Ratusan pedagang pasar Beringharjo pagi ini, Kamis (22/2) berkumpul di jalan penghubung pasar Beringharjo, pukul 06.00 WIB tepat mereka telah berkumpul dengan peralatan kebersihan masing-masing yang mereka bawa dari rumah. Tak hanya berkumpul, mereka dengan semangat membersihkan seluruh bagian dari pasar. Kegiatan bersih bersih pasar yang selalu di lakukan setiap Kamis Pon ini adalah kegiatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya. "Jadi setiap Kamis Pon pedagang di seluruh pasar tradisional yang ada di Kota Yogya melakukan bersih bersih pasar" kata ketua paguyuban Pasar Kota Yogyakarta, Budi Kusumo. Selain diikuti oleh seluruh semua pedagang di pasar, kegiatan ini juga diikuti oleh pengemudi becak hingga juru parkir, tak sampai disitu, bahkan seluruh pegawai dari PD BPR Bank Jogja juga ikut melakukan kegiatan bersih pasar ini. "Kali ini para pedagang fokus membersihakan lowo-lowo/kotoran yang terdapat di atap pasar" katanya. Menurut Budi dengan kegiatan ini juga dapat membangun kesadaran masyarakat. Bahwa menjaga kebersihan juga berguna dalam berbagai hal. Terutama dalam mengais rezeki di pasar Beringharjo. "Saat pasar bersih, suasana pun menjadi lebih nyaman. Hal ini berimbas pada jumlah kunjungan di Pasar Beringharjo" tandasnya. Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini juga untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat agar ikon Kota Yogya ini terus dijaga. Sehingga saat para pedagang mampu menjaga kebersihan pasar juga bisa menular kepada pengunjung yang datang. "Pasar Beringharjo sudah menjadi ikon dari Kota Yogya. Sehingga penting bagi kita untuk terus menjaga kebersihannya. Saat pengunjung memandang positif pasti berdampak juga pada Kota Yogya secara keseluruhan," harapnya. (Han)

Tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bakal melakukan pengawasan kearsipan internal secara bertahap. Pengawasan dilakukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Kerja di lingkungan Pemkot Yogyakarta. "Arsip sangat penting bagi Pemerintah, apabila arsip bagus maka database pun bagus," ucap Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat pengarahan sosialisasi program pengawasan kearsipan internal Pemerintah Kota Yogyakarta di ruang Bima Balaikota Yogyakarta, kamis (22/2). Menurutnya database penting sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah. Dengan begitu proses pelayanan kepada masyarakat pun semakin optimal karena didukung dengan data yang lengkap dan akurat. "Sebagai salah satu sumber informasi, arsip memiliki banyak fungsi yang signifikan untuk menunjang proses kegiatan administratif dan fungsi-fungsi manajemen birokrasi dalam menghadapi perubahan situasi," jelas Haryadi. Selain itu, menurutnya arsip adalah salah satu bidang penting untuk mewujudkan Good Governance. Sebab arsip adalah urat nadi dalam pemerintahan modern. Untuk itu, Lebih dalam Haryadi menjelaskan, Pemkot berupaya melaksanakan pengelolaan kearsipan yang meliputi penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengelolaan arsip, salah satunya dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. "Namun demikian, pelaksanaan pengawasan kearsipan internal tidak serta merta langsung dilaksanakan, akan tetapi diperlukan media sosialisasi," imbuhnya. Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Wahyu Hendratmoko menjelaskan, proses pengawasan kearsipan internal baru akan dimulai pada juli 2018. "Pengawasan akan menyasar semua OPD atau unit kerja hingga BUMD," imbuhnya. Dengan adanya pengawasan kearsipan, diharapkan dapat terwujud pengelolaan kearsipan yang lebih baik. Terciptanya budaya tertib arsip yang berkesinambungan dan mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundangan yang berlaku. (Dwi Parwati/Ayuna Dhea Rizkika Zulqarnaen/Tam).

Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta melalui Seksi Sejarah menyelenggarakan kegiatan "Seminar Sejarah" dengan tema Peranan Dapur Umum Pada Masa Revolusi Di Kota Yogyakarta Tahun 1945-1949. Seminar ini digelar pada Kamis (22/2) di Sekar Kedhaton, Kotagede. Kegiatan seminar sejarah dihadiri oleh beberapa narasumber yaitu Nur Aini Setiawati Dosen (Fakultas Ilmu Budaya UGM), Sri Retna Astuti (Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi DIY), Juwariyah (Pelaku Sejarah). Salah satunya sejarah yang ada di Kota Yogyakarta adalah Dapur Umum. Menurut Kepala Seksi Sejarah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Tri Sotya Atmi, Dapur Umum adalah tempat yang telah melayani para prajutit untuk memenuhi kebutuhan pangan pada masa perjuangan. "Selain melayani kepentingan para pejuang dapur umum juga menyediakan makanan bagi pegawai negeri yang tidak dapat pulang karena adanya halangan saat menjalankan tugas Negara" katanya.. Pada seminar tersebut Ia menjelaskan tentang kisah perjuangan hidup pada masa penjajahan Belanda masa itu sebagian besar wanita ikut membantu para prajurit dengan mendirikan Dapur Umum. Salah satunya Pelaku Sejarah yakni Juwariyah. Pada masa perjuangan Juwariyah adalah Kurir khusus yang di tugaskan sebagai pengantar surat dan juga membantu para anggota PMI. "Kesadaran dari rakyat itu luar biasa, saat itu saling bergotong royong untuk memasak pada waktu itu, yang di masak sesuai apa yang ada seperti daging sapi, ikan, dan telur bebek. Alhamdulillah saat itu tidak kekurangan bahan pangan" ungkapnya. Dengan adanya kesempatan ini Ia berharap mampu memberikan semangat dan motifasi untuk generasi muda agar melestarikan sejarah yang ada. (Hes)

Pemerintah Kota Yogyakarta bertekad meraih prestasi tertingi sebagai Kota Sehat di tahun 2018 . Untuk memantapkan tekad itu pada hari Rabu (21/2/2018) Walikota Yogyakarta Drs, Haryadi Suyuti melakukan koordinasi dengan beberapa Kepala OPD terkait diantaranya kepala Dinas Kesehatan dr. Fita Yulia Kisworini, Sekertaris Derah Titik Sulastri, dan beberapa staf terkait. Walikota Yogyakarta mengatakan pencapaian penghargaan Kota Sehat merupakan suatu proses dalam peningkatan kualitas lingkungan baik fisik, sosial dan budaya. Keberhasilan dalam meraih penghargaan sebagai Kota Sehat merupakan peran serta dan semangat dari masyarakat yang ikut serta menjaga wilayahnya, Pemerintah Daerah dan dunia usaha. Kota Yogyakarta telah mendapatkan penghargaan "SWASTI SABA WISTARA" sebanyak 6 kali secara berturut-turut. Perolehan penghargaan ini akan memberikan semangat kepada masyarakat dan oleh karena itu masyarakat senantiasa diharapkan menjaga penghargaan yang sudah diberikan. Bersamaan dengan diselenggarakan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 dan HUT KORPRI ke-46 telah dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), yang melibatkan Organisasi Pemerintah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan promosi hidup sehat. Wujud sosialisasi dan promosi pembangunan kesehatan masyarakat, maka dilaksanakan kegiatan Karnaval Mobil Hias yang melibat banyak pihak dengan pendanaan 100 persen berasal dari masyarakat. Kegiatan Germas ini juga menjadi poin penting dalam mencapai cita-cita Kota Yogyakarta sebagai Kota Sehat. Selain tekad menuju kota sehat juga diadakan sosialisasi kawasan tanpa rokok oleh kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dr. Fita Yulia Kisworini. Dikatakan, KTR sudah diterapkan di kompleks Balaikota. Tidak ditemukan aktivitas orang merokok di dalam ruangan kantor. Di Balaikota sendiri sudah tersedia tempat merokok bagi perokok dan tersebar di beberapa titik. Hal ini akan diperluas ke seluruh Kota Yogyakarta. Meneurt dr. Fita Kawasan tanpa rokok secara pelan-pelan akan melibatkan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan juga berharap para tamu yang berkunjung ke Balaikota dapat merokok pada tempat yang sudah disediakan, agar tekad Kota Yogyakarta menjadi Kota Sehat dapat terwujud dengan raihan penghargaan Swasti Saba Wistara". (Hes)

