Dinas Budaya Kota Yogyakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas warisan budaya bukan benda atau Intagible Cultural Heritage yang diselenggarakan di Hotel Ibis Style, Jalan Dagen No.109, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Rabu (5/12). FGD tersebut dipimpin oleh Tim Ahli Pelestarian Cagar Budaya (PCB) Kota Yogyakarta, Fahmi Prihantono. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Anggota DPRD Kota Yogyakarta, dan kepala kecamatan se-Kota Yogyakarta. Dalam sambutannya menyampaikan, sebagaimana diketahui kegiatan ini merupakan hari ke sepuluh setelah 14 Kecamatan yang sudah diberikan sosialisasi mengenai warisan cagar budaya. Selain itu ada beberapa kawasan yang dilindungi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yaitu lima kawasan cagar budaya antara lain Kraton, Malioboro, Kotabaru, Pakualaman, Kotagedhe. Fahmi Prihantono, pada kesempatan FGD, mengatakan masyarakat berada dikawasan cagar budaya sudah seharusnya menjaga kawasan mereka. "Kita ini hidup di kawasan cagar budaya terutama, seharusnya kita mampu memberikan konsekuensi yang mestinya luarbiasa untuk warisan cagar budaya" ucapnya. Dalam kesempatan tersebut Fahmi juga menyampaikan, Dinas Kebudayaan ingin mencapai pelestarian kawasan yang dapat ditetapkan menjadi warisan budaya, karena kini kebudayaan didukung Undang-undang No. 5 Tahun 2017. Selain itu Fahmi menambahkan pihaknya berharap masyarakat memahami warisan nenek moyang dimasa kini hingga masa depan. "Harapannya kita bisa memahami warisan nenek moyang kita, selain itu masyarakat mampu memahami dan melestarikan kawasan cagar budaya dimasa kini dan tentu di masa depan" katanya. (Hes)

Dinas Kesehatan Kota Yogya pada hari sabtu 1 Desember 2018 kemarin memberikan penghargaan bagi 185 Rukun Warga (RW) sebagai wilayah Bebas Asap Rokok di wilayah Kota Yogyakarta. Pemberian penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat karena sudah melakukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak buruk rokok di lingkungannya masing-masing. Sampai saat ini program ini terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kawasan tanpa asap rokok disejumlah RW di Kota Yogyakarta. Kepala Seksi bidang paru kronis dan gangguan imonologi Directorat P2PTN, Theresia Sandra Diaratih mengatakan, di Kota Yogyakarta belum ada baleho yang memilah iklan rokok dampaknya ke anak-anak sekarang. "Memang di Yogya belum ada beberapa baleho yang menyalahi aturan Iklan, ini ternyata yang mendapatkan perhatian untuk menekan kepada anak-anak dari pengonsumsi rokok dewasa"ungkapnya. Sudah diberikan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Walikota Yogyakarta nomor 12 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap persiapan pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok terutama mengenai sarana prasarana pendukung dan sosialisasi program, perlu dilakukan peningkatan agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan ini Kementrian Kesehatan mengunjungi Pemerinrah Kota Yogyakarta untuk bersilaturahim. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta Titik Sulastri, menerangkan Pengurangan dampak asap rokok memang perlu dilakukan di Kota Yogyakarta di Ruang Sadewa Balaikota Yogyakarta, Senin (3/12). Titik Sulastri mengatakan, perlunya menjaga generasi muda tanpa rokok di Kota Yogyakarta. "Pengurangan dampak asap rokok memang perlu dilakukan. Hal ini untuk menjaga generasi mendatang agar mendapat kesehatan yang lebih baik" ujarnya. Pertemuan ini memperbincangkan mengenai penyakit tidak menular. Yang dimaksud penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan kepada orang lain termasuk mengonsumsi rokok. Penyakit tidak menular ini biasnya terjadi karena faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat. Meskipun bersentuhan dengan si penderita tidak akan tertular penyakit tersebut. Salah satunya rokok dikalangan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dari Universitas Indonesia pecandu rokok didominasi oleh kalangan menengah kebawah. Hal ini sudah melalui penelitian, kemampuan logis secara personal maupun dari ruang lingkup keluarga. Hal ini menyebabkan seseorang Lebih pendek usianya dibandingkan bukan pecandu rokok. Maka dari itu, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Beliau menambahkan, menurutnya gerakan setiap RW, yaitu Bebas Asap Rokok tersebut tidak ditujukan untuk melarang warga merokok, tetapi hanya membatasi tempat yang diperbolehkan sebagai lokasi merokok sehingga dampak buruk asap rokok tidak meluas. Perda yang mengatur kawasan yang harus bebas rokok, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, baik kantor pemerintah maupun swasta dan pribadi serta tempat umum lain yang ditetapkan. Titik Sulastri berharap, pertemuan ini mampu meningkatkan lagi jumlah kawasan khusus merokok di Kota Yogya. Khususnya di ruang publik.(Hes)

