Sebanyak 25 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki purnabakti di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menerima SK (Surat Keputusan) Pensiun terhitung 1 Maret 2019. Penyerarahan SK dilakukan oleh Sekertasis Daerah Kota Yogyakarta, Dra. RR. Titik Sulastri pada saat upacara bendera di halaman Balaikota Yogyakarta, Senin (18/2/2019). "Atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan dedikasi Bapak dan Ibu selama ini dan selamat memasuki bidang tugas yang baru di masyarakat, serta selanjutnya tetaplah memberi kontribusi bagi pembangunan Kota Yogyakarta." sambutnya. Pada kesempatan tersebut Sekda berpesan kepada para pensiunan untuk tetap menjujung tinggi dharma bhakti pegawai, karena masyarakat luas sangat mengharapkan bimbingan dan tauladan mereka yang telah berpengalaman dalam mengarungi bahtera kehidupan. Ia juga mengajak para calon purna tugas untuk mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Antara lain dengan melakukan kegiatan ekonomi dengan berbisnis, kegiatan produksi dengan menciptkan lapangan kerja maupun dengan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. "Purna tugas bukanlah alasan untuk berhenti melakukan aktivitas yang produktif, purna tugas adalah kesempatan yang luas bagi para pensiunan untuk semakin mengasah potensi yang dimiliki ditengah keluarga dan masyarakat" ungkapnya. Pembekalan seperti ini, sambungnya, layak dilakukan agar para calon pensiunan akan semakin mudah dalam melakukan penataan kehidupan setelah tidak bekerja nanti. Selain untuk para karyawan Pemkot Yogya, Ia menghimbau agar menjaga netralitas dalam menghadapi pesta demkorasi pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif Serentak pada 17 April 2019. Hal tersebut perlu terus menjadi perhatian sebab saat ini adalah tahun politik pelaksanaan Pemilu 2019, maka dari itu pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi fokus bersama. "Saya menegaskan bahwa dalam Pemilu 2019 sistem birokrasi maupun individu ASN Pemkota Yogya harus tetap netral dan dapat mengayomi semua warga negara, berdiri diatas kepentingan masyarakat banyak dan mengutamakan kesejahteraan bersama demi terciptanya Pemilu yang berintegritas", Tegasnnya.(Han/Mil)

Bagi kalian yang hobi banget wisata air, tidak perlu jauh-jauh, sekarang di Taman Pleretan Tirto Wolulas Giwangan sudah tersedia wahana baru yakni susur sungai gajah wong dengan perahu wisata. Sensasi susur sungai gajah wong ini tidak kalah asik dengan para pendahulunya, tidak perlu merogoh kantong terlalu dalam, para wisatawan hanya diwajiban mengisi kotak infaq yang tersedia di dermaga. Meski gratis, wisata baru yang sedang naik daun ini tetap bisa dinikmati sebagaimana wisata ke tempat-tempat jempolan yang telah ada. Untuk sementara, wisata susur sungai gajah wong ini mengambil rute dari dermaga yang berada di di Taman Pleretan Tirto Wolulas melaju ke arah utara hingga jembatan tegalgendu, selanjutnya berputar menuju bendungan mrican. Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi pun sempat menjajal perahu wisata tersebut. Meksi baru kali pertama, Heroe mengaku tertarik untuk mencoba kembali. "Ini tentu menjadi terobosan baru untuk pengembangan kampung-kampung wisata yang ada di Kota Yogakarta," kata Heroe Poerwadi saat perayaan Milad ket tiga di Taman Pleretan Tirto Wolulas di sungai Gajahwong, Giwangan,Minggu (17/2/2019). Pihaknya pun berencana akan menambah rute perjalananperahu wisata ini hingga tembus ke Legawong. Dengan begitu dampak ekonominya akan semakin terasa untuk warga disekitar bantaran sungai. "Kita harus tata semuanya, apa saja yang bisa dinikmati dan diperjual belikan. Tentu harus membawa dampak ekonomi bagi warga," cetusnya. Heroe meminta warga untuk bisa menjaga aset tersebut, dengan perencanaan matang dan aset yang banyak tentu juga harus dibarengi dengan perawatan. Dengan begitu obyek wisata ini akan terus bisa berkembang. Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Taman Pleretan Tirto Wolulas Suharna menjelakan, wahana susur sungai ini merupakan wahaha baru yang disajikan oleh Taman Pleretan Tirto Wolulas untuk para wisatawan. "Untuk sementara wahana ini hanya bisa dinikmati pada hari hari libur saja, tidak dipungut biaya hanya kami sediakan kotak infaq untuk biaya perawatan," ucap Suharno. Buka pada hari libur setiap jam delapan pagi hingga jam empat sore, Suharno berharap keberadaan perahu wisata ini bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Taman Tirto Wolulas. "Sementara ini baru ada dua perahu wisata, jadi nanti kalau memang daya tariknya besar akan terus kami tambah, paling tidak ada empat perahu wisata, namun sekarang baru ada dua," ujarnya. Lebih kanjut Suharno memaparkan, sebenarnya tidak hanya perahu wisata saja. Taman Tirto Wolulas juga menyuguhkan pemandangan yang masih asri dan sejuk. Pada hari-hari tertentu juga ada pertunjukkan kesenian yang siap menghibur para wisatawan. "Giwangan ini kan merupakan rintisan budaya juga, jadi banyak kelompok seniman yang kita libatkan disini," imbuhnya. Pihaknya pun berharap Pemerintah Kota memberikan perhatian untuk penataan dan pengembangan kawasan wisata Taman Tirto Wolulas. Ia berharap, selain memberikan dukungan secara materi, Pemerintah juga bisa memberikan dukungan moril kepada warga sekitar. "Kami berharap pada milad Taman Tirto Wolulas yang ketiga ini membawa berkah, dan seperti yang menjadi harapan kami, Taman Titro Wolulas akan benar-benar menjadi serambi mataram karena banyak cagar budaya," harap Suharno. (Tam)

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA) menggelar Diklat It Forensics di Hotel Royal Darmo Malioboro Jl. Kemetiran Kidul Yogyakarta, Jumat (15/2/2019). Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi yang sekaligus menjadi pemateri dalam acara tersebut menerangkan Diklat It Forensics merupakan upaya peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. "Dengan memiliki kemampuan seperti ini tentu para SDM pengawas akan lebih tajam dalam melalukan pekerjaannya," ucapnya. Heroe mengingatkan, dengan perkembangan teknologi saat ini semua sudah digerakkan melalui jaringan komputer. Namun meski semua telah berbasis komputasi namun jaringannnya tetap terintegrasi. "Dengan begitu, jaman sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa melakukan penipuan, semua sudah terdekteksi," imbuhnya. Namun, pihaknya juga menegaskan bahwa semakin berkembangnya teknologi juga harus dibarengi dengan kemapuan yang sepadan. "Kalau teknologi berkembang tentu SDM juga harus bisa mengimbanginya," cetusnya. Dengan kemampuan it forensics ini, Heroe berharap semua bentuk kecurangan bisa segera dideteksi. Hal itulah yang akan terus dikembangkan, sebagai bentuk langkah pencegahan dan penanggulangan korupsi. Dalam kesempatan itu Pelaksana Tugas Kepala BKPP Kota Yogyakarta Sarwanto menerangkan, kegiatan tersebut diikuti oleh 30 PNS yang terdiri dari Inspektur Pembantu, Auditor, dan Analis bidang pengawasan di lingkungan Inspektorat Kota Yogyakarta. "Adapun tujuan dari Diklat tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja para aparat pengawas internal pemerintah dalam menjalankan tugas sebagai pengawas dan memberikan dukungan dalam proses legitimasi," imbuhnya. Sementara itu, Septi Sri Rejeki yang juga merupakan Inspektur Pembantu Inspektorat Kota Yogyakarta, mengatakan diklat ini sangat membantu dan sangat dibutuhkan dalam rangka upaya preventif sebagai APIP dan fungsi pengawasan. Septi juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini BKPP Kota Yogyakarta yang telah memfasilitasi penyelenggaraan Diklat IT Forensik ini guna mendukung ketugasan sehari-hari para apara pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Untuk memaksimalkan hasil produksi usaha sekaligus menggenjot daya saing, Para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Yogyakarta dibekali laptop. Program gandeng-gendong antara Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta dengan PT HM Sampoerna Tbk ini menyasar para pelaku usaha kecil mikro yang telah naik kelas menjadi Usaha Kecil Menengah. Secara simbolis laptop tersebut diberikan oleh PT HM Sampoerna kepada Pelaku UKM melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta Titik Sulastri di Balaikota Yogyakarta, Selasa (18/2/2019). Titik Sulastri menyambut baik program tersebut, pihaknya berharap laptop tersebut bisa memabantu para pelaku UKM untuk meningkatkan usahanya. "Dengan gandeng-gendong seperti inilah kita berharap kehidupan di Kota Yogyakarta semakin sejahtera," tandasnya. Ia menilai program ini tidak hanya memiliki dampak ekonomi saja namun juga akan memiliki dampak sosial yang baik. "Kita memang diwajibkan untuk saling membantu satu sama lain, ini sudah menjadi tanggungjawab kita," imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta Lucy Irawati menerangkan, Pemberian laptop tersebut dimaksudkan untuk menggenjot akselerasi UKM di Kota Yogyakarta, dengan begitu para pelaku UKM bisa lebih berdaya saing. Lebih lanjut Lucy menerangkan, para pelaku UKM yang mendapatkan laptop adalah mereka yang telah dinyatakan lulus seleksi oleh pihak panitia. "Mereka