Pemerintah Kota Yogya bersama jajaranTNI dan Polri, mengelar cipta kondisi kondusif jelang pemilu 2019 untuk wilayah Kecamatan Ngampilan Kota Yogya, Rabu (6/3/2019). Dalam kegitan cipta kondusif ini, Pemkot Yogya, TNI, pihak kepolisian, dan para tohoh masyarakat se Kecamatan Ngampilan melakukan kesepakatan dengan penandatanganan bersama untuk mewujudkan situasi aman dan nyaman. Pada kesempatan tersebut, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan pihaknya mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif, aman serta nyaman hingga menjelang pelaksaanan pemilu tahun 2019 mendatang. Menjelang pelakasanaan pemilu mendatang, saya meminta masyarakat bersama-sama menjaga dan menciptakan situasi yang kondusif, ujarnya. Wawali meminta agar aparatur wilayah yakni camat dan lurah untuk mengoptimalkan organisasi yang berada di kewilayahan. Karang Taruna, LPMK, dan orginasasi kewilayahan kita kerahkan untuk perkuat keamanan dan ketertiban, pintanya. Ia berpesan agar komunikasi dan koordinasi menjadi bagian utama untuk menghadirkan situasi kondusif. Komunikasi dengan masyarakat, berikan pemahaman. Beri pengertian pentingnya kesatuan dan persatuan serta bela negara, ujarnya. Sementara itu Komandan Kodim 0734 Yogyajarta, Letkol Infantri Wiyata, mengatakan bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menjalin Kemitraan serta mengajak masyarakat untuk bersama sama pihak TNI, Kepolisian, dan Pemkot Yogya untuk menciptakan situasi yang Aman dan Damai, jelang Pemilu 2019. "Dimana kita ketahui bahwa, bulan depan akan dilaksanakan Pilpres, maka dari itu kami meminta masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan nyaman, dengan tidak melakukan Tindakan-tindakan yang melanggar Hukum," ujarnya. (Han)

Saat ini banyak sekali Generasi Muslim milenial di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta. Generasi Milenial ini adalah generasi muda muslim yang terikat oleh cara memandang dunia bahwa keimanan dan modernitas bisa berjalan beriringan. Berbicara tentang generasi muslim milenial PCDM atau Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta merayakan hari jadi MUSYIDA ke 16. Acara ini juga di dukung oleh PCPN dan PCNA Wirobrajan Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam kegiatan kali ini, menggelar kegiatan Festival Fastabiqul Khoirot di SMP Muhammadiyah 3 Unit dua Jalan Ontoseno Wirobrajan Kota Yogyakarta pada Kamis (7/3). Mengenai Milenial tidak semua muslim merupakan bagian dari generasi Milenial. Namun banyaknya Generasi muslim yang memiliki kesamaan karakteristik, yaitu mereka yang percaya akan iman sekaligus modernitaslah yang layak disebut dengan generasi muslim milenial. Generasi milenial ini menekankan satu bagian dari komunitas muslim untuk berbagi sikap dan pandangan di seluruh dunia bahwa mereka percaya iman dan modernitas akan sama-sama saling menguntungkan dan menjadi prinsip panduan mendasar bagi hidup mereka. Wakil Kepala SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Menik, dalam sambutannya mengatakan kegiatan yang ada dimasyarakat ini haruslah saling bekerjasama, termasuk kepada guru dan petugas satpam walau terbilang saat ini adalah Generasi Milenial. " Apapun kegiatan masyarakat maupun siswa-siswi, diharapkan selalu bekerjasama kepada guru maupun satpam,selamat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan lancar" ungkapnya. Selain itu kegiatan ini diikuti dengan lomba-lomba anak-anak antar TPA se Kota Yogyakarta. Lomba MUSYIDA ke 16 meliputi Cerdas-cermat Agama, Tartil, Adzan, Hafalan Surat, Menggambar, Mewarnai, serta bacaan Wudhu dan Sholat. Selain itu dalam kegiatan ini Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, dengan mempersiapkan generasi milenial mulai dari sekarang, semoga makin eksis dan sukses kedepannya. "Adanya Generasi Milenial mampu mempersiapkan anak muda milenial yang semakin eksis didunianya termasuk temen" panitia yang ada disini, semoga nanti bisa sukses dikehidupannya. Begitu juga temen-temen yang lain mampu mengajak anak-anak muda milenial berkarakter islami" Ujarnya. Tren tak terduga yang akan dihadapi oleh Generasi Milenial lebih jauh adalah saat kesejahteraan terlihat di dalam populasi muslim dunia yang besar dan saat teknologi digital saling membuka akses terhadap informasi, ide, dan solidaritas justru diharapkan faktanya memiliki iman umat muslim semakin meningkat. Heroe Poerwadi menambahkan, diharapkan dunia digital dan generasi milenial mampu bersinergi. "Tantangan yang harus kita dorong bersama sama adalah Merangkul anak-anak Generasi muslin yang milenial, yaitu anak-anak yang sudah mulai dibiasakan menjaga dikemudian hari" ungkapnya. (Hes)

