Pelayanan KB Gratis yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Yogya di Rumah Sakit Happy Land pada selasa (20/2). Dalam kegiatan tersebut diadakan Bhakti sosial berupa pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis untuk masyarakat kota Yogyakarta. Tak hanya itu, dalam acara tersebut juga di lakukan pemasangan alat kontrasepsi secara gratis untuk masyarakat di Kota Yogya, alat kontrasepsi yang ditawarkan meliputi IUD, Implant dan Pil. Total jumlah pelayanan IUD peserta baru sejumlah 28 orang, peserta aktif sejumlah 26 orang. Sedangkan Implant peserta baru berkisar 7 Orang dan peserta lama sejumlah 6 orang dan jumlah total pelayanan Pil 6 orang. Plt Kepala DPPKB Kota Yogya, Eny Retnowati mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian DPPKB Kota Yogya terhadap masyarakat akan kesehatan terutama kesehatan mengenai sistem KB. Pelayanan KB dikhususkan untuk masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan secara gratis ujarnya Dalam kegiatan tersebut DPPKB Kota Yogya juga mengandeng bebrapa pihak yang berkopenten dalam hal tersebut. "Kita kerjasama dengan beberapa fasilitas kesehatan, yakni beberapa rumah sakit seperti PKU Muhammadiyah, RS Ludirohusada, serta klinik- kesehatan katanya. Selain itu, lanjutnya, DPPKB Kota Yogya juga bekerja sama dengan bidan mandiri yang melakukan praktek di rumah Bidan mandiri ini juga sudah bisa menggunakan BPJS" ungkapnya. Ia berharap dengan kegiatan ini semakin banyak masyarakat yang ikut serta dalam menjalankan program Keluarga Berencana. "Mudah mudahahan kedepannya untuk peserta keluarga berencana bisa menggunakan atau memasang alat kontrasepsi yang sudah disediakan oleh pihak fasilitas kesehatan yang ada di kota Yogyakarta" katanya. Salah satu peserta, Tari, mengungkapkan jika pihaknya sangat mendukung adanya program pemasangan KB gratis di wilayah Kota Yogyakarta, karena menururtnya dengan ber KB kita akan memiliki keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran anak.(Hes)

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi berkomitmen untuk terus mengajak seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta agar terus meningkatkan inovasi pelayanan publik bagi masyarakat Kota Yogya. Komitmen tersebut disampaikannya saat menjadi Inspektur Upacara di halaman Balaikota, Senin (19/2). "Ini sesuai dengan tema pembangunan daerah untuk rencana kerja Pemkot Yogya tahun 2018 yakni Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto" katanya. Menurutnya tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun yaitu meningkatnya pelayanan publik dimaknai sebagai upaya dalam rangka mewujudkan daya saing daerah. "Mandiri dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dan harapan hidup yang tinggi. Sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak" ujarna. Serta, lanjutnya semangat Segoro Amarto bermakna sebuah gerakan yang merupakan roh seluruh lapisan masyarakat untuk bersama menanggulangi kemiskinan. "Tentunya kami berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dan kinerja untuk mengabdi kepada masyarakat, dengan memberikan pelayanan publik yang maksimal, ungkapnya. Pada kesempatan tersebut Ia juga menghimbau kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Yogya agar memperhatikan aspek kebersihan lingkungan, keindahan, kerapihan serta penghijauan karena Kota Yogya akan kembali mendapat kesempatan untuk dinilai dalam Program Adipura 2018. "Hendaknya kesuksesan perolehan penghargaan Adipura 2017 lalu tentu saja harus kita imbangi dengan pola perilaku dan kebiasaan yang ramah lingkungan, serta menjadikan lingkungan sebagai gaya hidup masyarakat Kota Yogya" ujarnya. Ia berharap agar Adipura tidak hanya dimaknai sebagi kompetisi semata. "Adipura adalah komitmen, spirit, dan nafas yang harus terus diupayakan agar lingkungan Kota Yogyakarta dapat senantiasa nyaman bagi siapapun" ungkpanya. (Han)