sebelumnya telah diikutkan dalam program pelatihan yang digelar oleh PT HM Sampoerna," terangnya. Dalam pelatihan tersebut para pelaku UKM diberikan sejumlah materi untuk mengembangkan bisnis mereka, mulai dari konsultasi bisnis hingga benchmarking. Program pendampingan tersebut dilakukan dengan menggandeng Bussiness and Export Development Organizations (BEDO). Pendampingan tersebut dilakukan di masing-masing rumah produksi mereka. "Tentu program ini akan memberikan dampak bagi pelaku UKM, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik sekaligus berguna untuk kedepannya," imbuh Lucy. Salah satu pelaku UKM yang mendapatkan bantuan laptop Abdul Aziz Hakim mengaku senang dengan program tersebut. Selain dibekali laptop, Ia juga mengaku telah mendapatkan banyak pengetahuan dari program pendampingan tersebut. Ditanya soal manfaat laptp tersebut, Abdul menegaskan bahwa semua palaku usaha jaman sekarang memang membutuhkan laptop untuk mengelola bisnisnya. "Selain berguna untuk membuat laporan bisnis tentu laptop sangat banyak manfaatnya, apalagi jaman sekarang serba online, pemasaran harus menggunakan laptop," ujarnya. (Tam)

Demi mencetak bibit Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang berkualitas, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Yoyakarta adakan Training of Trainer yang bertujuan untuk menghasilkan pelatih-pelatih paskibraka yang kompeten. Selepas pelatih ini memiliki keahlian dan kompetensi yang cukup, mereka akan lebih siap dalam membimbing dan melatih para bibit paskibraka menjadi pasukan yang lebih berkualitas hingga bisa menembus pada tingkat nasional. Menurut Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi untuk mendapatkan paskibraka yang bagus, maka pelatihnya pun harus berkompeten. Oleh karena itu, Pemkot melalui bantuan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) memberikan fasilitas berupa pelatihan tersebut yang bertempat di Wisma Saragede, Jumat (15/2). "Melalui training itu, bisa memberikan standar latihan," jelas Heroe. Selepas mereka mengikuti training, tidak mereka juga akan diberikan sertifikat. "Selepas pelatihan tersebut, peserta akan mendapatkan sertifikat," ujar Heroe. Pelatihan tersebut diperuntukkan untuk pelatih peleton inti tingkat SMP, SMA, dan organisasi kepemudaan seperti Banser, Pemuda Muhammadiyah dan lainnya se-kota Yogyakarta. Peserta yang mengikuti ToT ini ditargetkan sebanyak 100, namun peserta yang datang adalah sebanyak 98 orang. Selama tiga hari latihan yang dimulai pada hari Jum"at (15/2) para peserta akan mengikuti alur pelatihan berupa teori dan praktik. Setelah para peserta memahami bagaimana teorinya, lalu mereka akan mempraktikannya langsung di kesatuannya (sekolah) masing-masing. Menurut Edi Heri Swasana, Kepala Dispora Kota Yogyakarta, latihan paskibraka semua pedoman dan standartnya sama. (Lorient Meyse Hidayanah)

Kota Yogyakarta kembali menorehkan prestasi membanggakan di akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan meraih predikat BB atau Sangat Baik dalam penyerahan Laporan Hasil Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LHE SAKIP) Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah III tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Selasa (19/2) pagi di Hotel Four Points Makassar. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menerima langsung LHE SAKIP yang diserahkan oleh Menteri PANRB, Syafruddin Menanggapi raihan tersebut, Heroe merasa optimis Pemkot dapat meningkatkan predikatnya menjadi A dalam penilaian SAKIP 2019 mendatang. Heroe berharap penilaian tahun ini dapat menjadi pelecut bagi jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya. "Kita berhasil meningkatkan nilai secara signifikan dari 70 pada tahun lalu menjadi 78 pada tahun ini. Capaian ini jadi cambuk bagi kita semua untuk meloncat ke level lebih tinggi," Tutur Heroe ketika ditemui usai menerima penghargaan. Lebih lanjut Heroe menuturkan, adanya berbagai inovasi yang digagas oleh Pemkot serta Program Gandeng-Gendong diharapkan dapat memantapkan Pemkot untuk menghadapi evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2019 ini. "Pada tahun ini Perjanjian Kinerja dan sasaran yang disusun setiap OPD menjadi lebih jelas dan strategis, selain itu sinergitas antar OPD juga meningkat," Imbuh Heroe Ditambahkan oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, Drs. Kris Sarojo Sutejo, MM, untuk menggenjot efisiensi dan efektivitas kinerja, pada tahun ini Pemkot telah mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, penatalaksanaan, monitoring