KONI Kota Yogyakarta menggelar workshop bidang hukum bertajuk -Antisipasi Terjadinya Penyimpangan Dana Hibah- di Kantor KONI Kota Yogyakarta, Sabtu (3/11/2018). "Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya masalah pengelolaan dana hibah, sehingga akan lebih aman apabila sejak dini dilakukan langkah antisipasi dengan workshop ini," ucap Heroe Poerwadi saat membuka workshop tersebut. Heroe pun mengapresiasi langkah yang dilakukan KONI tersebut, menurutnya hal itu adalah sebuah bukti niat baik KONI yang begitu berhati-hati dalam menggunakan dana hibah sehingga tidak terpeleset dalam penggunaannya. "Hal pertama yang harus dilakukan adalah melihat apakah perbuatan kita melawan hukum ataukah tidak, namun apabila Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur jelas maka wajib berhati-hati dalam menggunakan deskresi nanti bisa dianggap salah menggunakan kewenangan," tandasnya. Pihaknya pun mengingatkan agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan negara, seperti memperkaya diri sendiri maupun kelompok. "Kalau perlu KONI membentuk klinik hukum, hal tersebut relevan dilakukan sebagai media untuk konsultasi penggunaan anggaran agar nantinya tidak terpeleset," kata Heroe. Heroe pun berharap di ajang Porda DIY nanti, Yogyakarta tidak hanya sukses prestasi namun juga namun juga sukses administrasi. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum KONI Kota Yogyakarta, Tri Djoko Susanto berharap diselenggarakan kegiatan tersebut turut menyukseskan Porda DIY mendatang. "Ini merupakan rangkaian panjang persiapan organisasinya meraih sukses di ajang Porda DIY, diharapkan penyelenggaraan tersebut tanpa ada permasalahan hukum di kemudian harinya," kata Tri Djoko. (Tam)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMP2A) Kota Yogyakarta menyelenggarakan Pelatihan Tematik bagi Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Ruang Bima Kompleks Balaikota, Senin (5/11/2018). "Keberadaan PATBM menjadi sangat penting sebagai ujung tombak pelindung anak-anak dan masyarakat, sekaligus menjadi mitra Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah," ucapa Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi saat memberikan pengarahan kepada para aktivis PATBM. Heroe menegaskan perlindungan terhadap anak menjadi perhatian bersama, dari keluarga, masyarakat, Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk berbagai lembaga dan institusi perlindungan anak. "Keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar memiliki peran yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, sebagai sebuah komunitas sosial, keluarga, dan masyarakat berperan dan bertanggungjawab dalam mendidik dan membentuk anak-anak menjadi pribadi yang unggul," jelas Heroe. Keluarga dan masyarakat, lanjut Heroe, memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada anak, agar setiap anak dapat berkembang, belajar, bermain, bersosialisasi, bebas dari ancaman kekerasan verbal dan nonverbal, bully, penelantaran, pergaulan salah maupun kelalaian dalam pemenuhan hak dasar anak. "Kekerasan terhadap anak sejatinya seperti fenomena gunung es, yanga nampak hanya beberapa saja padahal sebagain besar justru tidak terlihat," imbuhnya Ia memperkirakan lebih banyak kasus yang tidak atau belum terungkap daripada yang dilaporkan kepada yang berwajib atau telah diselesaikan. Kekerasan terhadap anak, menurut Heroe, kini semakin lama semakin beragam bentuknya dan bertambah secara kuantitas, sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk dan semakin kompleksnya permasalahan sosial masyarakat terutama di perkotaan. "Kekerasan fisik, psikologis, seksual maupun penelantaran adalah beberapa conoth kasus yang memerlukan penanganan segera secara komprehensif, simultan, tepat sasaran dan memberikan perlindungan penuh," kata Heroe. Dalam kesempatan yang sama Plt Kepala Dinas DPMP2A Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat menerangkan, pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada calon aktivis PATBM kelurahan mengenai konsep PATBM dan bagaimana mengembangkannya. "Selain itu juga untuk mempertajam aspek tata kelola pergerakan PATBM dan memberikan bekal kepada para aktivis untuk melatih kemampuan dalam melakukan intervensi pencegahan dan penanganan kasus perlindungan anak," jelasnya. Pelatihan yang digelar selama dua hari 5 hingga 7 November 2018 tersebut melibatkan calon aktivis PATBM dari 19 kelurahan yang telah menjadi Kelurahan layak anak, masing-masing kelurahan 9 orang yang terdiri unsur satgas Sigrak, PKK, Babinsa, Babinkamtibnas, LPMK, IPSM, Karang taruna dan aparat kelurahan. (Tam)

