Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kodim 0734/Yogyakarta di Kelurahan Purbayan Kotagede secara resmi telah di tutup. Beberapa program yang dilaksanakan juga sudah terlaksana dengan baik salah satunya yakni berhasil merehab lima rumah di Kelurahan Purbayan, selain itu kegiatan fisik lainnya yang berhasil dilakukan yakni pemasangan paving block, rehab balai RW dan Pembuatan MCK. Semua sasaran fisik tersebut berhasil dilaksanakan dengan capaian angka 100 persen. Selain kegiatan fisik, TMMD Tahap I 2019 juga telah melakukan kegiatan non fisik seperti sosialisasi bela negara, sosialisasi tentang penyakit masyarakat dan sosialisasi tentanga menangkal fanatisme. Komandan Kodim (Dandim) 0734/ Yogyakarta, Letkol Inf Wiyata Sempana Aji meminta warga untuk menjaga sekaligus merawat hasil pembangunan tersebut. Ia menjelaskan sejumlah sasaran berhasil digarap melalui TMMD Sengkuyung yang dimulai 26 Februari hingga 27 maret 2019 ini terdiri sasaran fisik dan nonfisik. Sasaran fisik berupa pemasangan paving block sepanjang 185,75 M, rehab 1 unit balai RW, Pembuatan 1 MCK dan rehab rumah 5 unit. "Semoga hasil ini bisa membantu masyarakat di Kelurahan Purbayan sekaligus menjadi semangat baru warga untuk saling bergotong royong melakukan pembangunan," ucapnya saat penutupan TMMD Tahap I 2019 di Lapangan Karang Kotagede, Rabu (27/3/2019). Menurutnya kegiatan TMMD tersebut merupakan wujud sinergitas masyarakat, Pemerintah, TNI dan Polri dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan agenda-agenda pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan keberdayaan bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Dandim juga meminta semangat gotong royong masyarakat dapat terus dilestarikan sebagai warisan budaya bangsa yang sudah terbina dengan baik selama ini. Semangat kebersamaan, persatuan, toleransi atas perbedaan dan budaya gotong royong harus terus dipelihara dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. "Kepada prajurit dan seluruh komponen masyarakat untuk terus memlihara semangat kebersamaan dan kanunggalan TNI dan rakyat. Jangan mudah terhasut dan terprofokasi oleh pihak manapun yang ingin memecah persatuan dan kesatuan, tegasnya. Mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat Wirawan Hario Yudho menyampaikan hal yang sama. Pihaknya meminta masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan tersebut. Pihaknya mengaku puas sekaligus mengapresiasi hasil kinerja fisik TMMD Sengkuyung tahap I tahun 2019. Menurutnya, sasaran TMMD sejalan dengan program Gandeng Gendong yang saat ini sedang digeliatkan di Kota Yogyakarta. "Gotong royong adalah modal besar kita dalam melakukan pembangunan di Yogyakarta, dengan semangat kebersamaan ini tentulah semua program pembangunan bisa berjalan dengan baik," tandasnya. Terkait dengan rehab rumah tersebut, Ia menjelaskan, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) di Kota Yogyakarta ditargetkan tertangani dan rampung sehingga tidak ada lagi RTLH pada 2021 mendatang. (Tam)

Pemerintah Kota Yogyakarta menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah 2018 ke Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (27/3/2019). Penyerahan LKPD tersebut diterima langsung oleh Kepala Subauditorat, Nur Miftahul Lail diruang kerjanya. Kami berharap LKPD yang diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hasilnya wajar tanpa pengecualian, kata Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Menurutnya, dengan hasil wajar tanpa pengecualian tersebut akan mampu meningkatkan konsolidasi penataan keuangan di masa yang akan datang agar lebih baik. "Pemerintah Kota Yogyakarta sudah memperoleh opini wajar tanpa pengecualiaan dalam LKPD delapan kali secara bertutut-turut" ungkapnya. Ia menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki komitmen dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik dalam perencanaan, maupun pelaporan pertanggungjawabannya. Sementara itu, Kepala Subauditorat BPK RI DIY, Nur Miftahul Lail sangat mengapresiasi Pemkot Yogya yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu. Dengan penyerahan LKPD tersebut, lanjutnya, akan memudahkan BPK dalam memantau pemerintah daerah mana yang sudah menyerahkan atau belum. Dengan demikian, hal ini bisa memacu daerah itu untuk segera menyerahkan laporan keuangannya, katanya. (Han)

