Periode April 2018, sejumlah 464 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Yogyakarta naik pangkat. Seremonial penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Titik Sulastri, Kamis (29/3) di Ruang Bima, Balai Kota Yogyakarta. Dalama pengusulannya Kenaikan pangkat BKPP, terdiri dari 4 usul naik pangkat Pembina Utama Muda IV/c ke atas melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Jakarta, 495 orang melalui Kantor Regional (Kanreg) I BKN Yogyakarta atas 319 usulan kenaikan pangkat reguler, 66 usul struktural, dan 110 usul fungsional. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah sebelumnya. "Kenaikan pangkat bukanlah hak PNS, namun merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara," ujar Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Yogyakarta, Maryoto, dalam sambutannya. Kepala Subbidang Mutasi BKPP Kota Yogyakarta, Andriana Widiantari, menambahkan, tujuan kenaikan pangkat adalah peningkatan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. "(Selain itu), menjalankan pengembangan karier PNS Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Pelaksana, serta Fungsional yang telah memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya," jelasnya. Menurutnya, instansi yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, BKPP Kota Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, BKN Kanreg I Yogyakarta, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah DIY, dan BKN Pusat Jakarta. "SK yang belum turun, masih dalam proses cetak," tutur Andriana. Salah satu penerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat, yakni Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta, Cristiana Suhantini, mengucapkan rasa syukur. "(Saya) masih bisa naik pangkat menjadi IV A. Masa kerja saya saat ini sudah mencapai 32 tahun," kata Cristiana. (Jumari/Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan)

Penularan penyakit Tuberculosis (TB atau TBC) di Kota Yogya tidak boleh dianggap remeh. Berdasarakan data yang dimiliki Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogya jumlah pasien TB dan yang dilaporkan pada 2016 ditemukan 1003 kasus TB, 594 di antaranya berdomisili di Yogyakarta. Sementara di tahun 2017 ditemukan 665 kasus TB, 430 di antaranya berdomisili di Kota Yogyakarta. Untuk itu Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya kini tengah serius menanggulangi penyakit tersebut. Salah satu langkah nyata yang di lakukan Pemkot Yogya adalah membuat Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 102 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2017-2021. Keberadaan RAD ini sekaligus memposisikan Kota Yogya sebagai satu-satunya wilayah di DIY yang telah menegaskan komitmen penanggulangan TB melalui produk hukum berupa perwal "Dengan adanya RAD ini mampu menggerakkan kesadaran masyarakat secara penuh untuk melakukan aksi nyata dalam penanggulangan TB" Kata Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi saat membuka Workshop Tuberkulosis pada anak di ruang Bima Komplek Balaikota Yogyakarta, Selasa (27/3). Wawali menegaskan tanggung jawab penanggulangan TB tidak hanya dari sektor Pemerintah saja, namun menjadi tanggung jawab semua pihak. "Perlu adanya sinergi antara Pemerintah melalui Puskesmas maupun Rumah Sakit dengan stakeholder, termasuk masyarakat sebagai komponen utama dalam pencegahan," imbuhnya. Ia berharap dengan adanya RAD Penanggulangan Tubercolosis menjadi dasar sekaligus pedoman perangkat daerah dan aparatur pemerintah daerah serta kelompok masyarakat di Kota Yogyakarta dalam melaksanakan upaya Penanggulangan TBC. "Kasus TB yang ditemukan harus linier dengan yang sembuh sehingga semakin banyak kasus yang ditemukan, akan semakin banyak pula kasus yang bisa disembuhkan" ujarnya Untuk itulah Wawali meminta masyarakat untuk tidak takut terhadap tingginya temuan kasus TB. "Jangan pernah takut dengan temuan tinggi karena ini artinya tindakan pengobatan bisa segera dilakukan," tandasnya. Ia pun menghimbau untuk para penderita agar selalu mengenakan masker, tidak meludah sembarangan, menutup mulut saat batuk dan biasakan penutup dibuang ke tempat sampah. "Serta menjaga kebersihan rumah, karena dengan rumah yang bersih akan menjauhkan kita dari penyakit tersebut." ucapnya. Hal senada di katakan Sekertaris Dinkes Kota Yogya, Agus Sudrajat, Ia mengungkapkan jika Dinkes Kota Yogya terus berupaya membantu proses penyembuhan penderita TB. Yakni dengan pemantauan intensif yang dilakukan di sekitar penderita. "Karena bisa jadi warga yang didiagnosa bebas TB, namun setelah enam bulan atau dua tahun mendatang terkena karena kondisi fisik lemah" katanya. Ia pun meminta agar masyarakat dapat mengenali tanda-tanda terkena TB sejak dini, terutama untuk