pohon perlu di pangkas , karena sudah terlalu rimbun. Lokasi dekat Apotek Merapi JL Mangkubumi 109 (JL Margo Utomo)

Ijin kami dari Kepolisian Sektor Tegalrejo Yka mohon untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Yka agar memangkas pohon perindang (munggur) di lapangan Karangwaru (belakang kantor Polsek Tegalrejo) karena batangnya sudah merusak atap dari bangunan Mako Polsek Teggalrejo. Atas perhatian dan atensinya kami ucapkan terimakasih.

mohon pemangkasan krn pohon waru sudah menjorok ke jln letjend suprapto

PJU di Jl. Sukonandi Gg I dan II MATI LAGI. Sempat nyala 2 hari sejak diperbaiki. Namun hari ini (14 Jan 25) kembali mati lagi. Lalin cukup padat. Mohon dengan sangat utk kembali diperbaiki nggih. Maturnuwun

pohon di pinggir Kali Winongo ( wilayah Ngampilan ) kondisi berdiri doyong ke barat mengingat pohon sdh tua rawan roboh yang akan menimpa rumah warga RT.48 RW.11 Gampingan, Pakuncen untuk itu mohon di lakukan Pemangkasan. terima kasih.

freehotspot di area kantor kelurahan Keparakan Kidul, RT 53 RW 12 sudah seminggu nan tidak bisa digunakan. (maaf yang laporan tadi salah RT nya)

sudah sekitar seminggu di area kantor kelurahan keparakan kidul RT 53 RW 10 Yogyakarta tidak bisa digunakan

Gangguan suara luar biasa keras tanpa henti, terlebih di malam hari.

2 titik PJU di Jalan Gajah gg Gading mati sudah sejak hari Sabtu, 11 Januari 2025

Mau melaporkan lampu kota di perempatan swalayan maga mati.

lampu pju padam lokasi titik di perum timoho asri rt 06 rw 02 blok C5 miliran utara kantor inspectorat ...mohon pihak terkait...pju untuk periksa terimakasih..

Yth. Bapak OK Maryanto, Terima kasih atas tanggapannya yang sangat cepat untuk Nomor Aduan#PCS25945. Namun sepertinya anda belum memahami komplain yang saya ajukan. Yang saya adukan adalah persyaratan KTP 2 orang saksi yang merupakan orang lain bukan dari KK yang sama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 27 Ayat (2), dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 53 Ayat (2), tidak ada ketentuan yang menyebutkan kewajiban melampirkan KTP saksi dalam proses pembuatan akta kelahiran. Mohon dapat ditinjau kembali dan bantu proses pembuatan akta bayi saya tanpa syarat KTP saksi orang lain yang tidak relevan dengan UU dan Perpres. Salam hormat dan terima kasih.

mohon bantuannya. menganggu pejalan kaki

Sudah 1 minggu free hotspot di Kelurahan Mergangsan tidak dapat diakses. Kami sudah lapor beberapa hari yang lalu tapi belum bisa diakses. Apakah memang sudah tidak diaktifkan ya?

udah beberapa hari ini tidak bisa menyambung

lampu penerangan jalan mati,selokraman RT 46 RW 11 Purbayan Kotagede yogyakarta

SAL di Gowongan Kidul RT25 dan 26, RW06, tepatnya di sebelah Timur Hotel Sare, dekat lapangan, kondisi sudah hampir penuh. Mohon dapat segera ditindaklanjuti karena kalau hujan airnya meluap dan bau. Terimakasih

Yth. Bapak / Ibu Dukcapil di Tempat, Bersama surat ini, saya ingin menyampaikan kekecewaan saya terkait proses penerbitan akta kelahiran anak saya yang mengalami kendala dan penundaan selama berbulan-bulan dengan no. permohonan 470/183/PA/X/2024. Salah satu syarat yang diminta oleh pihak Dukcapil adalah melampirkan KTP dari dua orang saksi yang berkependudukan di Yogyakarta dan tidak berada dalam satu Kartu Keluarga (KK), yang menurut saya kurang relevan dan menjadi hambatan yang tidak perlu. Saya telah melampirkan seluruh dokumen pendukung yang sah sesuai yang tercantum dalam situs Dukcapil sendiri (lihat screenshot lampiran), termasuk surat keterangan lahir dari rumah sakit, sebagai bukti autentik bahwa saya adalah ibu kandung dari bayi yang dilaporkan. Tidak ada ketentuan mengenai kewajiban melampirkan KTP saksi untuk pembuatan akta kelahiran di website. Sebagai tambahan, saya mengetahui bahwa salah satu teman saya di wilayah Yogyakarta dapat menyelesaikan proses pembuatan akta kelahiran anak tanpa perlu melampirkan KTP saksi. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam prosedur dan penerapan kebijakan.idak ada ketentuan mengenai kewajiban melampirkan KTP saksi untuk pembuatan akta kelahiran. Sebagai tambahan, saya mengetahui bahwa salah satu teman saya di wilayah Yogyakarta dapat menyelesaikan proses pembuatan akta kelahiran anak tanpa perlu melampirkan KTP saksi. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam prosedur dan penerapan kebijakan. Namun, permintaan KTP saksi tersebut tetap diberlakukan. Bahkan, saat saya meminta klarifikasi melalui WhatsApp, pihak Dukcapil menyebutkan bahwa keberadaan saksi diperlukan untuk “membuat laporan.” Saya merasa alasan ini tidak relevan, mengingat saya sebagai pelapor adalah ibu kandung anak yang dilaporkan, dan semua bukti administratif sudah jelas menunjukkan keabsahan kelahiran tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 27 Ayat (2), dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 53 Ayat (2), tidak ada ketentuan yang menyebutkan kewajiban melampirkan KTP saksi dalam proses pembuatan akta kelahiran, terutama ketika pelapor adalah ibu kandung yang telah melampirkan surat kelahiran dari rumah sakit dan dokumen lainnya yang sah. Sehubungan dengan hal ini, saya memohon agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat: 1. Meninjau kembali kebijakan terkait kewajiban melampirkan KTP saksi yang tidak relevan dalam proses pembuatan akta kelahiran, mengingat saya sebagai ibu kandung telah memenuhi persyaratan yang berlaku. 2. Mempercepat proses penerbitan akta kelahiran anak saya tanpa ketentuan yang membebani, dan segera memproses pembuatan akta kelahiran berdasarkan dokumen yang telah saya ajukan. Demikian surat ini saya sampaikan dengan harapan besar agar pihak Dukcapil dapat segera memproses pembuatan akta kelahiran anak saya tanpa syarat yang tidak relevan. Saya yakin dengan perhatian yang baik terhadap keluhan ini, pelayanan publik dapat lebih efisien dan mempermudah masyarakat dalam mengurus urusan administratif. Terima kasih atas perhatian dan tindak lanjut dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hormat saya, Laurentia Rena