Badan Koordinasi TKA-TPA Kota Yogyakarta menyelenggarakan Musyawarah Daerah XI BADKO TKA-TPA Kota Yogyakarta di di Graha Pandawa Kota Yogyakarta (4/11). Acara ini disambut hangat oleh Wakil Walikota Yogyakarta Kota Yogyakarta. Kegiatan Ini merupakan kebanggan tersendiri bagi Kota Yogyakarta dan masyarakatnya untuk saling mengembangkan dan memajukan Kota Yogyakarta berprestasi didalam Pendidikan. Badan Koordinasi Taman Kanak-Kanak Al-Qur"an Dan Taman Pendidikan Al-Qur"an Kota Yogyakarta merupakan wadah bersama pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki perhatian kepada pendidikan anak dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan pendidikan anak berbasis Al-Qur"an. Selain itu Badan Koordinasi TKA-TPA Kota Yogyakarta dalam hal ini, dituntut untuk mengembangkan diri dan mencari terobosan-terobosan terbaru dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kegiatan Musyawarah Daerah kali ini diharapkan dapat menjadi forum bersama untuk memantapkan kembali dalam mempersiapkan anak-anak menjadi generasi yang "KUAT" dengan memberikan pendidikan moralitas yang memadai secara formal maupun informal. Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, pihaknya melihat dan mendukung seiring pekembangan potensi anak yang ada di Kota Yogyakarta mampu menerapkan syariat Islam. "Seluruh potensi anak harus dikembangkan melalui keseimbangan olah hati, olah rasa, olah pikir yang seiring dengan syariat Islam" ungkapnya. Selain itu, Pendidikan moral berbasis Al-Qur"an yang ada di Yogya perlu dikuatkan, sebab memungkinkan tertanam dalam jiwa dan perilaku anak-anak untuk tumbuh kembangnya, yang diharapkan masa depan mereka mampu membentengi diri mereka dari budaya-budaya maupun pemahaman-pemahaman yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Heroe Poerwadi menambahkan, perlunya upaya masyarakat agar mampu membantu pemerintah dalam hal mengupayakan dan memajukan lembaga keagamaan. "Untuk itu, diperlukan upaya oleh semua komponen masyarakat dan sinergitas dengan berbagai lembaga keagamaan dan pemerintah untuk mewujudkan harapan tersebut" ujarnya. Di sisi lain, pergantian kepengurusan akan segera dilaksanakan dengan laporan pertanggungjawaban oleh pengurus lama dan mereka memiliki evaluasi dan acuan untuk bekerja sebagaai kepengurusan berikutnya. (Hes)

Purna Paskibraka Indonesia Kota Yogyakarta menyelenggarakan Lomba Baris-berbaris Se-Daerah Istimewa Yogyakarta di Lapangan Mandala Krida, pada Minggu (4/11). Sekitar 90 yang ikuti dalam Lomba Baris-Berbaris Merah Putih (LBB-MPP). Kegiatan ini sekaligus merupakan Peringatan Hari Ulang Tahun Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Yogyakarta yang ke-25. Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, ucapan selamat atas ulang tahun PPI yang ke-25. "Untuk itu, saya mengucapkan selamat berulang tahun, Dirgahayu PPI Kota Yogyakarta; semoga PPI Kota Yogyakarta dapat terus solid dan berkembang, terutama sebagai salah satu wadah utama persatuan dan kesatuan pemuda-pemudi Indonesia yang kokoh, berjiwa Pancasila dan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia"ujarnya. Lomba ini nantinya akan memperebutkan Piala Bergilir Walikota Yogyakarta dimana Juara satu mendapatkan uang pembinaan sebesar 5 Juta rupiah, Juara dua mendapatkan uang pembinaan sebesar 4 Juta rupiah dan Juara tiga mendapatkan uang pembinaan sebesar 2,5 Juta rupiah. Heroe Poerwadi menambahkan dalam sambutan kali ini, nantinya tidak hanya menjadi puncak prestasi, tetapi juga hendaknya nilai-nilai yang tertanam dan terkandung di dalamnya pada saat berlatih, "Saya juga berharap, Lomba Baris-Berbaris kali ini nantinya tidak hanya menjadi puncak prestasi, tetapi juga hendaknya nilai-nilai yang tertanam dan terkandung di dalamnya pada saat berlatih, seperti kedisiplinan, kepatuhan, kekompakan, dapat dimaknai sebagai ilmu yang bermanfaat untuk dalam mengarungi hidup" ujarnya. Diharapkan nantinya nilai-nilai yang terkandung dalam lomba baris-berbaris ini dapat diterapkan oleh para peserta dalam kesehariannya sehingga akan terbentuk sebuah karakter generasi muda Indonesia yang kuat, disiplin, tegas dan teguh. Heroe Poerwadi memberikan semangat agar para siswa menjunjung prestasi setinggi-tingginya. "Untuk itu, saya berpesan, kobarkan semangat kalian membangun negeri dengan cara mengukir prestasi setinggi mungkin serta kembangkan segenap daya upaya yang kalian miliki di jalan yang positif" katanya. Heroe Poerwadi menambahkan dalam sambutannya untuk terus kibarkan semangat dan selalu memberikan hasil yang terbaik. "Junjung tinggi semangat persaudaraan, manfaatkan kegiatan ini untuk menjalin persahabatan antar pelajar Se-Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, kobarkan semangat berkompetisi secara sportif, serta semangat keuletan pantang menyerah untuk memberikan hasil yang terbaik" ujarnya. (Hes)