Dalam rangka untuk memperdayakan pengembangan wilayah yang berbasis kerakyatan serta Pengembangan Penyerapan Perberdayaan Masyarakat Desa (Kelurahan) yang ada di Tomohon Sulawesi Utara, Komisi I DPRD Tomohon melakukan kunjungan kerja daerah di Kota Yogyakarta Senin (19/2/2018). Kunjungan kerja DPRD Tomohon ini di pimpim langsung oleh Ketua Komisi I Jimmy Wewekang serta di dampingi oleh Wakil Ketua Komisi I Ibu Santi M.Runtu dan Anggota Komisi I yang berjumlah 5 orang dan pendamping dari sekretariat DPRD Tomohon Sulawesi Utara. Ketua Komisi I Jimmy Wewekang dalam kunjungan ini mengatakan bahwa ingin memperdalam gambaran dan penjelasan atau sering permasalahan " permasahan yang di tangani oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang terkaid dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta. Begitu juga dengan turut andil dalam menggerakan pembangunan dan perkembangan yang ada di kota Yogyakarta ini. Begitu juga sinergitas antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan lembaga LPMK ini yang ada di Kota Yogyakarta. Semua ini nantinya akan kami bawa sebagai tolok ukur dalam membuat Peraturan Daerah yang akan kami bawa pulang agar gambaran " gambaran yang kami peroleh ini sangat bermanfaat pada masyarakat Tomohon pada umumnya untuk terus maju dalam rangka pembangunan ke depan yang lebih baik khususnya di Tomohon. Kunjungan DPRD Tomohon ini secara langsung di terima oleh Staf Ahli Walikota Kota Yogyakarta Bejo Suwarno di ruang Sembadra lantai 3 Dinas Perizinan Balai Kota Timoho Yogyakarta, yang di dampingi beberapa SKPD terkaid di antaranya dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak, Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta. Setelah saling berdiskusi panjang memperoleh penjelasan yang cukup serta gambaran bertukar pengalaman daearh masing-masing di lanjutkan tukar cindra mata Khas Daerah antara Kota Yogyakarta dan Tomohon Sulawesi Utara di lanjtkan ramah tamah ke dua pihak (Mthos)

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyepakati perpanjangan kerjasama pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ) di Kota Yogyakarta dengan PT. PLN (Persero) Area Yogyakarta. PLN juga memastikan ketersediaan listrik untuk Kota Yogyakarta melimpah. "Kota Yogyakarta memiliki kecukupan daya 400 mega watt atau bisa digunakan untuk listrik di 20 bandara semacam Bandara Internasional Kulonprogo," Ungkap Manager Area PLN Yogyakarta , Eric Rossi Priyo Nugroho saat Penandatanganan Kerjasama Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT PLN Persero, di Ruang Yudhistira Balaikota, Senin (19/2/2018). Eric Rossi juga menuturkan, Jumlah pelanggan dari 2017 ke 2018 naik 15 persen atau sekitar 50 ribu pelanggan. Dengan begitu, Eric Rossi menjamin ketersediaan listrik untuk kebutuhan aktivitas Pemkot pun masih sangat melimpah. Termasuk untuk kegiatan investasi, Ia mengaku Kota Yogyakarta siap memberikan suplai listrik bagi para investor. "Sampai saat ini Rasio Elektrifikasi (RE) listrik di Yogyakarta baru mencapai 69 persen. Karena itulah, ketersediaan listrik untuk investasi di Yogyakarta masih tersedia cukup banyak," tandasnya. Terkait dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) tersebut, Erik Rossi menjelaskan, PKS tersebut sangat penting sebagai petunjuk teknis yang memperlancar dan mempermudah dalam penyetoran PPJ dari PLN ke Pemkot Yogyakarta dan Pembayaran Rekening Listrik Pemkot Yogyakarta termasuk Penerangan Jalan Umum, dan terutama untuk transparansi data. Lebih jauh Ia menjelaskan, Untuk periode tahun 2016 PLN menyetorkan PPJ ke Pemkot Yogyakarta sebesar Rp 44,2 Milyar, dan untuk periode 2017 PLN telah menyetorkan Rp 47,5 Milyar. "Ada kenaikan dari tahun ke tahun, Proyeksinya kemungkinan kenaikannya 5 persen di 2018," ucapnya." ucap Eric Rossi. Sementara itu, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menjelasakan, Tujuan PKS ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jelan di kota Yogyakarta. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang akan dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. "Semua itu nantinya ditujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat," imbuhnya. Walikota menargetkan pada tahun 2018 Penerimaan pajak daerah mencapai Rp 365 miliar. Dari jumlah tersebut, target pajak penerangan yang dapat tercapai sebesar Rp 48 miliar. (Tam)

