Pemkot Yogyakarta kirimkan 16 kafilah dalam STQ (Seleksi Tilawatil Quran) Umum tingkat Propinsi DIY, yang akan berlangsung di Kabupaten Bantul tepatnya di komplek Pemda Bantul, tanggal 5-6 April 2013. Sebelum berangkat, Rabu (3/4) rombongan peserta berpamitan kepada Walikota Yogyakarta, H. Haryadi Suyuti yang didampingi Asisten Pembangunan Ir. Aman Yuriadijaya untuk meminta doa restu. Rombongan Kafilah didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Drs. H. Fathony, MA serta tim pembina. Aman Yuriadijaya dalam kesempatan tersebut berpesan agar prestasi yang didapatkan tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu. Menang atau kalah dalam lomba adalah hal biasa yang penting adalah spirit dalam mengikuti lomba ini para khalifah untuk menunjukkan kemampuan semaksimal mungkin. STQ adalah salah satu bentuk syiar agama Islam, maka diharapkan setelah mengikuti STQ diharapkan agama Islam lebih tersebar luas, karena pengalaman dan ilmu yang didapatkan saat mengikutilomba dapat disebarkan disekitar wilayah tempat tinggalnya. Ini bisa menjadi salah satu pemicu terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Berkarakter di Kota Yogyakarta, ungkap Aman Yuriadijaya. Setelah foto bersama Haryadi Suyuti juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan perjuangan dari peserta STQ selama ini demi mewakili Kota Yogyakarta, termasuk kepada pembina yang selama ini mendampingi proses latihan. (byu)

Walikota Yogya Drs H Haryadi Suyuti melepas peserta jalan sehat keluarga wartawan PWI Yogya dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2013, Minggu (24/3) dengan start Gedung PWI Yogya Jalan Gambiran menuju Gembiraloka Zoo.

YOGYA- Camat Kotagede Drs Nur Hidayat mengukuhkan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) se-kecamatan Kotagede masa bakti 2013-2018, Rabu malam (3/4) bertempat di Pendopo Kecamatan Kotagede. Acara tersebut dihadiri Walikota Yogya, Drs H Haryadi Suyuti, Muspika Kotagede serta tokoh masyarakat. Walikota Yogya, Drs H Haryadi Suyuti mengemukakan LPMK merupakan mitra Pemkot Yogya untuk membangun Kota Yogya menuju tatanan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera melalui proses pemberdayaan masyarakat. "Sebagai mitra kami minta rekan-rekan pengurus LPMK untuk memberdayakan dan membimbing masyarakat agar mereka ikut berpartisipasi guna menciptakan masyarakat yang sejahtera," jelasnya. Masyarakat sejahtera tidak hanya diukur dari kesejahteraan lahir semata tetapi juga kesejahteraan batin. Apalagi di Kecamatan Kotagede yang memiliki slogan Kotagede Bumi Mataram yakni Budoyo Migunani Masyarakat Tata Titi Tentrem Rahayu Memayu Hayuning Bawana, menurut Walikota Yogya Drs H Haryadi Suyuti, harus bisa menjadi inspirasi wilayah lain dan harus mempunyai ciri khusus dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Walikota Yogya berpesan agar pengurus LPMK tidak meninggalkan empat pilar Segoro Amarto sebagai landasan. Empat pilar tersebut antara lain, kedisiplinan, kepedulian sosial, kegotong royongan dan kemandirian. Salah satu hal yang harus ditangani LPMK adalah berkaitan dengan kemiskinan. "Kemiskinan tidak bisa hilang tapi bisa dikurangi. Saya minta pengurus LPMK bisa menjadi mitra Tim Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kelurahan untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengurangi kemiskinan," kata Haryadi Suyuti. Berdasarkan hasil Tim Monitoring LPMK se-kecamatan Kotagede pelaksanaan pemilihan pengurus LPMK di tingkat wilayah sudah terlaksana dengan baik. Mengingat eksistensi pengurus LPMK ke depan sangat penting maka pengukuhan diikuti seluruh pengurus baik ketua harian maupun seksi-seksi serta mengundang tokoh masyarakat. Adapun untuk Ketua LPMK Kelurahan Rejowinangun dijabat oleh Priyo Katon, Kelurahan Prenggan H Bachrun Nawawi serta Ketua LPMK Kelurahan Purbayan H Kusyanto. Mewakili pengurus LPMK se Kecamatan Kotagede, H Bachrun Nawawi mengatakan anggota LPMK siap bekerja sama dengan mitra kerja baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun Pemkot Yogya untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Dengan semangat Segoro Amarto kami siap menjalankan tugas membantu meningkatkan pemberdayaan masyarakat," katanya. (Ita)