Mengulangi sukses penyelenggaraan kontes ikan guppy terbesar di Indonesia pada Mei lalu. Kali ini Guppy International Festival 2018 kembali hadir di Plaza Pasar Ngasem Kota Yogya. Festival ini akan di gelar selama dua hari, yakni pada tanggal 3-4 November 2018. Chief of Guppy International Festival 2018, Singgih Setiarso mengatakan Indonesia Guppy Popularize Association (IGPA) Jogjakarta, yang didukung oleh seluruh komunitas ikan guppy di Indonesia memperkenalkan format baru dalam menggelar kontes ikan Guppy. Singgih menjelaskan jika Kota Yogya adalah salah satu komunitas pecinta ikan guppy terbesar di Indonesia bertekad untuk melebarkan jangkauan dan menyampaikan kepada dunia internasional tentang kualitas ikan guppy yang mampu diproduksi komunitas nasional. Kota Yogya menjadi penyelenggara festival ikan guppy terbesar di dunia, tambanya, Ikan guppy adalah salah satu spesies ikan hias air tawar. Ikan ini mudah menyesuaikan diri dan mudah beranak-pinak. "Ciri dari ikan ini ukurannya kecil tapi banyak warna. Ekornya sangat lebar dan warna-warni. Jenis ikan guppy antara lain platinum red tail, Japan blue red mozaik, plat red tail, blonde yellow, flower dan dragon" ujarnya di lokasi. Ukurannya hanya 3 sentimeter dan paling besar hanya mencapai 10 sentimeter. Namun harganya lumayan tinggi. Ikan ini dijual berpasangan. Sepasang mulai Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu. Paling tinggi bisa mencapai Rp 2,5 juta. Tergantung besar dan keindahan warnanya. "Kami juga mengenalkan ikan guppy kepada anak-anak," ujarnya. Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi yang pada kesempatan tersebut membuka festival tersebut menyatakan, meskipun di Kota Yogya ini tidak ada tempat khusus untuk budidaya ikan guppy, festival ini bisa menginspirasi masyarakat. "Ikan ini juga mempunyai nilai ekonomi yang bisa menjadi sumber pendapatan selain hobi. Festival ini bisa mengenalkan pariwisata Indonesia di kancah internasional," katanya. Ia menilai IGPA Yogyakarta merupakan bagian dari masyarakat yang berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dalam mengenalkan Indonesia dan potensi pariwisata yang dimiliki dengan kemampuan mandiri dari seluruh anggota komunitas. Wawali berharap melalui Guppy International Festival 2018 tersebut mampu menstimulasi kepada para komunitas dan pecinta akan kualitas ikan guppy dari Indonesia, sehingga nama Indonesia semakin harum di dunia internasional dalam kancah ikan per-guppy-an (Han)

Birokrasi pemerintah tidak hanya dituntut untuk cerdas dan pandai dari segi pengetahuan saja namun juga harus memiliki karakter melayani demi kemajuan teknologi, bangsa dan negara. karakter birokrasi yang melayani ini penting untuk menunjukkan kehadiran para Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah masyarakat. Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan pendidikan karakter semakin penting di era Revolusi Industri 4.0. Keterampilan tersebut meliputi berpikir kritis, bertindak kreatif, mampu berkomunikasi dengan baik, dan mampu melakukan kolaborasi secara produktif. Menurutnya pendidikan karakter perlu dikemas dan dipraktekkan untuk membekali para ASN dalam memberikan pelayanan yang selaras dengan era Revolusi Industri 4.0 di abad 21. "Dalam menghadapi kehidupan yang campur baur dan berubah dengan cepat, semua masyarakat terutama ASN harus memiliki kesiapan psikologis dan kesiapan teknis secara memadai" ujarnya saat membuka acara Diseminasi dengan tajuk Strategi Kebijakan Dalam Merespon Industri tahap ke 4 di hotel Royal Darmo, Senin (5/11). Seorang ASN, lanjutnya, yang memiliki karakter kuat, konsisten, sekaligus fleksibel akan jauh lebih sukses dibandingkan dengan mereka yang berpikiran sempit dengan karakter yang kaku, ekstrem, dan buta huruf teknologi digital. Wawali menjelaskan jika di era revolusi industry 4.0 tuntutan kehidupan sangat didasaran pada konektivitas antarmesin, antarorang, antarprogram, antardata kecil dan data raksasa dalam suatu jaringanyang harmonis dan sinergis aam modalitas digital. "Di sini peran ASN merupakan subjek yang mengatur dan menentukan konektivitas itu. ASN yang memiliki karakter kuat akan sukses membangun konektivitas dalam jejaring berbasis internet" katanya Iapun mengajak kepada para peserta untuk memulai ikut mengedukasi diri sendiri, maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat/organisasi dengan memberikan keteladanan yang bermoral dan berkarakter. "Langkah paling sederhana adalah melakukan harmonisasi empat domain besar karakter yaitu olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olah raga. Sehingga dengan menjaga keseimbangan empat domain ini para aparatur dapat memiliki pemahaman, penghayatan, dan tingkah laku positif" ungkapnya. (Han)

