Kelurahan Suyatmajan, Gemblakan Bawah RW 07 menerima kunjungan lapangan tim juri Seleksi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yakni dibidang berprestasi tingkat DIY dalam Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) bertemakan "Pitulung Sesarengan" Selasa (9/7). Lima Tim juri terdiri dari Wakil Walikota Heroe Poerwadi, Kepala Dinas sosial, beserta jajarannya. Dalam kesempatan ini tim juri PSKS disambut oleh warga dan anak-anak KRA yang dilaksanakan diawali dengan tarian dan drumband yang sangat meriah. Ketua RW, Suparyanto menyebutkan bahwa sebelum WKSBM telah ada resos atau relawan tanpa bayaran. "Kami sangat berterimakasih kepada Dinas Sosial Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami yang menurut saya tidak imbang karena baru berjalan dua tahun, dan harus bertarung melawan empat kabupaten terhebat se-DIY" ujar Suparyanto. Sebelumnya WKSBM Pitulung Sesarengan mempunyai prestasi yaitu juara I TKSK Nasional pada tahun 2016, juara I Karang Taruna di tingkat kota pada tahun 2017, dan juara I WKSBM tingkat kota yang besok diharapkan akan menjadi juara. Menurut Wakil Walikota Heroe Poerwadi hal tersebut merupakan kebanggaan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk senantiasa memberi dukungan kepada masyarakat "Hal ini merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendukung masyarakat atas keberhasilan salah satu rekan kerja dari pitulung sesarengan yang mampu menembus level DIY" ungkapnya. WKSBM Pitulung sesarengan hadir untuk menjembatani sosial agar tidak menimbulkan gejolak sosial serta ekses yang begitu besar. Rekan-rekan dari "Pitulung Sesarengan" telah mencurahkan waktu, pikirn serta tenaga untuk kepentingan masyarakat. Wakil Walikota menjelaskan bahwa WKSBM Pitulung Sesarengan adalah mitra kerja Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di wilayah Kecamatan Danurejan bersama Pekerja sosial masyarakat yang bekerja bersinergi dan bahu membahu untuk mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat. "Keberadaan Pitulung Sesarengan ini harus kita dukung secara maksimal, sebab mereka adalah relawan yang melaksanakan tugas pengabdiannya atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial wilayah di mana mereka berada" ujarnya. Menurut Lurah Suratmajan Dodo Limono, tahapan untuk evaluasi sudah dilaksanakan yang ke empat kali dengan melihat atau mengunjungi langsung. Sedangkan penilaiannya dilakukan dengan memverifikasi dan mengunjungi WKSBM serta mebandingkan kenyataan yang ada di lapangan. "Kita nanti bisa membandingkan ketika kita sudah berkunjung ke WKSBM akan di pilih satu yang terbaik" ujarnya. (Hes/Wahyu)

Semakin pesatnya perkembangan teknologi di dunia perbankan, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mendorong Bank Jogja untuk terus mengembankan inovasinya sehingga terus mampu bersaing di dunia perbankan. "Dunia bisnis menuntut sebuah inovasi, sekarang ini industri perbankan sedang berkopetisi sangat ketat dengan sejumlah layanannya," ucap Haryadi Suyuti saat Pelantikan Direktur Kepatuhan PD BPR Bank Jogja Masa Jabatan 2019-2024, Selasa (9/7/2019). Menurutnya, unsur kepatuhan harus bersinergi dengan perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat, dengan begitu, maka kompetensi perbankan bisa dicapai dengan baik. Di era globalisasi saat ini, masih kata Haryadi, yang ditandai iklim persaingan yang tajam, peran lembaga keuangan khususnya perbankan semakin penting dan strategis bagi pemberdayaan masyarakat terutama untuk menggerakkan perekonomian. Sebagai salah satu perusahaan daerah yang bergerak di sektor perbankan, tentunya Bank Jogja tidak dapat berdiam diri. "Bank Jogja harus mempersiapkan diri dalam menghadapi kompetisi bisnis bank yang kian kompetitif melalui profesionalitas, kemampuan dan penguasaan informasi serta teknologi, termasuk penambahan struktur Direktur Kepatuhan melalui pelantikan pada kesempatan ini," jelasnya. Melihat perkembangan tantangan dan resiko usaha bank yang semakin besar, menurutnya diperlukan berbagai macam upaya untuk mengurangi resiko tersebut. Oleh karena itu, sambungnya, diperlukan adanya peningkatan peran dan fungsi kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan dan manajemen risiko dalam pengelolaan risiko kepatuhan. Termasuk menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) secara komprehensif. "Kepatuhan hanya akan efektif penerapannya jika terdapat kesungguhan dan komitmen tinggi dari manajemen puncak (direksi dan komisaris), termasuk para pejabat eksekutif organisasi tersebut," kata Haryadi. Keberadaan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang telah ditetapkan harus diupayakan semaksimal mungkin oleh seluruh jajaran manajemen sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing. Pada kesempatan itu, Haryadi Suyuti melantik Helpiati Tarigan sebagai Direktur Kepatuhan PD BPR Bank Jogja Masa Jabatan 2019-2024. Pihaknya berharap Direktur Baru tersebut mampu secara konsisten menerapkan prinsip Good Corporate Governance, menjalankan roda perusahaan berdasarkan indikator kinerja dan sasaran perusahaan. "Kami yakin Saudara Helpiati Tarigan dapat segera beradaptasi dengan tanggung jawab yang diberikan, sebab ini bukanlah hal baru bagi Saudara karena sudah memakan asam garam berkecimpung di bidang perbankan serta menjabat sebagai Direktur Kepatuhan SDM dan Umum," pungkasnya. Pada kesempatan yang sama Walikota Haryadi Suyuti juga meninjau mesin ATM Bank Jogja yang akan segera dioperasikan tahun ini. Mesin tarik tunai ini sudah disiapkan di tiga titik lokasi yakni XT Square, Kantor Cabang Gedongkuning dan Kantor Pusat Patangpuluhan. (Wis/Tam)

Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menggelar Job Fair 2019. Kegiatan ini sebagai bukti kepedulian Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya dalam menyediakan lapangan pekerjaaan bagi angkatan muda. Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Lucy Irawati mengatakan bahwa pada tahun ini, pihaknya menggelar job fair dengan lowongan kerja sebanyak 6.000 lowongan kerja. Untuk tingkat pendidikan yang dibutuhkan yakni mulai lulusan SD hingga Perguruan Tinggi, ungkapnya di wisma LPP, Rabu (10/7/2019) Ia pun menjelaskan bahwa pada tahun ini gelaran job fair berbeda. Pencari kerja diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Di sana para pencari kerja akan mendapatkan informasi secara mudah dan lengkap tentang profil perusahaan, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, serta bidang apa saja yang dibutuhkan. Tahun ini job fair dilakukan secara online, bebernya. Sementara itu, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan Pemerintah Kota Yogyakarta akan terus berupaya menciptakan lapangan kerja baru dengan memberikan berbagai pelatihan guna menghadapi era digitalisasi, serta menyedikan sarana bagi para pencari kerja untuk dapat mengembangkan potensi pencari kerja. "Salah satunya melalui Bursa Kerja pada kesempatan kali ini," imbuhnya. Job Fair ini merupakan media untuk memfasilitasi dan memberi kemudahan bagi perusahaan yang mencari calon karyawan baru serta membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang dimiliki. Sehingga menurutnya melalui event ini berbagai kepentingan antara perusahaan dan pencari kerja diharapkan dapat dipertemukan. Ia berharap Job Fair ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di Yogyakarta, sekaligus memberikan kontribusi konkrit bagi penanganan masalah ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta. (Han)

Sebanyak 250 difabel di Kota Yogyakarta mengikuti program pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) terpadu bagi disabilitas hari ini, Rabu (10/7/2019) di Kecamatan Tegalrejo. Jamkesus terpadu bagi disabilitas merupakan program layanan kesehatan hasil kerjasama Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Bapel Jamkesos dan Pemerintah DIY. "Ini adalah program kesehatan yang kita programkan setiap tahun sekali, dengan program ini harapannya para penyandang disabilitas bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat," ucapa Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi. Pihaknya mendorong Jamkesus ini bisa dilakukan secara rutin bulanan, dengan begitu akses penyandang difabel tidak terbatas hanya satu tahun sekali. "Mungkin bisa kita lakukan dua atau tiga bulan sekali di Puskesmas dengan program Jamkesus ini, karena untuk melayani 250 peyandang disabilitas di Kota Yogyakarta harus dengan pelayanan khusus," imbuhnya. Program ini, sambungnya, adalah wujud komitmen Pemerintah serta bentuk responsifitas dalam menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan khususnya bagi difabel. "Semoga program ini bisa mendekatkan layanan Pemerintah dengan penyandang disabiltas sehingga mereka tidak terbebani jarak waktu maupun biaya, sehingga pelayanan menjadi efektif dan efisien," tandasnya. Dalam kesempatan yang sama Kelapa Dinas Sosial Kota Yogyakarta Agus Sudrajat menambahkan, Program Jamkesus terpadu tahun ini digelar selama dua hari, sejak Rabu (10/7) hingga besok, Kamis (11/7/2019). "Melalui program ini kami menyediakan sejumlah layanan kesehatan, mulai dari layanan kesehatan tingkat dasar, layanan spesialis dan rehabilitasi medis," imbuhnya. Selain itu, kata Agus, mereka yang membutuhkan alat bantu seperti alat bantu pendengaran, penglihatan atau anggota gerak lain maka akan diberikan secara gratis. Agus menyebut layanan di Jamkesus lebih cepat dibandingkan regular melalui Puskesmas, karena mereka para penyandang disabilitas akan mengantri lebih lama karena menyatu dengan layanan umum. "Semoga program ini bisa membantu memberikan akses kesehatan yang cepat dan mudah, kedepan juga akan dikaji supaya program ini bisa dilakukan lebih sering lagi," ucap Agus. (Tam)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogya, Titik Sulastri mendapatkan kejutan dari Wakil Walikota Yogyakarta dan para ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta saat berulang tahun ke 60 tahun, di ruang kerjanya, Selasa (9/6/2019). Perayaan ini sekaligus menjadi perayaan hari ulang tahun terakhirnya menjadi Sekda Kota Yogya. Sebab, setelah ini Ibu satu putri ini akan memasuki masa pensiun terhitung 1 Agustus 2019 mendatang. Ruang kerjanya hari ini kebanjiran persembahan lagu selamat ulang tahun dari rekan kerjanya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menyampaikan apresiasinya kepada Sekda karena semangatnya yang tak pernah pudar. Saya melihat, Bu Titik ini tidak seperti orang mau pensiun. Sebab, semangatnya terlihat berkobar terus. Bukan seperti wanita yang berumur 60 tahun, canda Wawali saat diminta menyampaikan sambutan. Wawali menyatakan, tidak akan menjadi masalah bagi seorang pegawai apabila dalam masa kerjanya telah mengabdi dan memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Ketika telah melakukan itu, Heroe menegaskan, pegawai tersebut telah mempersiapkan masa pensiunnya kelak dengan sangat baik pula. Melihat hal ini pula, saya ingin katakan bahwa Bu Titik ini memang pegawai yang benar-benar konsen dengan tugas. Beliau juga mengetahui kapan Ia akan mengakhiri tugas. Dengan memahami seperti itu, maka tidak ada masalah. Dan perlu diketahui, usia 60 tahun ini merupakan usia puncak bagi PNS. Jadi, yang belum mencapai usia 60 tahun jangan loyo, paparnya Semangat Sekda, tegas Wawali, dapat menjadi contoh bagi pegawai lainnya. Ia berpesan, masa pensiun ini merupakan peralihan dari sebuah tugas formal kepada tugas informal. Seorang ASN boleh tidak bertugas lagi, namun pengabdian kepada masyarakat menunggu di depan mata. Pensiun ini mengakhiri sebuah tugas pengabdian dan mengawali pengabdian pada bagian lain. Pengabdian kepada siapa, ya pengabdian kepada masyarakat dan turut serta mendukung pembangunan di daerah. Oleh karenanya, tetap semangat harus dijaga. Dan yang paling penting, adalah jangan berhenti berpikir, tegasnya. Sementara itu, Sekda Kota Yogya, Titik Sulastri mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah menyiapkan acara ulang tahunnya tersebut. Meski dirinya sudah tidak aktif lagi menjabat sebagai Sekda Kota Yogya pada 1 Agustus 2019. namun Ia tetap akan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Meski tidak dalam urusan kerja, saya dan keluarga akan selalu membuka jalinan silaturahmi bagi seluruh pegawai yang ingin berkunjung ketempat saya ungkap Titik. (Han)