Meningkatkan kwalitas mutu pelayanan, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengadakan Workshop Pelayanan Publik bertempat di Hotel Gaia Cosmo yang dihadiri oleh Kepala Puskesmas dan Rumah Sakit yang berada di Kota Yogyakarta pada hari senin (19/2/2018). Hal ini diadakan untuk memberikan pengetahuan terhadap penilaian Akreditasi di tiap Puskesmas dan Rumah Sakit yang berada di Kota Yogyakarta. Sudah 8 puskesmas yang ditinjau akreditasi dan sisanya akan diadakan akreditasi 4 puskesmas diantaranya adalah Puskesmas Mantrijeron, Puskesmas Umbulharjo 1, Puskesmas Umbulharjo 2, Puskesmas Jetis. Perlunya akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit agar para masyarakat yang berkunjung merasa nyaman dan senang karena fasilitasnyapun memuaskan, selain itu juga masyarakat bisa memakai BPJS. Jika digunakannya BPJS harus dengan Puskesmas atau Rumah Sakit yang sudah memiliki Akreditasi. Banyak hal yang terkait dengan pelayanan publik di Kota Yogyakarta dimana terdapat inovasi salah satuya dengan smart city. Menurut Wakil Walikota Heru Purwadi mengatakan "ini adalah bagian kita untuk mengelola tentang upaya yang harus kita atasi". Harapannya di tahun 2019 semua penduduk Kota Yogyakarta tercover oleh BPJS di seluruh Puskesmas maupun Rumah Sakit. Walaupun Puskesmas milik Pemerintah diharapkan memiliki akreditasi dan pelayanann yang sesuai dengan standar yang ada. (Hes)

Kunjungan Kerja Kabupaten Buleleng, Bali ke Pemerintah Kota Yogyakarta pada hari Rabu (14/2/2018) dalam rangka untuk mensejahterakan Kabupaten Buleleng, Bali dan berdiskusi dengan pihak Pemkot Yogyakarta mengenai pajak daerah. Kendala di daerah Kabupaten Bulelelng Bali yaitu adanya beberapa perhitungan pajak di daerah kabupaten seperti contohnya saja pajak perhotelan. Menurut Putu Mangku Mertayasa, Ketua Komisi 1 DPRD Buleleng menuturkan bahwa Kami ingin mendapatkan gambaran dan penjelasan mengenai pajak dan menggali potensi yang ada di kabupaten buleleng. Kunjungan kali ini dihadiri 30 orangyang ikut serta dari Kabupaten Buleleng, Bali. Sebelumnya Kabupaten Buleleng sudah mengunjungi kabupaten sleman dan hari ini bergantian mengunjungi Pemkot Yogyakarta. Pembahasan pada kunjungan kerja Pemkot Yogyakarta menjelaskan bahwasannya Kota Yogyakarta di untungkan dengan letak kota secara geografis sejak tahun 2005 ini yang membatasi investasi usaha yang ada di kota Yogyakarta. Karena tidak di pungkiri kota Yogyakarta adalah kota yang dimana banyak para investor dari berbagai kota berminat dalam penjualan lingkungan yang ada di kota Yogyakarta. Meskipun banyaknya gedung seperti Hotel, tempat Karaoke, adanya ketindasan atau bahkan minuman berakohol yang beredar, Kota Yogyakarta tetap membatasi semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan dan melindungi dari berbagai penyalahgunaan pembangunan. Jaman semakin maju, Ijin perinsip penananman modal dan Ijin pelayanan gangguan sekarang bisa melalui online. Dalam kunjungan kerja, diharapkan semua dapat mengoptimalkan pendapatan dari Pemkot dan mengadakan pemeriksaan atau monitoring setiap mengetahui perkiraan yang terjadi di sekitar masyarakat. (Hes)