Kelompok usaha masyarakat Kota Yogyakarta berkumpul di Dinas Perizinan Lantai 3 Balaikota Yogyakarta dalam mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan yang di adakan oleh Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta, Selasa (06/11/18). Penyuluhan yang dihadiri oleh Bapak Wakil Walikota Heroe Purwadi mengatakan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki komitmen meningkatkan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, melalui pemberdayaan usaha yang dimiliki oleh kelompok masyarakat. "Dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta, kami memiliki Program Gandeng Gendong yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha seperti makanan maupun snack, Pemerintah akan membeli produk tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang ada OPD di Yogyakarta". Ungkarnya. Menurutnya, anggaran untuk makan atau snack di OPD seluruh Kota Yogyakarta mencapai 38 Miliar. Sehingga, anggaran yang besar ini dapat di manfaat untuk memberdayakan usaha-usaha yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta. Setiap kelompok usaha, dapat menggunakan aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Proses pemesanan, daftar menu makanan hingga harga sudah ada dalam aplikasi tersebut. Sehingga mampu memudahkan pemesanan konsumen. "Setiap kelompok usaha harus mendaftarkan kelompoknya ke bagian Pengendalian dan Pembangunan Kota Yogyakarta. Sehingga nantinya, tidak hanya OPD Kota Yogyakarta saja yang akan membeli, tetapi pihak lain dapat melihat dan membeli nya melalui aplikasi ini". Tambah Heroe. Setiap kelompok usaha perlu memenuhi persyaratan yang ada sebelum mendaftarkan usahanya seperti, Nama Kelompok atau perorangan, Jenis Usaha, NPWP, memiliki Rekening Bank Jogja, dan persyaratan lainnya. Dengan adanya Gandeng Gendong, Pemerintah berharap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kurang mampu melalui pemberdayaan kelompok usaha. "Setiap kelompok usaha diusahakan terdapat masyarakat KMS untuk ikut serta dalam kelompok usaha tersebut" ujar heroe. Di akhir penyampaiannya, bapak Wakil Walikota berpesan kepada para kelompok usaha untuk menjaga kualitas usaha. Seperti usaha makanan yang memperhatikan pemilihan kualitas bahan baku hingga kemasan produk. "Usaha-usaha yang bapak-ibu miliki, harus memperhatikan kualitas produknya, seperti hal terkecil ukuran dari snack biasanya besar-besar, padahal ukuran dari snack itu jangan teralu besar sehingga mudah untuk dimakan." ujarnya. (Hes/Fai)

Pemerintah Kota Yogyakarta mengajak masyarakat dan seluruh pelaku dunia usaha untuk terus menjaga lingkungan agar sehat, tetap bersih, serta memiliki udara yang sejuk. Salah satu aksi nyata tersebut adalah dengan gerakan tidak membuang sampah sembarangan. Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mejelaskan semua elemen di Kota Yogyakarta ini memiliki kewajiban dan peran dalam menjaga lingkungan agar selaras dengan visi Kota Yogyakarta yakni menjadi kota yang layak huni dan bersasarkan pada nilai keistimewaan. Namun dalam menjaga lingkungan, lanjutnya, harus mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat baik lembaga pemerintah, swasta maupun lembaga pendidikan. Di masa mendatang peran lembaga pendidikan harus lebih ditingkatkan, hal ini mengingat adanya potensi dan peran cukup besar bagi siswa sekolah sebagai generasi muda terhadap kondisi "Salah satu yang paling utama adalah himbauan kepada masyarakat bagaimana lingkungan ini adalah bagian dari pada kehidupan kita yang harus tetap di jaga. Lewat kesadaran untuk tidak membuang sampah disembarang tempat, kita juga bisa memulai dari diri sendiri dan meberikan contoh yang baik kepada anak anak generasi penerus kita," ungkapnya usai membuka kegiatan Penggalangan Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk mendukung Kesehatan, di RS Pratama, Selasa (6/11). Menurutnya ketika lingkungan sehat dan sejuk maka akan membuat nyaman dalam bekerja dan mampu memunculkan inspirasi. "Kota Yogya ini yang diandalkan industri jasa, jadi lingkungan yang sehat sangat menentukan di sini, katanya Ia mengungkapkan jika Pemkot Yogya tak henti " hentinya untuk memberikan sosialisasi aksi kebersihan lingkungan dan selalu mengingatkan serta mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ia pun menghimbau agar masyarakat lebih disiplin terhadap kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu dalam menjaga lingkungan, Wawali juga meminta para pelaku dunia usaha untuk menyediakan ruang khusus merokok di gedung perkantoran, mall, ataupun hotel. Ia mengatakan bahwa terkait Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), pihaknya tengah merancang strategi untuk menghapus iklan rokok. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Fita Yulia Kisworini menuturkan bahwa dibutuhkan kolaborasi untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, khususnya mewujudkan KTR di kota wisata ini. Contohnya di kawasan Malioboro, kini Malioboro sudah berbenah diri. Tapi masih ada warga yang nongkrong sambil merokok dan putungnya dibuang di pot. Banyak putung di sana sehingga dibutuhkan kepedulian sekitar, bebernya. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan kolaborasi dengan UPT Malioboro untuk menyediakan shelter khusus sebagai ruangan tempat merokok. Itu bisa diberlakukan selang seling di sisi barat dan timur. Jadi perokok tidak merokok di kursi-kursi yang disediakan di area pedestrian. Nantinya Kalau Perda KTR diberlakukan kan ada sanksinya. Saat ini sedang masa sosialisasi 1 tahun, tandasnya. (Han)

Dalam rangka Pekan Pengurangan Resiko Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta menggelar simulasi gempa sebagai kesiapan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Gempa di Gedug Pandawa (07/11). Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Budi Purwono mengatakan, simulasi ini memberikan pemahaman kepada ASN, bahwa gempa dapat terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. "Bencana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Begitu juga dengan gempa, kita tidak dapat memprediksinya kapan dan dimana akan terjadi. Tetapi melalui simulasi ini, kita berharap orang akan memiliki kesiapan, apa saja yang akan dilakukan saat gempa tersebut terjadi" ujarnya. Budi Purwono juga mengatakan, melihat dari beberapa gempa yang sudah terjadi, orang akan merasa panik dan memilih untuk berlari keluar gedung. Seharusnya, yang dilakukan pertama adalah mencari tempat perlindungan disekitar ruangan sampai gempa itu usai. "Kebanyakan orang, saat gempa terjadi orang akan merasa panic, sehingga mereka berlari mencari jalan keluar. Seharusnya, yang dilakukan pertama adalah mencari tempat perlindungan di tiang yang kokoh maupun benda yang kokoh, seperti meja, lemari dan benda lainnya yang dapat menahan benturan". Ujarnya. Simulasi gempa ini dimulai dengan getaran gempa melalui suara yang diperdengarkan di dalam gedung. Kemudian rombongan ASN mencari tempat di sekitar gedung untuk tempat perlindungan sementara. tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk lari. Setelah gempa usai, ASN berjalan keluar untuk berkumpul di tempat terbuka. Setalah itu, Tim dari BPBD memeriksa gedung dan Tim kesehatan bersiap di lokasi kejadian dengan mobil ambulance. Dalam evaluasinya, Budi Purwono menyampaikan masih terdapat ASN yang memilih untuk berlari dibandingkan mencari tempat berlindung di sekitar ruangan. "Melihat dari proses simulasi gempa tadi, sudah banyak orang yang sadar untuk memilih tempat perlindungan seperti mencari tiang yang kokoh untuk berlindung. Tetapi tidak sedikit juga yang langsung berlari keluar ruangan. Padahal itu yang membahayakan, karena saat gempa posisi tubuh tidak dapat berdiri stabil, sehingga saat orang berlari, kemungkinan dari mereka akan terjatuh" ungkapnya. Di akhir simulasi, ia menghimbau kepada ASN untuk bersiap setiap saat, karena gempa terjadi secara tiba-tiba dan kita tidak dapat memprediksinya. Lebih lanjut, ia mengatakan di beberapa gedung di Pemerintah Kota Yogyakarta masih kurangnya rambu-rambu evakuasi, seperti keterangan jalur evakuasi hingga tempat untuk titik berkumpul. (Hes/Fai)

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta menggelar Focus Group Discussion "Memahami Hak Mengabdi Pekarangan" di Balaikota, Kamis (8/11/2018). Acara yang digelar selama dua hari (7-8 November 2018) tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran hak survituut atau hak pengabdian pekarangan warga Yogyakarta. Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi menilai hal itu sangat penting karena kasus sengketa tanah masih terus terjadi di Kota Yogyakarta. "Pemahaman ini menjadi bekal berharga bagi kita kedepan, sehingga kasus-kasus sengketa hukum tidak terjadi di tengah masyarakat," ucapnya. Menurutnyas Seiring bertambahnya jumlah pendudu, pembangunan infrastruktur, perkembangan pembangunan permukiman, menjamurnya pabrik dan bangunan komersil serta berbagai aktifitas yang berhubungan dengan kontruksi, menyebabkan halaman pekarangan atau akses jalan menjadi sesuatu amat mahal. "Kasus rumah pak eko di Ujung Berung Kota Bandung yang terusir dari rumahnya sendiri karena tidak ada akses jalan akibat tertutup bangunan rumah tetangganya seolah meruntuhkan rasa kebersamaan antar warga," ujarnya. Berkaca dari kasus tersebut, menurutnya toleransi dan tepo selira yang menjadi budaya masyarakat Indonesia hilang di telah arus materialisme dan egoisme semata. "Untuk itulah para tokokh masyarakat menjadi garda keadilan dalam melakukan pencegahan dini sengketa tanah," imbuhnya Pihaknya mengajak perangkat RW dan tokoh masyarakat untuk mencermati segala transaksi jual beli tanah dan memastikan ada atau tidaknya Hal Mengabdi Pekarangan dalam transaksi tersebut. "Kita memiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, mari kita menafaatkan untuk konsultasi hukum sebagai upaya pencegahan sengketa serta memanfaatkan layanan " layanan baru yang disediakan Pemerintah khususnya dalam bidang pertanahan dan tata ruang," kata Heroe. Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Hari Satya Wacana menerangkan, diskusi tersebut diikuti oleh delapan orang dari unsur RW dan Tokok Masyarakat di Yogyakarta. "Kami berharap nantinya, informasi tentang hak pengabdian pekarangan ini bisa disosialisasikan lebih lanjut kepada para warganya," ucap Heri. (Tam)

Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Yogyakarta terus mendorong kesuksesan program Keluarga Berencana (KB) dan perencanaan yang matang dalam keluarga agar tercipta generasi yang unggul dan mandiri. "Angka kehamilan anak di Indonesia masih tinggi, kami telah mempersiapkan kader gender yakni menguatkan seks edukasi di kalangan anak, hal itu salah satu cara untuk mengantisipasi leadakan penduduk" ucap Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta, Tri Kirana Muslidatun dalam acara penerimaan Tim Evaluasi Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KKBPK Kes di Kecamatan Gedongtengen, Rabu (7/11/2018). Ana pun mengingatkan bahwa pengetahuan seks di kalangan anak-anak SMP saat ini sudah sangat dalam. Hal tersebut, menurutnya harus diarahkan dengan memberikan pengetahuan atau seks edukasi. "Kami telah melakukan hal tersebut dibeberapa sekolah negeri, namun memang masih ada beberapa kendala yang harus kita perbaiki bersama," ujarnya. Terkait evaluasi tersebut, Ana meminta agar tidak menjadikannya sebagai tujuan melainkan pelaksanaan para kader di berbagai bidang kesehatan yang ada di lingkungan sekitar masing-masing. Sehingga yang terpenting kedepan adalah kegiatan para kader yang berkelanjutan dan bermanfaatnya bagi warga. Sementara itu Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Titik Sulastri menerangkan, kegiatan Evaluasi ini merupakan sebuah momentum yang penting untuk meningkatkan pengabdian kita semua bersama Tim Penggerak PKK dalam rangka membina keluarga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera. "Dalam kegiatan kesatuan gerak ini kita bersama berupaya untuk meningkatkan pencapaian program kependudukan KB, pembangunan keluarga dan kesehatan, sekaligus mengantisipasi kemungkinan proyeksi ledakan kependudukan," ucapnya. Ia mengingatkan di Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen, sedang 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) yang akan terjadi pada tahun 2025-2030. "Berangkat dari fenomena tersebut, marilah kita sikapi setiap jiwa pertambahan penduduk di Kota Yogyakarta sebagai sebuah investasi bangsa," cetusnya. Saat ini jumlah penduduk Kota Yogyakarta hingga akhir Oktober 2018 mencapai angka 414.720, angka tersebut tidak hanya kita sikapi sebatas kuantitas semata, namun bagaimana kuantitas tersebut dapat menjadi kualitas dengan menyiapkan SDM sebaik mungkin. Sementara itu, Ketua Tim Evaluasi KKG PKK KKBPK Kes DIY Retno Nurmawati mengungkapkan, Program KB isebetulnya tidak hanya terkait dengan KB saja, tapi juga ada program pemberdayaan keluarga. "Dimana disitu ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia," imbuhnya Jadi bina-bina ini, lanjutnya, adalah program-program yang memberdayakan para keluarga yang mempunyai balita, yang mempunyai remaja dan yang mempunyai lansia. "Bagaimana kita melihat tumbuh kembang balita, bagaimana kita memperhatikan remaja dan memperhatikan lansia," tandasnya. (Tam)

Kelompok usaha masyarakat Kota Yogyakarta berkumpul di Dinas Perizinan, Balai Kota Yogya untuk mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan yang di adakan oleh Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta, Selasa (06/11). Penyuluhan yang dihadiri oleh Wakil Walikota Heroe Purwadi mengatakan, bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki komitmen meningkatkan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, melalui pemberdayaan usaha yang dimiliki oleh kelompok masyarakat. "Dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta, kami memiliki Program Gandeng Gendong yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha seperti makanan maupun snack, Pemerintah akan membeli produk tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang ada OPD di Yogyakarta". Ungkarnya. Menurutnya, anggaran makan atau snack di OPD