuan kepada Presiden untuk proses

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Uji Emisi Kendaraan dan Pembangunan taman Pintar di Kota Yogya di Presentasikan

Pencemaran Udara DIY dipresentasikan oleh Danang Parikesit dari Pusat Studi Lingkungan UGM dihadapan Walikota dan Gubernur DIY, Kamis 23 Desember 2004 di Pracimasono Yogyakarta. Sumber Pencemaran Udara terbesar di Propinsi DIY adalah ditimbulkan oleh sara

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Menko Kesra: Korban Tewas Gempa Jogja Mencapai 3.882 Orang

Jakarta-RoL-- Menko Kesra Aburizal Bakrie mengatakan, data yang dihimpun hingga Minggu (28/5) pukul 17.00 WIB menunjukkan bahwa korban tewas akibat bencana gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah mencapai 3.882 orang. "Berdasarkan laporan satkorlak-satko

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

DESENTRALISASI BIDANG KESEHATAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LATAR BELAKANG Proyek kesehatan propinsi (Provincial Health Project/PHP) dikembangkan sebagai upaya untuk mendukung dan mempercepat proses desentralisasi dan reformasi pembiayaan dan pelayanan kesehatan melalui peningkatan pelayanan utamanya bagi penduduk

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Ujian Nasional Langgar HAM

Lebih dari 100 ribu siswa-siswi SMA dan SMK di Indonesia tidak lulus Ujian Nasional (UN). UN dianggap kebijakan yang tidak adil. Jadi UN bisa masuk kategori pelanggaran HAM. Hal itu ditegaskan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara di kantornya, Ja

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Perda Kos di Yogyakarta Jalan Terus

Ketika Peraturan Daerah Kota Palu tentang Retribusi Izin Rumah Kos/Pondokan ditegur Menteri Dalam Negeri (2/1/2002) dan dibatalkan dua tahun kemudian, perda sejenis malah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2003 (22/12/2003). H

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Berikut kami informasikan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta Untuk Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Madrasah.Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2018 dapat diunduh disiniPeraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2018 dapat diunduh disini

BUAT TWIBBON

HUT ke-79 Pemerintah Kota Yogyakarta

Aman Sehat Resik Indah

Jogja Video

Suara Warga