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya menggelar potensi pertanian di Lapangan Balaikota Yogya, Minggu (10/3/2019). Gelar potensi tahun ini diikuti oleh 34 kelompok tani dari 14 kecamatan. Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya, Sugeng Darmanto mengatakan tujuan utama pameran gelar potensi hasil pertanian adalah untuk meningkatakan ketahanan pangan di masyarakat. Dengan acara ini masyarakat bisa menyaksikan langsung bagaimana cara memanfaatkan lahan sempit untuk menanam. Selain itu, pihaknya akan mengembangkan anggrek untuk sarana pembelajaran. Melalui pengembangan anggrek tersebut, lanjutnya, petani anggrek dan penggemar anggrek dapat belajar. Jadi nanti akan kita bangun green house untuk memindahkan anggrek-anggrek itu. Salah satunya nanti di Nitikan, ada dua tempat. Anggaran paling tidak 90 juta untuk dua green house, ungkapnya. Ia mengungkapkan jika green house tersebut juga bentuk fasilitas dari pemerintah untuk masyarakat. "Jadi karena ada masyarakat yang menggemari anggrek, maka kami berikan fasilitas yang berorientasi ke masyarakat" katanya Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan gelar potensi pertanian dan pangan diharapakan dapat mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup serta perekonomian. "Gelar potensi pertanian merupakan sebuah sarana strategis untuk mengembangkan pemasaran dan produksi hasil pertanian dan pangan," jelasnya. Selain itu juga sebagai sarana menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai teknik dan metode-metode terbaru dalam perkembangan pertanian dan pangan. "Kemajuan sektor pertanian dan pangan sangat ditentukan oleh kemampuan membuat inovasi atau mengadopsi teknologi di masyarakat, baik dalam budidaya pertanian dan pangan maupun dalam proses pasca panen dan pengolahannya," paparnya. (Han)

Dalam suasana hangat dengan bertambahnya usia Satuan Polisi Pamong Praja ke-69 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-57 menggelar Seminar Nasional Satpol PP tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta di Hotel Cavington, Jalan Letjend Soeprapto No 1 Yogyakarta, Senin (11/3). Saat ini jajaran apparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat penuh dedikasi tinggi untuk membantu Pemerintah dalam mengemban tugas dan fungsi Perlindungan Masyarakat dengan baik di lapangan. Dalam kesempatan kali ini Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menyampaikan, dengan bertambahnya usia, maka bertambah pula tugas dan amanah yang semakin kompleks saat bertugas. "Kesempatan kali ini, mengingatkan bahwa seiring bertambahnya usia, maka bertambah pula tugas dan amanah yang semakin kompleks dengan kebutuhan dan pola masyarakat yang kian beragam" ungkapnya. Untuk itu hendaknya Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat dapat meningkatkan ketajaman sosial sehingga mampu menjawab dinamika dan menjadi tumpuan bagi mereka yang membutuhkan. Saat ini keberadaan Sat Pol PP sangat penting. Diperlukan aparat-aparat yang tangguh dan bijaksana serta disiplin agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Tantangan terbesar dalam mewujudkan paradigma pelayanan yang memuaskan adalah merubah mind set aparatur pemerintahan untuk berpikir efisien, efektif, inovatif serta sistematis dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Selain itu, kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi dengan masyarakat harus dijadikan salah satu ukuran keberhasilan kinerja, serta harus terus dibangun hubungan yang harmonis dan sinergis dengan aparat penegak hukum, baik TNI maupun Kepolisian. Heroe Poerwadi mengatakan dalam waktu kurang lebih satu bulan kedepan, seluruh bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi Pemilu 2019 pada 17 April. "Untuk itu, pada momentum yang istimewa ini saya mengajak rekan-rekan Satpol PP bersama mitra kerja Satuan Linmas serta seluruh elemen masyarakat lainnya agar menjaga kondusifitas masyarakat" ujarnya. Kegiatan ini diharpkan mampu mensukseskan seluruh tahapan pemilu guna mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa pelaksanaan Pemilu, sekaligus barometer pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas. (Hes)

Menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat belakangan ini, sejumlah Perguruan Tinggi di Kota Yogyakarta tengah mengembangkan sistem perkuliahan jarak jauh dengan memanfaatkan digitalisasi berbasis internet. Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi saat memberikan kuliah umum bagi mahasiswa baru Universitas Terbuka (UT) Yogyakarta di Hotel Cavinton, Sabtu (9/3/2019). "Saat ini sejumlah perguruan tinggi yang masih berbasis konvensional sedang menyiapkan sistem pembelajaran online," bebernya. Pihaknya menilai bahwa sistem perkuliahan online atau daring inilah nantinya yang akan diminati generasi mendatang. Ia pun mengingatkan wacana smart campus juga harus segera dipersiapkan untuk generasi mendatang. "Sekarang semua sudah serba digital, jadi mahasiswa jaman sekarang pun sudah tidak seperti dulu, mereka lebih tertartik dengan sistem belajar online," cetusnya. Pendidikan daring ini dinilainya paling efektif karena tanpa harus bertatap muka di ruangan kelas, model perkuliahan jarak jauh ini lebih fleksibel baik soal tempat, waktu, dan biaya. Heroe megapresiasi Universitas Terbuka sebagai salah satu perguruan tinggi yang menjadi pelopor kuliah jarak jauh di Indonesia. UT telah lebih maju dibandingkan perguruan tinggi lainnya, Ia juga menganggap UT telah berhasil menerapkan metode tersebut. Keberhasilan UT tersebut, masih menurut Heroe, membuat sejumlah perguruan tinggi lain mencoba untuk menerapkan hal yang sama. Ia berharap metode kuliah jarak jauh tersebut bisa diterapkan diberbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. "Dengan begitu, maka para mahasiswa akan terfasilitasi sehingga akan sangat menentukan prestasi mereka," imbuhnya. Namun, Heroe mengingatkan meski metode tersebut tengah menjadi primadona, mahasiswa juga harus dibekali dengan kemampuan cukup, agar sumber ilmu yang didapatkan tidak salah. Hal senada disampaikan Direktur UT Yogyakarta Anto Hidayat, Menurutnya teknologi yang dirasakan UT sangat terasa, sekaligus semakin memudahkan pihak akademisi untuk selalu terhubung dengan mahasiswanya. "Sekarang, UT sudah mendigitalkan semua modul belajar ke dalam sistem yang bisa diakses mahasiswanya, kapanpun dan dimanapun," ucapnya. Mahasiswa tentu bisa dengan mudah membaca materi, mengirimkan tugas, bahkan berdiskusi pada sistem tersebut. Absensi mahasiswa pun juga sudah lebih tertata dan tertib karena mahasiswa harus login kedalam sistem UT untuk melakukan perkuliahan. "Dengan sistem tersebut, aktivitas mahasiswa terus terpantau apakah aktif atau tidak, sehingga nilai yang diberikan merupakan nilai real," paparnya. (Tam)

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi melepas 24 kader Poros Belajar Inklusi Disabilitas di Pusat Rehabilitas Yakkum, Ngaglik, Sleman, Senin (11/3/2019). Ke 24 kader inklusi tersebut akan masuk ke desa-desa sebagai agen perubahan. Heroe Poerwadi yang juga sebagai Ketua Pokja Menuju Kota Inklusif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) berharap program tersebut bisa mempercepat proses terbentuknya kebijakan inklusi di seluruh pelosok Indonesia. "Mereka adalah kader-kader yang siap menyuarakan haknya sekaligus akan mengadvokasi untuk membangun kebijakan yang ramah terhadap disabilitas," ucapnya. Saat ini kebijakan inklusi terus didorong oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dari 97 kota di Indonesia yang sudah mempunyai Peraturan Daerah yang menyangkut disabiltas baru ada 16 kota. Sementara dari 97 daerah tersebut yang telah memiliki sekolah inklusi sudah mencapai 67 daerah. Dan yang sudah melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan baru ada 8 kota. "Tentu hal tersebut akan terus kami dorong sehingga para penyandang disabilitas kedepan bisa dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan," kata Heroe. Saat ini pihaknya mengaku sedang melakukan pemetaan untuk membangun rencana aksi daerah agar kebijakan yang sifatnya inklusi bisa masuk dalam program pembangunan. "Untuk itu kami sedang berupaya mengarus utamakan program disabilitas sebagai bagian dari kebijakan, kalau pemerintah sudah memiliki kebijakan ini tentu kebawah akan mengikuti," tandasnya. Selain itu, Heroe juga menyoroti tentang pemberian akses kepada kaum