seluruh Kota Yogyakarta mencapai 38 Miliar. Sehingga, anggaran yang besar ini dapat di manfaat untuk memberdayakan usaha-usaha yang dimiliki oleh kelompok masyarakat ada di Kota Yogyakarta. Setiap kelompok usaha yang ada, akan menggunakan aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Proses pemesanan, daftar menu makanan hingga harga sudah ada dalam aplikasi tersebut. "Setiap kelompok usaha harus mendaftarkan kelompoknya ke bagian Pengendalian dan Pembangunan Kota Yogyakarta. Sehingga nantinya, tidak hanya OPD Kota Yogyakarta saja yang akan membeli, tetapi pihak lain dapat melihat dan membeli nya melalui aplikasi ini". Tambah Heroe. Kelompok usaha perlu memenuhi persyaratan yang ada sebelum mendaftarkan usahanya seperti Nama Kelompok atau perorangan, Jenis Usaha, NPWP, Rekening Bank Jogja, dan persyaratan lainnya. Dengan adanya Gandeng Gendong, pemerintah berharap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kurang mampu melalui pemberdayaan kelompok usahanya. "Setiap kelompok usaha diusahakan terdapat masyarakat KMS untuk ikut serta dalam kelompok usaha tersebut" ujar heru. Di akhir penyampaiannya, Heroe Purwadi berpesan kepada para kelompok usaha untuk menjaga kualitas usaha. Seperti usaha makanan yang memperhatikan pemilihan kualitas bahan baku hingga kemasan produk. "Usaha-usaha yang bapak-ibu miliki, harus memperhatikan kualitas produknya, seperti hal terkecil ukuran dari snack biasanya besar-besar, padahal ukuran dari snack itu jangan teralu besar sehingga mudah untuk dimakan.". (Hes/Fai)

Dalam rangka memperingati HUT Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang ke-19, DWP Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia melalui Pelatihan Kepemimpinan, Manajemen dan Organisasi yang diselenggarakan di ruang Grha Tirta PDAM Tirtamarta pada Selasa (6/11) dan dirangkai dengan kegiatan studi banding ke DWP Kota Batu, Jum"at (9/11). Ketua DWP Kota Yogyakarta, Dian Wijaningrum Aman Yuriadijaya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menambah ilmu mengenai kepemimpinan, manajemen dan organisasi agar dapat diterapkan di DWP sekaligus menjadi sarana silaturahmi antar anggota DWP untuk dapat bertukar pikiran, pengalaman dan informasi yang dapat berguna dalam pengembangan program DWP Kota Yogyakarta. Soetji Heroe Poerwadi selaku Penasehat II DWP Kota Yogyakarta mengapresiasi kegiatan ini sebagai kegiatan yang menarik dan positif dan bermanfaat. Soetji berharap, seusai mengikuti rangkaian kegiatan, anggota DWP dapat berperan lebih baik dalam berorganisasi, mengambil kebijakan dan melaksanakan program agar berhasil sehingga DWP ke depan menjadi lebih baik "Harapannya kegiatan ini bisa memberikan manfaat secara individu bagi ibu-ibu yang juga punya organisasi lain untuk dapat memanfaatkan ilmu yang didapat dalam mengembangkan organisasinya masing-masing" ujar Soetji. Nara sumber Pelatihan Kepemimpinan, Manajemen dan Organisasi, Sumiyar Mahanani Kosim Junaedi memberikan tips untuk menjadi pemimpin yang baik hendaknya terus menambah wawasan, membangun komunikasi yang baik dengan banyak mendengarkan serta mampu menekan ego. Materi yang disampaikan dikemas dengan diselingi berbagai permainan yang melibatkan kemampuan kerjasama dan komunikasi. Salah satu peserta kegiatan, Chotimah Widodo mengatakan bahwa ia ingin belajar bagaimana memimpin dengan baik dalam organisasi yang berbeda mengingat terkait dengan jabatan suami, maka tugas yang diembannya adalah Ketua DWP Unsur Pelaksana sekaligus Ketua TP PKK Kecamatan yang dalam masing-masing organisasi tersebut memiliki karakter yang berbeda. Sementara itu, kunjungan ke DWP Kota Batu Jawa Timur dilaksanakan untuk memperluas referensi manajemen berorganisasi khususnya dalam pelaksanaan berbagai program DWP. Rombongan DWP Kota Yogyakarta diterima oleh Penasehat DWP Kota Batu, Aini Zadim dan Ketua DWP Kota Batu, Siagawati Chairul. Dalam pertemuan tersebut, DWP Kota Yogyakarta mendapat informasi tentang menjalin kerjasama dengan organisasi sosial kemanusian yang memiliki jaringan internasional untuk pemberian bantuan beasiswa serta terkait pengajuan anggaran kegiatan dan upaya pembinaan tertib administrasi bagi DWP Unsur Pelaksana. Peserta kegiatan pun mengakhiri kegiatan kunjungan ke Kota Batu dengan melihat secara langsung proses pembuatan keripik buah yang menjadi makanan khas Kota Batu di salah satu home industry setempat, yang diharapkan dapat memberikan inspirasi untuk pengembangan usaha makanan di Kota Yogyakarta.