Pemkot Yogyakarta berkerjasama dengan KPK dengan narasumber Jeji Azizi spesialis pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN melakukan workshop mengenai pendataan LHKPN di ruang Bima pada kamis (15/2/2018). LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, pada prinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Diselenggarakannya workshop ini agar para pejabat, mutasi, promosi dan pensiun diwajibkan memiliki dan membuat LHKPN dengan menggunakan aplikasi online yang sudah di buat oleh BKD secara praktis dan tidak memakai formulir tertulis memakain kertas melainkan memakai android atau online. Dengan mengucapkan Bismillah Workshop dibuka oleh Wakil Walikota Heru Poerwadi di ruang bima, beliau memberikan sambutan Workshop kali ini mengenai LHKPN dengan mengisi pelaporan penanggung jawaban harta dengan menggunakan fasilitas online agar para anggotanya yang gaptek dapat mengikuti perkembangan zaman saat ini. Wakil Walikota Heru Poerwadi menuturkan Saya berharap dengan adanya workshop ini merupakan upaya dan tekat bersama untuk meningkatkan semangat dan semuanya sanggup mengisi e-fiiling, yang di maksud dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Online (eFiling) adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau website Penyalur SPT Elektronik. Pada tanggal 31 maret 2018 adalah batas akhir pengumpulan LHKP yang nantinya di berikan oleh pihak KPK. Kegiatan workshop ini agar jogja lancar dalam menyusun, mengisi LHKP demi Kota Yogyakarta yang bersih, rutin dan penuh tanggung jawab dan memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. (Hes)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta merilis hasil kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta di tahun 2017. Mayoritas sasaran kinerja mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Meski begitu, Bappeda juga menunjukkan beberapa persoalan yang masih menjadi penghambat realisasi kinerja. "Memang masih ada beberapa masalah yang mengganjal, misalnya capain kinerja fisik berada pada angka 98.54 persen dari target 100 persen. Hal itu dikarenakan adanya sejumlah pengadaan yang tidak terealisasi," ungkap Kepala Bappeda Edy Muhammad saat Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Triwulan IV 2017 di Yogyakarta, Kamis. Namun begitu, menurut Edy Muhammad kinerja pemkot secara keseluruhan sudah bagus. Meski ada beberapa yang belum mencapai target, namun grafiknya mengalami peningkatan dari tahun 2016. Sejumlah sasaran kinerja yang melampaui target yakni, kemiskinan masyarakat menurun, realisasinya mencapai angka 7,7 dari target 7,7. Angka harapan hidup capai angka 74.4 dari target 74,4, pengembangan dan pelestarian budaya 44,44 persen dari target 44 persen, pemanfaatan ruang 76,14 persen dari target 63,55 persen, kualitas lingkungan hidup 57,65 dari target 50,64. Edy menuturkan, untuk melakukan perbaikkan kinerja tahun 2018 maka perlu dilakukan sejumlah langkah antisipasi, yakni dengan dengan melakukan lelang pekerjaan fisik maksimal triwulan pertama 2018, memperhatikan tata kala kegiatan serta segera berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait jika ada permasalahan. Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengaku puas dengan capain kinerja selama tahun 2017. Namun pihaknya tetap menuntut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja secara total agar pada tahun 2018 capainnya sesuai target. "Kita ingin semua kinerja harus mencapai target sasaran. Saya berharap ini menjadi sarana intropeksi bagi OPD," ucapnya. Heroe bertekad akan terus memantau peringkat kinerja seluruh OPD. Ia mengaku akan mengamati OPD yang tidak mengalami peningkatan prestasi. "Ini berhubungan dengan kinerja yang mereka lakukan untuk pelayanan ke masyarakat," imbuhnya. Heroe meminta Kepala OPD haru paham terhadap target sasarannya sekaligus mampu mengarahkan anak buahnya dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Ia juga meminta pada tahun ini ada penyederhanaan program kerja. Menurutnya hal ini penting dilakukan agar bisa menyentuh sasaran. "Misalnya anggaran sosialisasi 2018 dipangkas di kecamatan, nanti penyelenggarannya kecamatan. Sehingga tidak ada duplikasi programm" ucapnya. Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta juga membagikan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kinerja terbaik yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan. Sementara untuk Kecamatan dengan kinerja terbaik yakni, Kecamatan Kota Gede, Kecamatan Mantrijeron dan Kecamatan Gedong Tengen. (Tam)