disabilitas yang Ia nilai masih sangat terbatas. yang paling banyak dilakukan adalah akses di jalan-jalan tapi akses di gedung dan pelayanan pemerintah masih belum banyak perhatian. "Yang paling banyak dialami juga belum memberdayakan teman-teman disabilitas dalam pelatihan menuju kemandirian maupun memberikan akses untuk medapatkan pekerjaan yang layak," ujarnya. Dalam kesempatan yang sama Direktur PR YAKKUM Arshinta menjelaskan Program tersebut digagas Pusat Rehabilitasi Yakkum bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan The Asia Foundation. "24 kader tersebut berasal dari Kota Yogyakarta, Kulonprogo, Sleman, Klaten, Sukoharjo, Banjarmasin, Sumba Barat, Gowa, Bone, dan Palembang," urainya. Sebelum diterjunkan ke desa-desa untuk mendorong kebijakan inklusi, mereka akan belajar bersama dalam kelas yang kita namakan Poros Belajar Inklusi Disabilitas. Pihaknya berharap 24 kader inklusi itu mampu mengumpulkan data-data disabilitas di tingkat bawah yakni desa-desa. Dengan data itulah mereka didorong dalam proses pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan. (Tam)

Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti membuka Lomba Sayur Indoor tingkat Kota Yogyakarta di Graha Pandawa Balaikota Yogyakarta, Selasa (12/3/2019). Kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya ini dikuti oleh 23 kelompok tani se Kota Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Walikota mengatakan selain sebagai ajang lomba, kegiatan lomba tersebut diharapkan memberikan edukasi kepada warga bahwa dengan menanam sayur dapat mendorong ketahanan pangan, dan membuat lingkungan menjadi hijau dan menyegarkan. Pada kesempatan tersebut, Walikota juga menyarankan masyarakat agar menanam sayuran dirumah, karena menurutnya menanam sayur dirumah dapat memberikan banyak manfaat. "Menanam sayuran merupakan kegiatan yang menyenangkan, terutama apabila sayuran tersebut sudah memasuki masa panen beberapa jenis sayuran yang dapat dibudidayakan di rumah diantaranya Cabe, tomat, kangkung, dan terong." ungkapnya. Sementara terkait keterbatasan lahan, Walikota menjelaskan jika hal tersebut jangan dijadikan alasan untuk tidak menanam sayur, karena, lanjutnya, di era milenial seperti sekarang perkembangan teknologi dalam budidaya tanaman sangatlah banyak, salah satu contohnya dengan metode Akuaponik yaitu sistem pertanian berkelanjutan yang mengkombinasikan akuakultur dan hidroponik dalam lingkungan yang bersifat simbiotik. "Cara bertanam menggunakan metode ini tidak memerlukan area yang luas, sehingga dapat dilakukan di area pekarangan rumah yang tidak terlalu luas" jelasnya. (Han/Mil)

Kenduri dalam rangka membuka Merti Malioboro pertama sukses digelar di pintu barat Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (12/3/2019) sore. Dibuka langsung Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, event ini diharapkan bisa mempererat hubungan dan persaudaraan antar komunitas di Malioboro. Kegiatan yang digagas Forum Lintas Komunitas Malioboro (FLKM) ini diawali dengan kenduri yang menyajikan total 80 tumpeng yang berasal dari berbagai komunitas di Maliboro. Mengenakan pakaian adat, seluruh anggota komunitas ikut dalam kenduri dilanjutkan dengan deklarasi berupa komitmen seluruh komunitas di kawasan utama wisata tersebut untuk selalu menjaga solidaritas. Warga dan juga para wisatawan nampak antusias untuk mendapatkan tumpeng yang telah didoakan tersebut. Selain itu Merti Malioboro akan disusul dengan pertunjukkan wayang kulit dengan dalang Ki Seno Nugroho di Pendopo Kepatihan. Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengapresiasi kegiatan tersebut, Ia menilai Merti Malioboro adalah bentuk komitmen seluruh komunitas yang ada di Maliboro untuk menciptakan suasana yang kondusif di kawasan tersebut. "Selain menjaga dari segi fisik dan ekonomoninya, yang tidak kalah penting adalah menjaga hubungan sosial antar kemunitas agar tetap kondusif dan semakin harmonis," cetusnya. Menurutnya semangat persaudaraan itulah yang harus terus dipertahankan dan dijaga hingga generasi mendatang. Dengan kondisi kawasan Maliboro yang kondusif tersebut tentu akan memberikan dampak positif bagi warga dan para wisatawan. Dalam kesempatan itu pihaknya meminta para komunitas untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan yang bakal terjadi di Malioboro. Selian itu Ia juga