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan adiktif (narkoba) menjadi ancaman serius bagi pembangunan di setiap wilayah, tak terkecuali Kota Yogyakarta. Untuk itu, Pemerintah Kota Yogya berserta pemangku kepentingan berupaya untuk mencegah dan menekan peredaran narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba menjadi suatu ancaman serius terhadap masa depan generasi muda dan pembangunan Kota Yogya, ujar Wakil Walikota Yogya, Heroe Poerwadi usai acara pelantikan Pengurus Bakornas Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) di ruang Bima Balaikota Yogya, Jumas (7/12/2018). Heroe menambahkan, kecenderungan itu menjadi perhatian dan keprihatinan masyarakat Kota Yogya yang sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala aspek kehidupan. Salah satu modal dasar kemajuan pembangunan adalah masyarakat Kota Yogya yang bebas narkoba sehingga perlu adanya upaya pencegahan dan melakukan pemberantasan dengan mengungkap serta memutuskan jaringan peredaran gelap narkoba, tuturnya. Oleh karena itu, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba dibutuhkan adanya sinergitas antarpihak, baik Pemkot Yogya maupun instansi vertikal dengan melibatkan peran masyarakat untuk merumuskan kebijakan dalam rangka memberantas peredaran narkoba. Ia meminta agar semua pihak harus bersinergi dan terpadu dalam memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Mari kita bersama-sama membukatkan tekad dalam mewujudkan Kota Yogya yang maju dan bebas dari narkoba serta membudayakan hidup sehat dengan olah raga dan tanamkan kepada generasi muda agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif seperti narkoba, pungkasnya. (Han)

Untuk membangun karakter yang berkemajuan, antara nilai kultural dan rasional harus berjalan seimbang. Demikian disampaikan oleh Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi pada acara Talkshow Pengembaraan Desember Tradisional (PDT) XLVII 2018 yang digelar oleh Pramuka Kwartir Cabang (Kwacab) Kota Yogyakarta di Ruang Bima Balaikota Yogyakarta Minggu (9/12). Heroe mencontohkan negara Jepang, Korea Selatan, Cina dan India sebagai negara yang memiliki nilai kultural yang kuat dengan diimbangi pengembangan rasionalitas yang baik sehingga masuk ke dalam jajaran negara maju di dunia. "Hidup di belahan bumi Timur berbeda dengan di barat. Orang timur umumnya mengedepankan nilai kultural, sementara di barat mengandalakan rasionalitas. Keduanya harus berjalan berimbang" Ungkap Heroe. Heroe yang juga Ketua Kwarcab Kota Yogyakarta mengemukakan, tantangan yang dihadapi generasi muda Indonesia saat ini semakin berat dengan hadirnya Revolusi Industri 4.0, untuk itu generasi muda harus mampu menyesuaikan diri dengan hal tersebut. "Era Revolusi Industri 4.0 dengan Internet of Things-nya harus mampu dikuasai. Generasi muda harus mempunyai karakter yang adaptif, yang mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan ini agar dapat membawa pada hidup yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa" tegasnya. Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Bina Wasa Pramuka Kwartir Daerah (Kwada) DIY, Sri Budoyo mengatakan, masa depan Negara Indonesia ditentukan oleh generasi mudanya, sehingga pembangunan karakter mutlak diperlukan. Menurut Sri Budoyo, pembentukan karakter secara formal dilakukan melalui sekolah, sedangkan secara non-formal dapat dilakukan melalui gerakan Pramuka "Pramuka mempunyai tujuan untuk membentuk orang muda memiliki kepribadian yang unggul, keimanan dan ketagwaan, keterampilan, kecerdasan serta kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat terbentuk manusia yang berjiwa Pancasila. Dengan menghayati Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka, saat ini adik-adik pramuka sedang dalam proses menjadi pemimpin yang baik serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sosial hingga mampu memunculkan Pemuda Indonesia dengan karakter yang disegani." Imbuhnya dalam salah satu sesi talkshow Talkshow yang dihadiri oleh Pramuka Penggalang perwakilan peserta PDT XLVII 2018 ini merupakan pra kegiatan dari PDT XLVII 2018 yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 22 Desember 2018 dengan napak tilas sebagian rute perjuangan Pangeran Diponegoro sepanjang sekitar 70 km. Heroe berpesan agar kegiatan PDT XLVII 2018 dengan rute Pangeran Diponegoro jangan menjadi kegiatan yang hanya menghabiskan energi tapi mampu mengambil inspirasi dari Pangeran Diponegoro yang keluar dari istana dan berjuang bersama rakyat untuk melawan penjajah. Sehingga kegiatan ini nantinya akan mampu membentuk karakter kejuangan dalam membangun negeri.

