Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta akan menyelenggarakan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional HPSN 2019 pada tanggal 17 Maret mendatang Acara akan digelar di Car Free Day Jl Margo Utomo Depan Kedaulatan Rakyat KR pukul 06 00 09 00 Tema tahun ini mengusung Kelola Sampah untuk Hidup Bersih Sehat dan Bernilai dengan sub tema Sinergi Upaya Kelola Sampah Oleh Masyarakat Dunia Usaha dan Pemerintah Akan ada berbagai perlombaan bertemakan lingkungan untuk tingkat sekolah Adapula komitmen Kota Yogyakarta untuk Menuju Bebas Sampah 2025 Expo Potensi Kelola Sampah dan Karya Lingkungan Dialog Interaktif gelar pelajar se Kota Yogyakarta dan gebyar kuliner Gandeng Gendong turut memeriahkan acara ini Deklarasi BATASI SAMPAH dan PILAH SAMPAH serta pencanangan jargon TIDAKNYAMPAHBISA akan diserukan oleh seluruh pegiat lingkungan pada event nanti Selain itu akan ada perlombaan upload foto Instagram saat aksi HPSN berlangsung dengan memberikan tagar TIDAKNYAMPAHBISA dan menandai akun Instagram dlh kotayk

Seiring dengan peruntukan dana kelurahan yang bersumber dari APBN tahun 2019 bagi kelurahan yang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta mempersiapkan SDM pengelola dana tersebut dalam hal ini Lurah se-Kota Yogyakarta sebanyak 45 orang dengan Bimbingan Teknis Pnegelolaan Dana Kelurahan Tahun 2019 yang bertempat di Hotel Royal Darmo JL. Kemetiran Kidul No.54 Yogyakarta pada tanggal 8 Maret 2019. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, antara lain : Arison, S.STP Kepala Seksi Wilayah II Subdit Kecamatan Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Dan Kerjasama, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir. Aman Yuriadijaya, MM Asisten Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berikut dalam laporan yang disampaikan Sarwanto, SIP, MM selaku Plt Kepala BKPP Kota Yogyakarta. Lebih lanjut sarwanto mengatakan, bimtek ini merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi ASN dalam meningkatkan pengetahuan dan kinerja ASN, khususnya bagi pengelola Dana Kelurahan, agar terwujud pengelolaan anggaran yg profesional, akuntabel dan transparan demi lancarnya pembangunan sarpras dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di Kota Yogyakarta. Kegiatan bimtek ini juga akan berlanjut angkatan berikutnya yaitu angkatan II s/d IV di tempat yang sama dengan peserta dari para calon pengelola Dana Kelurahan yang meliputi PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Pembantu Keuangan.(jum)

Warga Kota Yogyakarta kini dapat berselancar di dunia maya secara gratis dengan memanfaatkan layanan wireless fidelity wifi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Plt Kepala Dinas Kominfosandi Kota Yogyakarta Ig Trihastono menuturkan layanan tersebut dimaksudkan untuk memberikan hak publik dalam mengakses informasi sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada quot Kami mengharapkan layanan wifi gratis dapat dioptimalkan bukan sekedar untuk mencari informasi melalui media sosial tapi juga harus dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk memanfaatkan internet dalam aktivitas ekonomi Selain itu pelajar dan mahasiswa juga bisa memperkaya materi yang di dapat di kelas dengan informasi dan referensi yang didapat dari internet quot Tutur Trihastono Lebih lanjut Trihastono mengatakan adanya layanan wifi gratis diharap dapat mendukung digitalisasi layanan yang sedang dilakukan Pemkot saat ini quot Ke depan Pemkot akan memanfaatkan model model pelayanan publik digital untuk memberikan kemudahan aspek waktu dan biaya bagi masyarakat Adanya internet gratis di ruang publik menjadikan masyarakat bisa mengakses layanan publik Pemkot tanpa terkendala keterbatasan paket data quot Terang Trihastono Dijelaskan oleh Kepala Seksi Perangkat Keras dan Infrastruktur dan Telematika Dinas Kominfosandi Gregorius Gede Wiranarada warga dapat mengakses internet secara gratis menggunakan Service Set Identifier SSID Free Hotspot Pemkot Yogyakarta yang saat ini sudah tersedia di lebih dari 100 titik di Kota Yogyakarta quot Free Hotspot Pemkot Yogyakarta dapat diakses di seluruh kantor pemerintah termasuk kantor kecamatan kelurahan Puskesmas serta beberapa Ruang Terbuka Hijau Publik dan Balai Warga quot Ungkap Gregorius Lebih lanjut Gregorius menambahkan untuk dapat menggunakan fasilitas tersebut warga cukup memanfaatkan akun Jogja Smart Service JSS atau mendaftar menggunakan nomor handphone quot Warga bisa menggunakan akun JSS untuk login ke layanan ini sementara bagi yang belum memiliki akun JSS harus mendaftar dulu menggunakan nomor handphone untuk mendapatkan akun temporer yang berlaku selama satu minggu quot Katanya Pemkot sendiri akan terus menambahkan titik akses di Kota Yogyakarta untuk tahun 2019 akan ditambahkan sebanyak 45 titik akses berbasis kampung quot Saat ini sudah ada tujuh titik akses berbasis kampung yakni di Gedongkiwo Mantrijeron Tegalmulyo Giwangan Baciro Pandeyan dan Golo kami akan terus menambahkan titik akses berbasis kampung quot Terang Gregorius

          Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan sumber daya manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu Satu Pintu  (DPMPTSP) Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan studi kelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta pada hari Rabu 6 Maret 2019. Rombongan  tersebut dipimpin oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Muaro Jambi, M. Fauzi Darwas, S.Si, SE, MSi.            Penerimaan tamu di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dipimpin oleh Sekretaris Dinas Dra. Christy Dewayani, MM dan didampingi oleh Kabid Data dan SIPM, Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian, Ka. Sub Bag Keuangan, Ka. Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kasi Pendaftaran dan Kasi Pengelolaan Sistem TI, beserta beberapa staf.                Pada kesempatan tersebut dilakukan dialog dan tukar informasi terkait : Bidang Pelayanan, meliputi perizinan menggunakan OSS, Aplikasi Sicantik Cloud, Pelayanan Perizinan dan non perizinan, SOP Pelayanan, Kegiatan Bidang Pelayanan, Paten/Perizinan di Kecamatan, Perizinan Tertentu; Bidang Penanaman Modal; Bidang Sekretariat, meliputi Rencana Kerja, Laporan Kinerja, Laporan Kinerja Pertanggungjawaban, Program Kegiatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, SOP Administrasi; Bidang Data dan Evaluasi, meliputi : Arsip Izin, Pengaduan dan Indeks Kepuasan Masyarakat.           Pada akhir acara dilakukan tukar menukan kenang kenangan baik dari DPMPTSP Kabupaten Muaro Jambi dan DPMP Kota Yogyakarta dilanjutkan dengan foto bersama.                        

Dalam rangka optimalisasi pelayanan terpadu berbasis online, Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta pada hari Selasa, 5 Maret 2019. Rombongan  dipimpin oleh  Ketua Komisi A Hj. Ning Darwati dan terdiri dari Pimpinan DPRD sebanyak 2 orang, Komisi A sebanyak 10 orang dan Sekretariat DPRD sebanyak 3 orang. Tamu dari Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan tersebut disambut oleh Dra. Christy Dewayani, MM Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, dan didampingi oleh Kepala Bidang Data dan SIPM, Ka Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,  Kasi Pengelolaan Sistem TI serta staf sekretariat dan Seksi Pengelolaan Sistem TI. Dalam penyambutan tersebut dijelaskan mengenai  pelayanan secara online baik menyangkut kebijakan, penerapan teknologi informasi, SDM serta sarana prasarana pendukung dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mempunyai target pada tahun 2020 akan terpasang Air Quality Monitoring System AQMS di 45 kota di Indonesia Air Quality Monitoring System AQMS atau Sistem Pemantauan Kualitas Udara merupakan suatu sistem pemantauan kualitas udara ambien secara otomatis kontinyu dan real time untuk mengetahui kualitas udara suatu wilayah Data hasil pengukuran AQMS bisa dimanfaatkan juga sebagai sebagai sebuah early warning system atau sistem peringatan dini bagi pemerintah maupun masyarakat ketika terjadi suatu pencemaran udara Bagi Kota Yogyakarta data yang dihasilkan dari AQMS merupakan basis data yang penting untuk merumuskan kebijakan pengendalian pencemaran udara di masa yang akan datang Kota Yogyakarta sendiri merupakan salah satu kota di antara 13 Kota di Indonesia yang terpilih menjadi lokasi pembangunan AQMS di tahun 2019 ini Salah satu proses dari persiapan pembangunan AQMS di Kota Yogyakarta pada tanggal 26 Februari 2019 bertempat di Hotel Shangrila Jakarta telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Ir H Suyana dengan kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dan Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK yang disaksikan oleh menteri KLHK Dr Siti Nurbaya Pembangunan AQMS di Kota Yogyakarta direncanakan akan dimulai pada bulan April 2019 dan diharapkan pada bulan Juni 2019 AQMS di Kota Yogyakarta sudah dapat dioperasikan Agar data AQMS di Kota Yogyakarta bisa diakses secara luas oleh masyarakat maka akan dilakukan proses integrasi data AQMS ke dalam sistem website pemerintah kota yogyakarta

Pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 bertempat di Ruang Bima Balaikota Yogyakarta Pemerintah Kota Yogyakarta menyelenggarakan Workshop Program Kampung Iklim PROKLIM untuk Aparat Wilayah termasuk Kepala OPD Camat dan Lurah Acara ini diadakan dalam rangka mendorong Aparat Wilayah untuk mempersiapkan kampung kampung di wilayah masing masing untuk diajukan sebagai Kampung Iklim Acara dibuka dengan pembacaan laporan penyelenggaraan oleh Kepala DLH Kota Yogyakarta Ir H Suyana Selanjutnya Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Ibu Dra RR Titik Sulastri membacakan sambutan Walikota Yogyakarta sekaligus membuka acara Narasumber yang menyampaikan materi pada acara Workshop PROKLIM ini adalah Ir Tri Widayati M T Kasubdit Adaptasi Ekologi Buatan KLHK RI yang menyampaikan materi quot PROKLIM Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat quot Berikutnya adalah Drs Kadri Renggono Asisten Perekonomian Setda Kota Yogyakarta dengan materinya quot Kebijakan Program Kampung Iklim Kota Yogyakarta Berbasis Kampung quot Dilanjutkan dengan materi quot Strategi Membangun dan Memperkuat PROKLIM dengan Optimalisasi Potensi quot yang disampaikan oleh Bapak Muhamad Kundarto selaku Tim Teknis PROKLIM dari UPN quot Veteran quot Yogyakarta Sebelum menutup acara Very Tri Jatmiko S Si MM Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas DLH Kota Yogyakarta yang bertindak sebagai moderator menjelaskan jadwal pelaksanaan Seleksi PROKLIM di Kota Yogyakarta di tahun 2019 ini yaitu Pembinaan PROKLIM oleh DLH ke 14 Kecamatan bulan Maret Pengusulan Kampung Iklim oleh Kelurahan ke DLH dengan tembusan ke Kecamatan akhir bulan Juni Verifikasi Kampung Iklim oleh Kecamatan bulan Juli Pengusulan Kampung Iklim oleh Kecamatan ke DLH awal bulan Agustus dan Verifikasi Kampung Iklim tingkat Kota akhir bulan Agustus awal bulan September

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Surat Edaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 070/01218 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, maka disampaikan hal hal sebagai berikut : Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) sehingga produk yang dikeluarkan bukan Surat    Rekomendasi Penelitian melainkan Surat Keterangan Penelitian; Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendaan penelitiaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak perlu menggunakan Surat Keterangan Penelitian. Walaupun tidak menggunakan Surat Keterangan Penelitian tetapi tetap menggunakan Surat Izin Penelitian dari pihak Kampus/Sekolah yang ditujukan kepada objek/tempat penelitian

Dalam rangka mempersiapkan sekolah sekolah dalam menghadapi seleksi Adiwiyata tingkat Provinsi DIY Tim Adiwiyata Kota Yogyakarta melaksanakan pencermatan terhadap Evaluasi Diri Sekolah EDS Kegiatan ini diselenggarakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mulai tanggal 13 sampai dengan 22 Februari 2019 Tim Adiwiyata Kota Yogyakarta yang melakukan pencermatan dan pembinaan terdiri dari personil Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta serta dari LSM Hijau EDS mencakup 4 empat komponen kriteria Adiwiyata yaitu Kebijakan Berwawasan Lingkungan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif dan Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan Pada kesempatan ini Tim Adiwiyata Kota Yogyakarta melakukan pencermatan EDS terhadap 23 dua puluh tiga sekolah untuk diseleksi dan diajukan ke tingkat Provinsi

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh usaha dan atau kegiatan di Kota Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menyelenggarakan Pembinaan Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Perusahaan Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 bertempat di Ruang Arjuna Auditorium Lantai III Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Acara pembinaan ini dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Bapak Very Tri Jatmiko S Si MM Kegiatan pembinaan tersebut mengundang sebanyak 50 usaha dan atau kegiatan yang terdiri dari usaha dan atau kegiatan dari hotel restoran toko industri dan perkantoran Kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi para pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan di tempat usaha dan atau kegiatan masing masing dan melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan usaha dan atau kegiatan yang dilaksanakan setiap 6 enam bulan sekali Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 53 ayat 1 b Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dimana setiap pelaku usaha dan atau kegiatan yang mempunyai izin lingkungan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan setiap 6 enam bulan sekali Dalam kegiatan tersebut terdiri dari 3 tiga sesi yaitu Pengelolaan air limbah dan teknologi tepat guna yang disampaikan oleh Bapak Eko Siswoyo Ph D dosen teknik lingkungan UII Jaringan air limbah di Kota Yogyakarta disampaikan oleh Bapak Nugroho Indratmoko ST MT Dinas PU KP Kota Yogyakarta dan pada sesi terakhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengenalkan sistem pelaporan pengelolaan secara online yang disampaikan oleh Gamatechno selaku pembuat web atau aplikasi pelaporan pengelolaan lingkungan secara online Sistem pelaporan pengelolaan secara online bertujuan mempermudah pemilik usaha dan atau kegiatan dalam melaporkan hasil pengelolaan lingkungan Dengan adanya kemudahan tersebut diharapkan pelaku usaha dan atau kegiatan dapat mempertahankan kualitas dan kontinuitas pengelolaan lingkungan perusahaan menjadi lebih baik

Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK Pemerintah Kota Yogyakarta Tahap I Tahun 2019 dapat diakses secara lengkap melalui link sebagai berikut : Pengumuman Nomor 800/567