mengingatkan pentingya menjaga Malioboro agar tetab bersih, tertib dan nyaman. Sementara itu Ketua Forum Lintas Komunitas Malioboro Edy Susanto menjelaskan, Merti Maliboro ini sengaja digelar dengan beda jelang menghadapi Pemilu pada April mendatang. "Biasanya merti digelar dengan bersih-bersih saja, tapi kita sepakat untuk diisi dengan sejumlah kegiatan budaya dan deklarasi untuk menjaga suasana kondusif," ujarnya. "Sebagai kawasan utama wisata di Kota Yogyakarta, kami dari komunitas sangat berharap agar suasana di kawasan wisata ini tetap aman, kondusif dan nyaman. Tidak ada suasana atau tindakan yang memperkeruh suasana di Malioboro," ucapnya. Pihaknya berharap Merti Malioboro yang baru digelar untuk pertama kalinya itu mendapat respon positif dari warga Yogyakarta sehingga kedepan acara tersebut bisa digelar secara rutin tiap tahun. (Tam)

Sebagai Laboratorium Inovasi Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta meminta agar seluruh OPD di kota Yogyakarta membuat inovasi-inovasi yang dipetakkan menjadi 120 potensi inovasi yang bisa dikembangkan bagi masing-masing OPD. Berangkat dari potensi-potensi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengadakan kunjungan ke Pemerintah Kota Yogyakarta pada hari Selasa pagi (12/3/19) bertempat di Ruang Rapat Yudhistira. "Saat ini, terdapat kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) inovasi yang berjalan, dengan evaluasi secara periodik dilakukan untuk dilakukan penyempurnaan dan melihat apakah inovasi tersebut masih berjalan efektif ataukah masih relevan seiring dengan perkembangan sistem pelayanan lainnya." Jelas Tri, Staf Ahli Bidang Umum dalam sambutannya. Selain itu, Tri juga memaparkan mengenai pelayanan public daerah yang masuk dalam SINOVIK (Sistem Inovasi Pelayanan Publik) dari Kemenpan. Antara lain Inovasi Keluar "Daftar 1 dapat 5), Inovasi SIMBARA (Sistem Informasi Manajemen Barang Persediaan) dan JSS (Jogja Smart Service atau Jogja Siap Solusi). Keberhasilan Kota Yogyakarta yang bisa dilihat dari inovasi-inovasi yang telah dikembangkan menjadi acuan Pemprov Sumatera Barat untuk mendapat ilmu tentang perkembangan inovasi tersebut. Menurut Jefrinal Arifin, kepala BPSDM Pemprov Sumatera Barat, tugas akhir yang harus dilakukan oleh Pemprov Sumatera Barat adalah melakukan inovasi dan perubahan terutama di bidang pelayanan dan informasi. Setelah melakukan penjelasan secara umum mengenai Jogja, para peserta diklat PIM III dibagi menjadi tiga kelompok untuk mengikuti masing-masing OPD yang bersangkutan untuk diberi penjelasan lebih spesifik mengenai inovasi yang diterapkan oleh Pemkot Jogja. Dalam kesempatan kali ini, Kepala Bidang Teknologi dan Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan), Suci Sah, memberikan ruang kepada beberapa peserta diklat PIM untuk mendengarkan secara langsung mengenai aplikasi JSS. Pertemuan secara intensif tersebut dilakukan langsung di ruang Riset Teknologi, Diskominfosan. Sebagai gambaran awal mengenai JSS, Suci Sah memutarkan beberapa video mengenai latar belakang JSS sampai testimoni penggunaan JSS di depan peserta. (Hes/Rin)

Dimulai sejak hari ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan DIY mulai melakukan pemeriksaan bantuan partai politik (Banpol). Pemerintah Kota Yogyakarta berharap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Banpol 2019 Kota Yogyakarta mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. "Dari hasil laporan terakhir, rata-rata LHP Banpol di Kota Yogyakarta mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian, kami optimis hasil pemeriksaan untuk tahun ini akan lebih bagus lagi," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta Titik Sulastri saat menerima tim BPK Banpol 2019 di Ruang Yudistira Balaikota Yogyakarta, Rabu (13/3/2019). Lebih lanjut, Titik menyebut dari delapan Parpol di Kota Yogyakarta sebagian besar sudah mendapatkan predikat wajar tanpa pengetahuan. Dengan begitu, tinggal beberapa Parpol saja yang harus mengikuti agar semua mendapat predikat sama. "Kami berharap tahun ini semua parpol lolos kriteria, karena tinggal beberapa saja dan pasti bisa mengikuti," imbuhnya. Selama ini, sambungnya, Pemkot melalui Kesbangpol telah melakukan bimbingan teknis kepada parpol terkait pengelolaan dana parpol. Ia juga meminta kepada pengurus parpol untuk terus melakukan koordinasi sesame parpol