Untuk mengantisipasi low season (musim sepi wisatawan) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta bekerjasama dengan pelaku pariwisata Kota Yogyakarta menggelar promosi wisata Jogjavaganza pada 20 hingga 23 Februari mendatang. Jogjavaganza merupakan kegiatan promosi pariwisata Kota Yogyakarta yang melibatkan seluruh pemangku pariwisata di Kota Yogyakarta. Dalam kegiatan ini juga mengundang buyer domestik sejumlah 120 travel agent di Indonesia yang merupakan anggota ASITA untuk datang ke Kota Yogya melakukan table top dan kunjungan destinasi. Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Yetty Martanti mengatakan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta lebih banyak memberikan fasilitasi kepada pengusaha hotel non bintang meskipun masih ada beberapa pelaku usaha hotel berbintang yang akan ikut serta. "Kegiatan utama dalam Jogjavaganza ini diantaranya adalah Table top terkait promosi pariwisata di Yogyakarta sampai kunjungan ke beberapa tempat wisata. Objek wisata yang akan dikunjungi rencananya Malioboro dan Kotagede" ungkapnya. Sementara itu Ketua BP2KY, Fito Laksmana, mengakui tidak memiliki data pasti penurunan jumlah kunjungan wisatawan saat low season dan high season. "Kami tidak memiliki data pasti, tapi secara kasat mata terlihat kunjungan wisatawan tak seramai saat high season. Dampaknya terasa turunnya," katanya.. Sebelum kegiatan inti Jogjavaganza digelar juga telah dilakukan beberapa acara untuk untuk memeriahkan. Ada kegiatan Jogjavaganza Fun Night Run dan Jogjavaganza Fun Healthy dan Jogjavaganza Feskul pada 10 Februari 2018 lalu di halaman Kantor Walikota Yogyakarta. (Han/Dea/DP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada para pembuang sampah liar di sisi selatan pasar tadisional Kotagede Yogyakarta. Kegiatan OTT dimulai sejak pukul 06.00 wib pagi dan berhasil menjaring beberapa warga yang sedang membuang sampah di tempat yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah (TPS) resmi yang disediakan oleh DLH. Para pelanggar tidak ditahan tetapi hanya diberi pembinaan oleh petugas setelah itu para pelanggar diantar menuju TPS resmi yang disediakan oleh DLH yakni di wilayah Kemasan Basen Kotagede atau lebih dikenal dengan TPS Penggadaian. Kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Yogyakarta, Ir. Suyono menjelaskan lokasi (sisi selatan pasar Kotagede) yang biasa digunakan warga untuk membuang sampah secara liar memang sudah ada sejak lama. Namun, DLH sudah membongkar dan melarang warga untuk membuang sampah di tempat itu. Karena DLH sudah membuatkan TPS di samping kantor Penggadaian wilayah Kemasan, Basen Kotagede. Larangan berupa tulisan juga sudah dipasang. Harapan Suyono dengan didirikannya TPS di Kemasan, warga dapat membuang sampah mereka kesana. Ternyata, warga masih saja membuang sampah di tempat lama. Menurut Suyono, pembuang sampah bukan saja dari warga sekitarnya tetapi warga dari luar, karena lokasi ini berada di daerah perbatasan. "Mungkin orang sini tidak buang tetapi orang orang dari luar daerah yang membuang sampah ke sini. Dengan membuang ke situ orang orang sini, ya jadi keikutan. Ikutan-ikutan buang ke situ," ujar Suyono saat ditemui di lokasi penertiban. Suyono menambahkan tanggal 21 Februari merupakan hari peduli sampah nasional (HPSN). Kegiatan ini merupakan salah satu momentum untuk menyosialisasikan kepada warga agar tidak membuang sampah di sembarang tempat yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Suyono berharap kegiatan yang mereka sebut Operasi Tangkap Tangan Sampah itu dapat memberikan pemahaman kepada warga masyarakat. OTT yang dimaksud bukan tindakan menangkap orang yang membuang sampah tetapi lebih kepada kegiatan membersihkan, memberikan sosialisasi melalui lisan dan tulisan yang berisi larangan membuang sampah sembarangan. Para pembuang sampah liar yang tertangkap tangan akan dibina dan diarahkan oleh petugas ke TPS yang benar. "Setiap orang yang kedapatan membuang sampah ke sini (pasar Kotagede) nanti akan kita bina dan kita arahkan. Petugas juga tidak hanya menyampaikan tempat pembuangan sampah yang benar kepada pembuang sampah, tetapi memboncengkan pembuang sampah hingga ke tempat pembuangan yang resmi yang disediakan oleh Pemerintah (DLH) yakni di samping Penggadaian. Biar mereka tahu benar, mereka diboncengkan kesana gitu lho. Jadi OTTnya, OTT yang shoft, yang humanis," jelas Suyono. Dijelaskan bahwa DLH hanya memberikan sosialisasi dan pembinaan saja. Sedangkan penegakan Perda Nomor 10/2012 merupakan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja. Camat Kotagede yang