anak-anak. Ia menjelaskan beberapa gejala indikasi TB pada anak bisa di lihat indikasinya seperti tubuh anak kurus, berat badan tidak bertambah dalam tiga bulan berturut-turut, nafsu makan berkurang dan berkeringat banyak saat tidur. "Masyarakat sering menyebut batuk di anak yang terus-terusan itu gejala flek. Anak yang flek bisa kena TB. Harapannya deteksi dini dengan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah kena TB atau tidak," paparnya. Ia mengungkapkan dengan terus ditemukannya penderita TB memudahkan Dinkes Kota Yogya untuk melakukan pemantauan dan pengobatan sehingga penderita cepat disembuhkan dan meminimalisasi penularan terhadap orang lain. Bahkan, lanjutnya, Dinkes Kota Yogya menyediakan hadiah Rp500.000 bagi penderita yang rutin berobat dan dinyatakan sembuh. "Yang rajin berobat sampai sembuh dapat uang insentif dari Pemkot Yogya, khusus bagi yang memiliki KTP Kota Yogya," katanya. (Han)

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menghadiri pameran foto jelajah terumbu karang bertema "Laut Kita, Ibu Kita" di Bentara Budaya Yogyakarta, Senin malam (26/3). Potret kekayaan alam bawah laut yang ditampilkan dalam bingkai foto. Pada pameran ini merupakan hasil ekshibisi di delapan lokasi perairan di Indonesia. Empat di antaranya merupakan wilayah taman nasional (TN) laut , seperti TN Teluk Cendrawasih, TN Komodo, TN Wakatobi, dan TN Taka Bonerate. 60 karya foto jurnalis ini dipamerkan mulai 26 Maret hingga 1 April 2018 mendatang. Pameran foto ini merupakan kumpulan karya jurnalistik wartawan harian Kompas yang telah melakukan liputan khusus selama beberapa bulan. Liputan tersebut sebelumnya telah dituangkan dalam laporan jurnalistik berseri Kompas edisi setiap hari Rabu terhitung sejak 8 November 2017 hingga 27 Desember 2017 lalu. Kepala Biro Kompas Yogyakarta Bambang Sigap Sumantri mengatakan pameran tersebut bertujuan untuk menyadarkan kembali masyarakat akan keindahan bawah laut Indonesia. "Melalui karya jurnalistik tersebut sekaligus mencoba menyampaikan bahwa bawah laut Indonesia masih menyimpan misteri yang sangat banyak" katanya. Hal ini disambut baik oleh Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menurutnya sudah seharusnya Kompas mengangkat konten dan informasi yang berbobot. "Informasi tersebut tidak hanya di permukaan saja namun juga di dalam laut, karena di dalam laut banyak tidak disadari oleh masyarakat tentang keindahannya, ini membuktikan bahwa masih banyak sekali kekayaan yang kita miliki dan patut kita banggakan." katanya. (Han)

Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2018, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogya, mengadakan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Graha Pandawa, selasa (27/3). Tema kali ini adalah "Sayangi Bumi Bersihkan Dari Sampah". Rangkaian kegiatan ini meliputi lomba Yel yel Kampanye Peduli Sampah. Setiap kelompok beranggotakan 15 hingga 20 orang. Sekitar 33 Sekolah Dasar mengikuti Perlombaan ini. Perlombaan ini meliputi siswa siswi SD di Kota Yogyakarta. Lomba dilaksanakan dengan dua tahap yaitu Babak Penyisihan dan Babak Final. Pada Babak Penyisihan dilaksanakan hari selasa 27 Maret 2018 bertempat di Graha Pandawa Balaikota, Jalan Kenari no 56, Yogyakarta. Sedangkan Babak Final akan di muai pukul 06.00 hingga 09.30 yang dilaksanakan hari Minggu tanggal 1 April 2018 bertempat di Car Free Day di Jalan Margo Utomo Yogyakarta. Acara bebarengan dengan aksi pungut sampah yang di ikuti oleh semua elemen masyakarat yang ikut bergabung dalam aksi ini. Dalam kegiatan ini terdapat beberapa Juri yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini antara lain Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan, Aliansi Peduli Lingkungan. Panggung utama nanti bertempat di Tugu Yogya yang akan di isi dengan Dialog Hari Peduli Sampah. Aksi ini akan di ramaikan dari peserta aksi dan warga masyarakat kelomok, serta Pramuka Saka Kalpataru dan Saka Wana Bakti. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Kristina Iin mengatakan Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia juga ikut hadir dalam Peringatan Hari Peduli Sersihampah Nasional. "Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia juga hadir, natinya akan menyapaikan sambutan kegiatan mengenai Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Car Free Day Kota Yogyakarta dinilai sebagai kota bersih Adipura" ungkapnya. Selain itu Kristina Iin menyampaikan salah satu niali dari perlombaan ini yaitu dari Indikator penilaiannya sesuai denga tema. "perlombaan ini dinilai dari Indikator penilaiannya sesuai denga tema, gerakan, postur daur ulang, apakah memang yang dibuat dari daur ulang atau bukan" ungkapnya. (Hes)