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Pembangunan (MenPAN RB) RI, Asman Abnur. Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di instansi yang ada di lingkungan Pemkot Yogya yang dievaluasi pada Tahun 2017 tersebut, Pemkot Yogya berhasil meraih predikat nilai Sangat Baik BB. "Penghargaan itu berdasarkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2017," kata Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, di Hotel tentrem Yogyakarta, Selasa (13/2). Walikota mengaku senang bisa meriah nilai evaluasi LAKIP pada tahun 2017 dengan nilai memuaskan yakni "BB". Kedepannya pihaknya berharap seluruh SKPD bisa meningkatkan kinerja, efisiensi dan efektivitas. Targetnya, Kota Yogya meraih nilai A untuk penilaiaan tahun depan. "Kami harapkan, ke depan seluruh SKPD kinerjanya lebih ditingkatkan, efisiensi dan efektivitas. Mudah-mudahan tahun depan bisa memperoleh nilai A," ucapnya. Ia menegaskan untuk tahun depan, pengelolaan aggaran agar lebih direncanakan dengan matang. Maksudnya agar menghasilkan kegiatan yang mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kota Yogya. "Penghargaan ini kita jadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja. Tahun depan anggaran direncanakan dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan kegiatan yang bisa mensejahterakan masyarakat," tegasnya. Sementara itu, MenPAN RB RI, Asman Abnur menilai, ada dua hal yang perlu dipahami setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan SAKIP yang baik. Faktor pertama, memastikan anggaran hanya digunakan untuk membiayai program atau kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. "Kedua, memastikan penghematan anggaran yang dilakukan hanya dialokasikan ke kegiatan yang tidak penting atau tidak mendukung kinerja instansi," katanya. Kondisi ini, lanjut dia, sesuai dengan arahan Presiden RI yang terus-menerus menyerukan instansi pemerintah untuk menerapkan e-government dalam membantu pelaksanaan tugas. Kemudian, menerapkan money follow program sebagai dasar penggunaan anggaran. "Bahkan wajib menghentikan segala bentuk pemborosan, serta memfokuskan pelaksanaan tugas pada pencapaian kinerja. Bukan penyusunan laporan pertanggungjawaban semata," katanya. (Han)

Rabu (14/2) diruang Bima salah satu gedung yang berada di Pemkot Yogyakarta, telah diadakan Sosialisasi Anggaran APBD untuk Penelitian di Tahun 2019. Dalam sosialisasi hari ini dihadiri oleh Ketua Bapeda Edi Muhammad, Romo Doni anggota jaringan penelitian Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta dan Wakil Walikota Heru Poerwadi. Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta juga mendiskusikan untuk Pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2017 hingga 2022 yang di tujukan untuk masyarakat kota Yogyakarta dimana sumber ekonomian, penataan kota dan budaya harus di tinggkatkan sebagaimana mestinya. Seperti salah satu Visi Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta, meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing kota, memperkuat moral, etika dan kebudayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan,sosial dan budaya, memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan, membangun sarana prasarana publik dan permukiman, meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Dengan visi diatas menurut Wakil Walikota Heru Poerwadi menuturkan Meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat jogja, kita diminta untuk mempersiapkan