juga ikut dalam operasi itu menambahkan bahwa kegiatan OTT ini merupakan sebuah gerakan yang nyata dalam rangka peduli sampah. Nur Hidayat berharap momentum membersihkan sampah yang dilakukan secara bersama di pasar Kotagede itu dapat menjadikan wilayah pasar Kotagede bersih dari sampah. Kegiatan bersih sampah yang dikemas dalam OTT Sampah ini akan dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi Perda Sampah (Perda nomor 10 tahun 2012). Dirinya berharap momentum ini juga akan dijadikan sebagai gerakan bersama untuk peduli terhadap sampah dengan membersihkan lingkungan masing-masing dan membuang sampah ke tempat yang telah ditentukan. Nur Hidayat mengatakan kegiatan membersih sampah diikuti oleh relawan dan warga kecamatan Kotagede. Sementara itu, Juni Asih ibu setengah baya yang sehari hari berjualan gorengan persis di depan tempat pembuangan sampah itu menuturkan bahwa dirinya sudah lama merasakan bau tak sedap dari sampah itu. Bahkan bukan hanya Juni Asih saja yang merasakan bau busuk sampah itu, tetangga yang rumahnya berdekatan dengan tempat itupun turut merasakan. "Apalagi kalau turun hujan. Air dan sampahnya dari situ (tempat buangan sampah) hanyut menyebar kemana mana dan menimbulkan bau nyengat. Juga kalau siang ada angin sampahnya terbang kemana mana. Tapi kalau sekarang sudah enak. Sudah bersih. Moga-moga tidak ada sampah lagi. Dan mau jualan juga enak. Orang yang beli juga enak," tutur Juni Asih yang sudah lebih dari 30 tahun berjualan di pasar Kotagede. (@mix

Peristiwa bencana Alam yang terjadi dimanapun kapanpun kita tidak bisa mengetahui sebagai contoh peristiwa gempa bumi, gunung meletus dan peristiwa yang terjadi di sekitar kita bahkan di dunia manapun mereka tidak akan tahu kapan bencana akan terjadi. Kota Yogyakarta yang pernah di landa gempa dan bahkan jaman dulu kraton juga pernah di landa gempa bahkan bangunan pun rusak yang terjadi kita tidak tahu yang namanya bencana alam terjadi sewaktu-waktu. Kota Yogyakarta yang di lalui oleh tiga sungai winongo, sungai code , sungai gajah wong mempunyai potensi sangat besar terjadinya banjir yang sewaktu " waktu ada hujan yang datang dari utara atau sleman, dah bahkan belum lama ini terjadi tanah longsor /talud yang ada di bantaran sungai yang merengut warga Kota Yogyakarta. Penanggulan Bencana, Peristiwa yang mengamcam kehidupan masyarakat baik faktor alam maupun non alam yang mengakibatkan bencana adalah dengan cara mengurangi dari dampak yang sangat merugikan yang ada di kota Yogyakarta adalah dengan cara pencegahan sejak dini. Demikian yang di sampaikan Staf Ahli Walikota Yogyakarta sekaligus kepala PLT Dinas Sosial Kota Yogyakarta Bejo Suwarno SH membuka secara langsung Workshop Taruna Siaga Bencana Kota Yogyakarta (Tagana) yang bertempat di lantai 3 Aditorium Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Selasa (20/2/18). Workshop Taruna Siaga Benca ini diikuti peserta dari berbagai instansi /SKPD/ Kecamatan, Kelurahan sekota Yogyakarta serta dari berbagai Relavan Tagana yang ada di Kota Yoggyakarta dengan peserta kurang lebih 100 peserta. Narasumber workshop ini diantaranya dari BPBD Kota Yogyakarta, Tagana Kota Yogyakarta, dan dari Pusat Study Bencana Alam UGM dengan tema : Pengurangan Risiko Bencana" Menurut Bejo Suwarno SH bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta antisipasi bencana yang sewaktu-waktu terjadi masyarakat, yang dapat memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat minimal mengurangi terjadinya bencana yang terjadi khusunya di Kota Yogyakarta imbuhnya. (Mthos)

Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X dan Wakil Walikota Yogyakarta Drs. Heroe Poerwadi MA. bersama warga masyarakat Sanggrahan kelurahan Giwangan Umbulharjo Kota Yogyakarta melakukan panen raya buah Kelengkeng. Momentum panen raya ini pula menandai ikon baru kampung Sanggrahan sebagai kampung buah Kelengkeng. Kelengkeng yang dipanen pada Selasa, (20/02/2018) itu merupakan pohon yang ditanam pada pada tahun 2015 lalu. Wakil Walikota Heroe Poerwadi mengatakan pada awal tahun 2015 wilayah Sanggrahan ditanami sektar 170-an pohon kelengkeng. Kemudain pada tahun 2017 ditambah 150 pohon lagi. "Yang dipanen adalah tanaman yang ditanam tahun 2015," ujar Heroe Poerwadi, di RTHP Sanggrahan, RW 10 Giwangan. Heroe berharap Sanggrahan yang oleh warga