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menilai ekonomi kreatif memiliki prospek yang bagus untuk perekonomian saat ini maupun kedepan. Karena itu dirinya mendorong para pemuda untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai alat untuk mencapainya. Dengan semakin berkembangnya ekonomi kreatif, sudah semestinya kita ikut mengimbanginya dengan memanfaatkan teknologi digital saat ini, tutur Wawali saat membuka acara workshop pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif di Tara hotel, Selasa (9/7/2019). Menurutnya, teknologi digital akan membantu dalam menarasikan serta memasarkan produk dari pelaku ekonomi kreatif. Sehingga akan menghasilkan hasil yang efektif juga efisien. Kalau ada teknologi yang bisa kita gunakan untuk pemasaran, semestinya kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut, ujarnya. Ia menganggap peluang ekonomi kreatif kini menjadi opsi cermat untuk menumbuhkan perekonomian di Kota Yogya. Tentu saja, lanjutnya, pelaku ekonomi kreatif sebaiknya juga melibatkan marketplace yang telah dianggap cukup berhasil. Dengan begitu, kualitas pelaku usaha ekonomi kreatif makin baik dan mampu bersaing di pasar ASEAN maupun global Ia menambahkan, ekonomi kreatif saat ini berhasil menjadi model baru dalam membangkitkan kekuatan ekonomi. Apalagi sektor ini sangat dekat dengan para generasi milenial. Ekonomi kreatif ini juga semakin lama semakin diminati oleh para pemuda milenial. Untuk itulah pemuda milenial Kota Yogya diharapkan terus menggali inovasi serta kreativitasnya, ungkapnya. Ia melihat industri ekonomi kreatif telah mengalami pertumbuhan positif. Pada skala global, Wawali memprediksikan jika ke depan, ekonomi global akan bergantung kepada sektor industri kreatif. Namun untuk mempersiapkan itu semua, tegasnya, butuh sinergisitas dan peran berbagai pihak sesuai dengan fungsi masing-masing. Antara pelaku industri, perbankan, pemerintah, dan media harus terjalin hubungan yang dinamis untuk menggerakkan tuas ekonomi kreatif yang ada di Kota Yogya. Kita harus mampu menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan peran yang kita miliki antara pelaku industri, perbankan, pemerintah, dan media harus terjalin hubungan yang dinamis untuk menggerakkan tuas ekonomi kreatif yang ada di Kota Yogya ini, pungkasnya. (Han)

MInggu pagi, 7 Juli 2019 Warga Kampung Gedong Kuning, Kelurahan Rejowinangun, Kotagede menggelar Deklarasi Kampung Panca Tertib. Deklarasi yang difasilitasi Satpol-PP Kota Yogyakarta, diawali dengan senam bersama dilanjutkan dengan Paduan Suara ibu-ibu RW, deklarasi dan penandatangan komitmen kampung Panca Tertib yang dilanjut dengan Tari, pementasan wayang kulit dengan menampilkan Dalang Cilik, Pengundian doorprise. Antusiame ratusan warga yang tumpah ruah di fasilitas umum Segororejo RT 15, RW 5 Rejowinangun, terlebih ketika Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti meminta anak-anak untuk berdiri mendampingi walikota dalam memberikan sambutan, bergegas puluhan anak tampil ke depan. Dalam sambutanya Walikota menyampaikan, bahwa anak adalah asset bangsa dimasa depan, besuk pada saat 100 tahun Kemerdekaan Indonesia, anak-anak inilah yang akan tampil di depan menggantikan kita, oleh karena itu hendaknya pendidikan, pola asuh dan perhatian orang tua lebih dicurahkan, agar anak dapat tumbuh kembang dalam kasih sayang orang tuanya. Tema Peringatan Hari Keluarga Nasional 2019 adalah kembali ke meja makan, hal ini dapat dimaknai saatnya kita untuk kembali meningkatkan kualitas hubungan dalam keluarga melalui makan bersama. Melalui makan bersama kita rajut komunikasi dengan anak-anak, apa kegiatan dan kesulitan anak-anak bisa kita obrolkan untuk diselesaikan bersama. Selain itu kita juga berkomitmen 1821 dimana mulai pukul 18 " 21 kita hentikan pemakaian gudget, agar satu sama lain dalam keluarga bisa saling menyapa, saling bercerita, saling berbagi satu dengan yang lainnya. Harapan kami melalui Komitmen meja makan dan 1821 akan membangun komunikasi, sinergi, harmoni keluarga yang mampu melahirkan anak yang tangguh, mandiri, percaya diri, cinta kampung dan lingkungan serta berujung pada peningkatan kualitas ketahanan keluarga. Terkait dengan Deklarasi Kampung Panca Tertib Walikota berharap agar kegiatan tidak berhenti pada Deklarasi namun bagaimana kegiatan membangun budaya tertib melalui Kampung Panca Tertib dapat terus dibangun dan dikembangkan dalam semua lini kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan dukungan fasilitasi dan mengapresiasi serta berterima kasih atas partisiapsi aktif warga Kampung Gedong Kuning dalam memnbangun budaya tertib di lingkungannya. Dalam kesempatan tersebut Ketua Kampung Panca Tertib Gedong Kuning, Ucok Darmoko, bertutur bahwa warga kampong Gedong Kuning yang terdiri dari RW 1 " 5, Kelurahan Rejowinangun berkomitmen untuk tertib Daerah Milik Jalan melalui penataan parkir dan pelepasan hak atas tanah yang digunakan untuk jalan umum, tertib administarsi kependudukan berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Kartu Identitas Anak, tertib lingkungan dan sosial berupa budaya tidak membuang sampah di sungai dan bebas dari penyakit masyarakat. Kami mengusung semangat Gedong Kuning Hebat. Kata hebat berasal dari kata : Harmonis, Elok, Berakhlaq - Bertaqwa, Aman dan Tertib. Semetara Camat Kotagede, Rajwan Taufik dalam sambutannya, menyampaikan bahwa Kecamatan telah memfasilitasi Kampung Gedong Kuning melalui dana Kelurahan untuk membangun non fisik berupa budi daya lele cendol, kampong sayur dan buah, serta Gerakan Masyarakat dalam mengantisipasi Demam Berdarah melalui lavender dan Jumantik