ATC berhasil menundukkan Papua pada laga final kejuaraan Turnamen Tenis Beregu Veteran Walikota Cup 2018 Yogyakarta di GOR UNY, Minggu (25/3). ATC pun menjadi Tim Tenis pertama yang berhasil menjadi jawara dalam sejarah kejuaraan tenis veteran beregu Walikota Cup Yogyakarta. Dengan torehan gemilang tersebut, ATC berhak memboyong piala bergulir dari Walikota Yogyakarta sekaligus membawa bonus Rp.20 juta. Sementara Papua harus rela menjadi runner up dengan bonus Rp.15 juta, sementara pada posisi ketiga dan keempat diduduki Persada Jakarta dan Pelti Yogyakarta. Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengaku puas dengan event yang berlangsung sejak 24-25 maret tersebut. Pihaknya mengaku akan terus mendorong event ini agar menjadi ajang yang lebih besar lagi. "Turnamen tenis veteran beregu Walikota Cup akan digelar tiap tahun. Ini menjadi yang pertama dan hasilnya sangat menggembirakan," paparnya. Ia berharap event seperti ini menjadi semangat pemersatu sekaligus menjadi ajang silaturahmi para veterean atlet tenis nasional. "Kedepan harus lebih besar lagi, persertanya harus lebih banyak agar lebih semarak," imbuhnya. Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Tenis Beregu Veteran Walikota Cup 2018 Yogyakarta, Rizal Palevi menuturkan, Turnamen yang pertama ini berlangsung dengan lancar aman dan sukses. "Semua Tim Tenis yang kami harapan hadir ikut berpartisipasi, dengan perserta dari beberapa daerah seperti Yogyakarta Jawa Tengah Kalimantan Timur, Papua dan Jakarta," urainya. Total ada 16 tim tenis yang mengikuti turnamen perdana ini. Dan rencanannya tahun depan akan diadakan kembali karena ada piala bergilirnya. Ia berhadap turnamen tenis ini sebagai media silaturahami sekaligus menjadi tempat para mantan atlet tenis Indonesia. "Semoga jiwa sportivitas mereka menjadi teladan para atlet generasi muda," pungkasnya. (Tam)

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), senin (26/3) diruang Graha Pandawa. Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan salah satu indikator bahwa sebuah koperasi sehat dan mampu menjalankan usahanya dengan baik. Di dalam RAT terdapat proses-proses yang sangat penting dan menentukan keberlangsungan koperasi seperti forecasting dan perencanaan bisnis atau kegiatan. Rapat Anggota Tahunan juga memberikan kesempatan bagi pengurus untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban sekaligus menjadi forum di mana para anggota dapat memberikan kritik dan saran terhadap penyelenggaraan pengelolaan koperasi. Selain itu KPRI merupakan koperasi primer yang beranggotakan para pegawai negeri. Eksistensi KPRI "Wiwara" setiap anggotanya ikut berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing anggota. Demikian pula dengan eksistensi KPRI "Wiwara" yang didirikan pada 28 Maret 1974 dengan tujuan utama yaitu memberikan kesejahteraan bagi anggota, hal ini juga sejalan dengan nama yang dipilih yaitu "Wiwara" yang bermakna Pintu atau Gerbang Kesejahteraan. Namun demikian meskipun memiliki basis anggota yang merupakan karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta hendaknya aspek invosi terus menjadi bagian integral dalam organisasi, tidak terkecuali bagi Koperasi. Diantaranya dengan melakukan diversifikasi usaha, pelayanan yang lebih professional, penerapan manajamen hospitality, tingkat suku bunga yang bersaing serta menjangkau anggota dengan basis teknologi. Hal ini mutlak diperlukan sebab di era yang serba cepat saat ini masyarakat disuguhkan dengan beragam kemudahan dalam memperoleh akses barang dan jasa, sehingga apabila Koperasi tidak keluar dari zona nyaman dengan melakukan inovasi secara menyeluruh maka Koperasi tidak lagi menjadi pilihan utama bagi masyarakat atau karyawan dalam memenuhi kebutuhannya. Ketua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Suranto mengatakan bahwa berkaitan dengan hasil kinerja, anggota tahunan ini mengalami penurunan yaitu sekitar 80 anggota keluar menjadi anggota Koperasi. "anggota yang masuk dan yang keluar lebih banyak yang keluar sebagai anggota Koperasi" ungkapnya. KPRI belum menetapkan dimana kantor KPRI berada, namun direncanakan dibangun mengikuti pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan ini bertujuan untuk memperluas pelayanan dan melayani Alat Tulis Kantor (ATK) yang nantinya berbasis sistem online. Wakil Walikota Heroe Poerwadi mengatakan diharapkan nantinya pengurus KPRI mampu mengerjakan dan memikirkan kemajuan Koperasi didukung para anggota koperasi yang ada. "pengurus yang di pilih adalah orang yang mampu mengerjakan, memanfaatkan waktu yang cukup untuk bisa mengelola dana yang tidak sedikit sekitar 8 Miliar yang akan di terima". Heroe Poerwadi juga menambahkan dengan diurus dan didukung, anggota koperasi bisa menjadi kebutuhan yang diinginkan oleh anggotanya. "jika koperasi diurus dengan benar dan didukung anggotanya, nantinya koperasi bisa menjadi semua kebutuhan yang diinginkan oleh anggotanya" ungkapnya. Melalui momentum ini diharapkan para anggota dan pengurus terus menjadi bagian dari dinamika kemajuan perekonomian Kota Yogyakarta melalui peran aktif dalam keanggotaan KPRI. (Hes)