setempat dinamakan Sanggrahan Garden itu dapat menjadi ikon baru dan menjadi salah satu destinasi belanja yang bernilai tambah dalam perekonomian warga setempat. "Semoga dengan semangat dan tekad dari seluruh warga di Sanggarahan dan sekitarnya kami berharap akan menjadi salah satu destinasi belanja yang memberi nilai tambah yang berbeda bagi warga masyarakat Kota Yogyakarta," ujar Wakil Walikota. Heroe menambahkan kedepan akan bersama warga menata bagaimana mendorong dan menumbuhkan kampung agar bisa menjadi tempat untuk memroduksi dan bisa menjadi tempat untuk mengembangkan dan mengeksplorasi segala potensi yang ada. Di kota Yogyakarta, kata Heroe, ada sekitar 35 kampung sayur. Dari sekian banyak kampung sayur itu, Kampung sayur di kecamatan Mantrijeron misalnya sudah menyuplai sayur ke beberapa toko moderen. "Begitu pula di wilayah Bausasran, meskipun kampungnya kecil, ada sekitar 3 atau 4 petak untuk kampung sayur," tambah Heroe yang pernah melakukan panen raya sayur di wilayah itu. Kampung sayur dan kampung kelengkeng menurut Heroe merupakan upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan lahan sempit agar bisa lebeh berdaya guna. Disamping itu, menjadikan lingkungannya hijau lebih berproduktif. Pemerintah Kota Yogyakarta sekarang ini sedang mengintegrasikan beberapa potensi sebutan kampung yang dimiliki. Kampung sayur akan diintegrasikan dengan kampung hijau. "Kampung sayur itu kampung yang diinisiasi untuk dikembangkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Sedangkan kampung hijau adalah upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Di kampung hijau ada juga Bank Sampah," tambah Heroe. Selain mengintegrasikan antara kampung hijau dan kampung sayur Pemkot Yogyakarta juga sedang mengupayakan pembuatan Biopori Jumbo. Biopori Jumbo ini berfungsi menyerap air dan juga dipakai untuk mengolah sampah kemudian dimanfaatkan untuk menghijaukan kampung sayur. "Ini adalah salah satu daya upaya kita semua untuk membuat apa yang kita sebut dengan program gandeng gendong. Dikota Yogyakarta kita sedang membuat program gandeng gendong untuk menyatukan beberapa potensi menjadi satu bergandengan seperti kampung sayur, kampung hijau, bank sampah menjadi sebuah kesatuan. Semua potensi akan diintegrasikan dengan sebuah poragram Gandeng Gendong," terang Heroe. Selain itu, Pemkot Yogyakarta akan mendorong OPD untuk membeli sajian makan minum snacknya dari potensi kecamatan masing-masing. Anggaran makan minum di Pemkot Yogyakarta yang diperkirakan sebesar Rp. 38 miliar nantinya akan dibelanjakan untuk menghidupkan potesi kuliner maupun potensi yang ada di kampung kampung agar menjadi sebuah usaha produktif masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam X mengatakan panen raya buah Kelengkeng itu merupakan bentuk keberhasilan masyarakat dalam melaksanakan budidaya kelengkeng di Kota Yogyakarta, khususnya pada wilayah dataran rendah. Panen raya ini merupakan bukti nyata pemberdayaan masyarakat di wilayah yang semula kurang produktif atau kurang diperhatikan menjadi wilayah sentra produksi hasil pertanian kelengkeng. " Keberhasilan ini diharapkan akan dapat menjadi contoh sekaligus dapat memotivasi masyarakat di wilayah lain untuk mengikuti," ujar Paku Alam X. Penggagas Kampung Kelengkeng "Sanggrahan Garden" Hariyanto menjelaskan ide menanam pohon kelengkeng berangkat dari rasa keprihatinan akan tata kelola air. Menurutnya dengan menanam kelengkeng dapat membantu konservasi air, mengurangi suhu tinggi akibat pemanasan global dan memperkuat ketahanan pangan warga. Haryanto mengatakan terdapat 320 tanaman kelengkeng di Giwangan. Ada yang berwarna merah, putih, coklat dan hijau. Pohon Kelengkeng itu ditanam di wilayah sekitar kantor kelurahan Giwangan dan di dalam lingkungan perkampungan dan di pinggir jalan. Buah kelengkeng itu bisa dinikmati dengan gratis oleh warga. Haryanto bertekad mengubah anggapan masyarakat terhadap kampung Sanggrahan. Dirinya berharap kampung Sanggrahan yang dahulu dikenal dengan sebutan SG dan berkonotasi sangat negatip itu bisa berubah menjadi imej yang positip." Dulunya SG yang konotasinya negatip, tetapi sekarang SG yang berarti Sanggrahan Garden. Kebun penghasil kelengkeng bagi warga masyarakat dan menjadi destinasi kuliner bagi wiasatawan," ujar Haryanto , (@mix)