serta pelaporan. "Dari tahap perencanaan hingga pelaporan sudah online by system sehingga nantinya capaian RPJMD lebih maksimal dan program kegiatan menjadi tepat sasaran, efektif, dan efisien," Ungkapnya. Sementara, Menteri PANRB mengatakan, penerapan SAKIP di 186 Pemda di Wilayah III yang meliputi DIY, Propinsi Jawa Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat ini berhasil menghemat anggaran hingga Rp 6,9 Triliun dalam tahun 2018. Penghematan ini diperoleh melalui cross cutting program yang kurang sesuai untuk kemudian dialihkan melalui refocusing program sehingga anggaran tepat sasaran. "Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Efisiensi atau penghematan yang berhasil dicapai dengan SAKIP, bukanlah kebocoran," Katanya. Selanjutnya Syafruddin mengajak para kepala daerah untuk tidak lagi bekerja hanya untuk membuat laporan atau sekadar meningkatkan serapan, namun untuk bekerja fokus dari hulu ke hilir program. "Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari -program siluman- yang berpotensi penyimpangan," Tambahnya (ams)

Kemeriahan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) ke-14 tahun 2019 resmi berakhir Selasa (19/2/2019) malam. Gelaran yang di selenggarakan selama tujuh hari ini secara resmi ditutup oleh Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, selama 7 hari itu juga tak kurang dari 100 ribu pengunjung datang ke sini. Walikota mengatakan jika pihaknya turut berbahagia, karena di era yang baru ini, masyarakat keturunan Tionghoa sudah memiliki kebebasan dalam mengekspresikan diri, melalui budaya dan adat istiadatnya. "Dewasa ini tentunya masyarakat sudah banyak belajar dan mengetahui tentang budaya Tionghoa, khususnya yang ada di Kota Yogya" ujarnya. Ia mengharapkan event tahunan ini bisa digelar dengan lebih meriah lagi tahun-tahun mendatang. Hal tersebut dikarenakan PBTY menjadi salah satu penegas keberadaan Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya dan Pariwisata. Masyarakat Tionghoa sudah sejak lama berada di Yogyakarta dan ikut serta membentuk kebudayaan di sini. Kami merasa PBTY ini dapat membuka wawasan betapa kayanya budaya yang kita miliki, ungkapnya. Sementara untuk para generasi muda, Ia pun berharap agar dengan adanya PBTY ini dapat membuka wawasan mengenai betapa kayanya budaya yang kita miliki, dan menjaga kelestariannya merupakan tugas kita bersama, ungkapnya. Ketua Umum PBTY, Tri Kirana Muslidatun mengatakan bahwa acara bertajuk -Harmony In Diversity- ini memang mengakar di hati masyarakat Kota Yogyakarta. "Sesuai dengan temanya, acara ini memang penuh dengan keberagaman, tidak semata-mata hanya menunjukkan budaya Tionghoa saja" ungkapnya. Ia menjelaskan bahwa acara tersebut ini tidak hanya menarik para pengunjung dari Yogyakarta saja, akan tetapi juga wisatawan dari luar Yogya yang berbondong-bondong datang untuk menyaksikan rangkaian PBTY. Kedatangan para pengunjung ini disambut 142 stand kuliner yang meramaikan kampoeng Ketandan Malioboro. Ada sekitar 142 stan makanan meramaikan PBTY. Memadati sepanjang Jalan Ketandan, stan-stan makanan melayani para pengunjung PBTY dengan beragam menu makanan. "Selama satu minggu tak kurang 100 ribu pengunjung hadir di wilayah Ketandan" katanya. Salah seorang pengunjung Rosita, 22, mengatakan kunjungannya pada malam ini adalah kunjungan yang ketiga kalinya. "Sepertinya lebih wah dari tahun-tahun sebelumnya," ujar perempuan yang datang dari magetan tersebut. Dia mengatakan, PBTY kali ini lebih banyak menyuguhkan variasi kuliner. Baginya, festival kuliner yang paling ditunggu. Sajian street food yang belum pernah dia coba, akhirnya terpenuhi. Hal senada juga diungkapkan Frederika Asstri, 24. Mahasiswi itu baru kali pertama ke PBTY. "Kulinernya banyak. Bermacam pilihan. Seru," katanya. (Han)

Layanan pesan antar makanan dalam aplikasi Go-jek, Go-Food menegaskan komitmennya untuk mendukung program gandeng gendong milik Pemerintah Kota Yogta, hal tersebut di buktikan dengan telah dibukanya Go-Food Festival Kampoeng Tugu sejak bulan juli lalu dimana pesertanya adalah para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Yogya. Merchant Marketing Strategic Engagement Manager Go-Food, Sarah​ Lucia, mengatakan bahwa sejalan dengan program gandeng gendong, Go-Food ingin menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan bisnis di Kota Yogya. "Perkembangan Go-Food menjadi salah satu layanan antar makanan terbesar di Indonesia ini adalah berkat pengusaha UMKM kuliner yang bermitra dengan kami. Kini saatnya Go Food membantu UMKM kuliner