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup mulai membersihkan sampah yang menumpuk di Kota Yogyakarta mulai besok, Sabtu (30/3). Pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Piyungan akan dilaksanakan secara bertahap hingga sepekan ke depan pasca beroperasinya kembali TPSA Piyungan pada Jum"at (29/3). "Sampah yang ada di TPS dan mulai diangkut pada hari Sabtu setelah seluruh sampah yang ada di truk dikosongkan. Diharapkan dalam seminggu kondisi di Kota Yogyakarta kembali normal" Ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Suyana pada Jumpa Pers terkait penanganan sampah di Kota Yogyakarta, Jum"at (29/3) di Ruang Rapat Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandina. Lebih lanjut, Suyana mengingatkan bahwa kejadian penumpukan sampah dapat terjadi lagi apabila warga kota Yogyakarta tidak mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah, untuk itu pihaknya mengajak warga untuk bersama-sama mengelola sampah dengan bijak sebagai solusi jangka panjang dalam menangani permasalahan sampah di Kota Yogyakarta. "DLH terus mendorong masyarakat untuk mengelola sampah secara bijak baik melalui bank sampah yang tersebar di Kota Yogyakarta maupun berbagai sosialisasi dan edukasi" Imbuhnya. Saat ini terdapat sekitar 470 bank sampah yang tersebar di 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta. Bank Sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sampah anorganik di tingkat masyarakat. Melalui Bank Sampah, warga memiliah sampah sesuai jenisnya lalu menyetorkan sampah anorganik yang sudah terpilah ke bank sampah sesuai jadwal, sampah akan ditimbang lalu disetorkan ke pengelola bank sampah. "Sampah anorganik dapat disetorkan ke bank sampah atau didaur ulang menjadi ecobrick sementara sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai biopori dan kompos menggunakan komposter sederhana seperti keranjang Takakura." Kata Suyana. Saat ini setiap harinya, warga Kota Yogyakarta menyumbang tak kurang dari 250 ton sampah ke TPSA Piyungan. Suyana mengajak warga juga mengurangi konsumsi agar jumlah sampah juga tereduksi. "Beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah antara lain membiasakan diri menggunakan tumbler air minum, mengganti tisu sekali pakai dengan sapu tangan, membawa tas belanja sendiri, tidak menggunakan sedotan plasti, dan selalu menghabiskan makanan." Tuturnya Selain itu, Pemkot juga terus berupaya melakukan pengelolaan berbasis wilayah agar pengelolaan sampah berhenti di wilayah sehingga sampah yang dibuang di TPSA berkurang. Sebagai pilot project, saat ini Pemkot tengah menyiapkan Kecamatan Tegalrejo sebagai pilot project pengolahan sampah menjadi batako. Sampah yang dikumpulkan warga akan diproses menjadi residu yang nantinya digunakan sebagai bahan utama pembuat batako. "Akan ada dua alat yang diujicobakan di Tegalrejo pada bulan Mei mendatang. Proses pengubahan menjadi residu tidak menghasilkan asap dan bau sehingga ramah lingkungan. Nantinya metode ini akan dikembangkan ke seluruh wilayah di Kota Yogyakarta." Kata Camat Tegalrejo, Raden Ryanto Tri Noegroho. (ams)

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meluncurkan program Pantib for School pada perhelatan Si Pantib Award, Jum"at (29/3) malam di halaman Balaikota. Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi berharap adanya program Pantib for School mampu mencegah kenakalan remaja "Harapannya mampu menumbuhkan budaya tertib di lingkungan sekolah dimana dari budaya tertib akan memunculkan tanggungjawab bersama untuk menghilangkan budaya bullying, klitih, dan vandalisme di kalangan pelajar," Harap Walikota. Agus Winarto, Kepala Satpol PP menjelaskan, konsep Pantib for School ini hampir sama dengan program Kampung Panca Tertib yang ditujukan untuk komunitas berbasis kampung "Nanti gerakan untuk sekolah disesuaikan dengan kondisi sekolahan masing-masing sehingga antara satu sekolah dan lainnya akan berbeda fokusnya," Kata Agus. Kampung Panca Tertib sendiri adalah sebuah gerakan yang berupaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar berperilaku tertib dan menjadikan tertib sebagai sebuah budaya (gaya hidup). Dalam pelaksanaan kampung panca tertib bekerja sama dengan Organisasi Perangkat daerah (OPD) sesuai dengan bidang ketertiban yang dipilih oleh masyarakat. "Seperti misalnya Dukcapil bekerjasama untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, lalu Dinas Kesehatan bersama masyarakat berupaya mewujudkan RW Siaga agar warga memiliki kesiapan sumber daya dan kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri" Tambah Agus. Setiap tahunnya Pemkot secara rutin memberikan penghargaan terhadap kampung yang menjalankan program Panca Tertib melalui gelaran Si Pantib Award. Penghargaan ini dimaksudkan sebagai apresasi atas peran serta dan partisipasi aktif serta kreatifitas masyarakat kampung dalam melaksanakan program Panca Tertib. "Gerakan kampung Panca Tertib akan terus berkesinambungan secara dinamis dan terukur. Selanjutnya gerakan ini akan terus dikembangkan sampai ke kantor-kantor dengan demikian setiap satuan masyarakat baik di lingkungan masyarakat tempat tinggal, masyarakat sekolah dan masyarakat kantor akan menjadi wahana tumbuh kembangnya budaya tertib," Kata Wawali. Sementara terkait penumpukan sampah yang belakangan ini terjadi di Jogja, Wawali meminta agar nantinya RW Siaga tidak hanya bergerak dalam bidang kesehatan namun juga mampu turut serta mendorong Kampung Panca Tertib untuk lebih berkiprah dalam bidang tertib lingkungan. "Lingkungan yang bersih, asri, teratur akan membangun jiwa yang sehat dan