Pelayanan KB Gratis yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Yogya di Rumah Sakit Happy Land pada selasa (20/2). Dalam kegiatan tersebut diadakan Bhakti sosial berupa pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis untuk masyarakat kota Yogyakarta. Tak hanya itu, dalam acara tersebut juga di lakukan pemasangan alat kontrasepsi secara gratis untuk masyarakat di Kota Yogya, alat kontrasepsi yang ditawarkan meliputi IUD, Implant dan Pil. Total jumlah pelayanan IUD peserta baru sejumlah 28 orang, peserta aktif sejumlah 26 orang. Sedangkan Implant peserta baru berkisar 7 Orang dan peserta lama sejumlah 6 orang dan jumlah total pelayanan Pil 6 orang. Plt Kepala DPPKB Kota Yogya, Eny Retnowati mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian DPPKB Kota Yogya terhadap masyarakat akan kesehatan terutama kesehatan mengenai sistem KB. Pelayanan KB dikhususkan untuk masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan secara gratis ujarnya Dalam kegiatan tersebut DPPKB Kota Yogya juga mengandeng bebrapa pihak yang berkopenten dalam hal tersebut. "Kita kerjasama dengan beberapa fasilitas kesehatan, yakni beberapa rumah sakit seperti PKU Muhammadiyah, RS Ludirohusada, serta klinik- kesehatan katanya. Selain itu, lanjutnya, DPPKB Kota Yogya juga bekerja sama dengan bidan mandiri yang melakukan praktek di rumah Bidan mandiri ini juga sudah bisa menggunakan BPJS" ungkapnya. Ia berharap dengan kegiatan ini semakin banyak masyarakat yang ikut serta dalam menjalankan program Keluarga Berencana. "Mudah mudahahan kedepannya untuk peserta keluarga berencana bisa menggunakan atau memasang alat kontrasepsi yang sudah disediakan oleh pihak fasilitas kesehatan yang ada di kota Yogyakarta" katanya. Salah satu peserta, Tari, mengungkapkan jika pihaknya sangat mendukung adanya program pemasangan KB gratis di wilayah Kota Yogyakarta, karena menururtnya dengan ber KB kita akan memiliki keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran anak.(Hes)

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi berkomitmen untuk terus mengajak seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta agar terus meningkatkan inovasi pelayanan publik bagi masyarakat Kota Yogya. Komitmen tersebut disampaikannya saat menjadi Inspektur Upacara di halaman Balaikota, Senin (19/2). "Ini sesuai dengan tema pembangunan daerah untuk rencana kerja Pemkot Yogya tahun 2018 yakni Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto" katanya. Menurutnya tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun yaitu meningkatnya pelayanan publik dimaknai sebagai upaya dalam rangka mewujudkan daya saing daerah. "Mandiri dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dan harapan hidup yang tinggi. Sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak" ujarna. Serta, lanjutnya semangat Segoro Amarto bermakna sebuah gerakan yang merupakan roh seluruh lapisan masyarakat untuk bersama menanggulangi kemiskinan. "Tentunya kami berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dan kinerja untuk mengabdi kepada masyarakat, dengan memberikan pelayanan publik yang maksimal, ungkapnya. Pada kesempatan tersebut Ia juga menghimbau kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Yogya agar memperhatikan aspek kebersihan lingkungan, keindahan, kerapihan serta penghijauan karena Kota Yogya akan kembali mendapat kesempatan untuk dinilai dalam Program Adipura 2018. "Hendaknya kesuksesan perolehan penghargaan Adipura 2017 lalu tentu saja harus kita imbangi dengan pola perilaku dan kebiasaan yang ramah lingkungan, serta menjadikan lingkungan sebagai gaya hidup masyarakat Kota Yogya" ujarnya. Ia berharap agar Adipura tidak hanya dimaknai sebagi kompetisi semata. "Adipura adalah komitmen, spirit, dan nafas yang harus terus diupayakan agar lingkungan Kota Yogyakarta dapat senantiasa nyaman bagi siapapun" ungkpanya. (Han)