dan pemkot. "Sudah ada forum antar parpol, semoga bisa dimaksimalkan sebagai ruang koordinasi untuk menyusun laporan tersebut," tandasnya. Dalam kesempatan yang sama Kepala Sub Auditoriat BPK DIY Nur Miftahul Lail menilai LHP Banpol Kota Yogyakarta sebenarnya sudah berada pada kriteria yang ditentukan. Hanya saja beberapa parpol memang perlu memperbaiki agar semua mendapatkan wajar tanpa pengecualian. "Kami akan melakukan pemeriksaan selama delapan hari kedepan sejak hari ini, pemeriksaan meliputi tepat rekening, tepat jumlah yang diterima, tepat pertanggungjawaban, dan tepat priorotas," urainya. Nur Miftahul Lail menegaskan, sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa BPK mempunyai ruang lingkup yakni penyerahan pertanggungjawaban oleh partai politik kepada BPK dan pemeriksaan serta penyerahan hasil pemeriksaan oleh BPK atas laporan pertanggungjawaban kepada partai politik. "Partai politik berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN/APBD kepada BPK satu bulan setelah tahun anggaran berakhir," terangnya. Meskipun bantuan yang bersumber dari APBN/APBD itu hanya sebagian kecil dari sumber dana parpol, namun Ia menyebut pemeriksaan ini memiliki arti penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi keuangan parpol. "Keberadaan bantuan keuangan tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan parpol untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat serta operasional sekretariat parpol," tandasnya. (Tam)

Dalam Rangka Penguatan Data Kelahiran, Kematian dan Penyebab Kematian, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi berbagi pengalaman dalam Lokakarya Penguatan Sistem Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Penyebab Kematian sebagai Implementasi Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati ( PS2H ) yang diselenggarakan oleh Pusat Litbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Selasa (12/3) siang di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta. Secara spesifik, kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat integrasi antara data kependudukan catatan sipil dan data kesehatan agar semuanya menjadi satu big data yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas. Wawali, dalam paparannya menjelaskan, saat ini integrasi data menjadi kata kunci dalam peningkatan layanan publik, termasuk layanan kesehatan dan kependudukan sehingga masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu untuk mengintegrasikan data-data yang dimilikinya. "Yang pertama itu masing-masing OPD harus menurunkan egonya, kedua harus mengubah mindset tentang perlunya kita punya data yang sama, punya program yang sama" Jelas Wawali di awal paparannya. Lebih lanjut, Wawali juga meminta agar pemerintah pusat juga memberikan perhatian kepada pemerintah daerah karena masih adanya kebijakan pusat yang menghambat integrasi data antar OPD di daerah. "Problem menata bareng-bareng program ini terkadang menjadikan OPD harus mengubah programnya yang menyebabkan mereka kehilangan backup anggaran dari pusat, selain itu terkait dengan aplikasi yang kita kembangkan juga mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan aplikasi pusat agar bisa terintegrasi" Papar Wawali. Sementara terkait data kependudukan dan kesehatan di Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Fita Yulia Kisworini mengatakan, angka kelahiran hidup di Yogyakarta rata-rata berjumlah empat ribu sampai lima ribu per tahun, sedangkan untuk data identifikasi kematian masih menemui beberapa kendala, yakni masih tingginya angka kematian yang tidak diketahui penyebabnya atau dikenal dengan kode R98. "Hal tersebut disebabkan antara lain karena adanya penduduk Kota Yogyakarta yang meninggal di luar kota sehingga pelaporan terlambat dan ketika dilakukan otopsi verbal didapatkan penyebab kematian tidak diketahui, sehingga menjadikan jumlah kematian yang tidak diketahui masih cukup tinggi" Jelas Fita. (can/ams)