terutama yang ada di Kota Yogya untuk bisa meningkatkan skala bisnis dan mendapatkan dampak ekonomi yang lebih baik lagi" ujarnya di area Go-Food Festival Kampoeng Tugu, Kamis (21/2/2019). Menurutnya lebih dari 80 persen partner Go Food merupakan pengusaha kuliner yang masuk kategori pengusaha kecil dan menengah. Selama ini dirinya melihat perkembangan UMKM kuliner sering terganjal karena pendanaan, SDM, dan juga pengetahuan bisnis. Karena itu, Go Food memiliki misi senafas dengan Pemkot Yogya yaitu untuk menghadirkan dampak sosial yang lebih besar dan lebih luas kepada masyarakat, dalam hal ini kepada mitra UMKM kuliner. Dengan bergabung di Go-Food para pengusaha kuliner UMKM tidak perlu menyiapkan dana besar dan mencari pegawai di awal, sehingga mereka dapat terus belajar untuk kembangkan dan ekspansi usahanya lebih baik lagi, katanya Pada kesempatan tersebut juga digelar penghargaan juara partner 2019, ajang ini diadakan untuk mengapresias para pelaku kuliner UMKM di Kota Yogya, Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Ia pun bangga melihat puluhan pengusaha kuliner lokal berkumpul bersama untuk menerima penghargaan dari kerja keras dan semangat yang selama ini mereka lakukan. "Ini membuktikan bahwa kuliner lokal juga bisa berkembang dengan memanfaatkan teknologi" Kata Wawali di lokasi. Menurutnya dengan adannya Go-Food dapat membantu pelaku usaha kecil di wilayah Yogyakarta untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas dan membantu program pemerintah sebagai Smart City. "Dengan adannya Go-Food ini mampu membantu pelaku industri makanan di wilayah Kota Yogya tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga terlibat dalam industri moderen tersebut dalam memasarkan produknnya " ujarnya dilokasi. Ia pun berharap, GO-FOOD sebagai platform pesan-antar makanan senantiasa menjaga standar kualitas layanan dari para merchant​ demi pelayanan yang optimal bagi pelanggan. (Han/Mil)

Dalam rangka menanggulangi tingginya kasus DBD yang terjadi di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Swedish International Centre for Local Democracy (ICLD). Kerjasama dengan lembaga kemanusiaan asal Swedia ini serius menangani kasus DBD yang terjadi di Kota Yogyakarta dengan melakukan beberapa strategi. Langkah tersebut dinilai positif oleh Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, pihaknya optimis bahwa kerjasama tersebut akan membawa terobosan besar dalam menangani kasus DBD di Kota Yogyakarta. "Beberapa bulan yang lalu kami sudah bertolak ke Swedia, dari kerjasama ini nantinya kami akan membuat sistem infromasi peringatan dini," ujarnya saat menerima kunjungan perwakilan Swedish International Centre for Local Democracy di Balikota, Kamis (22/2/2019). Heroe menerangkan, kerjasama tersebut sudah berjalan dengan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah bagaimana memahami perilaku masyarakat dalam merespon DBD. Dan Selanjutnya adalah menyiapkan Early Warning System (EWS). Intinya adalah nanti akan dibuatkan basis data dalam bentuk aplikasi yang bisa digunakan untuk mendeteksi sekaligus memberikan peringatan dini kepada masyarakat ketika akan terjadi kasus DBD," terangnya. Aplikasi tresebut, sambungnya, selain bisa mendeteksi wilayah mana saja yang akan potensial menjadi sarang tumbuhnya nyamuk juga bisa digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan nyamuk mengikuti situasi cuaca, "Untuk itulah nantinya kami juga akan dibantu BMKG, misalnya cuaca seperti ini dengan kelembaban seperti ini kira-kira akan terjadi seperti ini, peringatan kepada masyarakat seperti apa itulah yang nantinya dibuat sistemnya," jelas Heroe. Dengan begitu, masih menurut Heroe, Di kota ada dua upaya yang dilakukan yakni mengembangbiakan nyamuk ber-wolbachia agar nyamuk demam berdarah menjadi netral, lalu juga memakai EWS ini untuk ditempatkan di daerah mana potensi tumbuhnya demam berdarah. Sementara itu Ketua Dewan Swedish International Centre for Local Democracy Jerker Stattin mengungkapkan, Masyarakat di Kota Yogyakarta memiliki perhatian yang besar dalam memerangi kasus DBD. "Kami sudah melihat ke wilayah, masyarakat sangat antusias dan mereka memerangi DBD dengan perasaan senang," ucapnya. Yogyakarta dan Swedia adalah mitra yang bekerja pada peringatan dini untuk demam berdarah melalui pembangunan kapasitas dan partisipasi publik. "Modal terbesar dalam menangani DBD adalah partisipasi masyarakat, dan Yogyakarta sebenarnya sudha memilikinya nantinya akan kita kembangkan lagi melalui sistem manajemen yang berkelanjutan," urainya.