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi membuka Kompetisi Tenis Veteran Wali Kota Cup 2018 yang berlang di Lapangan Indoor UNY, Sabtu (24/3). Turnamen tersebut digelar selama dua hari yakni hingga hari Minggu mendatang. Turnamen ini diikuti sebanyak 16 tim petenis. Setiap tim akan berisi sembilan pemain. Sebanyak lima tim berasal dari Kota Yogyakarta dan tim lain berasal dari Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur hingga Papua. Peserta tertua berusia 62 tahun. Dalam sambutannya, Wakil Walikota menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia dan seluruh masyarakat atas terselenggarakannya turnamen tersebut. Menurutnya dengan adanya ternamen ini dapat mendukung industri pariwisata di Kota Yogyakarta Selain itu dengan turnamen ini dapat mempererat silaturahim para petenis veteran, baik pemain tenis nasional maupun lokal yang sudah tidak muda lagi. "Karena banyaknya pemain dari luar daerah yang turut hadir" ungkapnya. Wawali menjelaskan dengan mengikuti turnamen ini memiliki banyak manfaatnya, karena dengan kita bermain tenis dapat meningkatkan koordinasi mata-tangan dan merangsang kewaspadaan mental, konsentrasi dan strategi taktis. "Ini menjadikannya permainan yang sempurna bagi kaum muda untuk mempertajam refleks, dan bagi orang tua untuk menyempurnakan taktik" jelasnya Adapun hadiah dari turmanen ini sejumlah Rp 50 juta, dimana bagi pemenang selain mendapat piala juga mendapat uang pembinaan masing-masing juara juara 1 mendapat Rp 20 juta, juara 2 mendapat Rp 15 juta, juara 3 mendapat 9 juta, dan juara 4 mendapat Rp 6 juta. Dalam turnamen ini juga di ikuti oleh mantan pemain tenis nasioanal seperti Bonit Wiryawan, Sulistyo Wibowo, Sebastian Dacosta, Aditya Hari Sasongko, dan Saidi. (Han)

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyelenggarakan Workshop Pencegahan dan Deteksi Dini Stress di Tempat Kerja, kamis (22/3) di ruang Bima. Kegiatan ini di hadiri Wakil Walikota Heroe Poerwadi di dampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Fita Yulia Kisworini. Melalui kegiatan yang diadakan oleh Pemkot, diharapkan mampu mengurangi stress saat bekerja. Setidaknya ada 8% karyawan yang stress karena bekerja. Sedangkan 92% lainnya di nyatakan tidak memiliki stress dalam pekerjaan. Wakil Walikota Heroe Poerwadi dalam paparannya mengatakan acara ini ditujukan untuk semua para pekerja pria ataupun wanita diharapkan selalu berfikir positif, agar mengurangi stress pada saat bekerja. "acara ini dalam rangka untuk senantiasa mengurangi keberadaan stress di lingkungan kerja" ungkapkan. Heroe Poerwadi menambahkan dengan lingkungan kerja yang nyaman mampu membuat suasana pekerjaan menyenangkan saat bekerja. "kita semua harus bisa menjaga lingkungan kerja, dimana lingkungan kerja bisa membuat kita nyaman dengan semuanya" ungkapnya. Manajemen stress di tempat kerja memang di perlukan, stress adalah bagian normal dari kehidupan sehari-hari. Namun jika di biarkan lebih lama maka peningkatan stress sangat berbahaya. Bahkan stress bisa mengakibatkan Ganguan Jiwa. Salah satu narasumber dari Rumah Sakit Gracia, Wikan Ardininhrum mengatakan, pengecekan gangguan jiwa dini diperlukan guna mengurangi tingkat stress berkelanjutan. "pentingnya mengecek secara dini gangguan jiwa yang diakibatkan oleh stress" ungkapnya. Wikan Ardininhrum menambahkan salah satu contoh yang nyata di kalangan masyarakat Kota Yogyakarta yaitu adanya Klitih, Tawuran dan permasalahan SMA yang saat ini sedang marak, hal ini salah satu wujud permasalahan kesehatan jiwa. (Hes)

Pembahasan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta untuk periode 2019, difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna mendorong pemerataan pembangunan. "Tema tersebut adalah bentuk penyelarasan tema pembangunan pada tingkat Provinsi yakni Pemerataan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan," ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edi Muhammad saat Musrenbang RKPD 2019 di Grha Pandawa Balaikota, kamis (22/3). Untuk mewujudkan tema tersebut, Edi menjelaskan, prioritas strategis pembangunan pada 2019 mengarah pada tiga pokok pembangunan yakni fisik, ekonomi dan sosial. Pada bidang fisik antara lain penanganan kawasan kumuh, penyediaan infrastruktur pendukung sebagai kawasan prioritas yang mendukung pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan sistem transportasi massal dan tradisional," jelasnya. "Pada aspek ekonomi mengarah pada tiga hal yakni, pengembangan industri kreatif, pemberdayaan masyarakat berbasis kampung dan merealisasikan semangat gandeng gendong," urainya. Sementara pada aspek sosial, Pemkot tetap fokus pada penanggulangan kemiskinan melalui corporate social responbility (CSR) dengan beberapa perusahaan diantaranya BPD DIY dan Bank Jogja. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta menurut komponen tahun 2012-2016 termasuk yang tertinggi se-DIY dengan angka 85.32. Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengajak melakukan terobosan dalam RKPD untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi pada 2019. "Kita tidak bisa berlama-lama berfikir menghadapi fase baru terkait operasionalisasi bandara baru di Kulon Progo, jelas ada perubahan fisik yang nantinya pasti kita rasakan," jelasnya. Untuk itulah 2019 adalah peluang untuk menajamkan rancangan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah dengan 12 pokok pikiran. Heroe meminta tema peningkatan kualitas SDM menyasar hingga tingkat wilayah. Sehingga mereka yang berada di wilayah tidak tertinggal dengan apa yang terjadi pada 2019 nanti. "Untuk itulah memang seharusnya Kecamatan dan Kelurahan memiliki Renstra hingga 2022 sebagai langkah antisipasi," imbuhnya. Dengan begitu, sambung Heroe, Do It Kampung menjadi salah satu program yang bisa mendongkrak pemerataan pembangunan fisik. "Namun memang perlu kita siapkan bagaimana LPMK punya alokasi anggaran yang lebih lues untuk peningkatan pemerataan," imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama Kepala Bidang Perencanaan Bappeda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, perlunya akselerasi pembangunan kawasan terkait keberadaan bandara baru dan bagaimana implementasinya pada pembangunan di Kota Yogyakarta. "Hal tersebut penting mengingat tema pembangunan Kota Yogyakarta fokus pada peningkatan kualitas SDM," jelasnya. Selain itu, untuk mendukung Yogyakarta sebagai Kota Wisata, menurutnya semua fasilitas umum yang ada harus mengakomodir standar pelayanan wisata, terutama layanan transportasi dan pendukungnya. "Menurut studi INRIX Global Traffic Scorecard 2017 menempatkan Yogyakarta sebagai kota paling macet nomor empat diatas medan dan surabaya. Untu itulah perlu dipikirkan kembali upaya mengatasi kemacatan tersebut," tandasnya. (Tam)

Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Delima 123 Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede Kota Yogya maju tingkat Provinsi. Pagi ini, Rabu (21/3) tim penilai tingkat provinsi datang untuk menilai BKL tersebut. Ketua BKL Delima 123, Indah Purwani dalam paparannya mengatakan, BKL Delima 123 yang beranggotakan para Lansia baik pria maupun wanita ini selalu aktif berkegiatan. Berbagai kegiatan yang dilakukan diantaranya menggelar pertemuan rutin setiap bulan, pemeriksaan dan konsultasi kesehatan serta senam bersama, pengajian, pranguktiloyo, baca iqro, bercocok tanam, refresing anggota BKl yang dilakukan 1 tahun sekali. Melalui kegiatan itu, lanjutnya, para anggota yang rata-rata sudah berusia senja ini tingkat kesehatannya cukup baik, karena setiap ada ganguan kesehatan dapat terdeteksi sejak dini. "Sehingga secepatnya bisa dilakukan pengobatan. Selain itu melalui pertemuan rutin menumbuhkan rasa kebersamaaan dan kekompakan" ungkapnya. Sementara itu Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk dan KB) Kota Yogya, Eny Retnowati, SH mengatakan lomba BKL ini sangat penting karena dengan adanya lomba ini dapat menambah semangat kelompok " kelompok BKL yang memang dibentuk guna memberi kesempatan kepada para lansia untuk membuktikan bahwa dalam usia lanjut mereka masih bisa berdaya guna. Selain itu, lanjutnya, juga sebagai wujud penyadaran kepada masyarakat khususnya bagi keluarga yang di dalamnya mempunyai anggota yang berusia lanjut agar merubah pola pikir dimana dulu menyebut orang tua adalah beban menjadi orang tua adalah inspirasi keluarga dan mampu memberikan peran dalam keluarga dan masyarakat. Menurutnya keberadaan kelompok BKL sangat bermanfaat sebagai wadah berkegiatan para lansia sehingga bisa menjalani kehidupan Melihat semangat dan antusias kelompok BKL Delima 122, Ia berharap BKL delima 123 dapat menyabet juara terbaik pertama tingkat provinsi. Sementara itu Ketua Tim Penilai, dr Iin Nadzifah Hamid Ka Bid.KSPK Perwakilan BKKBN DIY menjelaskan, tujuan lomba tersebut sebagai upaya pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi Kelompok BKL. Ia berharap melalui lomba ini peran Kelompok BKL dapat semakin termotivasi guna mendukung keberhasilan program Pemerintah dibidang pembinaan Keluarga lansia. Ia menjelaskan untuk system penilaian meliputi berbagai aspek, diantaranya administrasi, kepengurusan, inovasi program, keberhasilan program., penyuluhan, rujukan kesehatan dan melihat langsung kegiatan BKL. (Han)