sarana dan prasarana, infrastruktur untuk hadirnya sejumlah wisatawan yang secara ramai mengunjungi Kota Yogyakarta. Hal ini berdampak bagi masyarakat Kota Yogyakarta bagaimana cara menarik perhatian wisatawan dalam hal perekonomian, budaya dan wisatanya yang akan terus menerus berlomba lomba dengan kota lainnya. Wakil Walikota Heru Poerwadi juga menuturkan Problem yang harus diatasi, kita tertantang dengan kondisi kota dimana kabupaten - kabupaten yang semakin kompetitif, mereka berlomba lomba untuk menjadi tempat singgahnya wisatawan .Diharapkan seperti masyarakat dan di Universitas Kota Yogyakarta bisa memberikan dorongan dan ikut serta membangun pemerintahan yang bersinergi. (Hes)

Asian Para Games 2018 (APG 2018) adalah ajang olahraga yang diikuti oleh atlet-atlet difabel se-Asia. Perhelatan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6 - 13 Oktober mendatang di Jakarta ini menghadirkan sekitar 3000 atlet dan official dari 43 negara yang akan bersaing dalam 18 cabang olahraga dengan 582 nomor pertandingan. Dengan slogan The Inspiring Spirit and Energy of Asia (Semangat Inspirasi dan Energi Asia), APG 2018 hadir dengan empat misi yakni determination (tekad yang kuat), courage (keberanian), equality (kesetaraan), dan inspiration (inspirasi). Keempat misi tersebut diharapkan dapat memperkenalkan tekad kuat dan kepercayaan diri para atlet dalam menghadapi segala tantangan, baik fisik maupun mentak. Selain itu ajang empat tahunan ini juga berusaha mempromosikan kestaraan dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadikan aksi para atlet difabel sebagi sumber inspirasi dan motivasi. Slogan tersebut didukung oleh kehadiran maskot bernama MoMo atau Motivation and Mobility (motivasi dan mobilitas). Motivasi diharapkan mampu menggerakan para atlet untuk berprestasi, sementara mobilitas berarti untuk meraih prestasi tersebut, para atlet harus melakukan pergerakan/mobilitas. Sementara logol APG 2018 yang berupa lingkaran dengan pendaran warna-warni di sekitarnya menggambarkan harmoni dan keseimbangan dalam perbedaan. Gambar siluet di tengah logo menggambarkan pergerakan. Masing-masing warna dalam logo mewakili elemen dasar dalam filosofi kehidupan bangsa Asia, biru menggambarkan langit, oranye mewakili matahari, hijau menjadi simbol dari alam, ungu berarti kedekatan, dan merah menjadi representasi dari jiwa.

Seni macapat merupakan salah satu kekayaan budaya di kota Yogyakarta yang keberadaannya saat ini masih sangat diminati oleh berbagai kalangan, bukan hanya oleh kalangan kasepuhan (generasi tua) namun juga kalangan muda. Rencananya, Dinas Kebudayaan kota Yogyakarta bekerja sama dengan Paheman Pametri Budaya Jawa Aji Noto Nagoro kota Yogyakarta dan Kecamatan se-Kota Yogyakarta, sepanjang tahun 2018 ini akan menyelengarakan kegiatan seni macapat sebanyak 14 kali dan digelar secara bergilir di 14 kecamatan. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Ir. Eko Suryo Maharsono menjelaskan kegiatan pelestarian seni macapat itu akan diawali pada tanggal 10 Februari 2018, bertempat di Pendopo Kecamatan Umbulharjo, dimulai jam 20.00 WIB. Diperkirakan akan dihadiri tidak kurang dari 100 pecinta macapat dari seluruh kota Yogyakarta dan sekitarnya. Kegiatan Macapat ini dimaksudkan untuk melestarikan seni macapat yang berkembang di wilayah se-Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Dijelaskan, gelar macapat yang diselenggarakan di Kecamatan Umbulharjo diawali dengan pertunjukan seni Karawitan oleh group karawitan Kusumo Laras dari Kecamatan Umbulharjo. Camat Kecamatan Umbulharjo Bpk Drs. H. Mardjuki menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasinya atas diselenggarakannya kegiatan pelestarian seni macapat itu. Dirinya mengatakan seni macapat merupakan salah satu seni budaya Jawa adiluhung yang mengandung tuntunan luhur dalam menjalani kehidupan baik yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam berperilaku dan budi pekerti. Gelar seni macapat di Kecamatan Umbulharjo mengambil bahan tembang macapat yang terdapat pada Serat Wedhatama yang ditulis oleh KGPAA. Mangkunegara IV yang terdiri atas tembang pangkur, sinom, pucung, gambuh, dan kinanthi. Dalam kesempatan tersebut juga ditampilkan Pangkur Jenggleng oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Bapak Ir. Eko Suryo Maharsono, MM yang diiringi Group Karawitan Kusumo Laras. dilanjutkan dengan persembahan tari Pudyastuti yang ditarikan oleh adik Erisa Putri Cahyani dari dari RW V Celeban UH III Yogyakarta dan persembahan seni panembromo dari paguyuban panembromo Rosomulyo Kelurahan Tahunan Umbulharjo. (@mix/ Dwi Hana)

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya melalui Dinas Pariwisata Kota Yogya menggelar acara bertajuk Fun Night Run, Sabtu malam (10/2). Kegaiatan yang diikuti ribuan peserta ini dimulai sekira pukul 19.00 wib dan peserta tampak mulai memenuhi garis finish sekira pukul 20.00 wib. Rute yang ditempuh meliputi start di halaman Balaikota Yogyakarta, lalu menuju jalan Cendana, kemudian jalan Batikan, XT Square, jalan Veteran, jalan Kusumanegara, lalu kembali di Balaikota Yogya dengan total jarak sekitar 5 KM. Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Yeti Martanti menjelaskan bahwa dalam acara tersebut juga bekerjasama dengan 120 pelaku wisata dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga untuk memfasilitasi pelaku pariwisata di Kota Yogyakarta. Mulai dari hotel non bintang, travel agent, objek wisata serta pusat oleh-oleh untuk melakukan B2B dari tanggal 20-23 Februari, ujarnya, Yeti menjelaskan, terdapat sekitar 380 hotel non bintang dan 53 hotel bintang di Kota Yogyakarta. Alasannya menggandeng hotel non bintang adalah untuk membantu promosi mereka. Kalau non bintang biasanya untuk berpromosi ke luar, jarang. Tidak seperti hotel berbintang. Sehingga kami memfasilitasi mereka. Mereka tidak perlu keluar, tapi kami yang mendatangkan, bebernya. Oleh karena itu, Yeti berharap seluruh pelaku usaha pariwisata di Kota Yogya dapat memanfatakan kesempatan promosi melalui Jogjavaganza untuk memperkenalkan produk dan menarik minat sebanyak-banyaknya wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta. Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini merupakan salah satu ajang yang digagas untuk memperkenalkan olahraga lari pada masyarakat Kota Yogya. Tak hanya itu kegiatan ini juga ingin mendorong para anak muda, juga para pekerja kantoran yang tidak memiliki waktu berolahraga di siang atau sore hari, agar tetap berolahraga untuk menjaga kebugaran, melalui fun night run ini Dengan adanya acara ini, kami berharap masyarakat dapat menyadari bahwa lari adalah olah raga yang menyehatkan, jelasnya. (Han)

Kerjasama Pemerintah Yogyakarta dengan Australia untuk mengatasi sanitasi di Kota Yogyakarta akan terus dikembangkan. Keduanya sepakat mengintensifkan kerjasama tersebut dengan melakukan pembangunan kembali sambungan rumah dan saluran pembawa. "Pemerintah Kota Yogyakarta akan terus melakukan upaya untuk mengatasi masalah sanitasi di Kota Yogyakarta. Dan bantuan hibah Pemerintah Australia ini menjadi sangat berarti," ucap Wakil Walikota Heroe Poerwadi saat melakukan audiensi dengan tim Sanitasi-Australia Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation/sAIIG di Balaikota, jum"at (9/2). Heroe menyebut sejak tahun 2013 masalah sanitasi di Kota Yogyakarta semakin berkurang, hal tersebut tidak lepas dari hasil kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Australia melalui program sAIIG. Pemkot melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah menyiapkan pembangunan sambungan rumah dan saluran pembawa. " Di Suryodiningratan kami siapkan anggaran sekitar Rp450 juta dan di Sorosutan dengan alokasi anggaran sekitar 