Atas keberhasilannya dalam mendorong pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana di Kota Yogya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menganugrahi Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti Tanda Kehormatan Satya lencana Pembangunan bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2019. Satya Lencana Pembangunan Bidang KKBPK merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Presiden RI kepada Kepala Daerah yang berhasil dalam mendorong pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani mengatakan jika pemberiaan penghargaan tersebut lantaran Walikota Yogyakarta dinilai berhasil mensukseskan program kependudukkan keluarga berencana melalui dukungan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana serta capaian jumlah peserta KB aktif dan baru. Walikota Yogyakarta berhasil membangun kualitas hidup masyarakat dengan mensukseskan program kependudukan dan KB melalui pencanangan kampung KB, peningkatan alokasi APBD, dukungan sarana dan prasarana, pemberdayaan UPPKS dengan program gandeng gendong katanya dalam puncak acara HARGANAS ke-XXVI di Kota Banjarmasin, Sabtu (6/6/2019). Ia menjelaskan jika penghargaan tersebut diberikan demi meningkatkan dukungan dan komitmen agar keberhasilan program KKBPK semakin meningkat. Ada banyak kriteria yang dinilai, di antaranya adalah kebijakan dari aspek kelembagaan, dan aspek dukungan anggarannya dari pemerintah, kesiapan di dalam penyediaan tenaga lapangan, kemudian penggerakannya di lapangan, katanya. Ia mengatakan, aspek dukungan juga meliputi tersedianya desain besar pembangunan kuantitas penduduk yang memuat aspek kualitas, kuantitas, mobilitas, dan administrasi pembangunan keluarga. Termasuk juga dukungan Walikota terkait dengan pembentukan Kampung KB, dan jumlah mitra kerja yang terlibat dalam Kampung KB, katanya. Dijumpai usai menerima penganugerahan, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menyampaikan apresiasinya atas peran berbagai pihak dalam membantu mewujudkan suksesnya upaya Pemerintah Kota Yogya di bidang pengendalian kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kota Yogya. Alhamdulillah kami bersyukur dianugerahi Tanda Kehormatan Satya lencana Pembangunan ini. Selain hasil kerja keras jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya tentunya ini juga berkat dukungan luas masyarakat, katanya. Menurutnya tanpa kebersamaan dan partsipasi masyarakat, tentu upaya Pemkot Yogya membangun sektor ini tidak maksimal. "Semua harus saling bersinergi dan berperan aktif sesuai bidang dan profesi masing-masing untuk turut membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat" tegasnya. Penghargaan tersebut, lanjutnya, juga akan mendorong seluruh jajaran intansi terkait agar secara totalitas membina masyarakat dalam membentuk keluarga yang berkualitas. "Hal ini untuk mendukung program peningkatan kesejahteraan keluarga di Kota Yogya" ungkap Walikota. Selain Walikota Yogyakarta, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga menganugrahi Ketua Tim Pengerak PKK Kota Yogya, Tri Kirana Muslidatun Tanda Kehormatan Satya lencana Wira Karya. Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Presiden RI kepada sosok yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program KKBPK serta komitmennya dalam menggerakan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Keberhasilan tersebut ditandai dimana masyarakat lebih cerdas untuk mengikuti program KB dan masyarakat sudah memahami bahwa KB bukanlah untuk menghambat atau membatasi kelahiran tapi untuk mengatur jumlah kelahiran. Istri Walikota Yogya ini mengatakan jika keberhasilannya tersebut tidak lepas dari peran serta semua pihak dan komitmen bersama dalam membangun Kota Yogya. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat dan semoga bisa semakin memotivasi jajaran PKK, KB dan Kependudukan serta instansi terkait untuk meningkatkan kinerja dan kerja sama, ujarnya. Menurut Tri Kirana masalah kependudukan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, utamanya dalam mengantisipasi ledakan penduduk yang bisa saja terjadi apabila tak ada sosialisasi program KB dengan dua anak cukup maupun program pengendalian peningkatan jumlah penduduk setiap waktunya. Sesuai dengan program BKKBN bahwa setiap daerah harus bisa memiliki komitmen untuk mengatasinya. Maka sudah kewajiban kami membantu pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program KB ini, urainya. PKK Kota Yogya, katanya, mempunyai kegiatan yang fokus pada masalah kependudukan, seperti bakti sosial gerak PKK, sosialisasi KB dua anak cukup ke semua kecamatan se Kota Yogya, pelayanan terpadu bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kegiatan tersebut terencana secara berkelanjutan. Sasaran yang kita dekati tentu saja adalah ibu-ibu, karena kami bisa memberikan penjelasan bahwa yang paling penting bukan pada kuantitas jumlah keluarga yang diperbanyak, akan tetapi lebih bagaimana meningkatkan kualitas keluarga yang dibangun. Jangan sampai banyak anak, tapi pendidikannya sampai SD atau SMP saja. Dua anak cukup, tapi sekolahnya tinggi dan bekerja sesuai yang diimpikan keluarga, itu yang namanya keluarga berkualitas, tegasnya (Han)