Dalam rangka upaya peningkatan wawasan, Anggota DPRD Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau berkunjung ke Pemerintah Kota Yogyakarta rabu (21/3) yang dilaksanakan di ruang Yudistira. Kegiatan ini membahas mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Yogyakarta. Sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki sekitar 10.000 PKL. Dasar hukum penertiban keberadaan PKL yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan PKL yang memuat mengenai lokasi, proses pengajuan izin, kewajiban dan hak. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda PKL yang kemudian diubah melalui Perwal No.62 Tahun 2009 yang mencantumkan ruas jalan yang diperbolehkan dijadikan lokasi berjualan oleh PKL. Adapun Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro " A. Yani. Dalam membina keberadaan PKL telah diterbitkan Ijin Penggunaan Lokasi bagi PKL, serta tendanisasi PKL untuk menampilkan wajah PKL agar terlihat menarik untuk dikunjungi. Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian Bejo Suwarno mengatakan, dalam penempatan PKL yang ada di sepanjang Malioboro tidak di pungut biaya. "untuk PKL tidak di pungut retribusi, kecuali kebersihan" ungkapnya. Disamping itu, bagi PKL Malioboro setiap hari Selasa Wage (Soge) diberlakukan kegiatan Resik Malioboro yang dilakukan secara swadaya oleh pedagang PKL serta seluruh komunitas Malioboro. Hal ini mendapat respons positif dari komunitas pedagang lain, salah satunya para pedagang tradisional. Wakil Ketua Pasus Uba Ingan Sigalingging mengatakan, terkait dengan Penataan kota dan Pemberdayaan yang ada di Kota Yogyakarta ini akan menjadi acuan semua Anggota DPRD Kota Batam dalam penataan Kota di Batam. "Terkait dengan penataan dan penertiban akan menjadikan acuan bagi kami, terkait dengan regulasi untuk DPRD" ungkapnya. (Hes)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) terhitung mulai tanggal 20 Maret 2018 ini resmi diberlakukan. Para pelanggar akan dikenai sanksi berupa Pidana kurungan selama maksimal 1 (satu) bulan dan dikenai denda paling banyak Rp. 7.500.000 apabila melanggar. Perda ini telah ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2017 lalu. Selama satu tahun dilakukan sosialisasi dan hari ini (20/03/2018) mulai diberlakukan penegakannya. Demikian ujar Wakil Walikota Yogyakarta Drs. Heroe Poerwadi, MA saat membuka workshop peningkatan mutu pelayanan Puskesmas dalam mendukung Perda KTR di hotel Grand Zuri Kota Yogyakarta. Wakil Walikota Yogyakarta mengatakan substansi Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang KTR adalah melarang orang untuk merokok di kawasan tanpa rokok. Ada tujuh lokasi yang tidak membolehkan orang merokok yakni di fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik dan lainnya; Tempat proses belajar mengajar seperti di sekolahan; Tempat bermain anak; Tempat ibadah; Angkutan umum; Tempat Kerja; Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Heroe menegaskan, dari Perda KTR ada dua kawasan yang mutlak tidak membolehkan adanya aktivitas orang merokok, berjualan rokok, dan tidak boleh ada iklan rokok adalah di lingkungan pelayanan kesehatan dan lingkungan dunia pendidikan. Sedangkan di luar dua tempat tersebut, seperti lingkungan perkantoran, lembaga atau korporasi diwajibkan menyediakan tempat (kawasan) untuk merokok. Untuk tahap pertama akan diberikan sosialisasi kepada instansi, lembaga atau korporasi yang (pertama) menyatakan bahwa pada dasarnya setiap lingkungan perkantoran tidak dibolehkan ada rokok. "Tetapi, kantor punya konsekuensi harus menyediakan tempat untuk merokok. Itu yang harus kita sadarkan secara bersama-sama," terang Heroe. Pada tahap kedua, kawasan yang bersifat layanan publik juga akan didorong untuk tidak mengijinkan adanya tempat merokok maupun berjualanan rokok terutama menyangkut tentang pelayanan pelayanan publik. Masyarakat akan didorong untukmenerapkan kawasan Tanpa asap rokok. "Artinya, kesadaran kita bangun bareng-bareng dari masyarakat maupun pengelolah kelembagaan lingkungan kantor pemerintah," tambah Heroe. Heroe Poerwadi menambahkan diluar Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan oleh Perda kegiatan merokok juga dilarang apabila di sekitarnya terdapat ibu hamil dan anak-anak. "Tujuannya adalah untuk menjaga agar para ibu hamil dan anak-anak terhindar dari paparan asap rokok yang dilakukan oleh orang lain," ujar Haroe. Ditegaskan, Perda KTR bukan saja melarang orang untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok tetapi melarang memproduksi produk tembakau, melarang menjual