Dalam rangka untuk memperdayakan pengembangan wilayah yang berbasis kerakyatan serta Pengembangan Penyerapan Perberdayaan Masyarakat Desa (Kelurahan) yang ada di Tomohon Sulawesi Utara, Komisi I DPRD Tomohon melakukan kunjungan kerja daerah di Kota Yogyakarta Senin (19/2/2018). Kunjungan kerja DPRD Tomohon ini di pimpim langsung oleh Ketua Komisi I Jimmy Wewekang serta di dampingi oleh Wakil Ketua Komisi I Ibu Santi M.Runtu dan Anggota Komisi I yang berjumlah 5 orang dan pendamping dari sekretariat DPRD Tomohon Sulawesi Utara. Ketua Komisi I Jimmy Wewekang dalam kunjungan ini mengatakan bahwa ingin memperdalam gambaran dan penjelasan atau sering permasalahan " permasahan yang di tangani oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang terkaid dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta. Begitu juga dengan turut andil dalam menggerakan pembangunan dan perkembangan yang ada di kota Yogyakarta ini. Begitu juga sinergitas antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan lembaga LPMK ini yang ada di Kota Yogyakarta. Semua ini nantinya akan kami bawa sebagai tolok ukur dalam membuat Peraturan Daerah yang akan kami bawa pulang agar gambaran " gambaran yang kami peroleh ini sangat bermanfaat pada masyarakat Tomohon pada umumnya untuk terus maju dalam rangka pembangunan ke depan yang lebih baik khususnya di Tomohon. Kunjungan DPRD Tomohon ini secara langsung di terima oleh Staf Ahli Walikota Kota Yogyakarta Bejo Suwarno di ruang Sembadra lantai 3 Dinas Perizinan Balai Kota Timoho Yogyakarta, yang di dampingi beberapa SKPD terkaid di antaranya dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak, Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta. Setelah saling berdiskusi panjang memperoleh penjelasan yang cukup serta gambaran bertukar pengalaman daearh masing-masing di lanjutkan tukar cindra mata Khas Daerah antara Kota Yogyakarta dan Tomohon Sulawesi Utara di lanjtkan ramah tamah ke dua pihak (Mthos)

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyepakati perpanjangan kerjasama pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ) di Kota Yogyakarta dengan PT. PLN (Persero) Area Yogyakarta. PLN juga memastikan ketersediaan listrik untuk Kota Yogyakarta melimpah. "Kota Yogyakarta memiliki kecukupan daya 400 mega watt atau bisa digunakan untuk listrik di 20 bandara semacam Bandara Internasional Kulonprogo," Ungkap Manager Area PLN Yogyakarta , Eric Rossi Priyo Nugroho saat Penandatanganan Kerjasama Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT PLN Persero, di Ruang Yudhistira Balaikota, Senin (19/2/2018). Eric Rossi juga menuturkan, Jumlah pelanggan dari 2017 ke 2018 naik 15 persen atau sekitar 50 ribu pelanggan. Dengan begitu, Eric Rossi menjamin ketersediaan listrik untuk kebutuhan aktivitas Pemkot pun masih sangat melimpah. Termasuk untuk kegiatan investasi, Ia mengaku Kota Yogyakarta siap memberikan suplai listrik bagi para investor. "Sampai saat ini Rasio Elektrifikasi (RE) listrik di Yogyakarta baru mencapai 69 persen. Karena itulah, ketersediaan listrik untuk investasi di Yogyakarta masih tersedia cukup banyak," tandasnya. Terkait dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) tersebut, Erik Rossi menjelaskan, PKS tersebut sangat penting sebagai petunjuk teknis yang memperlancar dan mempermudah dalam penyetoran PPJ dari PLN ke Pemkot Yogyakarta dan Pembayaran Rekening Listrik Pemkot Yogyakarta termasuk Penerangan Jalan Umum, dan terutama untuk transparansi data. Lebih jauh Ia menjelaskan, Untuk periode tahun 2016 PLN menyetorkan PPJ ke Pemkot Yogyakarta sebesar Rp 44,2 Milyar, dan untuk periode 2017 PLN telah menyetorkan Rp 47,5 Milyar. "Ada kenaikan dari tahun ke tahun, Proyeksinya kemungkinan kenaikannya 5 persen di 2018," ucapnya." ucap Eric Rossi. Sementara itu, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menjelasakan, Tujuan PKS ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jelan di kota Yogyakarta. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang akan dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. "Semua itu nantinya ditujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat," imbuhnya. Walikota menargetkan pada tahun 2018 Penerimaan pajak daerah mencapai Rp 365 miliar. Dari jumlah tersebut, target pajak penerangan yang dapat tercapai sebesar Rp 48 miliar. (Tam)