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi menilai bahwa Madrasah Diniyah telah berkontribusi kepada penguatan pendidikan karakter siswa. Hal itu salah satunya karena sekolah-sekolah dasar di Kota Yogyakarta memberikan perhatian yang tinggi pada peningkatan kemampuan membaca Al Qur"an bagi anak-anak. Hal tersebut Ia sampaikan saat membuka Wisuda Bersama Madrasah Diniyah Baitul Ilmi Dan Nurul Ilmi (SD N Sindurejan dan SD Taman Sari 1 Kota Yogyakarta) di GOR SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, Senin (10/12/2018). "Sebuah gagasan kreatif dan inovatif yang patut untuk diteladani dan didukung oleh semua pihak agar dapat lebih berkembang," ucap Heroe. Wajib belajar Madrasah Diniyah dinilainya penting sebagai upaya pembenahan akhlak. Karena dnegan mempelajari Al Qur"an tentu akan diperoleh banyak faedah yang akan menjadi bekal penting anak-anak. "Al-Qur"an bagi umat Islam mempunyai arti yang sangat penting yaitu sebagai kitab suci dan pedoman kehidupan beragama dan bermasyarakat," imbuhnya. Sebagai kitab suci dan pedoman hidup, sambung Heroe, Al-Qur"an perlu dipahami secara lebih baik agar dapat dihayati dan diamalkan ajarannya. Pihaknya kembali menegaskan Pembekalan dan pendidikan tentang ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur"an akan memberikan kepada anak-anak keyakinan yang kuat tentang ke-Islaman dan ketaqwaan serta memiliki budi pekerti yang sesuai ajaran Al-Qur"an. "Membaca adalah gerbang ilmu pengetahuan, karenanya ayat Al-Qur"an yang pertama kali turun bukan penekanan pada tauhid, muamalah, maupun akhlak, namun perintah "membaca"," jelasnya. Menurutnya membaca akan mengantarkan pada tauhid, ibadah, muamalah dan akhlak. Juga bagaimana memahami sejarah sebagai teladan. Dengan membaca, sesuatu yang gelap menjadi gamblang dengan berbagai aspeknya. Ia pun berharap jumlah Madrasah Diniyah di Kota Yogyakarta akan terus bertambah secara kuantitas sekaligus kualitas. Dalam kesempatan yang sama Kepala SD N Sindurejan Tri Sukarni mengaku bangga dengan pelaksanaan Madrasah Diniyah. Harapannya, program tersebut bisa mendukung pengembangan potensi dan karakter siswa hingga kualitas sekolah. "Ada penguatan dari sisi keagamaan selain pendidikan umum," katanya. (Tam)

Pemerintah Kota (Pemkot) yogyakarta dan Kodim 0734/Yogyakarta terus meningkatkan sinergitas untuk membangun Kota Yogyakarta. "Kerjasama Pemkot dengan Kodim 0734/Yogyakarta sudah tidak diragukan lagi," ucap Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi saat menyampaikan materinya dalam Apel Danramil dan Babinsa Tersebar Kodim 0734/Yogyakarta, Senin (10/12/2018). Hubungan kerjas Pemkot dengan Kodim 0734/Yogyakarta tidak hanya dalam bidang keamanan saja, namun juga dalam pembangunan melalui TMMD dan dalam bidang- bidang lain yang tidak kalah pentingnya. "Soliditas ini harus terus dijaga dengan duduk bersama, menyatukan program sehingga akan lebih fokus dan kuat," ujar Heroe. Heroe pun mengingatkan, ancaman bangsa saat ini tidak hanya narkoba saja namun termasuk perkembangan teknologi yang harus disikapi secara bijak. "Tidak sedikit generasi muda yang terjebak dalam perkembangan tersebut, penyalahgunaan mulai dari tindakan asusila hingga cyber war," ucapnya. Pemerintah dan TNI, sambungnya, harus mengantisipasi terjadinya perang siber atau cyber war yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam kesempatan yang sama Komandan Kodim 0734/Yogyakarta (Dandim) Letkol Inf Bram Pramudia menegaskan, selain perang TNI memiliki tugas membantu Pemerintah Daerah. "Tugas TNI adalah perang dan selain perang, ada 14 tugas selain perang salah satunya adalah membantu pemerintah daerah dalam rangka melancarkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnnya. Pada kesempatan tersebut Dandim juga meminta kepada Wakil Walikota Yogyakarta untuk memberdayakan TNI khususnya Angkatan Darat. "Kami akan selalu siap membantu melalui komando kewilayahan dan satuan satuan yang ada disini," tutur Dandim. (Tam)