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Yogyakarta menggelar Pekan Olahraga Kota (Porkot) Yogyakarta 2018, pada 11 hingga 16 November mendatang. Sebanyak 8 cabang olahraga (cabor) siap dipertandingkan di ajang tersebut. Kedelapan cabor itu, antara lain, atletik, bulutangkis, volly, catur, futsal, pencak silat, senam dan tenis meja. Ketua Umum KONI Kota Yogyakarta, Tri Joko Susanto, mengatakan bahwa, cabor yang dipilih, disesuaikan dengan tingkat kepopulerannya di masyarakat. Sepakbola memang populer, tapi akhirnya tidak kita pertandingkan, karena rawan, ya. Dalam artian, kalau sudah sepakbola itu, sentimen kedaerahannya sangat kental, nanti buntutnya bisa masalah antar kecamatan katanya di Balaikota Yogya, Minggu (11/11). Untuk peserta, pihaknya tidak memberikan batasan usia, selama memilki KTP Kota Yogyakarta. Bahkan, atlet-atlet yang dipersiapkan untuk turun di Porda, dipersilahkan ikut serta. Ini sekaligus menjadi ajang persiapan, baik untuk atlet, maupun kami, sebelum menyelenggarakan Porda tahun depan, pungkasnya. Ia memastikan, seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta turut ambil bagian dalam Porkot tahun ini. Terkait venue pertandingan masing-masing cabor, Tri Joko memaparkan, untuk cabor futsal akan digelar di Tifosi Futsal, bulutangkis di SMP Pangudiluhur, pencak silat di Gedung Bina Manggala Tapak Suci Kauman dan catur di Kantor KONI Kota Yogyakarta. Sementara untuk atletik dan senam, akan digelar di Balaikota Yogyakarta. Untuk setiap nomor yang dipertandingkan, minimal harus ada perwakilan dari 7 kecamatan. Kalau tidak sampai 7, memang tetap dipertandingkan, sebagai eksibisi. katanya. Sementara itu Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menyambut baik adanya Porkot tersebut, menurutnya Pelaksanaan PORKOT ini merupakan salah satu media untuk mensukseskan PORDA XV 2019. Dengan adanya Porkot ini dapat menjaring atlet terbaik untuk kontingen Kota Yogyakarta ujarnya Ia berharap melalui PORKOT ini dapat menjadi ajang menghimpun kekuatan untuk menyambut even dua tahunan PORDA DIY dan meraih hasil maksimal. Saya menargetkan Kota Yogya meraih posisi juara umum pada pelaksanaan Porda XV tahun 2019 mendatang. Mudah- mudahan hal tersebut dapat kita wujudkan harapnya Dalam pembukaan Porkot Yogyakarta 2018 tersebut juga dilangsungkan launching logo dan maskot untuk Porda DIY XV 2019. Ini kesempatan kita untuk mengenalkan logo dan maskot Porda DIY 2019 kepada masyarakat umum. Acara akan kita buat semeriah mungkin, dibarengkan dengan pembukaan Porkot, pungkasnya. (Han)

Mulai bulan November 2018 ini Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan Kota Yogya akan mengalami curah hujan yang tinggi. Menyikapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogya menggelar kegiatan Apel Siaga Bencana 2018. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogya Hari Wahyudi mengatakan, Apel Siaga Bencana yang diikuti oleh 1000 orang ini bertujuan untuk membangun kolaborasi yang efektif antar relawan dan lembaga pembina demi memperkuat upaya kesiapsiagaan, meningkatkannya keterampilan relawan, pengkayaan informasi tentang penanggulangan bencana dan penguatan jiwa korsa kerelawanan. "Saat ini sudah terbentuk 100 Kampung Tangguh Bencana (KTB). Warga KTB selama ini dibekali dengan simulasi terkait ancaman kebencanaan. Simulasi bencana diberikan agar warga terbiasa dan tahu harus melakukan apa saat terjadi bencana" ungkapnya di Halaman Balaikota Yogya, Jumat (10/11). Setiap KTB, lanjutnya, ada 30 orang warga yang menjadi relawan bencana. Ke 30 orang tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda. "Setiap orang memiliki fungsi yang berbeda, ada yang sebagai guide, P3K di masing-masing kampung. Masing-masing KTB punya peta potensi bencana. Nah, untuk membiasakannya perlu diadakan simulasi secara rutin minimal setahun sekali," ujarnya. Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi Menjelaskan, untuk penanggulangan bencana, Pemkot Yogya sudah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan simulasi bagi setiap sektor dan menyiapkan segala sarana-prasarana. Ia mengungkapkan jika penanggulangan dan pengurangan risiko bencana tersebut juga memerlukan komitmen dari seluruh lapisan mulai dari pemerintah, masyarakat, dan stakeholder yang terkait. "Penanganan bencana dengan cepat dan tepat bergantung pada kegiatan antisipasi yang dilakukan. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah, BPBD, OPD serta segenap komunitas relawan, sampai dengan tingkat kampung, wajib untuk mempersiapkan diri." ungkapnya. Menurutnya pembentukan KTB sangat penting, yakni untuk mempersiapkan masyarakat di wilayah. Mengingat mereka yang tahu dan dekat dalam menangani awal jiak terjadi bencana sehingga lebih cepat. "Hal ini penting agar apabila terjadi bencana, maka masalah yang timbul dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat sasaran, dengan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam KTB" ujarnya. (Han)