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyampaikan 12 point rekomendasi hasil sidang Rakernas APEKSI 2019 kepada Pemerintah Pusat, Kamis (4/6/2019) di Ballroom Hotel PO Kota Semarang. Diantara 12 rekomendasi tersebut yang masih hangat di masyarakat yakni terkait zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Terkait hal itu APEKSI mendorong pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di seluruh jenjang pendidikan dan harus diiringi perencanaan dan penguatan kebijakan infrastruktur pendidikan dan sistem administrasi kependudukan. "Selain itu, kami juga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan payung hukum zonasi yang lebih kuat, minimal diatas paraturan menteri," ucap Haryadi Suyuti yang juga sebagai Ketua Komwil III APEKSI. Selain Pendidikan, dana kelurahan juga menjadi bahasan penting dalam Rakernas tersebut. Terkait hal itu APEKSI merekomendasikan agar pemerintah menaikkan pagu anggaran dana kelurahan sebesar Rp.350 juta hingga Rp.500 juta atau Rp.500 juta hingga Rp.1 Miliar per kelurahan disamakan dengan dana desa. "Mendorong pemerintah untuk meninjau kembali Permendagri No.130 tahun 2018 terkait dengan ketentuan grade presentasi 5% dana pendampingan daerah, mengingat kemampuan keuangan dan SDM masing-masing daerah berbeda," sambungnya. Selain itu, lanjutnya, kami juga mendorong percepatan tambahan dana keluarahan dari sumber APBN dan adanya Juknis terkait dengan implementasi pengalokasian dan untuk kelurahan sesuai edngan UU No 23 tahun 2014. Point yang tidak kalah pentingnya yang menjadi bahasan dalam sidang tersebut yakni juga terkait dengan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Menanggapi masalah tersebut, APEKSI mendorong perbaikan sistem dengan upaya mengkaji ulang PP No 49 Tahun 2018 tentang menajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjas dan revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara terutama tentang sistem penggajian P3K yang dibebankan APBD. "Rekrutmen tenaga honorer melalui P3K agar BUP diambil sesuai dengan regulasi dan dituntaskan penggajiannya melalui APBN," imbuhnya. Melalui sidang ini, sambungnya, APEKSI juga mendorong pemerintah segera melakukan pengangkatan CPNS bagi PTT atau honorer oleh Pemerintah atas rekomendasi dari Walikota. Point lainnya dalam rekomendasi tersebut yakni, terkait dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Gaji kepala daerah, perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, lingkungan infrastruktur dan transportasi, pembangunan berkelanjutan, Kesehatan, kota " kota pantai, dan keuangan daerah dan pajak. (Tam)

Salah satu inovasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu e-SPTPD berhasil menembus Top 99 Inovasi dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dan saat ini tengah bersaing dengan 98 inovasi lain dari berbagai wilayah di Indonesia untuk masuk dalam Top 45 KIPP. e-SPTPD merupakan aplikasi yang membuat pelaporan dan pembayaran pajak daerah menjadi lebih mudah, cepat dan aman karena memungkinkan wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir untuk melaporkan dan membayar pajak secara online "Dengan e-SPTPD wajib pajak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam melaporkan dan membayar pajak hanya dalam waktu lima menit saja. Tidak perlu datang ke loket, mengantri, dan mengisi formulir secara manual karena semuanya dapat dilakukan secara daring melalui gawai yang dimiliki," tutur Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi usai memaparkan materi untuk e-SPTPD di hadapan tim juri KIPP, Kamis (4/7) pagi di Gedung KemenpanRB, Jakarta. Lebih lanjut, Heroe mengatakan, sejak e-SPTPD diluncurkan pada Desember 2017 lalu, jumlah wajib pajak di Kota Yogyakarta yang sudah melaksanakan e-SPTPD adalah 1.342 wajib pajak, atau 80% dari keseluruhan wajib pajak. Angka tersebut menunjukkan wajib pajak sangat antusias dan mendukung e-SPTPD karena dinilai memudahkan mereka dalam melaksanakan kewajibannya. "Dengan e-SPTPD, wajib pajak juga dapat memantau progress pajak yang dibayarkan sampai masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sehingga mencegah tindakan pelayahgunaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Selain itu, sejak 2018 lalu, sejumlah wajib pajak sudah memanfaatkan tapping box dan OCR sehingga tidak perlu lagi menghtiung sendiri pajak yang harus dibayarkan, karena besarannya sudah dihitung oleh aplikasi," imbuh Heroe. Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Wasesa mengatakan, sejak adanya e-SPTPD, prosentasi jumlah wajib pajak yang melaporkan dan membayarkan pajak tepat waktu juga mengalami kenaikan, yakni 57,09% pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 ini naik sebesar 4,85%, yaitu sebanyak 61,94%. "Semakin banyak wajib pajak yang melaporkan dan membayar pajak tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo, dampaknya pencapaian penerimaan Pendapata Asli Daerah melalui sektor pajak lebih optimal," ungkap Wasesa. Wasesa menambahkan, Aplikasi e-SPTPD terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi. Pada awalnya, e-SPTPD hanya dapat diakses melalui web browser berbasiskan Mozilla Firefox, namun kini dapat diakses melalui semua browser, termasuk mobile browser. bahkan e-SPTPD saat ini sudah terintegrasi dengan aplikasi Jogja Smart Service (JSS). "Harapannya e-SPTPD nantinya dapat direplikasi oleh seluruh kabupaten dan kota di Indonesia demi menunjang terciptanya good governance," pungkas Wasesa. (ams)