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Pengendaian Kependudukan dan Keluarga Berencana (DaldukKB) Kota Yogya tampilkan produk-produk unggulan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) pada gelaran gebyar UPPKS 2018. Pameran ini merupakan ajang promosi atau media bagi kelompok-kelompok UPPKS setelah mereka merasakan ikut KB, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan keluarganya. Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogya, Eny Retnowati mengatakan kegiatan ini adalah wujud perhatian Pemkot Yogya terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Selain pemberdayaan ekonomi keluarga, para pengusaha yang memiliki UMKM juga dibina dalam hal standar produk, masa kedaluarsa, pengemasan yang baik, juga laporan perkembangan kepesertaan KB. "Selama ini kegiatan ekonomi produktif tersebut terwadahi dalam UPPKS yang tersebar di 14 kecamatan." Ujarnya di Grha Pandawa, Selasa (11/12/2018). Ia berharap melalui kegiatan ini anggota UPPKS semakin semangat meningkatkan kualitas kelompok baik dari sisi kualitas produk, kemasan, pemasaran maupun administrasi dan pengelolaan kelompok UPPKS. "Untuk itu Pameran Gebyar Promosi UPPKS ini merupakan salah satu upaya bersama untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pemasaran produk-produk kelompok UPPKS melalui penyebarluasan informasi potensi dan ekspose produk kepada masyarakat luas sehingga masyarakat semakin mengenal apa itu UPPKS dan apa yang bisa dibeli dari UPPKS" ungkapnya. Selain melakukan kegiatan layaknya UMKM, tambahnya, ada pertemuan kelompok tiap bulan, simpan pinjam, sharing usaha dan mengingatkan anggota tentang keikutsertaannya dalam KB, "Jadi memang inti pokok kegiatan UPPKS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengingatkan serta memantapkan keikutsertaan KB" Katanya Hal senada dikatakan Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menurutnya dengan adanya pameran Gebyar Promosi UPPKS merupakan kegiatan ekonomi produktif sebagai bagian dari Program KB yang merupakan salah satu aspek penting untuk menentukan keberhasilan pencapaian sasaran dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia menghimbau agar para pelaku ekonomi kreatif juga memaksimalkan penggunaan sarana non fisik. "Yaitu dengan mengguakan media online dan jejaring media sosial untuk mendongkrak pemasaran produk-produk yang dihasilkan. Sebab melalui media online dapat mempertemukan pembeli dan penjual di jagat maya secara lebih luas" katanya. Dalam pameran terebut produk-produk yang dipamerkan adalah produk unggulan dari hasil karya atau produk olahan berupa kerajinan tangan, makanan ringan yang merupakan cirri khas Kota Yogya. Seperti gantungan kunci, kalung, gelang yang terbuat dari manik-manik, kain tenun, kipas, baju. (Han)