Pemerintah Kota Yogyakarta dan UNESCO yakni Badan PBB yang bergerak dalam bidang pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan menandatangani MOU tentang pelaksanaan program Promoting Social Inclusion of Persons Living With Disabilities in Indonesia, MOU ditandatangani oleh Walikota Yogyakarta, H Haryadi Suyuti dan Direktur UNESCO Jakarta, Hubert Gizjen dihadapan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Bupati Walikota untuk Kota-Kota Inklusif di Amarta Room, Melia Purosani, Selasa (2/4) Dalam sambutannya, Walikota Yogyakarta, H Haryadi Suyuti mengatakan, Pemerintah memiliki komitmen terhadap semua penyandang disabilitas dimana kaum difabel mempunyai hak maka pada satu sisi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang berkaitan dengan disabilitas ini. "Para kaum difabel mempunyai hak untuk mendapatkan askes di setiap sektor maka di satu sisi sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya dengan pembangunan sarana prasarana serta infrastruktur yang berkaitan dengan disabilitas ini, sehingga bisa meningkatkan aksestabilitas termasuk dalam bidang pendidikan" kata Haryadi Suyuti. Sementara itu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan Sebuah kota yang layak huni harus memiliki karakter yang manusiawi, yang dibangun atas dasar aksestabilitas atau kota yang dapat diakses oleh semua warganya, kekurangan aksestabilitas menyebabkan kaum difabel mengalami kesulitan berinteraksi dan mengalami gangguan padahal mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga yang normal. Sultan menambahkan fasilitas dan pelayanan yang baik terhadap penyandang disabilitas perlu terwujud pula di bidang pendidikan. Karena itu, Sultan menyambut baik wacana bahwa Yogyakarta akan menjadi pusat pendidikan inklusi di ASEAN. Pemerintah Kota harus siap menyediakan guru dan fasilitasnya. Pemerintah kota harus menyediakan akses dan pendidikan bermutu bagi warga negaranya. Sultan juga menyampaikan berbagai fasilitas publik yang dibangun sudah memberikan akses pada kaum difabel namun belum semuanya, Misalnya tangga di kampus pendidikan tinggi yang tidak memiliki pegangan, sehingga menyulitkan bagi dosen yang memiliki keterbatasan fisik, sehingga menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan menderita. Direktur UNESCO Jakarta Hubert Gijzen mengatakan Yogyakarta dipilih untuk peluncuran program baru UNESCO ini karena Kota Yogyakarta telah berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan bagi para kaum difabel melalui peraturan-peraturan daerah dan program pembangunannya yang sejalan dengan visi pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, berkarakater dan inklusif. Ditambahkan, Tujuan dari pertemuan tingkat tinggi Bupati dan Walikota untuk Kota-kota Inklusif ini adalah untuk mendiskusikan tantangan dan peluang dalam memenuhi hak para penyandang disabilitas dalam berbagai bidang seperti pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi dalam kehidupan publik dan politik. (hg)

Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat kunjungan dari Pemerintah Kota Balikpapan pada Hari Rabu, 03 April 2013 . Rombongan yang diterima di Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum ini terdiri dari tiga orang camat yaitu Bapak Masrani S selaku Camat Balikpapan Selatan, Sayid Muhdar selaku Camat Balikpapan Utara, dan Hasbullah Helmi selaku Camat balikpapan Tengah serta 4 orang pegawai Pemerintah Kota Balikpapan. Rombongan ini diterima oleh Asisten Pemerintahan Drs. H. Achmad Fadli, Camat Danurejan Octo Noor Arafat, S.I.P. , Sekretaris Camat Umbulharjo Rini Rahmawati, S.I.P. dan Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Dyah Intan Usantari, S.I.P., M.A.,M.Eng. Dijelaskan oleh Camat Balikpapan Selatan A Masrani S tujuan dari Pemerintah Kota Balikpapan datang ke Yogyakarta adalah untuk mengadakan studi banding mengenai kewenangan camat di Bidang Ketertiban Umum dan Kebersihan,penataan pedagang kaki lima (PKL), dan peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta dipilih karena Yogyakarta adalah kota wisata dan juga terkenal dengan partisipasi aktif masyarakatnya dalam penyusunan peraturan daerah. Ada beberapa hal yang didiskusikan dalam pertemuan ini, antara lain mengenai kewenangan-kewenangan yang ada di kecamatan di Kota Yogyakarta seperti penarikan retribusi PKL di tingkat kecamatan, kewenangan di bidang pertanahan dan jenis perizinan yang langsung dapat diurus di kecamatan. Ibu Dyah menjelaskan bahwa untuk Kota Yogyakarta, pelimpahan kewenangan ke kecamatan dari wali kota sudah mengalami beberapa kali revisi. Revisi terakhir tahun 2012 pelimpahan diikuti dengan pelimpahan anggaran. Untuk perizinan, ada beberapa jenis perizinan yang dapat diurus dan didapat langsung dari kecamatan yaitu izin pondokan, PKL, IMBB dengan luas 100m2, tidak bertingkat dan terletak di dalam kampung, HO untuk ukuran kecil dan sedang, dan reklame dengan papan yang menempel di dinding. Ada pula perizinan yang dapat diurus di kelurahan yaitu pembangunan fisik seperti pembangunan konblok dan pemeliharaan gedung RT dan RW. Camat Danurejan Octo Noor Arafat menjelaskan untuk penarikan retribusi, kecamatan hanya bertindak sebagai pemungut saja dan melaporkan mengenai potensi retribusi. Hasil pemungutan retribusi akan diberikan kepada dinas terkait dan 15% diambil oleh pemungut. Selain itu tugas kecamatan adalah memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima. Ditambahkan, Ada program yang dinamakan Pantau Lapor Bina. Pantau adalah memantau kondisi pedagang kaki lima. Lapor adalah melaporkan apabila ada pedagang yang melanggar kesepakatan. Bina adalah memberikan pembinaan kepada para pedagang yang melakukan pelanggaran tersebut oleh kecamatan, Dinas Ketertiban, dan Badan Lingkungan Hidup. Untuk Kota Yogyakarta pendekatan terhadap para pedagang kaki lima ini dilakukan secara persuasif.(Nade)

Camat Gedongtengen Drs. Antariksa Agus Purnama kukuhkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) Kelurahan Sosromenduran dan LPMK Pringgokusuman Masa Bhakti 2013 - 2018 pada Rabu Malam (27/3) bertempat di Pendopo Kecamatan Gedong Tengen. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Walikota Yogyakarta, Imam Priyono DP., M.Si. Dilantik sebagai pengurus LPMK Pringgokusuman, Ketua Umum R. Paulus Wahyu Susanto, S.Sos, Ketua I Arie Priyanti, S.Pdsi, Ketua II Drs. Setya Budi, Sekretaris I Irwan Yunianto, Sekretaris II Obed Dwi Nanto, Sekretaris III Ngatijo, Bendahara Sumitro, S.Sos. Sedangkan Pengurus LPMK Kelurahan Sosromenduran Ketua Umum Chang Wendryanto, SH, Ketua I Kabul Suradjiyono, Ketua II Wakiyo, Sekretaris I Sigit Apriyanto, Sekretaris II Nonang Yundaru, Bendahara I Ipung Purwandari, Bendahara II Muh Agus, SE. Dalam sambutan setelah ceremonial pelantikan Wakil Walikota berpesan bahwa jabatan adalah amanah. Siapa yang mendapatkan jabatan ini sudah dituntun oleh Tuhan YME, maka dalam bekerja hendaknya selalu bersandar kepada Tuhan YME. Selain bekerja dengan ikhlas dan tanpa pamrih hendaknya juga dilandasi dengan doa. Pada dasarnya setiap kegiatan sosial adalah pengabdian, maka seandainya dari pengurus yang telah terpilih telah bekerja dengan sepenuh hati tetapi berbuat kesalahan, hendaknya masyarakat bisa memaafkan karena pastilah tidak dengan unsur kesengajaan. Masyarakat hendaknya juga turut aktif mendukung kegiatan LPMK maupun memberikan masukan-masukan yang membangun kepada para pengurus. Demikian ungkap Imam Priyono setelah berjabat tangan kepada para pengurus LPMK baru ini dan mengucapkan selamat bertugas. (byu)