perilaku hidup yang sehat dengan demikian hal itu selaras dengan program kesehatan. Adanya Kampung Panca tertib di bidang lingkungan diharapkan dapat melakukan mengolah dan mendaur ulang sampah agar dari kampung permasalahan sudah teratasi." Imbuh Wawali. Hal tersebut sendiri sudah mulai dilaksanakan oleh Kampung Tejokusuman berupa pemilihan sampah terpadu yang sudah dilaksanakan dalam setahun terakhir. Said, Pekerti (Pelopor Ketertiban) Kampung Tejokusuman mengatakan pada awalnya masyarakat sulit untuk memilah sampah, namun perlahan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. "Hasil pemilahan sampah berupa kertas dan plastik dapat dijual dan masuk kas kampung, meski jumlah rupiahnya belum besar namun dari yang sedikit demi sedikit lama lama akan menjadi bukit." Ungkap Said. Dalam perhelatan Si Pantib Award tahun ini, terpilih sebagai Kampung Panca Tertib Patehan berhasil menggondol empat penghargaan sekaligus, yakni Kampung Panca Tertib terbaik kategori best of the best, kampung tertib lingkungan terabaik, Ketua LPMK terbaik atas nama Sutaryoko, dan Koordinator FKTP terbaik, Agus Wijayanto. Sementara Pekerti terbaik diraih oleh Junareka Dewanto dari Kampung Tegalrejo. (ony)

Warga masyarakat Terban, Gondokusuman menggelar Merti Kampung dan Gelar Budaya Rejeban pada hari Minggu (31/3) di Kampung Purbonegaran, Terban. Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap warga masyarakat Terban terus melestarikan budaya Rejeban di tengah arus modernisasi. "Saya ucapkan terima kasih atas peran serta masyarakat, tokoh masyarakat, budayawan, seniman, dan segenap elemen masyarakat di Kelurahan Terban yang sudah nguri-uri kabudayan leluhur" Tutur Wawali sebelum melepas prosesi kirab. Lebih lanjut, Wawali berjanji, Pemerintah Kota Yogyakarta akan terus mendukung dan memfasilitasi kegiatan budaya yang dilakukan oleh warga masyarakat Yogyakarta. Hal tersebut menurut Wawali dapat memperkuat predikat Yogyakarta sebagai Kota Budaya dan menopang keistimewaan Yogyakarta. "Harapannya kegiatan ini juga mampu membangun semangat kebersamaan warga, bergotong royong, bahu membahu mewujudkan Terban sebagai Kelurahan Budaya, baik dalam bentuk seni dan tradisi yang adi luhung". Imbuh Wawali. Kegiatan Merti Kampung dan Rejeban merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh masyarakat Terban, dan untuk tahun ini kegiatan dilaksanakan dalam bentuk kirab budaya, nyekar leluhur, bersih-bersih makam, prosesi pasrah ambeng dan pentas seni. Kegiatan ini sempat absen selama 46 tahun hingga akhirnya digiatkan lagi pada tahun 2014 lampau. Tradisi Rejeban diambil dari istilah Rajab (bulan Rajab) yang di dalamnya ada peringatan Isrta" Miraj di mana Rasulullah Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsha di Palestina. Dalam peristiwa tersebut rasul menerima perintah salat lima waktu. Dalam kepercayaan Jawa, tradisi ini meluas menjadi tradisi dalam membersihkan makam secara bergotong royong. Kawasan Terban sendiri memiliki tiga makam utama, yakni makam Purbonegaran, Bendo dan Carangsuko di mana masing-masing menjadi makam leluhur warga Sagan. Makam Bendo merupakan makam Kyai Sag dan Nyai Sag yang menjadi cikal bakal lahirnya kampung Sagan. Makam Purbonegaran adalah tempat peristirahatan terakhir Kyai Purbonegoro yang juga menjadi cikal bakal nama Kampung Purbonegaran. Sedangkan makam Carang Sokamerupakan tempat dimakamkannya Kyai Carang Soka. (ony)

Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerkomwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dibuka Jumat (29/3/2019) pagi di Hotel PO Semarang. Selama Raker tersebut para Kepala Daerah ini membahas banyak hal, salah satunya adalah dana kelurahan Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan dana kelurahan sangat penting, dengan adanya dana kelurahan membuat pembangunan di kota-kota besar semakin mantap. Jadi dengan adanya dana kelurahan itu jadi semakin mantap, baik itu dalam sisi pembangunan infrastruktur maupun dalam sisi pemberdayaan masyarakat. katanya. Dengan adanya Raker ini, menurut Wawali bisa dijadikan wadah yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing bagi pemerintah kota selama masa otonomi daerah. Apeksi aktif memberikan berbagai usulan dan rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait otonomi daerah. Ia pun menyampaikan, tidak hanya soal dana kelurahan, banyak sekali program dan kebijakan pemerintah pusat yang semakin membantu pemerintah kota. Dan yang tidak kalah penting bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di wilayah kota ini semakin baik, ujarnya. Pada kesempatan tersebut Wawali juga memaparkan aplikasi unggulan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta yakni JSS (Jogja Smart Service) yang sampai saat ini sudah memiliki 37 jenis layanan yang memudahkan masyarakat Kota Yogya dalam mengakses pelayanan. Melalui JSS masyarakat cukup mengakses satu aplikasi untuk bisa memperoleh berbagai layanan yang dibutuhkan. Pasalnya, seluruh sistem informasi dari tiap-tiap organisasi perangkat daerah disatukan dalam aplikasi tersebut. Mulai dari penyampaian keluhan, permohonan perizinan, sampai layanan kegawatdaruratan. Berbasis Android, aplikasi mengintegrasikan berbagai layanan sistem informasi yang sudah ada ke dalam aplikasi praktis. (Han)