2,47 miliar," jelas Heroe. Di Kota Yogyakarta, lanjut dia, baru ada 16.170 sambungan rumah yang terbangun, dari total 92.965 unit rumah yang ada di wilayah tersebut. Heroe berharap kerjasama ini akan terus menghasilkan manfaat yang berarti bagi warga Yogyakarta. Ia juga berharap kerjasama ini tidak hanya fokus pada pembangunan saluran rumah saja, namun juga pada pengelolaan sampah. Sementara itum Kepala Seksi Limbah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Endro Susilo menjelaskan, selain membangun saluran air Pemkot juga melakukan pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal skala rumah tangga sebagai salah satu upaya mengurangi pencemaran sungai. "Upaya pemenuhan 100 persen sanitasi di Kota Yogyakarta terus diintensifkan, salah satunya dengen program jambanisasi yang akan didukung dengan pembangunan septic tank komunal," ungkapnya. Pada tahun ini, Pemerintah Kota Yogyakarta akan menyalurkan bantuan sebanyak 85 jamban ke warga yang terdiri dari 45 jamban bantuan dari Pemerintah DIY dan 40 jamban dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2018, DPUPKP Kota Yogyakarta merencanakan pembangunan tujuh septic tank komunal di antaranya berada di Kecamatan Umbulharjo dan Gondomanan. Sebelumnya Tim Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) melakukan review program hibah Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (sAIIG) yang diberikan pada Pemkot Yogyakarta. Bambang Tata Samiadji perwakilan tim dari KIAT mengatakan review tersebut dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait perkembangan dalam pelaksanaan, kemanfaatan, efektivitas bantuan hibah AIIG. Kunjungan dilakukan dibeberapa kota di Indonesia. (Ayunadea R.Z/Tam)

Sebanyak 80 anak yang berasal dari perwakilan 45 Forum Anak Kelurahan di Kota Yogyakarta mengikuti workshop Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) khusus anak, Minggu (11/2) di Balaikota Timoho Yogyakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Yogyakarta bersama Forum Anak Kota Yogyakarta (FAKTA). Untuk kelima kalinya sejak tahun 2014 workshop musrenbang khusus anak ini diselenggarakan dan mendapat antusiasme yang luar biasa dari para peserta. Kegiatan ini dibuka Plt Kepala DPMPPA Octo Noor Arafat SIP MSi yang memberikan motivasi dan penyampaian materi mengenai "Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak". Dalam sambutan dan arahannya disampaikan bahwa arah kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta senantiasa memberikan keberpihakan kepada kelompok gender yang meliputi kelompok masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan dan anak. Lebih jauh dikatakan bahwa Workshop Musrenbang Anak merupakan bagian penting dari wujud komitmen untuk menjadikan Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak. Salah satu upaya pemenuhan hak anak yakni hak untuk berpartisipasi terakomodasi melalui kegiatan ini. "Melalui Musrenbang tematik ini diharapkan akan ada banyak masukan-masukan yang positif bagi kemajuan Kota Yogyakarta," katanya. Selaku fasilitator Musrenbang Anak adalah Ifa Ariyani S.Psi, M.Psi, yang memandu tahapan Musrenbang, penetapan pimpinan sidang dan tata tertib dilanjutkan dengan identifikasi persoalan anak di 5 klaster. Sesuai KHA pada 1989, cluster hak anak ini dibagi menjadi 8 klaster. Di mana di negara Indonesia ini dikerucutkan menjadi 5 klaster. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster IV: Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Seni Budaya dan Klaster V: Perlindungan Khusus. Kelima klaster ini didiskusikan dengan membagi peserta ke dalam 5 kelompok, yang didampingi oleh anggota Forum Anak Kota Yogyakarta. Dengan menuliskan usulan dalam form yang telah disediakan oleh DPMPPA, usulan ini selanjutnya akan disampaikan ke Bappeda Kota Yogyakarta untuk menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2019. (Nia/DPMPPA)