Dalam rangka sukesnya Pemilu DPR, DPD, dan DPRD 2014 di Kota Yogyakarta , Sebanyak 70 anggota Panitia Pemelihan Kecamatan (PPK) se Kota Yogyakarta dilantik dan diambil sumpahnya. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Nasrullah, SAG, MM, MCL di Ruang Utama Atas Balaikota Yogyakarta, Kamis (28/3) Hadir dalam pelantikan ini, Walikota Yogyakarta, H Haryadi Suyuti, Muspida Kota Yogyakarta, Ketua KPU DIY, Camat se Kota Yogyakarta dan perwakilan partai politik peserta pemilu 2014. Ketua KPU Kota Yogyakarta, Nasrullah SAG dalam sambutannya mengatakan, dalam Negara yang mengklaim sebagai Negara demokrasi pelaksanaan Pemilihan umum adalah harus ada dan musti ada sebagai bagian dari upaya menegakkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, "salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat/demokrasi adalah melalui pemilhan umum untuk memberntuk dan mengisi pemerintahan dan mengisi lembaga-lembaga perwakilan rakyat" kata Nasrullah. Ditambahkan Pemilu yang demokratis mempunyai indicator yakni kompetisi dalam pemilu adalah kompetisi yang sehat, nir kekerasan, ramah lingkungan, serta penyelenggaranya harus terpercaya, kredibel dan professional. "kami berani mengklaim bahwa anggota PPK yang terbentuk hari ini adalah kredibel, terpercaya, professional, bertanggung jawab dan non partisan, jadi kalau ada diantara anggota PPK ini menjadi anggota parpol mohon dilaporkan" tambahnya. Sementara itu, Walikota Yogyakarta H Haryadi Suyuti dalam sambutannya mengatakan, hajatan besar Pemilu diharapkan berhasil dan berjalan dengan aman, damai dan demokratis sebagai amanah sumpah yang diucapkan yakni akan melaksanakan tugas dengan jujur, tertib dan cermat, sehingga bisa menjadi contoh dalam penyelenggaraan pemilu di daerah lain sekaligus menunjukkan keistimewaan Yogyakarta. "Marilah kita semua bertanggungjawab dalam pelaksaanan pemilu 2014 mendatang, bisa berjalan dengan baik, aman lancar dan tertib serta menghasilkan kader pemimpin dan wakil rakyat yang terbaik sebagai produk pemilu di Kota Yogyakarta, selamat bertugas sebagai PPK di Kota Yogyakarta" kata H. Haryadi Suyuti. Dalam tugasnya nanti, PPK yang dilantik ini mempunyai tugas membantu KPU dalam pemutakiran data pemilih, data pemilih sementara dan data pemilih tetap, membantu KPU menyelenggarakan pemilu, menyelengarkan semua tahapan pemilu di tingkat kecamatan, mengumpulkan hasil pemilu, menyampaikan, meyerahkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan, membuat berita acara penghitungan suara dan membuat laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemilu serta melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. (HG)

Berikut Pengumuman Data Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kota Yogyakarta : 1. SURAT PENGUMUMAN 2.DAFTAR NOMINATIF

Sebagai upaya percepatan pembentukan kampung tangguh bencana, Kantor Penanggulangan Kebakaran Bencana dan Perlindungan Masyarakat (PKB Linmas) Kota Yogyakarta kembali selenggarakan Simulasi Penanganan Bencana. Kegiatan dilangsungkan di RW 10 dan RW 13 Gambiran Pandeyan Umbulharjo pada Minggu pagi (24/3) dengan melibatkan masyarakat setempat, para relawan, TNI, Polri serta unsur Pemda DIY, Kecamatan Umbulharjo hingga Pemkot Yogyakarta. Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti meninjau jalannya simulasi penanganan bencana ini. Ungkap Kepala PKB LInmas, Sudarsono, meskipun musim telah mulai beralih menjadi kemarau, masih ada potensi hujan deras saat pergantian musim yang bisa mengakibatkan banjir. Lokasi kampung Pandeyan yang terletak disamping Sungai Gajah Wong tahun yang lalu memang pernah dilanda banjir meskipun bersekala kecil. Kita tetap tidak boleh lengah sedikitpun. Simulasi penanganan bencana banjir, kebakaran, tanah longsor dan pohon tumbang hingga kecepatan pemasangan tenda darurat ini sebagai sarana untuk menyusun kontijensi. Dari simulasi ini akan didapatkan data historis untuk menyusun kontijensi menuju kampung tangguh bencana. Kemudian kampung yang telah memiliki kemandirian dalam penanggulangan bencana akan difasilitasi untuk merumuskan perencanaan kontijensi, ungkap Sudarsono. Hingga saat ini, telah terbentuk sekitar 11 kampung tangguh bencana di Kota Yogyakarta. Ungkap Haryadi Suyuti saat peninjauan kegiatan ini, pelibatan masyarakat diharapkan bisa mengubah mindset atau cara berfikir masyarakat dalam kemandirian dalam menghadapi bencana. Kebanyakan masyarakat tidak siap menghadapi bencana dan masih bergantung pada bantuan dari pihak lain ketika bencana terjadi. Karena tidak bisa menyikapi bencana secara reflek maka berakibat kerugian yang besar. Jika masyarakat sudah bisa mandiri menangani bencana saat bantuan belum sempat datang, maka kerugian materi hingga korban jiwa bisa diminimalisir. (byu)

