Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Pendaftaran Fidusia Masih Ada Kendala
Kewajiban pendaftaran fidusia termuat dalam Pasal 1 PMK 130. Menurut Anshori PMK melaksanakan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terutam
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA YANG MEMILIKI KARTU MENUJU SEJAHTERA (KMS) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013
Besaran santunan kematian yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per orang.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Jika Penyerang Lapas adalah Preman atau Teroris, Apa Kepentingannya?
Jika penyerangan Lapas Kelas IIB Cebongan, Sleman, Yogyakarta, dilakukan oleh kelompok teroris atau preman, apa motivasinya? Mungkinkah, kelompok teroris atau preman memiliki kemampuan serang sedemikian taktis, menerobos penjara dan menghabisi korban hany
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Santet dalam RKUHP Hanya Delik Formal
Rumusan Pasal 293 ayat (1) RKUHP mengatur, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa yang dapat menimbulkan penyakit, kemat
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Aturan perjalanan dinas baru dinilai banyak kelemahan
Aturan perjalanan dinas baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 yang mendasarkan pada sistem "at cost" dinilai DPRD Kota Yogyakarta masih memiliki banyak kelemahan.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Penyerangan LP Cebongan, Kapolri Selidiki Prosedur Pemindahan 4 Tahanan
Pemindahan empat tersangka kasus pembunuhan personel TNI dari tahanan Polda Yogyakarta ke LP Cebongan, Sleman, mendapat sorotan. Kapolri Jenderal Timur Pradopo memerintahkan jajarannya untuk memeriksa terkait pemindahan tersebut.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Pemerintah Jamin Keadilan bagi Keluarga Korban Pelanggaran HAM
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan menjamin sepenuhnya pemerintah akan memberikan keadilan yang setimpal pada keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu dan korban penghilangan paksa di era orde baru
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Menakar Kesiapan Indonesia Menuju Less Cash Society
Perkembangan teknologi telah banyak memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Salah satu kemudahan itu berupa transaksi bisnis secara elektronik. Kini, berkat teknologi canggih, para pihak yang melakukan transaksi bisnis tidak perlu lagi bertatap muka.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Pembatasan Transaksi Tunai Cegah Peluang Korupsi
Koalisi masyarakat menilai perlunya aturan yang berisi mengenai
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
RUU = Hukum Adat Diakui, Say Goodbye Hukum Kolonial Belanda!
68 Tahun Indonesia merdeka ternyata masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda, salah satunya KUHP. Nah, dalam RUU KUHAP yang kini di tangan DPR, semangat hukum Belanda itu akan ditendang jauh-jauh.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Kasus Hukum di Indonesia
Kasus hukum di Indonesia dewasa ini sering menjadi bahan pembicaraan yang serius. Ada begitu banyak kasus hukum di Indonesia sehingga belum tuntas kasus hukum yang satu mencuat lagi kasus hukum yang lain.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
OJK Dukung Swasta Kelola Informasi Perkreditan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung pengelolaan informasi perkreditan dipegang oleh pihak swasta. Hal itu diutarakan oleh Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindunga
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Permohonan Maaf
Kepada Yth.Para penulis artikel hukumonline.com yang pernah saya quot dalam website ini dengan tanpa menyebut sumber sebagai referensi.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
ARTI BAGIAN “MENGINGAT” DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
apakah peraturan yang berupa keputusan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota/Bupati/Gubernur) bisa di masukkan dalam konsidera
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Apa beda Peraturan dengan Keputusan?
Banyak sekali terdapat peraturan perundang-undangan yang berbentuk keputusan maupun peraturan. Banyak ahli hukum berpendapat berbeda tentang perbedaan Peraturan dengan Keputusan.