Ratusan pedagang pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarya pagi ini, Kamis (14/3/2019) berkumpul dengan peralatan kebersihan mereka untuk membersihkan seluruh bagian dari pasar. Aksi reresik pasar tradisional ini selalu dilakukan setiap Kamis Pon. Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogya, Yunianto Dwi Sutono mengtakan jika kegiatan tersebut murni inisiatif dari para pedagang. "Seluruh keperluan dan peralatan untuk membersihkan pasar juga berasal dari swadaya pedagang, kebutuhan konsumsi pun juga swadaya pedagang" ungkapnya di lokasi. Menurutnya kepedulian pedagang untuk ikut menjaga kebersihan pasar harus menjadi laku utama. Dan semestinya kegiatan ini menjadi budaya seluruh pedagang pasar. "Sehingga, slogan pasare resik rejekine apik atine becik sing tuku ora kecelik itu bukan isapan jempol saja" ujarnya. Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini juga untuk memotivasi seluruh lapisan masyarakat agar ikon Kota Yogya ini terus dijaga. Sehingga saat para pedagang mampu menjaga kebersihan pasar juga bisa menular kepada pengunjung yang datang. "Kota Yogya terkenal dengan pasar tradisionalnya, sehingga penting bagi kita untuk terus menjaga kebersihannya. Saat pengunjung memandang positif pasti berdampak juga pada Kota Yogya secara keseluruhan," katanya. (Han)

Ajang bergengsi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di apresiasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang di wakili oleh Wakil Walikota Yogyakarta yang di gelar di ruang Bima Balaikota Yogyakarta, Kamis (14/3). Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) ini merupakan agenda tahunan dalam rangkaian program pembangunan daerah dan bangsa untuk mencari bibit atlit. Dalam rangka membentuk generasi yang berkualitas dan berdaya saing dan mengharumkan nama bangsa. Selain itu, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi memberikan pesan untuk seluruh kontigen yang ikut dalam rangkaian acara agar terus menjaga kekompakan terkhusus di wilayah Kota Yogyakarta. "Kepada seluruh kontingen saya juga berpesan agar menjaga kekompakan baik sesama kontingen dari Kota Yogyakarta maupun dari daerah lain dalam rangka memperkokoh silaturahmi, dan teruslah berlatih serta melakukan kebiasaan hidup teratur dan disiplin selama mengikuti pertandingan di arena POPDA DIY" ungkapnya. Sekitar 356 atlet kontigen ikut dalam ajang POPDA Kota Yogyakarta yakni mereka dapat meraih gelar umum dan saling menginspirasi generasi muda di di Indonesia terutama di Kota Yogyakarta. Diharapkan dengan kegiatan ini satu sama lain mampu menjaga sportivitas untuk menjadikan generasi terdepan dan terbaik. "Sekali lagi, jagalah sportivitas untuk menjadikan kalian generasi yang terbaik sehingga dikenang di masa mendatang. Dari Ruang Bima Balaikota Yogyakarta, kami mengajak seluruh generasi muda, jadilah inspirasi bagi diri sendiri, masyarakat, dan keluarga" katanya. Diharapkan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat DIY nantinya dapat berlangsung dengan lancar dan sukses serta para kontingen dari Kota Yogyakarta dapat mengharumkan nama Kota Yogyakarta dan menjadi yang terbaik dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah. (Hes)

Sesuai Misi Kota Yogyakarta yang ke empat yaitu Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya ini dibuktikan dengan meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berbijak pada Nilai Keistimewaan. Dengan ini Kota Yogyakarta hari ini memberikan verifikasi dokumen kepada Tim Daerah Istimewa Yogyakarta di Ruang Diklat Lantai 5 Rumah Sakit Pratama, Kota Yogyakarta (15/3). Penghargaan sudah di buktikan mulai tahun 2007 yang lalu Kota Yogyakarta berhasil mendapatkan penghargaan Swasti Sabha Wistara, sebuah penghargaan tertinggi pada Program Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Nasional. Selain itu, pada tahun 2009 Kota Yogyakarta menerima Penghargaan Swasti Sabha Wistara yang merupakan sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Kabupaten/Kota Sehat. Selanjutnya implementasi di Kota Yogyakarta pasca penghargaan Swasti Sabha Wistara pada penerimaan Tim Verifikasi Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2009. Pada tahun 2017 Kota Yogyakarta menerima kembali penghargaan Swasti Saba Wistara yang ke enam. Sesuai dengan Dasar Hukum Kota Sehat Kota Yogyakarta SKB MENDAGRI dan MENKES No.34/2005 No.1138 / 2005 dalam PERDA : No 7/2012 tentang RPJMD 2012 -2016. Tentang Forum Kota Sehat Kota Yogyakarta (Masyarakat, LSM, Org Profesi, PT, TP PKK, dan sebagainya). Dengan SK Walikota Yogyakarta No : 379 Tahun 2018 didampingi oleh Tim Pembina Kota sehat Kota Yogyakarta Pemkot dan OPD terkait dalam SK Walikorta Yogyakarta No: 380 Tahun 2018. Regulasi penyelenggaraan KKS Nomor 34 