Sebagai upaya percepatan pembentukan kampung tangguh bencana, Kantor Penanggulangan Kebakaran Bencana dan Perlindungan Masyarakat (PKB Linmas) Kota Yogyakarta kembali selenggarakan Simulasi Penanganan Bencana. Kegiatan dilangsungkan di RW 10 dan RW 13 Gambiran Pandeyan Umbulharjo pada Minggu pagi (24/3) dengan melibatkan masyarakat setempat, para relawan, TNI, Polri serta unsur Pemda DIY, Kecamatan Umbulharjo hingga Pemkot Yogyakarta. Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti meninjau jalannya simulasi penanganan bencana ini. Ungkap Kepala PKB LInmas, Sudarsono, meskipun musim telah mulai beralih menjadi kemarau, masih ada potensi hujan deras saat pergantian musim yang bisa mengakibatkan banjir. Lokasi kampung Pandeyan yang terletak disamping Sungai Gajah Wong tahun yang lalu memang pernah dilanda banjir meskipun bersekala kecil. Kita tetap tidak boleh lengah sedikitpun. Simulasi penanganan bencana banjir, kebakaran, tanah longsor dan pohon tumbang hingga kecepatan pemasangan tenda darurat ini sebagai sarana untuk menyusun kontijensi. Dari simulasi ini akan didapatkan data historis untuk menyusun kontijensi menuju kampung tangguh bencana. Kemudian kampung yang telah memiliki kemandirian dalam penanggulangan bencana akan difasilitasi untuk merumuskan perencanaan kontijensi, ungkap Sudarsono. Hingga saat ini, telah terbentuk sekitar 11 kampung tangguh bencana di Kota Yogyakarta. Ungkap Haryadi Suyuti saat peninjauan kegiatan ini, pelibatan masyarakat diharapkan bisa mengubah mindset atau cara berfikir masyarakat dalam kemandirian dalam menghadapi bencana. Kebanyakan masyarakat tidak siap menghadapi bencana dan masih bergantung pada bantuan dari pihak lain ketika bencana terjadi. Karena tidak bisa menyikapi bencana secara reflek maka berakibat kerugian yang besar. Jika masyarakat sudah bisa mandiri menangani bencana saat bantuan belum sempat datang, maka kerugian materi hingga korban jiwa bisa diminimalisir. (byu)

Pemerintah Kota ( Pemkot ) Yogyakarta telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat dan Lurah. Hal ini dimaksud untuk mempercepat pembangunan di wilayah dan dalam rangka melaksanakan program pembangunan berbasis wilayah. Demikian ungkap Walikota Kota Yogyakarta H. Haryadi Suyuti saat menghadiri Pelantikan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) se-kecamatan Mergangsan, Senin, (25/03/2013) malam di Pendopo Kecamatan Mergangsan. Walikota mengatakan, tidak semua usulan pembangunan dari warga masyarakat di wilayah harus ke Timoho ( Pemerintah Kota Yogyakarta) namun sebagian cukup sampai di tingkat Kecamatan atau Kelurahan karena sudah ada pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah. "Pak Camat sekarang sudah banyak mendapat pelimpahan pewenangan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Kewenangan yang ada sudah banyak yang disampaikan ke wilayah. Kami membuat Perwal Pelimpahan Kewenangan itu untuk percepatan pembangunan di masyarakat . Artinya , bahwa persoalan-persoalan di masyarakat , sebisa mungkin diberitahu dan dikoordinasikan dengan baik kepada camat. Jadi tidak semua harus ke Timoho, tidak semua harus ke pak Fadli ( Drs. Ahmad Fadli, Assek bidang Pemerintahan), atau Walikota," ujar Walikota. Langkah ini sebagai implementasi dari Peraturan Walikota no 52 tahun 2012. Peraturan walikota yang baru ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Walikota berharap para pengurus LPMK ikut membantu mendorong peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di wilayahnya dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, meningkatkan kualitas kerja sama dengan masyarakat melalui gotong royong dengan berlandaskan Segoro Amarto. LPMK juga diharapkan menjadi mitra para Lurah, dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan lain yang ada di Kelurahan untuk mensosialisasikan program dan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta. Walikota berharap LPMK dapat membentuk ketahanan masyarakat yang ada di wilayah karena esensi dari sebuah LPMK adalah bagaimana mencipkanan ketahanan warga masyarakat