Penerimaan kunjungan Walikota Cilegon, Edi Ariadi, beserta jajarannya di sambut baik oleh Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi beserta jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Seperti yang kita ketahui, Kota Yogyakarta merupakan Ibu Kota Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di tengah-tengah empat Kabupaten. Dengan wilayah seluas 32,5 km persegi, Kota Yogyakarta memiliki penduduk sejumlah 417.744 jiwa, dengan kepadatan penduduk kurang lebih 12.800 jiwa / km persegi. Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, setidaknya jumlah kependudukan bertambah hingga dua kali lipat sejalan dengan fungsi Kota Yogyakarta. "Pada kesempatan ini, Kota Layak anak di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta memiliki jumlah kependudukan setidaknya bertambah hingga dua kali lipat sejalan dengan fungsi Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan pariwisata" ungkapnya. Sedangkan secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 (empat puluh lima) Kelurahan dengan 616 RW dan 2.532 RT. Secara umum, sudah banyak perkembangan positif dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Yogyakarta yang telah diinisiasi Pemerintah Kota Yogyakarta bersama unsur masyarakat. Heroe Poerwadi menambahkan, Kota Yogyakarta dalam aspek perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melakukan strategi kebijakan pembangunan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan. "Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam aspek perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak adalah dengan melakukan strategi kebijakan pembangunan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan dan meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak. Khususnya pembentukan kampung ramah anak, dalam hal ini di setiap wilayah Kelurahan memiliki Kampung Ramah Anak dan disetiap Kecamatan memiliki kampung Ramah Anak katanya. Hal ini merupakan langkah dalam mempertahankan Kota Yogya sebagai Kota Layak Anak. Agar Kampung ramah anak di Kota Yogyakarta terus berkembang pesat. Selain itu guna meraih Predikat Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melahirkan beberapa inovasi dan program unggulan diantaranya melalui, Penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah guna mendukung wajib belajar 12 tahun, Pembebasan Biaya Akte, Penyediaan Mobil Keliling Untuk Pendataan Kartu Identitas Anak, Penyediaan Pedestrian Layak di Malioboro serta beberapa program lainnya. Disamping itu, saat ini Kota Yogyakarta juga telah memiliki 10 Kecamatan Layak Anak, 23 Kelurahan Layak Anak, 156 kampung yang terbagi menjadi beberapa tingkatan, serta 20 rintisan Sekolah Ramah Anak pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2016 Pemkot Yogyakarta menerbitkan Perda No 1 tahun 2016 tentang Kota Layak Anak. "Sehingga diharapkan komitmen pemenuhan Hak Anak menjadi lebih kuat dan mengikat semua pemangku kepentingan agar menempatkan aspek ramah anak dalam setiap kebijakan atau pembangunan yang dilaksanakan" ujarnya. (Hes)

Wakil Walikota, Heroe Poerwadi dalam hal ini berkesempatan mengikuti acara Pembukaan 3rd Annual General Meeting Southeast Asia Humanitarian atau SEAHUM Committee, Dengan tema "Energy of Humanitarian Strengthening Partnership in Humanitarian Diplomacy and Disaser Management" di Ballroom Borobudhur, Hotel Inna Garuda Malioboro, Kamis (21/2). Dalam kesempatan kali ini, Heroe Poerwadi menceritakan Kota Yogyakarta pernah mengalami beberapa kali kejadian bencana alam. Di antaranya adalah gempa bumi tahun 2006, letusan erupsi Gunung Merapi tahun 2010, serta abu Gunung Kelud tahun 2014, serta beberapa kali bencana banjir, tanah longsor, angin kencang dan sebagainya. Pada beberapa peristiwa tersebut membuktikan bahwa masyarakat Kota Jogja memiliki ketahanan, solidaritas, kewaspadaan, maupun kesadaran akan mitigasi bencana alam serta kemampuan untuk bangkit kembali yang tinggi. Tak hanya itu, Kota Yogyakarta telah terbentuk Kampung Tangguh Bencana (KTB) yang tersebar