Paguyuban Kawasan Malioboro bersama PPMS,Laznas Al Azhar, LDPM UCY, APKLI Jogja, Handayani, Angkringan Padma menggelar halal bi halal, Obrol Santai Malioboro Baru, hari Jum"at, 5 Juli 2019 di lesehan Malioboro. Dalam suasana santai namun khidmat penuh kekeluargaan, hadir Wakil Walikota Yogyakarta bersama Dinas Pariwisata, UPT Miloboro, PHRI DIY dan pemangku kepentingan kawasan Malioboro, dalam Obrol Santai tersebut Heroe Poerwadi, Wakil Walikota Yogyakarta menyampaikan bahwa semua pemangku kepentingan Malioboro baik itu Pemerintah, Pedagang, Pelaku Pariwisata, dan masyarakat hendaknya melakukan dengan totalitas dan terintegrasi satu sama lain. Totalitas sangat diperlukan untuk membangun etos kerja dan rasa memiliki kawasan malioboro, dengan guyub rukun gotong royong memetri Malioboro. Sinergitas diperlukan agar semua segi/sisi satu sama lain bisa terhubung dalam sebuah jalinan yang harmoni. Misal tentang sampah bagaimana pedagang bisa bersinergi dengan menyediakan tempat sampah dan memungut sampah di sekitar tempatnya berdagang guna senantiasa terjaga kebersihannya, disisi lain bagaimana UPT Maliboro bisa membuat sistem tata kelola sampah, bagaimana sampah setelah dikumpulkan para pedagang maupun sampah di tempat sampah yang telah disediakan termasuk sampah yang tercecer di kawasan Malioboro dapat dikelola dan diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sekarang ini yang baru ngetren adalah istilah zonasi, bagaimana para pedagang kita buat zonasi setiap tiga atau beberapa pedagang dalam satu wilayah memiliki tanggung jawab kebersihan di zonanya. Mereka menyediakan alat dan sarana kebersihan yang akan mereka gunakan untuk membersihkan sampah di zonanya. Agar setiap ada sampah yang tercecer dapat langsung dibersihkan oleh pedagang dalam zona tersebut. Melalui zonasi pedagang, juga akan memudahkan dalam mengontrol apa bila ada sampah yang tercecer, siapa yang bertanggung jawab atas kebersihannya di zona tersebut. Melalui pembenahan dan penataan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan di Malioboro diharapkan mampu menjadikan Malioboro makin Istimewa, ngangeni dan menjadi ladang subur bagi pedagang maupun pelaku bisnis di Kawasan Malioboro. Pembenahan dan penataan yang kreatif dan inovasi akan menjadikan Malioboro makin hidup dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan destinasi wisata di tanah air maupun internasional. Dan bagi pedagang yang nuthuk harga, langsung diberi SANKSI TEGAS tidak ada toleransi. Dalam kesempatan itu Presedium Paguyuban Kawasan Malioboro, Jarwo menginformasikan bahwa para pedagang sedang melakukan inovasi dalam model bentuk tenda dan asesoris di dalamnya, maupun bagaimana care terhadap Malioboro melalui pengelolaan limbah baik sampah maupun limbah cair. Limbah tersebut akan dikelola, misal menjadi tissue basah atau bentuk lain ysng bermanfaat. Direncanakan besuk Minggu akan di lounching baik model maupun bentuk care Malioboro serta maskotnya. Selain itu juga disampaikan melalui Obrol Santai antar pemangku kepentingan Malioboro, diharapkan mampu menghapus sekat komunikasi yang tersumbat melalui dialog, dan mampu melahirkan ide kreatif dan inovasi untuk keberlangsungan Malioboro sebagai Destinasi Wisata yang hidup dan mengidupi masyarakat sekitarnya maupun pelaku bisnis di Kawasan Maioboro. Obrol santai ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Heroe Poerwadi, Wakil Walikota Yogyakarta. Potongan tumpeng diserahkan pada pemangku kepentingan Malioboro yang di wakili oleh PHRI DIY dan Paguyuban Pedagang kawasan Malioboro

Sang Duta Ayodia berhasil mencuri perhatian penonton Pawai Budaya Nusantara yang di gelar di sepanjang Jalan Pemuda Kota Semarang, Rabu (3/7/2019) malam. Pawai Budaya Nusantara merupakan salah satu rangkaian gelaran akbar Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XIV yang di gelar di Kota Semarang. Yogyakarta menjadi salah satu dari 68 kota se Indonesia yang menampilkan kesenian daerah masing masing. Ditampilkan oleh 12 seniman Yogyakarta, Sang Duta Ayodia mengambil lakon utama hanoman. Selain tampil ikonik dengan balutan kostum kera, Fragmen ini juga berhasil mencuri perhatian dengan aksi sembur geni (menyemburkan api). Penampilan Sang Duta Ayodia semakin pecah dengan seni hujan kembang api yang menggambarkan hanoman obong. Tidak sedikit penonton yang mengantri untuk foto bersama sosok hanoman. Sang Duta Ayodia terinspirasi dari sosok hanoman yang perkasa dan mampu menjalankan tugas sebagai duta rama wijaya dengan baik. Hanoman mampu memporak porandakan alengka dengan membakar istana alengka. Sehingga membuat rahwana geram dan murka. Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengaku telah menyiapkan ini dengan matang. Acara tersebut dinilainya sebagai ajang unjuk potensi daerah yang dilihat secara nasional karena diikuti oleh kota seluruh Indonesia. Yogyakarta sebagai kota budaya tentu menampilkan yang terbaik dalam acara ini, sekaligus untuk mempromosikan kota kita tercinta, ucapnya. Tidak hanya kota Yogyakarta, Haryadi yang juga sebagai Ketua Komwil III Apeksi berharap semua kota di Indonesia bisa maju bersama, baik perekonomian, pariwisata dan pembangunan infrastruktur lainnya. Sedangkan harapan terhadap Kota Yogyakarta, Haryadi mengatakan, akan tetap berusaha mewujudkan Yogyakarta sebagai kota yang aman, nyaman, tentram, berbudaya, berkarakter dan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Ketua Dewan Apeksi, Airin Rahmi Diany, mengatakan, acara itu bukan hanya tontonan namun menjadi sebuah tuntunan bahwa Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. "Ini adalah budaya yang luar biasa yang bisa. Ini juga sebagian ajang untuk bertukar pikiran, katanya. Menggangkat tema Pelangi Nusantara 2019, Pawai Budaya sekaligus Semarang Night Carnival (SNC) dimeriahkan 4.000 peserta yang menyuguhkan berbagai kostum menarik yang terbagi dalam 4 defile, yaitu wayang, Indonesia Timur, Sumatra, serta Enggang. (Tam).