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota sehat dan nomor : 1138/Menkes/PB/VII/2005. Dalam Pasal 1 mengatakan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) adalah suatau kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Sekertaris BAPPEDA Kota Yogyakarta, Supratini mengatakan, kegiatan ini nantinya akan dijadikan Dokumen untuk verifikasi. "Acara ini berlangsung dalam rangka pengumpulan dokumen yang nantinya di verifikasi dan dicermati data perdatanya dalam bentuk Soft Copy bagi yang kesulitan bisa dikirim ke email, nantinya di berikan PR tiap devisi untuk dilanjutkan dalam forum berikutnya" katanya. Penyelenggaraan Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2019 dalam bentuk dokumen KKS yang diusulkan oleh Tim Pembina Provinsi dikirim selambat-lambatnya pada 31 Maret 2019 pukul 23"59 WIB. Dalam bentuk Soft Copy atau PDF dibuat sesuai folder-folder yang diserrtai surat pernyataan kebenarannya yaitu hasil Verifikasi (Form 1a dan 1b) dari Tim Pembina Kab/Kota yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pembina Provinsi/Ketua BAPPEDA Provinsi dengan melampirkan Surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Gubernur. Pada kesempatan kali ini, Ketua Forum Kota Sehat, Tri Kirana Muslidatun juga ingin memperluas program sikies gemes adalah konsep sistem penguatan kelurahan siaga dalam rangka penggerakan masyarakat hidup sehat. " Sehingga kehidupan yang sehat sangat perlu dikalangan masyarakat luas" uangkapnya. Lewat perwal no 3 tahun 2016 dibuatlah aturan tentang kelurahan siaga. Keberadaan kelurahan siaga ini dalam prakteknya membantu tugas lurah sebagai penggerak dan penampung aspirasi terkait kesehatan masyarakat. Mereka juga harus membentuk jejaring di tingkat RW dan RT. (Hes)

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, keberadaan data tunggal merupakan salah satu modal dasar dalam efisiensi penggunaan anggaran dan capaian kinerja, oleh karena itu Wawali meminta seluruh data yang ada di Balaikota harus tergabung dalam satu data tunggal. "Kita sudah punya program Satu Kabar Gimilang atau sasaaran tunggal langkah bersama gerakan menunju efisensi anggaran dan capaian, yang pertama dibuat adalah data tunggal. Setiap opd tidak boleh data sendiri-sendiri. data harus sama," Ungkap Wawali ketika membuka Workshop Pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Penyusunan LPPD Tahun 2018, Jum"at (15/3) pagi di Auditorium Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Lebih lanjut, Wawali mengungkapkan, Pengisian IKK menunjukkan pemahaman OPD akan apa yang dikerjakan, dan jika lepas dari IKK, berarti program dan kegiatan yang disusun tidak menyelesaikan masalah yang menjadi tugas pokoknya. Dalam pengisian IKK, data tunggal memiliki posisi penting karena akan mensinkronkan isian antar OPD "Termasuk ketika kita mengisi Indikator Kinerja Kunci, kalau datanya ngga sama antara OPD satu dan lainnya, bisa membuat kinerja kita turun. OPD satu datanya dari mana, OPD lain dari mana dan ketika dimatchkan pembilangnya berbeda" Imbuh Wawali Dalam kesempatan ini Wawali juga meminta agar OPD mengurangi kegiatan dan program yang tidak memiliki implikasi kepada masyarakat. "Hal-hal yang masih wacana, sosialisasi dikurangi sebanyak-banyaknya, terkait pelatihan tapi tidak ada tindak lanjut sampai produktif dikurangi sebanyak-banyaknya. Sekarang kita action bekerja. Anggaran yang tersedia harus menyelesaikan masalah" Tambah Wawali di hadapan 51 pengampu data IKK dari masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Workshop ini sendiri dilaksanakan untuk mencermati kembali upaya Pemerintah Kota dalam meningkatkan capaian kinerja yang dapat dilihat dari IKK. Dikatakan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahterana Masyarakat, Octo Noor Arafat, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya masuk dalam 10 besar dalam Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. "Kota Yogyakarta saat ini berada di peringkat 22 dengan kategori bintang dua, tentunya kita berharap kondisi ini akan terus naik mendapat kondisi yang lebih baik. Harapannya bisa masuk ke-10 besar, hal ini tentu butuh komitmen dan kerjasama semua pihak. Sebagai upaya, dalam workshop ini kami mengundang fasilitator dari Kemendagri untuk dapat mencukupkan pencermatan data-data yang kita perlukan dalam penyuusnan IKK sebagai bagian dari LPPD," Pungkas Octo (ams)