Pemerintah Kota Yogya melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogya terus menggencarkan sosialisasi gerakan ketertiban di wilayah Kota Yogya, sampai saat ini Kota Yogya telah memiliki 62 kampung Panca Tertib setelah kampung Tempel Wirogunan dan kampung Gemblakan Bawah mendeklarasikan kampung mereka sebagai kampung Panca Tertib pada Minggu, (31/3/2019). "Targetnya di tahun 2019 ini akan ditambah 20 rintisan lagi," kata Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Agus Winarto di kampung Gemblakan Bawah. Menurutnya, kampung yang akan mendeklarasikan diri sebagai kampung panca tertib pada tahun ini masih terus berproses karena sifat pembentukannya adalah "bottom up" sehingga kampung yang lebih siap akan mendapat dukungan untuk melaksanakan berbagai program gerakan kampung panca tertib. Tim dari Satuan Polisi Pamong Praja, lanjut Agus, akan terus melakukan pendekatan ke wilayah melalui lurah, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, serta pengurus kampung. Sementara untuk memotivasi setiap kampung untuk terus meningkatkan kreativitas serta menjaga komitmen untuk mewujudkan ketertiban di wilayah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta memberikan penghargaan yakni Si Pantib Award untuk kampung panca tertib terbaik. Hadir dalam deklarasi tersebut Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, pada kesempatan tersebut ia menekankan soal kebersihan, terutama mengenai masalah masalah sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Masalah sampah ini memang masih menjadi persoalan bersama. Namun saat ini yang jadi masalah bukan bagaimana membuang sampah, tetapi yang perlu dipikirkan saat ini adalah bagaimana cara mengolah sampah. Sehingga nanti kita tidak tergantung dengan Piyungan lagi, tambahnya. Keberadaan bank sampah, lanjutnya cukup membantu dalam hal pemilahan sampah. Sampah yang sudah disortir, bisa dimanfaatkan lagi. Wawali ingin agar kedepan sampah plastik tidak hanya sebagai bentuk kerajinan saja, tetapi juga bisa menjadi oleh-oleh. Ia pun ingin, agar dana yang diterima kelurahan bisa dimanfaatkan bersama untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam menjaga lingkungan. Dan kelurahan bisa dimanfaatkan beraama dan dioptimalkan, supaya bisa memberikan kemudahan. Tertib lingkungan itu yang bisa menjaga ya kita sendiri, sangat ironi kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan sendiri. Nanti harus ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) buang sampah sembarangan, tutupnya. (Han)

Keberadaan Prawirotaman sebagai kampung turis diharapkan bisa lebih memikat wisatawan asing untuk lebih lama lagi tinggal di Kota Yogyakarta. Mewujudkan hal itu, sejumlah strategi tengah disiapkan Pemerintah Kota Yogyakarta. Terlebih menjelang high season yang akan datang pada bulan Juni hingga Agustus mendatang, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata dan Paguyuban Pengusaha Pariwisata Prawirotaman berencana meluncurkan paket wisata baru dan menambah berbagai event budaya. Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyebut langlah tersebut dilakukan menyusul akan dibukannya bandara baru di Kulonprogo, menurutnya hal itu akan menjadii tantangan sekaligus peluang baru bagi Kota Yogyakarta. Dengan hadirnya bandara baru yang rencananya tahun ini akan beroperasi bisa mendorong turis asing karena penerbangan langsung ke Jogja. Kalau dulu kan dikendalikan agen daerah lain. Nanti giliran kita yang akan mengendalikan trus asing tersebut mau kemana saja, ucapnya saat sarasehan penguatan karakter prawirotaman sebagai destinasi wisata di Jl Prawirotaman I No.3, Sabtu (30/3/2019). Namun untuk mampu memanfaatkan peluang tersebut, Yogyakarta harus memiliki daya tarik yang lebih agar para wisatawan asing bisa betah di Yogyakarta. Untuk itulah pihaknya meminta Prawirotaman agar bisa menghadirkan keunikan yang ada di Kota Yogyakarta. "Tampilkan sesuatu yang asli yang ada di Yogyakarta karena itulah yang mereka cari. Jangan justru menampilkan sesuatu yang ada di negeri mereka, bukan itu yang membuat mereka tertarik, mereka datang untuk melihat dan merasakan sesuatu yang baru, imbuhnya. Heroe meminta pada masa high season nanti, Prawirotaman bisa menyediakan tontonan yanglebih banyak bagi wisatwan asing, mulai dari atraksi, pekan budaya, hingga menyajikan suguhan khas Yogyakarta lainnya yang membuat mereka betah di Yogyakarta. "Target kita mereka bisa lebih dari dua hari tinggal di Kota Yogyakarta, untuk itulah kita siapkan strateginya," imbuh Heroe. Hal senada dismapaikan Ketua Paguyuban Pengusaha Pariwisata Prawirotaman Yogyakarta Rina Indarti, Ia mengaku akan lebih memperbanyak hiburan yang berupa budaya dan kesenian khas yogyakarta. tidak hanya menampilkan kelompok kesenian dari yogyakarta saja bahkan akan menggandeng Kulonprogo, Sleman, Bantul Dan Gunung Kidul. "Selain menyiapkan hiburan kami juga memikirkan aspek kepuasan mereka ketika berada di Yogyakarta, sehingga kami sangat berharap bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak," tandasnya. (Tam)