di 14 kecamatan, jumahnya sampai saat ini mencapai 97 KTB dari 170 kampung di Kota Jogja. Kampung Tangguh Bencana terbentuk dari masyarakat, sebagai aksi dan kesadaran warga akan pentingnya melakukan mitigasi bencana serta antisipasi penanggulangan terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dari bencana alam itu sendiri. "Hal ini penting agar apabila terjadi bencana, maka masalah yang timbul dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat sasaran, dengan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam Kampung Tangguh Bencana dapat dimobilisasi berbagai sumber daya, meminimalkan jumlah korban, baik jiwa maupun material memberikan bukti hidupnya jiwa sosial kemanusiaan, kuatnya kerjasama mengurangi penderitaan sesama dan mewujudkan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana" ungkapnya. Heroe Poerwadi mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada segenap organisasi dan kelompok-kelompok tanggap bencana, serta berbagai stakeholder yang peduli, ikut dalam bergotong-royong sehingga Kota Jogja, pada saat bencana terjadi, selalu dapat bangkit kembali. "Dalam kesempatan acara ini, kami sampaikan apresiasi kepada segenap organisasi dan kelompok-kelompok tanggap bencana, serta berbagai stakeholder yang peduli, yang ikut bahu-membahu dalam bergotong-royong sehingga Kota Jogja, pada saat bencana terjadi, selalu dapat bangkit kembali, perekonomian masyarakat dapat kembali pulih seperti sedia kala, dan berbagai lapisan masyarakat dapat melakukan usaha kembali untuk menggerakkan roda perekonomian dan kesejahteraan" katanya saat memberikan sambutan. Heroe Poerwadi menambahkan, marilah kita bersama melakukan diskursus, dialog yang produktif, untuk mencapai suatu kesepahaman bersama dalam memperkuat program kemanusiaan. "Melalui kegiatan ini, marilah kita bersama melakukan diskursus, dialog yang produktif, untuk mencapai suatu kesepahaman bersama akan pentingnya Energi untuk kemanusiaan, memperkuat kemitraan dalam diplomasi kemanusiaan dan manajemen kebencanaan"ungkapnya. (Hes)

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk bisa menggunakan anggarannya dengan tepat sasaran sehingga bisa menyelesaikan masalah. "Setiap OPD ini kan punya anggaran masing-masing, sekarang sudah saatnya diintegrasikan, jangan sampai berjalan sendiri-sendiri," ujar Heroe Poerwadi saat Rakor Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta di Bappeda, Kamis (21/2/2019). Heroe menuturkan, alokasi anggaran yang ada di Kelurahan sekitar Rp.133 miliar yang berasal dari OPD dan Rp.17 miliar dari stimulan wilayah. Sehingga total dana di kelurahan ada sekitar 150 miliar. Pihaknya pun meminta anggaran tersebut bisa dimaksimalkan dan digunakan agar bisa mencakup lima yakni mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan, menyelesaikan permasalahan, menata lingkungan, dan mewujudkan rencana pengembangan wilayah di kelurahan. "Saya selalu ingatkan, agar anggaran tersebut bisa cemantel, tonjo, temoto, ketok, lan keroso," imbuhnya. Heroe menyinggung pelaksanaan beberapa pelatihan yang belum maksimal, Ia meminta anggaran pelatihan tidak hanya habis untuk prosesnya saja namun juga harus bisa menunjukkan hasil yang nyata, yakni sejauhmana pelatihan tersebut bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. "Prinsipnya gunakan anggaran tidak hanya untuk pembangunan secara fisik saja, namun juga harus diikuti dengan dampak ekonomi bagi masyarakat," cetusnya. Terkait hal itu, Heroe mengkaitkan dengan pembangunan beberapa kampung wisata di Kota Yogyakarta. Ia mencontohkan seperti pengembangan wisata tama tirto wolulas yang ada di bantaran sungai gajah wong Giwangan. "Disana nantinya akan dilakukan pengembangan kampung wisata, secara fisik akan dibangun jalan pendestrian selebar tiga meter dari bendungan mrican hingga jembatan tegal gendu," terangnya. Namun Heroe berharap proses pembangunan fisik seperti ini harus bisa diikuti dengan pengembangan sektor ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan warga setempat.