beli produk tembakau, melarang mengiklankan produk tembakau dan melakukan kegiatan promosi produk tembakau di kawasan tanpa rokok. Di Kota Yogyakarta sudah banyak warga atau kampung yang telah mendeklarasikan diri bebas dari asap rokok. Wakil Walikota memberi apresiasi kepada warga yang berani mendeklarasikan diri untuk hidup sehat dengan tidak merokok di wilayah mereka. Menurut Heroe sikap seperti itu harus mendapat apresiasi dan menjadi contoh bagi warga lain. Sanksi Untuk Pelanggar Wakil Walikota mengatakan penegakan Perda KTR akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal akan dilakukan secara persuasif. Menurutnya penegakan sanksi memang penting namun yang lebih adalah mengubah perilaku (habit) "Memang sanksinya sampai Rp. 7.5 juta namun akan diterapkan secara bertahap. Maksimal kita persuasif. Yang penting bagimana mengubah perilaku dan kebiasaan kita. Itu yang lebih penting," tambah Wakil walikota. Workshop Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dr. Fita Yulia Kisworini, M. Kes menjelaskan workshop peningkatan mutu pelayanan Puskesmas bertujuan untuk menyiapkan aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan Perda KTR. Berkaitan dengan Perda KTR, Dinas Kesehatan kota telah melakukan sosialisasi kepada kawasan pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, rumah sakit, apotik, klinik. Sosisilisasi juga dilakuka di 168 Sekolah Dasar, 60 Sekolah Menengah Pertama, SMA dan Perguruan Tinggi di Kota Yogyakarta serta seluruh organaisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan dan kelompok masyarakat seperti LPMK. Selain itu, Dinkes telah melakukan publikasi melalui media cetak dan elektronik, penyebaran stiker dan brosur. Dr. Vita menegaskan Perda nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini akan diterapkan mulai hari Selasa, 20 Maret 2018 di semua wilayah kota Yogyakarta. Dia menghimbau agar masyarakat ikut serta mendukung Perda tersebut sehingga terciptalah masyarakat yang sehat dan terhindar dari penyakit yang diakibatkan oleh paparan asap rokok. (@mix)

Ingin mengikuti jejak manis Yogyakarta dalam mengembangkan sekolah ramah anak, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta. Rombongan yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Bappeda dan DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) tersebut pun meninjau langsung SMP N 15 Yogyakarta dan SD N Pujokusuman 1. Ketua Rombongan, Budi menuturukan, kujungan tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kota Probolinggo. "Kami melihat Yogyakarta sebagai salah satu Kota yang telah berhasil dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak," ucapnya. Menurutnya sepak terjang Yogyakarta dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak tidak diragukan lagi. "Kami mencermati prestasi Yogyakarta melalui media online, lantas kami putuskan untuk segera melakukan kunjungan kerja ini," jelasnya. Ia berharap kunjungan kerja ini bisa membawa manfaat bagi Kota Probolinggo dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Yogyakarta Siti Arina mengaku bangga sekaligus mengapresiasi kunjungan kerja tersebut. Menurutnya kunjungan tersebut sebagai pemicu bagi SMP Negeri 15 Yogyakarta untuk terus berupaya melakukan perbaikan untuk Sekolah Ramah Anak. "Deklarasi SMP Negeri 15 Yogyakarta sebagai Sekolah Ramah Anak diawali sejak tahun 2016 silam, saat itu ada empat sekolahan yang menjadi pilot project Pemkot yakni SMP Negeri 7 Yogyakarta, SD Pujokusuman dan SD Ngupasan," urainya. Siti Arina mengaku, Sekolahan yang kini sedang ia tukangi itu menjadi satu-satunya sekolahan di Yogyakarta yang paling banyak menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). "Selain itu, setiap kali masa pendaftaran kami setidaknya menerima 134 siswa KMS (Kartu Menuju Sejahtera-Red)," imbuhnya. Dengan begitu, pihaknya menilai bahwa SMP Negeri 15 Yogyakarta sudah melakukan apa yang telah menjadi indikator Sekolah Ramah Anak, yakni salah satunya menerima siswa didik dari mereka yang berkebutuhan khusus. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat menambahkan, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak. "Di dalam peraturan tersebut sudah diatur mengenai hak dan kewajiban sekolah untuk bisa mewujudkan sekolah yang ramah terhadap anak, serta standar sarana dan prasarana yang harus dipenuhi sekolah," jelasnya. Octo menjelaskan, kewajiban sekolah di antaranya adalah melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang bisa mengakibatkan pelanggaran hak anak. Sudah ada satuan tugas anti kekerasan di sekolah yang bisa disinergikan untuk melindungi anak agar terhindar dari segala bentuk kekerasan, katanya. Bagi Kota Yogyakarta pembentukan sekolah ramah anak menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak. (Tam)