Forum Kordinasi Pimpinan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, Bawaslu Kota Yogyakarta beserta jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta menghadiri acara Konser Musik "Pemilih Berdaulat Negara Kuat" yang di selenggarakan di Serangan Umum 1 Maret, Minggu (31/3). Konser Musik Pemilih Berdaulat dimeriahkan oleh Band Jikustik dan berguna untuk menyambut Pesta Demokrasi Pemilu Serentak di tahun 2019 yang akan dilaksanakan dalam beberapa minggu kedepan. Pemerintah Kota Yogyakarta sangat menyambut baik gagasan dari KPU Kota Yogyakarta yang telah menanamkan pendidikan berdemokrasi bagi generasi Millenial dengan menyelenggarakan kegiatan konser musik malam hari ini. Selain itu, sebelum diadakan acara ini KPU Kota Yogyakarta telah menggelar lomba band antar SMA, diamana para pemenang mendapatkan hadiah dari KPU Kota Yogyakarta sebagai dukungan bagi generasi muda untuk terus berkarya melalui musik. Juara pertama mendapatkan empat juta, juara kedua mendaoatkan dua juta, dan juara ke tiga mendapatkan satu juta. Banyaknya warga yang ikut dalam konser ini merupkan dari wilayah kota Yogyakarta. Kepala bagian Tata Pemerintahan, Octo Nor Arafat mengatakan, kegiatan pemilihan umum 2019 ini diibaratkan sebagai Musik. Musik genre apapun mampu mendapat animo positif dan tempat tersendiri serta dapat memanjakan para peminatnya. Musik adalah bahasa universal, musik adalah bahasa persatuan, musik adalah identitas generasi muda yang bersatu untuk mencapai sebuah tujuan mulia. "Melalui musik dapat meleburkan sekat perbedaan, maupun latar belakang pilhan politik yang dapat memecah belah persatuan" jelasnya. Melalui acara dapat menambah pengetahuan generasi muda tentang pemilu yang diharapkan berdampak pada peningkatan jumlah partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula pada Pemilu 17 April 2019 nanti "mengingatkan bahwa konser ini menjadi bagian dari rangkaian tahapan pemilu dimana rakyat sebagai pemilih berhak menentukan pilihannya di hari pencoblosan nanti" ungkapnya. Berdaulat merupakan amanah bagi KPU selaku penyelenggara Pemilu. Pelayan dalam kegiatan pemiluy yang mengutamakan kepentingan pemilih menggunakan haknya di hari pemungutan suara. Makna Negara Kuat adalah tujuan yang hendak dicapai dari proses pemilu tersebut bahwa berbeda pilihan namun tetap persatuan dan kesatuan bangsa jadi yang utama. "Jangan kemudian karena berbeda pilihan, lalu memutuskan tali silaturahmi antar sesama. Sehingga muara dari kegiatan ini mampu memberikan dampak positif bagi warga Kota Yogyakarta dapat menjadikan Pemilu ini sebagai ajang pemersatu bangsa. Akhirnya marilah kita jadikan musik sebagai bahasa pemersatu, sebagai identitas merah putih bangsa Indonesia, dan dengan musik kita dapat saling berkomunikasi hingga menyentuh segala lapisan masyarakat" ungkapnya. (Hes)

Sejak dicanangkan pada tahun 2016 kampung Kealuarga Berencana (KB) hadir hanya di satu kecamatan saja, namun seiring dengan berjalannya waktu kini kampung KB ada di beberapa kecamatan di Kota Yogyakarta. Salah satunya yang saat ini baru saja di launching di Kampung Mangunnegaran di Jalan Sawojajar, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Selasa (26/3). Dalam kesempatan kali ini dihadiri oleh camat Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta, Lurah Kelurahan Panembahan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB), Kepala Puskesmas Kraton, Ketua KUA Kota Yogyakarta, RT, RW serta masyarakat mangunnegaran. Dikukuhkannya Kampung KB diwilayah Mangunnegaran Panembahan untuk menyelaraskan program pengentasan kemiskinan agar lebih efektif. Di Kota Yogya dalam pencanangan Kampung KB yang saat ini terdapat di 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta. Camat Kecamatan Kraton Yogyakarta, Widodo Mujiatno berharapkan menjadi motivasi semua elemen untuk bersama-sama menjadikan Kota Yogyakarta sebagai Kota yang melahirkan keluarga yang lebih sejahtera di kemudian hari melalui program KB dan program lain yang terkait dengan peningkatan keluarga sejahtera. Plt Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Eny Retnowati mengatakan, bahwa kampung KB menjadi langkah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar kualitas hidup masyarakat mengingkat. "kampung kb ini diharapkan menjadi miniature gambaran atau potret dari sebuah kampung yang didalamnya ada pengukuhan kampung KB. Kampung KB tidak hanya sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali KKBPK guna akses dan dalam upaya mengaktifkan desa" ungkapnya. Eny Retnowati menambahkan, dalam kegiatan kampung KB menambah