yang pada akhirnya meningkatakan kualitas taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Para pengurus LPMK yang dilantik berasal dari tiga kelurahan se-kecamatan Mergangsan yakni Kelurahan Keparakan, Wirogunan, dan Brontokusuman. Ketua umum kelurahan Keparakan dipercayakan ke pada Drs. Djangkung Yuwono, WSA, kelurahan Wirogunan, Drs. Edi Wardoyo, MA, dan kelurahan Brontokusuman diketuai Dumirin, S,Pd. Para ketua dan pengurus LPMK masa bhakti 2013-2018 ini dikukuhkan oleh Camat Mergangsan , Mardjuki, SH. Drs. Djangkung Yuwono, dalam sambutan mewakili dua rekannya memohon doa restu dan meminta dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat untuk memulai mengemban amanah yang diberikan kepada mereka. Sementara itu, Drs. Ahmad Fadli, Assek bidang Pemerintahan mengatakan posisi LPMK sekarang ini mungkin agak bebeda dengan posisi LPMK di era sebelumnya. Secara implisit posisi LPMK seperti yang teruang di dalam Perwal adalah sebagai koordiantor pembangunan partisipatif di tingkat kelurahan. Selain itu juga pemilihan LPMK sekarang ini agak berbeda dengan sebelumnya. Pemilihan LPMK sekarang ini melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di kelurahan seperti BKM, PKK, RT, dan lainnya. " Kalau dulu cuma ketua RW. Sekarang tidak. Semua Lembaga Sosial Kemasyarakatan di level kelurahan bisa ikut. Dan ini kemudian keberadaan LPMK lebih legitimasi karena mendapat dukungan dari semua lembaga di kelurahan," ujar Fadli. Fadli menambahkan, ke depan semua organisasi sosial kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan di kelurahan akan dikoordinir oleh LPMK. Hadir pada acara pengukuhan ini lurah dari tiga kelurahan yang ada di kecamatan Mergangsan, Tokoh masyarakat, Muspika dan instansi terkait. (@mix)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) se-Kota Yogyakarta masa bhakti 2008-2013 berakhir tanggal 31 Maret 2013. Masing masing kelurahan se-kota Yogyakarta, termasuk Kelurahan Patehan sedang memilih kepengurusan yang baru, masa bhakti 2013-2018. Warga masyarakat Kelurahan Patehan kecamatan Kraton kembali mempercayakan Ir. Sutaryoko untuk menjabat Ketua Umum LPMK masa bhakti 2013-2018. Sutaryoko dipilih secara aklamasi setelah 8 dari 10 Rukun Warga (RW) mencalonkan dirinya untuk menduduki kursi jabatan tersebut. Sedangkan, dua RW (08 dan 09) tidak mengajukan nama calon tetapi menyetujui nama calon yang diajukan RW lain. Pemilihan ketua LPMK Patehan digelar dalam sebuah Musyawarah Pemilihan Pengurus yang dihadiri 54 pemilih dari 73 pemilih dari unsur ketua RW 10 pemilih, ketua RT (44), Ketua PKK RW (10), Ketua Lembaga di tingkat Kelurahan (9). Pemilihan berlangsung Jumat,( 22/03/2013) malam di Balai RW. 06 Jl. Nagan Kidul kelurahan Patehan. Seblum pemilihan yang berakhir dengan aklamasi, Ketua Panitia Pemilihan pengurus LMPK Ir. Muhammad Sofyan membacakan tata tertib Musyawarah Pemilihan. Pada butir 11 dari Tatib ini berbunyi Apabila terdapat hanya ada satu orang calon Ketua Umum LPMK Patehan,maka selanjutnya calon tersebut ditetapkan sebagai ketua Umum LPMK Patehan periode 2013-2018, secara aklamasi. Dan karena hanya ada satu nama calon yang diajukan maka, Ir. Sutaryoko ditetapkan sebagai ketua umum LPMK Patehan 2013-2018. Hasil pemilihan ini kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Permilihan Pengurus LPMK. Selanjutnya, ketua terpilih bersama panitia akan membentuk susunan kepengurusan LPMK secara lengkap. Rencananya kepengurusan baru LPMK Patehan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Camat Kraton, kemudian disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta. Acara musyawarah ini dihadiri oleh Drs. Affandi Kepala Seksi Pembangunan dan Pemerintahan Kecamatan Kraton Yogykarta, Drs. Risdodo Santoso, Lurah Patehan, dan Ketua LPMK periode 2008-2013 Ir. Sutaryoko. Lurah Patehan Risdodo Santoso dalam sambutannya mengatakan LPMK merupakan sebuah lembaga sosial sama halnya dengan lembaga RT, RW dan lainnya. Karena merupakan lembaga sosial dan bukan profit oriented maka dibutuhkan orang yang memiliki kemauan dan kesediaan serta kerelaan berbagi waktu untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Ditambahkan, banyak orang memiliki kemampuan dan kemauan namun terkedala dengan membagi waktu. Risdodo juga mengucapkan terima kasih kepada Ir. Sutaryoko yang mau dipilih kembali menjadi ketua LPMK. Dirinya berharap ketua dan pengurus LPMK menjadi partner kerja Lurah dan RT/RW dapat menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat di wilayah Patehan. Ada banyak peran yang membutuhkan bantuan semua lembaga termasuk LPMK. Risdodo menambahkan kedepan beban kerja kelurahan akan semakin berat sebagai akibat dari pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Maka, Risdodo berharap kerja sama LPMK dan Kelurahan semakin lebih erat dan baik agar segala pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat berjalan baik pula dan bisa dinikmati masyarakat. (@mix)

Penjabaran 10 Program Pokok PKK seharusnya mengacu pada RPJMN di Pusat danDPRD di daerah, mengingat Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja Pemerintah, terkait hal ini diharapkan Tim Penggerak PKK dapat berperan sebagi Narasumber dan memberikan Masikan mengenai peranan Tim Penggerak PKK dalam Forum Musrenbang di setiap tahun, demikian sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, Vita Gumawan Fauzi, yang dibacakan Tim Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta, Anna Haryadi, dalam Puncak acara Hari Kesatuan Gerak PKK Ke 41, di Ruang Utana Atas, Kamis (14/03). Ditambahkan, seluruh upaya yang dilakukan oleh gerakan PKK harus diarahkan pada terwujudnya kehidupan keluarga yang lebih maju, bahagia, sehat, dan Sejahtera. Hal ini hendaknya saling tercermin dalam suasana kehidupan keluarga yang saling Asah, Asih dan Asuh sebagai modal dasar terwujudnya keharmonisan kehidupan keluarga, yang didukung oleh kehidupan social ekonomi yang memadai. Hal Senada dikatan Walikota Yogyakarta Drs. Haryadi suyuti, eksistensi gerakan PKK telah diakui secara luas sebagai gerakan dari dan oleh masyarakat mampu memposisikan diri sebagai mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Sebab PKK merupakan unsure dan dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga dengan mengutamakan sumber daya manusia secara utuh. " Prestasi kaum ibu dari tahun ke tahun terus meningkat, olehkarenanya ijinkan saya mengatakan bahwa salah satu yang mendukung keistimewaan Yogyakarta adalah kaum ibunya yang memang luarbiasa", papar Haryadi. Hartadi juga mengajak kepada segenap pengurus dan anggota PKK untuk senantiasa mawas diri, mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan, keberhasilan apa yang telah dicapai, masalah dan hambatannya serta bagaimana solusi untuk kemudian dijadikan panduan agar langkah-langkah gerakan PKKberikutnya kedepan lebih baik. Dalam kesmpatan tersebut Walikota Yogyakarta menyerahkan hadiah Lomba yang dilaksanakan sebelum kegiatan puncak acara Hari Kesatuan Gerak PKK. Sementara itu ketua Panitia Hj. Rumiyati Amat Suhar menjelaskan, sebelum puncak acara yang mengambil tema "Dengan Semangat Hari Kesatuan Gerak PKK Ke 41, Mari Kita Mewujudkan Keluarga yang mandiri dan Sejahtera Melalui Hari Kesatuan Gerak PKK", pihaknya telah melalukan kegiatan yang melibatkan semua unsure yang ada di Kecamatan maupun kelurahan bahkan Rw dan Rt. " Kegiatan ini kami lakukan untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran kader serta masyarakat untuk lebih tahu, mau dan mampu melaksanakan program PKK serta terus aktif mendukung kegiatan PKK", katanya. Dikatakan Rumiyati, kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi monitoring Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Kota Yogyakarta di 14 Kecamatan, meliputi 10 Kegiatan diantaranya, Pembinaan Rumah Pondokan, Pengelolaan sampah mandiri Kegiatan kesehatan lingkungan, Gerakan Pos Yandu Plus, sosialisasi penanggulangan Penyalahgunaan napza, HIV Aids serta Sosialisasi bank sampah. Guna meningkatkan kegiatan PKK dalam melaksanakan Program-programnya di Kota Yogyakarta masih diperlukan peran serta dan dukungan dari lintas sectoral terkait, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan daik tingkat Kota, DIY, maupun di tingkat Nasional.