Sederet produk Unggulan yang dihasilkan UMKM Kota Yogyakarta ditampilkan dalam acara Indonesia City Expo Yang di gelar di Alun Alun Simpang Lima Semarang. Indonesia City Expo digelar sejak 3 hingga 6 Juli 2019 dengan diikuti oleh 98 kota dari seluruh Indonesia. Semua stand memamerkan produk unggulannya masing - masing. Di ajang yang merupakan salah satu rangkaian acara akbar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XIV ini Yogyakarta mengirimkan 15 pelaku UMKM. Sederet produk khas Yogyakarta ditampilkan pada acara ini, tidak hanya batik namun juga kuliner hingga beraneka aksesoris. Beberapa produk yang ditampilkan diantaranya kue bakpia, baju batik, tas rajut, jamu hingga blangkon. Selain menampilkan produk UMKM, Stand Yogyakarta juga mempromosikan peluang investasi di Kota Yogyakarta yang digagas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Termasuk ikon wisata baru kita Yogyakarta Jogja Bike juga ditampilkan pada acara tersebut. Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menjadikan momentum tersebut sebagai peluang mempromosikan produk unggulan Kota Yogyakarta. Acara tersebut sangat penting karena diikuti UMKM seluruh Indonesia. Ini adalah event penting dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan kota Yogyakarta beserta segala potensinya terutama di bidang pengembangan UMKM, pariwisata, kebudayaan, perdagangan, investasi daerah, ucap Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Melalui event Indonesia City Expo ini, sambungnya, bisa meningkatkan daya saing sekaligus memperluas jaringan pasar bagi produk produk unggulan dari UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Rapat Kerja Nasional APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) ini digelar sejak 3 hingga 6 Juli 2019 di Kota SSemarang, Jawa Tengah. Selama 4 hari itu sederet acara menarik disuguhkan, mulai dari Pawai Budaya Nusantara, Pagelaran Seni, Musik, dan Budaya Nusantara, Semarang Night Carnival, Kuliner Khas Semarang, City Tour, Gebyar Produk UMKM, dan Talk Show Fashion Show. (Tam)

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen Kota Yogya menunjukan prestasinya di ajang nasional. Kali ini PKK Kelurahan Pringgokusuman berhasil meraih penghargaan Pakarti Madya tingkat nasional dalam lomba PKK Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kesehatan tahun 2019. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, di Banjarmasin, Rabu (4/6/2019). Pada kesempatan tersebut Ia menjelaskan, terdapat beberapa poin penilaian yang dilakukan seperti empat hal pokok di antaranya, pembudayaan hidup bersih dan sehat (PHBS), posyandu, Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS), serta keluarga berencana (KB). Ini merupakan 10 program pokok PKK, yang harus benar-benar masyarakat pahami katanya. Ia mengungkapkan jika pihaknya mengaku terkesan dengan Kelurahan Pringgokusuman, di mana sejumlah kampung di Pringgokusuman yang dahulu kerap dicap sebagai kampung preman, namun saat ini justru menjadi kampung terbaik dalam penyelenggaraan PKK dan masyarakatnya justru melaksanakan berbagai program seperti kampung hijau, kampung KB, kampung bebas rokok dan lainnya. "Ini hebat, artinya ada pendekatan yang beda dalam melakukan penyadaran ke masyarakat, dan itu tidak mudah tetapi berhasil dilakukan di Kota Yogya. Saya kira bisa menjadi percontohan nasional. Selain itu kami apresiasi swadaya masyarakatnya yang luar biasa dan keterlibatan ibu-ibu yang sudah tua aktif sekali," katanya. Di jumpai usai menerima penghargaan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogya, Tri Kirana Muslidatun mengatakan penghargaan Pakarti Madya yang diraih PKK Kelurahan Pringgokusuman tidak hanya menjadi kebanggaan pengurus PKK Kelurahan tersebut, namun ini merupakan buah kerjasama dari seluruh kader hingga ke tingkat kecamatan dan kampung, serta peran aktif masyarakat. Raihan prestasi tersebut sebagai momentum memotivasi PKK kelurahan dan kecamatan yang lainnya agar berprestasi lebih baik lagi ungkap istri Walikota Yogyakarta tersebut. Selain dukungan dari semua pihak, lanjutnya, penghargaan ini juga tidak terlepas dari peran Pemerintah Kota Yogya yang selalu memberikan dukungan melalui instansi terkait dalam melaksanakan program-progam PKK. "Dengan adanya senergitas program PKK dengan Pemkot Yogya tentunya semakin mempercepat capaian pelaksanaan program PKK," ujarnya. Pihaknya pun meminta jajarannya PKK untuk terus melalukan inovasi. Penghargaan yang diperoleh harus dijadikan pelecut semangat agar terus berkarya lebih baik lagi. "Kita sudah on the track, dan penghargaan ini bukan menjadi