program kerja yang ada di wilayah Kelurahan Panembahan agar lebih efektif. "kegiatan yang dilakukan oleh kampung kb tidak hanya identik dengan penggunaan pemasangan, alat kontrasepsi pembangunan kota terpadu yang terintrigasi dengan program-program lainny" ujarnya. Dalam kegiatan Kampung KB harus adanya Rumah Data berisikan data-data kependudukan memngenai semua yang berhubungan dengan Rumah Data. Dalam kegiatan Rumah Data memiliki program yang terdiri dari peta wilayah, warga yang mengikuti kb ataupun tidak, adanya lansia, data balita sampai lansia, ibu menyusui maupun ibu meninggal, anak lahir ataupun sudah meninggal, serta data anak sekolah data ini yang dinamakan data kependudukan. Kepengurusan rumah data mengerti tentang operasional computer yang didalamnya memiliki aplikasi sesuai keperluan rymah data. Dalam kegiatan pencanangan kampung KB biasanya diambil dari daerah yang memiliki kepadatan penduduk, ataupun kampung bantaran sungai ataupun rel kereta api. Agar semua warganya menjalankan KB dengan dua anak cukup. Selain itu Camat Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta berharap setelah dikukuhkannya kampung KB warga Kelurahan Panembahan RW 18 mampu bergotong royong bersama dalam kegiatan yang dilaksankan oleh panitia kampung KB. "terimakasih kebanggan kita semua namun kami tunggu Tidak hanya sekedar di kukuhkan namun untuk bersama-sama melakukan kegiatan sesuai dengan kampung KB" katanya. (Hes)

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, bersama ratusan warga yang terdiri dari masyarakat umum, TNI-Polri bergotong royong membersihkan Alun-Alun Selatan Yogyakarta. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperingati 30 tahun Jumeneng Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kegiatan yang dipusatkan di Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan Yogyakarta tersebut dimulai sejak pukul 06.00 WIB. Selain merapikan rumput yang tumbuh subur di alun-alun, warga juga merapikan akar gantung pohon beringin yang berada di tengah Alun-alun Selatan Yogyakarta. Menurut Wawali kegiatan tersebut selain untuk meningkatkan dan menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan tersebut juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki serta mendukung eksistensi Keraton Yogyakarta. "Sebagai warga, kami pun ingin menunjukkan kegembiraan atas jumeneng dalem" ini" ungkapnya dilokasi, Rabu, (3/3/2019). Kegiatan bersih-bersih tersebut, lanjutnya, akan menjadi kegiatan rutin tiap "jumeneng dalem" dan diharapkan dapat dilanjutkan di lingkungan warga secara mandiri. "Di Kota Yogyakarta, sudah ada kesepakatan untuk kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan setiap Minggu Legi," katanya. Wawali berharap kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan tersebut dapat memberikan dampak positif ke seluruh warga dan komunitas dalam menjaga kebersihan dan meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. "Bahkan, sikap peduli lingkungan ini bisa ditingkatkan lagi. Misalnya, pedagang tidak lagi menggunakan tas atau bungkus plastik dan tidak menggunakan sedotan" katanya. Sementara itu, Camat Kraton, Sungkawa Widodo Mujiyatna, menjelaskan jika kegiatan tersebut akan dilakukan lagi pada 7 April mendatang yang difokuskan di seluruh kampung yang ada di Jeron Beteng. Ini merupakan bagian dari upaya kita semua untuk selalu menjaga bagaimana keraton tetap lestari bangunannya. Masyarakat diajak sama-sama untuk menjaga kebersihan, katanya. (Han)

Pemerintah Kota Yogyakarta pada kesempatn kali ini menerima kunjungan kerja dari Wakil Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Kamis (4/4) di aula PKK Balaikota Yogyakarta. Kegiatan kunjungan kerja di Pemkot Yogyakarta berkaitan dengan SAKIP dan perencanaan penganggaran yang ada di wilayah kota Yogyakarta. Berkaitan dengan SAKIP dan perencanaan penganggaran dari pihak Pemkot Yogya memberikan informasi bahwa Kota Yogyakarta mendapatkan prestasi dalam akuntabilitas kinerja, hal ini disampaikan oleh Sekertaris Daerah, "Prestasi Yogyakarta mendapatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan meraih predikat BB atau Sangat Baik dalam LHE SAKIP" ungkapnya. Laporan Hasil Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LHE SAKIP) Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah III tahun 2018 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB). Dengan berkembangnya jaman ada beberapa inovasi yang digagas oleh pemeritah kota serta melibatkan program Gandheng Gendhong yang diharapkan mampu memantapkan pemkot untuk menghadapi evaluasi akuntabilitas kinerja di tahun 2019. Guna menggenjot efisiensi dan efektivitas kinerja, pada tahun ini Pemkot telah mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, penatalaksanaan, monitoring serta pelaporan. Selain itu, tahun ini, Perjanjian Kinerja dan sasaran yang disusun setiap OPD menjadi lebih jelas dan strategis dan sinergitas antara OPD yang meningkat. "Dari tahap perencanaan hingga pelaporan