Hari Ginjal Dunia 2018 diperingati oleh para dokter, perawat, dan para praktisi kesehatan ginjal, masyarakat peduli kesehatan ginjal, serta pasien di Taman Air Mancur Kompleks Balaikota Yogyakarta, Minggu,(18/03/2018). Peringatan World Kidney Day diisi dengan pamerandan infomasi tentang kesehatan ginjal, bazar hasil produksi para pasien penyakit ginjal, dan diskusi seputar kesehatan ginjal. Walikota Yogyakarta H. Haryadi Suyuti dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakata, dr. Vita Yulia berharap masyarakat dan seluruh praktisi kesehatan dapat melakukan upaya promotif dan preventif agar terhindar dari penyakit ginjal. " Salah satu pencegahan dapat diawali dengan hal-hal sederhana seperti mengkonsumsi air putih yang cukup sebelum aktifitas, mengenali gejala awal dengan melakukan pemeriksaan rutin serta, melakukan aktifitas fisik minimal 30 menit," ujar Walikota. Walikota optimis dengan melakukan antisipasi sejak awal maka terjadinya kasus gagal ginjal dapat ditekan. Walikota menambahkan tema Hari Ginjal Sedunia kali ini adalah Kidney and Women-s Health: Include, Value, and Empower (Ginjal dan Kesehatan Perempuan: Melibatkan, Menghargai, dan Memberdayakan). "Sehingga inilah momentum yang sangat tepat untuk peduli kaum perempuan sekaligus peduli kesehatan ginjal," imbuhnya. Dikatakan, Pemerintah Kota Yogyakarta menyambut baik dan mengapresiasi upaya serta langkah nyata dari panitia World Kidney Day 2018 yang memberikan kontribusi dalam menyadarkan masyarakat serta memberikan edukasi, akan pentingnya menjaga pola hidup sehat. "Kami berharap kegiatan pagi hari ini dapat menjadi media sosialisasi pencegahan penyakit ginjal sehinga momentum ini menjadi titik balik kesadaran masyarakat dalam menjaga ginjal nya," imbuhnya. Sementara itu ketua Panitia, dr Heru Prasanto, Sp.PD melaporkan kegiatan World Kidney Day tahun ini diisi dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan ginjal. Kegiatan ini melibatkan banyak rumah sakit swasta dan pemerintah yang ada di DIY dan Jawa Tengah. Selain itu didakan pameran, bazar, pentas seni dan senam sehat untuk pasien ginjal. Dirinya berharap warga masyarakat terus peduli akan kesehatan dengan membagun perilaku sehat di lingkungan keluarga dan masyarakat. (@mix)

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyusun road map rencana kerja RKPD 2019 mendatang sekaligus menetapkan target yang akan dicapai dengan mengedepankan kearifan lokal. "Tribulan I adalah langkah awal dari pelaksanaan program dan kegiatan. Dimana akhir Tribulan I merupakan jadwal penyusunan program dan kegiatan pada 2019," ucap Heroe Poerwadi saat menjadi inspiktur upacara bendera karyawan Pemkot Yogyakarta di Balaikota, Senin (19/3) pagi. Heroe berharap implementasi secara operasional teknis dilapangan dilakukan melalui Program Gandeng Gendong yang menunjukkan kebersamaan dari unsur 5K yaitu, Kota (Pemerintah Kota Yk), Kampung, Korporat, Kampus, dan Komunitas. "Diharapkan dengan konsep tersebut benar-benar mampu mewarnai berbagai program dan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat saat ini," imbuhnya. Menurutnya memasuki akhir dari Tribulan I ini merupakan fase konsolidasi dalam program dan kegiatan pada tahun berjalan. "Sehingga di bulan terakhir pada Tribulan I ini agar seluruh OPD hendaknya memastikan bahwa hasil konsolidasi dapat sesuai dengan target yang disusun sehingga tidak mengganggu ritme proses jalannya pembangunan," jelasnya. Tidak hanya itu, lebih jauh lagi Heroe juga meminta masing-masing OPD untuk mencermati dan melakukan evaluasi target kinerja output dan anggaran sesuai perencanaan yang ditetapkan dengan realisasi. "Apabila ditemukan hal-hal yang tidak sinkron agar segera melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," kata Heroe. Terlepas dari RKPD, Heroe juga menyinggung terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL pada tahun 2018 ini. "Melalui program ini, Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan sebanyak 4500 bidang tanah yang tersebar di 14 kecamatan mendapat sertifikat tahun ini," jelasnya. Ia pun mengajak peran aktif seluruh aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Kelurahan dan Kecamatan agar bersama-sama mensukseskan Program Nasional ini dengan menggandeng masyarakat. Ia berharp melalui PTSL ini akan memberikan kontribusi nyata dalam membantu penataan tata ruang Kota Yogyakarta, khususnya kawasan kumuh yang selama ini belum terdata dengan baik, kawasan bantaran sungai, serta guna menghindari sengketa batas wilayah dengan Kabupaten lain. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan Pensiun bagi 23 PNS yang memasuki masa purna tugas terhitung tanggal 1 April 2018. (Wis/Tam)