Meningkatkan kwalitas mutu pelayanan, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengadakan Workshop Pelayanan Publik bertempat di Hotel Gaia Cosmo yang dihadiri oleh Kepala Puskesmas dan Rumah Sakit yang berada di Kota Yogyakarta pada hari senin (19/2/2018). Hal ini diadakan untuk memberikan pengetahuan terhadap penilaian Akreditasi di tiap Puskesmas dan Rumah Sakit yang berada di Kota Yogyakarta. Sudah 8 puskesmas yang ditinjau akreditasi dan sisanya akan diadakan akreditasi 4 puskesmas diantaranya adalah Puskesmas Mantrijeron, Puskesmas Umbulharjo 1, Puskesmas Umbulharjo 2, Puskesmas Jetis. Perlunya akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit agar para masyarakat yang berkunjung merasa nyaman dan senang karena fasilitasnyapun memuaskan, selain itu juga masyarakat bisa memakai BPJS. Jika digunakannya BPJS harus dengan Puskesmas atau Rumah Sakit yang sudah memiliki Akreditasi. Banyak hal yang terkait dengan pelayanan publik di Kota Yogyakarta dimana terdapat inovasi salah satuya dengan smart city. Menurut Wakil Walikota Heru Purwadi mengatakan "ini adalah bagian kita untuk mengelola tentang upaya yang harus kita atasi". Harapannya di tahun 2019 semua penduduk Kota Yogyakarta tercover oleh BPJS di seluruh Puskesmas maupun Rumah Sakit. Walaupun Puskesmas milik Pemerintah diharapkan memiliki akreditasi dan pelayanann yang sesuai dengan standar yang ada. (Hes)

Kunjungan Kerja Kabupaten Buleleng, Bali ke Pemerintah Kota Yogyakarta pada hari Rabu (14/2/2018) dalam rangka untuk mensejahterakan Kabupaten Buleleng, Bali dan berdiskusi dengan pihak Pemkot Yogyakarta mengenai pajak daerah. Kendala di daerah Kabupaten Bulelelng Bali yaitu adanya beberapa perhitungan pajak di daerah kabupaten seperti contohnya saja pajak perhotelan. Menurut Putu Mangku Mertayasa, Ketua Komisi 1 DPRD Buleleng menuturkan bahwa Kami ingin mendapatkan gambaran dan penjelasan mengenai pajak dan menggali potensi yang ada di kabupaten buleleng. Kunjungan kali ini dihadiri 30 orangyang ikut serta dari Kabupaten Buleleng, Bali. Sebelumnya Kabupaten Buleleng sudah mengunjungi kabupaten sleman dan hari ini bergantian mengunjungi Pemkot Yogyakarta. Pembahasan pada kunjungan kerja Pemkot Yogyakarta menjelaskan bahwasannya Kota Yogyakarta di untungkan dengan letak kota secara geografis sejak tahun 2005 ini yang membatasi investasi usaha yang ada di kota Yogyakarta. Karena tidak di pungkiri kota Yogyakarta adalah kota yang dimana banyak para investor dari berbagai kota berminat dalam penjualan lingkungan yang ada di kota Yogyakarta. Meskipun banyaknya gedung seperti Hotel, tempat Karaoke, adanya ketindasan atau bahkan minuman berakohol yang beredar, Kota Yogyakarta tetap membatasi semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan dan melindungi dari berbagai penyalahgunaan pembangunan. Jaman semakin maju, Ijin perinsip penananman modal dan Ijin pelayanan gangguan sekarang bisa melalui online. Dalam kunjungan kerja, diharapkan semua dapat mengoptimalkan pendapatan dari Pemkot dan mengadakan pemeriksaan atau monitoring setiap mengetahui perkiraan yang terjadi di sekitar masyarakat. (Hes)

Pemkot Yogyakarta berkerjasama dengan KPK dengan narasumber Jeji Azizi spesialis pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN melakukan workshop mengenai pendataan LHKPN di ruang Bima pada kamis (15/2/2018). LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, pada prinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Diselenggarakannya workshop ini agar para pejabat, mutasi, promosi dan pensiun diwajibkan memiliki dan membuat LHKPN dengan menggunakan aplikasi online yang sudah di buat oleh BKD secara praktis dan tidak memakai formulir tertulis memakain kertas melainkan memakai android atau online. Dengan mengucapkan Bismillah Workshop dibuka oleh Wakil Walikota Heru Poerwadi di ruang bima, beliau memberikan sambutan Workshop kali ini mengenai LHKPN dengan mengisi pelaporan penanggung jawaban harta dengan menggunakan fasilitas online agar para anggotanya yang gaptek dapat mengikuti perkembangan zaman saat ini. Wakil Walikota Heru Poerwadi menuturkan Saya berharap dengan adanya workshop ini merupakan upaya dan tekat bersama untuk meningkatkan semangat dan semuanya sanggup mengisi e-fiiling, yang di maksud dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Online (eFiling) adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau website Penyalur SPT Elektronik. Pada tanggal 31 maret 2018 adalah batas akhir pengumpulan LHKP yang nantinya di berikan oleh pihak KPK. Kegiatan workshop ini agar jogja lancar dalam menyusun, mengisi LHKP demi Kota Yogyakarta yang bersih, rutin dan penuh tanggung jawab dan memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. (Hes)