sudah online by system sehingga nantinya capaian RPJMD lebih maksimal dan program kegiatan menjadi tepat sasaran, efektif, dan efisien" katanya. Selain itu berkaitan penyelesaian kerugian daerah, dimana menyelesaikan kerugian daerah Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk MP-TPTGR atau Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. Tim Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ini merupakan sebuah wadah internal pemerintah Kota Yogyakarta yang ditugaskan untuk menyelesaikan temuan-temuan aparat pengawasan fungsional seperti BPK, BPKP dan Inspektorat yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara, maupun pihak ketiga yang melakukan perbuatan merugikan keuangan dan barang daerah. "Yang diperlukan adalah sebuah sistem dan operasional prosedur yang jelas, yang kaitannya dengan tanggung jawab" katanya. Disamping itu Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki aplikasi Jogja Smart Service yang di dalamnya memuat laporan kinerja instansi maupun perorangan. JSS ini merupakan integrase dari seluruh Sistem Informasi Management yang ada, baik untuk keperluan Musrenbang, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi. Selain itu JSS dapat mengakomodir seluruh layanan di Pemerintah Kota Yogyakarta serta masyarakat pun dapat melaporkan ketidak puasan atas layanan serta memberikan masukan bagi kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta. (Hes)

Pemerintah Kota Yogyakarta pada kesempatn kali ini menerima kunjungan kerja dari Wakil Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Kamis (4/4) di aula PKK Balaikota Yogyakarta. Kegiatan kunjungan kerja di Pemkot Yogyakarta berkaitan dengan SAKIP dan perencanaan penganggaran yang ada di wilayah kota Yogyakarta. Berkaitan dengan SAKIP dan perencanaan penganggaran dari pihak Pemkot Yogya memberikan informasi bahwa Kota Yogyakarta mendapatkan prestasi dalam akuntabilitas kinerja, hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta Titik Sulastri. "Prestasi Yogyakarta mendapatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan meraih predikat BB atau Sangat Baik dalam LHE SAKIP" ungkapnya. Laporan Hasil Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LHE SAKIP) Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah III tahun 2018 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB). Dengan berkembangnya jaman ada beberapa inovasi yang digagas oleh pemeritah kota serta melibatkan program Gandheng Gendhong yang diharapkan mampu memantapkan pemkot untuk menghadapi evaluasi akuntabilitas kinerja di tahun 2019. Guna menggenjot efisiensi dan efektivitas kinerja, pada tahun ini Pemkot telah mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, penatalaksanaan, monitoring serta pelaporan. Selain itu, tahun ini, Perjanjian Kinerja dan sasaran yang disusun setiap OPD menjadi lebih jelas dan strategis dan sinergitas antara OPD yang meningkat. "Dari tahap perencanaan hingga pelaporan sudah online by system sehingga nantinya capaian RPJMD lebih maksimal dan program kegiatan menjadi tepat sasaran, efektif, dan efisien" katanya. Selain itu berkaitan penyelesaian kerugian daerah, dimana menyelesaikan kerugian daerah Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk MP-TPTGR atau Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. Tim Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ini merupakan sebuah wadah internal pemerintah Kota Yogyakarta yang ditugaskan untuk menyelesaikan temuan-temuan aparat pengawasan fungsional seperti BPK, BPKP dan Inspektorat yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara, maupun pihak ketiga yang melakukan perbuatan merugikan keuangan dan barang daerah. "Yang diperlukan adalah sebuah sistem dan operasional prosedur yang jelas, yang kaitannya dengan tanggung jawab" katanya. Disamping itu Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki aplikasi Jogja Smart Service yang di dalamnya memuat laporan kinerja instansi maupun perorangan. JSS ini merupakan integrase dari seluruh Sistem Informasi Management yang ada, baik untuk keperluan Musrenbang, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi. Selain itu JSS dapat mengakomodir seluruh layanan di Pemerintah Kota Yogyakarta serta masyarakat pun dapat melaporkan ketidak puasan atas layanan serta memberikan masukan bagi kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta. (Hes)

Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau mengunjungi Pemerintah Kota Yogyakarta pada Selasa (2/4). Pada kesempatan kali ini dikhususkan untuk saling bertukar pikiran mengenai pelaksanaan e-Government dan manajemen sistem penyediaan air minum di Kota Yogyakarta. Kesempatan ini disambut oleh Staf Ahli Walikota Bagian Umum, Tri Widayanto mengatakan Pelaksanaan e-Government, Kota Yogyakarta memiliki dasar Peraturan Walikota Yogyakarta (Perwal) Nomor 15 Tahun 2015 tentang e-Governmentan. Peratur Walikota Yogyakarta (Perwal) Nomor 15 Tahun 2015 tentang e-Governmentan, yang salah satunya bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan e-Government untuk seluruh instansi di Pemerintah Daerah dan masyarakat ungkapnya. Tri wijayanyo menambahkan dalam hal ini, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) Sistem Informasi (SIM) yang ditujukan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, serta menjamin adanya data tunggal (single data) yang valid, transparan dan akuntabel. Sejak tahun 2017 lalu, Kota Yogyakarta menjadi salah satu kota yang terpilih dalam Gerakan menuju 100 Smart City di Indonesia Dalam kesempatan kali ini Kepala Bidang Kabid Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Suciati mengatakan, pada tahun 2018 Pemkot Yogyakarta melaksanakan launching Jogja Smart Service (JSS) atau Jogja Siap Solusi kegiatan ini berbentuk layanan aplikasi berbasis android, yang dapat digunakan oleh masyarakat dan juga ASN Pemerintah Kota Yogyakarta. "Di dalam JSS sendiri terdapat kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) layanan, dan sampai sekarang masih terus bertambah" ungkapnya. Menurut Suciati, kegunaan memiliki JSS bagi masyarakat dapat digunakan untuk menyampaikan pemberitahuan, informasi, aduan, keluhan, permohonan layanan Ambulans Yogyakarta Emergency Service PSC 119, pemadam kebakaran, BPBD, petugas Dinas Perhubungan, layanan mobil jenazah, pelayanan kelurahan kecamatan, e-retribusi pasar, e-SPTPD, Perizinan Online, PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), dsb. "Selain itu ada juga informasi datawarehouse, harga bahan pokok, konsultasi belajar siswa Dinas Pendidikan, info stok darah PMI dan tagihan PDAM Tirtamarta dan lain sebagainya" ungkap Suci saat sambutan. Disamping itu terkait mengenai manajemen penyediaan air minum, dilaksanakan oleh PDAM Tirta Marta, yang tahun ini kebetulan telah berusia kurang lebih satu abad, karena telah hadir melayani kebutuhan air bersih masyarakat sejak tahun 1918. Adanya PDAM Tirtamarta untuk memberikan dukungan bagi predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata dengan daya dukung perhotelan, di mana pemenuhan supply air harus dapat dipenuhi oleh PDAM Tirtamarta. Selain itu, PDAM juga mulai menggandeng kerjasama dengan berbagai pihak, untuk membuat Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dikelola secara mandiri dengan brand AYO (Air Minum Yogyakarta). (Hes)

Pemerintah Kota Yogyakarta terus berbenah untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusi, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan berupaya untuk selalu memenuhi dan memberikan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor, mulai pendidikan hingga tenaga kerja. "Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah membantu disabilitas dalam mempersiapkan diri untuk masuk dunia kerja serta akses ke dunia berupa sarana prasarana dan pendukungnya" Tutur Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi dalam acara Workshop Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Kamis (4/4) pagi di Grha Pandawa, Kompleks Balaikota. Heroe menambahkan, saat ini hampir seluruh gedung atau fasilitas publik yang dibangun sudah ramah difabel, namun demikian masih ada beberapa bagian dari bangunan fasilitas umum yang belum ramah difabel, kebanyakan merupakan bangunan yang didirikan di masa lalu. Terkait hal tersebut, Pemkot berkomitimen untuk melakukan evaluasi dan penataan agar seluruh bangunan dan fasilitas umum ramah difabel. "Kami berterima kasih pada organisasi pemerhati disabilitas yang senantiasa memberikan masukan dan saran terkait pembangunan dan kebijakan yang ramah disabilitas." Imbuh Heroe. Salah satu peserta workshop, Puji Santoso dari Difa Bike mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkot tersebut, menurut Puji, pembangunan gedung dan fasilitas publik yang dilakukan Pemkot telah menunjukkan keseriusan Pemkot dalam mewujudkan kota yang ramah terhadap difabel. "Harapan kami, jalinan komunikasi yang dibangun Pemkot dengan penyadang disabilitas dapat memberikan kesamaan pandangan dan program kerja dalam implementasi Perda Disabilitas yang telah disahkan" Ungkapnya Beberapa aksi yang dilakukan Pemkot antara lain melakukkan pemetaan dan invetarisir kota-kota lain yang berpredikat sebagai Kota Inklusi agar Pemkot dapatmengetahui sejauh mana posisi Yogyakarta sebagai kota inklusi dibandingkan dengan kota lain. Selain itu, Pemkot saat ini juga tengah menggodok konsep Rumah Layanan Disabilitas yang diusulkan oleh komunitas Disabilitas di wilayah Baciro, Kraton, dan Cokrodiningratan. "Melalui Rumah Layanan Disabilitas, para penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta berharap mendapat layanan terpadu, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pelatihan-pelatihan. Saat ini kita sebenarnya sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas, namun lebih banyak melayani pendidikan anak berkebutuhan khusus" Ungkap Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Yogyakarta, Tri Maryatun. (ony)