tujuan akhir, melainkan sebagai pelecut semangat seluruh kader PKK untuk terus berinovasi, berkreasi membangun masyarakat Kota Yogya yang semakin sejahtera," ujarnya. Dengan diraihnya prestasi tersebut, diharapkan seluruh unsur ikut bersama-sama melakukan pembinaan kader agar dapat mempertahankan prestasi nasional. Kedepannya, ini juga menjadi cambuk bagi kita semua untuk terus berbuat yang lebih baik lagi dalam pembinaan kesatuan gerak PKK di Kota Yogya, kata istri Walikota Yogyakarta tersebut. Terkait PKK Kelurahan Pringgokusuman berhasil meraih penghargaan tersebut, Ia menjelaskan jika Pringgokusuman sudah melakukan banyak program berkaitan dengan PKK KKBPK Kesehatan yang sebagian besar murni merupakan gerakan dari masyarakat, seperti kampung bebas asap rokok. Kemudian ada perkampungan di tengah kampung padat namun masih ada ruang terbuka hijau serta kemampuan menggunakan air bersih meski beberapa kampung tersebut berada tak jauh dari sungai jelasnya. Ia mengakui ada salah satu kampung di Pringgokusuman yang dahulunya dicap sebagai kampung preman tetapi saat ini justru masyarakat bisa berkembang dengan baik pelaksanaan KKBPK berjalan dengan baik. "Di kampung yang dulunya disebut kampung preman ini justru kesadaran masyarakatnya saat ini sangat baik, kepedulian terhadap pendampingan anak, kesehatan, kepedulian sosial semua tinggi, termasuk pengangguran juga bisa dientaskan. Kemudian rapi, bersih, tidak ada penjualan miras, gerakan masyarakat juga baik ujarnya. (Han)

Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kunjungan kerja Anggota DPRD dan Wakil Walikota Dumai Provinsi Riau di Ruang Yudhistira Balai Kota Yogyakarta, Rabu (4/7). Rombongan diterima oleh Wakil Walikota Yogyakarta, Sekertaris Daerah, beserta jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Anggota DPRD Dumai Provinsi Riau melakukan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mempelajari upaya Pemkot Yogyakarta dalam menyelesaikan berbagai isu di masyarakat yakni meliputi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Peserta Didik Baru (PPDB), dan penanganan masalah dalam Keluarga Tidak Mampu (KMS). Dalam hal ini, Sekertaris Daerah, Tutik Sulastri mengatakan, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan pendampingan sosial di Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) di Kota Yogyakarta. "Kegiatan ini memiliki hak dalam mendapatkan bantuan uang tunai sesuai dengan ketentuan program, fasilitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota keluarga sesuai kebutuhan" ungkapnya. Pada tahun ini, anggaran dana APBD dalam program PKH sebesar 1,235% dengan jumlah keluarga penerimaan manfaat sebanyak 11.900. Sedangkan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dianggarkan memiliki Kuota dari Kementrian Sosial untuk KPM sebanyak 17.634, dimana penyaluran dilakukan dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera dengan jumlah yang sudah dianggarkan yakni sebesar Rp 110.000 perbulannya. Nantinya uang ini dapat di tukarkan dengan bahan pokok beras dan telur melalui E-Warong, Rumah Pangan Kita (RPK) dan Agen 46. Tutik Sulastri mengatakan, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Zonasi dalam jenjang SLTP, Pemkot Yogya mengikuti aturan yang sudah di tetapkan dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019 tentang PPDB 2019. "Dengan melalui empat kriteria Zonasi yakni, Bibit Unggul Sekolah, Zonasi Wilayah, Keluarga Tidak Mampu (Pemegang KMS) dan Zonasi Mutu sebesar 90%, sementara itu jalur Luar Zonasi sebesar 5%, serta Jalur Perpindahan Tugas Orangtua, Wali dan Kemaslahatan Guru sebesar 5%" ungkapnya. Wakil Walikota, Heroe Poerwadi dalam sambutannya mengatakan, dalam menanggulangi pencegaan KDRT, Pemkot Yogya telah me-launching sistem informasi Sistem Informasi Aduan Kekerasan Anak dan Perempuan (SIKAP), yang terintegrasi dalam aplikasi Jogja Smart Service (JSS) sebuah aplikasi android dalam menyampaikan pengaduan, laporan, saran dan informasi mengenai kejadian KDRT. "Nantinya petugas beserta Satuan Siap Gerak Atasi Kekerasan (SIGRAK) di wilayah kecamatan bersama konselor akan bergerak melakukan penjangkauan terhadap korban yang dilaporkan melalui JSS. Diharapkan dalam waktu paling lama dua jam dapat direspon dan diambil tindakan untuk menyelesaikan masalah KDRT tersebut" ungkapnya. Selain itu, Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo, berterimakasih kepada Wakil Walikota Yogya yang telah menerima kunjungan kerja dari DPRD Kota Dumai. Ia berharap, bahwa untuk kedepanya Kota Dumai Riau menjadi lebih baik lagi seperti Kota Yogyakarta. (Hes/Muf)