Untuk mendukung sentra ekonomi kreatif di Kota Yogya, Pemerintah Kota Yogya berkerjasama dengan PT. Patrajasa akan membangun Kota Yogya sebagai kawasan bisnis terintegrasi dengan cara membangun pusat ekonomi kreatif bagi pelaku UMKM di Kota Yogya yang berada dikawasan Baciro dengan luas 3,9 hektar. Didalam kawasan tersebut juga akan dibangun Convention Centre yang akan digunakan untuk layanan MICE (Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition). Convention Centre tersebut akan menjadi Convention Centre terbesar di Kota Yogya dengan kapasitas tampung mencapai 3000 orang. Dengan adanya pengembangan kawasan terpadu tersebut diharapkan masyarakat Kota Yogya dapat mengembangkan berbagai bisnis sehingga dapat menarik minat kunjungan wisatawan lokal hingga mancanegara. Dijumpai usai penandatangan Mou,Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, mengatakan jika Pemkot Yogya dalam membangun kawasan tersebut utamanya akan fokus pada pembangunan sentra ekonomi kreatif. "Kawasan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi proses pengembangan seni dan budaya masyarakat Kota Yogya dan dapat menjadi destinasi wisata baru bagi para wisatawan" katanya di Royal Ambarukmo Hotel, Jumat (22/2/2019). Sehingga, lanjutnya, dengan adanya kawasan tersebut dapat menunjang pertumbuhan pariwisata dan perekonomian di Kota Yogya. Ia pun menekankan dengan prinsip Gandeng Gendong, majunya pariwisata Kota Yogya tentunya harus memberikan manfaat langsung bagi warga Kota Yogya, bukan justru dinikmati masyarakat luar Yogyakarta namun masyarakat Kota Yogya pun harus merasakan manisnya iklim pariwisata yang semakin kompetitif. "Dengan dinamika pasar yang kian beragam serta tingkat kebutuhan masyarakat yang makin kompleks, maka semuanya harus berbenah dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada". Imbuhnnya. (Han/Mil)

Demi mencipatkan sistem permintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengintegrasikan sistem informasi manajemen. "Dengan data yang terintegrasi ini tentu akan lebih efisien," ucap Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi saat monitoring dan evaluasi KPK di Balaikota, Kamis (22/2/2019). Lebih lanjut Heroe menuturkan, nantinya semua sistem informasi mulai dari penyusunan perencanaan, pengawasan dan realisasi penggunaan anggaran tresebut. Dengan integrasi ini, pihaknya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bisa menyesuaikan dengan sistem yang baru. Karena menurutnya pasti akan ada perubahan sistem dan teknis. "Sistem yang nantinya berbentuk aplikasi ini diharapkan bisa memberikan data yang akurat dan mudah diakses untuk semua OPD," terangnya. Langkah tersebut, sambungnya, sudah tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2018 yang mengatur rencana aksi pencegahan korupsi tahun 2018 hingga 2019. Sementara itu Satgas Pencegahan KPK Unit Koordinasi Wilayah DIY dan Jateng NTB Kunto Ariyawan menerangkan, aksi pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Yogyakarta mencapai angka 66 persen. "Namun masih banyak beberapa hal yang perlu diperbaiki sehingga nilainya akan semakin baik," imbuhnya. Menurutnya hal terpenting yang harus diperbaiki adalah sistem informasi yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan dan pencatatannya. (Lorient Meyse Hidayanah)

Menjelang pesta demokrasi yang akan dilaksanakan 17 April 2019 mendatang, Kota Yogyakarta khususnya kecamatan Kraton mendeklarasikan gerakan AMPUH (Aksi Menolak Politik Uang, Ujaran Kebencian dan Hoax). Gerakan yang diinisiasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta itu pun mendapat dukungan Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi. "Ini adalah pernyataan sikap warga kecamatan Kraton untuk menghasilkan Pemilu yang bersih dan berkualitas," ucap Heroe Poerwadi saat deklarasi AMPUH di Alun Alun Selatan Kota Yogyakarta, Minggu (24/2/2019) pagi. Heroe menuturkan, penyakit terbesar dalam tubuh demokrasi di Indonesia adalah money politic, ujaran kebencian dan hoak. Untuk itulah, Ia menilai gerakan AMPUH sebagai wujud pernyataan sikap agar nantinya para pemilih berfikir ulang untuk melakukan hal itu. "Marilah kita jaga Pemilu ini sebagai bentuk demokratisasi di Indonesia," imbuhnya. Pihaknya pun mengajak warga Yogyakarta untuk tetap menjaga persatuan dan kerukunan. Ia meminta agar warga Yogyakarta tidak larut dan terpecah belah karena perbedaan pilihan. Menurutnya pemilih sekarang ini sudah cerdas, mereka mampu menilai kandidat yang benar-benar bisa dipercaya sebagai pilihannya. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana memberikan infromasi yang utuh kepada masyarakat tentang pemilu. Dalam kesempatan yang sama Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Tri Agus Inharto mengatakan ujaran kebencian dan hoak tidak boleh terproduksi di Kota Yogyakarta. Oleh sebab itu, semangat yang dimulai dari Kecamatan Kraton harus ditularkan kecamatan lain. "Praktik politik uang, ujaran kebencian dan maraknya hoax hingga saat ini masih menjadi persoalan besar ditengah proses demokrasi di Indonesia," bebernya. Ia menuturkan, Politik uang merupakan sebuah kejahatan dalam demokrasi, sehingga sudah sepatutnya masyarakat menolak praktik kotor ini dan turut menjaga kualitas demokrasi agar lebih baik. "Dengan adanya politik uang, tidak menutup kemungkinan yang terpilih bukan lagi kandidat ideal, melainkan para kandidat yang melakukan pola transaksional untuk merebut suara dari masyarakat," jelas Tri Agus. Pihaknya berharao dengan adanya Kecamatan Ampuh membuat masyarakat semakin paham dan mengerti mengenai kepemiluan secara umum, dan berani melakukan langkah konkrit menolak politik uang serta berani melaporkan kepada Bawaslu Kota Yogyakarta apabila menemukan praktik politik uang.