YOGYA " Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya sangat menyadari bahwa anak merupakan aset yang sangat berharga karena di tangan merekalah kelak kemajuan Kota Yogya akan terwujud. Untuk itu, Pemkot Yogya bersama-sama dengan warga masyarakat memiliki cita-cita dan komitmen yang kuat dalam mengupayakan agar Kota Yogya sebagai kota yang layak bagi anak. Dengan harapan seluruh anak-anak di Kota Yogya terbentuk menjadi anak yang berkualitas, berkarakter dan berbudaya. Demikian disampaikan oleh Walikota Yogya Drs H Haryadi Suyuti saat menjadi keynote speech dalam acara Sosialisasi Kampung Ramah Anak, yang digelar Kamis (7/3) di Ruang Utama Atas Balaikota Timoho. Selain Walikota Yogya, sosialisasi ini juga menghadirkan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogya, Dra Lucy Irawati serta Direktur Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), Ifa Aryani SPSi. Menurut Haryadi Suyuti, komitmen Pemkot Yogya berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak tertuang dalam misi pembangunan, yakni antara lain mewujudkan Kota Yogya Sehat, memperkuat masyarakat yang toleran, inklusif, bermoral, beretika, beradab dan berbudaya, memperkuat Kota Yogya sebagai kota pendidikan yang berkualitas, berkarakter dan inklusif, Kota Yogya yang nyaman dan ramah lingkungan serta memperkuat Kota Yogya yang aman, tertib, bersatu dan damai. Sedangkan untuk strategi kebijakan pembangunan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat yang berafirmatif gender dengan arah kebijakan meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan dan meningkatkan pemberdayaan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak. "Pembentukan kampung ramah anak di Kota Yogya adalah langkah maju berikutnya dalam mewujudkan Kota Yogya sebagai Kota Layak Anak," katanya. Tahun 2009 Kota Yogya mendapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak Yang Mandiri dan Tahun 2012 mendapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak Kategori Madya. Sejak tahun 2011 Pemkot Yogya telah membentuk percontohan kampung ramah anak berbasis RW yang dilaksanakan di RW 11 Badran Kecamatan Jetis dan RW 07 Dagaran Kecamatan Umbulharjo. Sementara itu Kepala KPMP Kota Yogya, Dra Lucy Irawati menambahkan tahun ini Pemkot Yogya menargetkan ada 32 kampung di Kota Yogya yang bisa ditetapkan sebagai kampung ramah anak. Masing-masing kampung akan diberikan dana srimulan. Di setiap kelurahan di Kota Yogya juga sudah dibentuk gugus tugas kampung ramah anak. Untuk mendukung pembentukan kampung ramah anak Pemkot Yogya juga telah memiliki indikator kampung ramah anak yang terbagi dalam beberapa aspek, yakni komitmen wilayah, hak sipil dan kebebasan, lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, hak perlindungan khusus dan sarana prasarana. Untuk itu, diharapkan komitmen bersama dan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan kampung ramah anak. "Kami berharap dengan penambahan jumlah kampung ramah anak ini diharapkan anak-anak akan mendapatkan ruang dan fasilitas yang sesuai dengan perkembangannya," kata Lucy. Direktur LSPPA, Ifa Aryani mengemukakan kampung ramah anak adalah pembangunan yang berbasis RW yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha yang berada di lingkungan setempat dalam rangka menghormati, menjamin, memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi serta mendengar pendapat anak. Untuk menju kampung ramah anak harus ada komitmen dan inisiatif dari masyarakat. (@nik)

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan III angkatan I tahun 2013 Kejaksaan Republik Indonesia melakukan Observasi Lapangan (OL) ke Pemerintah Kota Yoyakarta dan dipimpin oleh kepala Pusat DIKLAT Kejaksaan Hartadi , SH. Mereka diterima Wakil Walikota Yogyakarta Imam Priyono DP didampingi Sekda Kota Yogyakarta, Dra. RR. Titik Sulastri , Staf ahli bidang Pembangunan Hadi Mochtar, SE,MM, dan kepala SKPD terkait, Rabu, (13/03/2013) di Ruang Utama Bawah Kompleks balaikota Yogyakarta. Hartadi, SH, mengatakan tujuan mereka ke Yogyakarta untuk melakukan observasi dan melakukan kajian yang bersifat akademis sebagai bagian integral dari kurikulum Diklat Kepemimpinan III dan merupakan penerapan dari seluruh proses pembelajaran . Ada empat hal yang menjadi objek pengkajian mereka yakni, kajian sikap dan perilaku, kajian manajemen publik, kajian pembangunan, dan kajian aktualisasi. Hartadi menambahkan ada tiga instansi yang akan menjadi objek observasi mereka yakni Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, serta Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil. Karena kedatangan mereka untuk melakukan observasi yag berkaitan dengan akademis, maka dirinya berharap instansi terkait dapat memberikan banyak masukan yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Sementyara itu, Wakil Walikota Yogyakarta Imam Priyono DP menyambut baik kegiatan observasi yang dilakukan peserta Diklatpim Kejaksaan Republik ini. Dirinya berharap hasil yang didapat dari observasi ini kemudian disharing kembali ke Pemkot Yogyakarta sebagai bahan kajian dan evaluasi untuk Pemkot dan Dinas terkait. Rencananya peserta Diklatpim akan berada di kota Yogyakarta selama tiga hari. (@mix)