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Yogyakarta berkomitmen meningkatkan optimalisasi dana zakat untuk kesejahteraan masayarakat Yogyakarta. "Saya berharap, Pemerintah kota Yogyakarta, Baznas Kota Yogyakarta dan lembaga zakat yang ada di Kota Yogyakarta semakin erat jalinan koordinasi dan komunikasinya," ucap Walikota Yogyakarta dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Kota Yogyakarta Titik Sulastri dalam Focus Group Discussion di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Selasa (11/12/2018). Sehingga, sambungnya, mampu mengoptimalkan pemetaan potensi, pengumpulan serta pentasyarufan zakat, infaq, shadaqah dengan harapan kedepan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara Indonesia saat ini, menurutnya, dengan segala permasalahan besarnya, wacana pengarusutamaan zakat, infaq dan shodaqoh untuk keadilan sosial yang saat ini masih terus bergulir dalam mayarakat tampaknya telah menemukan momentumnya. "Gagasan zakat, infaq dan shodaqoh untuk kesejahteraan bangsa merupakan cita-cita yang sudah sepantasnya segera terwujud, mengingat penduduk Indonesia mayoritas dari golongan muslim," jelasnya. Disamping itu,sambungnya, lembaga-lembaga amil zakat yang amanah dan profesional sudah banyak hadir untuk membantu kita melaksanakan tuntunan zakat secara tepat dan benar. "Program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah selama ini adalah searah dan sebangun dengan ajaran Islam yang berwatak sosial," ucapnya. Dalam hubungan inilah maka zakat sebagai pelaksanaan ajaran Islam yang berkaitan dengan keberpihakan terhadap nasib kaum dhuafa harus dikelola dengan sistem yang baik dan profesional agar dapat memberikan kontribusi yang nyata di tengah kehidupan umat dan bangsa kita. Wakil Ketua Bidang Pentasyarufan Baznas Kota Yogyakarta, Adi Suprapto menuturkan Sebagaimana kita ketahui, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim mayoritas memiliki potensi zakat yang sangat besar. "Namun dalam kenyataannya hingga saat ini zakat yang terkumpul pada lembaga pengelola zakat masih belum signifikan dengan jumlah penduduk muslim yang ada," imbuhnya. (Tam)

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengaku bangga dengan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Yogyakarta. Jelang Pemilu 2019, pihaknya optimis Yogyakarta bisa melaluinya dengan kondusif. "Yogyakarta memiliki potensi kerukunan sejak era kemerdekaan, sejak saat itu Yogyakarta mampu menerima beragam suku dan agama," ucap Heroe Poerwadi saat menghadiri Festival Seni Kerukunan Umat Beragama di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Rabu (12/12/2018). Mengapa hal itu bisa terjadi di Yogyakarta, menurutnya masyarakat Kota Yogyakarta masih menjunjung tinggi filosofi jawa Mulat Sarira Hangrasa Wani, Rumangsa Melu Handarbeni, Wajib Melu Angrungkebi yang secara bahasa indonesi berarti Berani Mawas Diri, Merasa Ikut Memiliki, Wajib Ikut Menjaga atau Membela. "Kemajemukan masyarakat Yogyakarta, teristimewa kemajemukan agamanya merupakan hal yang patut kita syukuri," tandasnya. Kemajemukan itu, sambung Heroe merupakan aset sosial pembangunan yang sangat berharga, karena antar penganut agama dapat saling melengkapi dan mendukung proses pembangunan yang memang memerlukan sumber daya yang besar. "Sampai saat ini, Yogyakarta masih dalam kondisi yang kondusif dan aman untuk beribadah guna menjalankan ajaran agama masing-masing, hal ini berkat adanya saling pengertian dan rasa saling menghormati antar umat beragama," jelas Heroe. Untuk itu, pihaknya pun meminta untuk terus mempertahankannya, bahkan dipelihara dan ditingkatkan, sehingga cita-cita untuk memajukan Yogyakarta dan mempertahankan predikat Kota Toleransi dapat senantiasa dijaga. Dibalik kerukunan tersebut, Heroe pun mengakui peranan para tokoh lintas agama yang ada di Yogyakarta sangat menentukan, terutama dalam mendorong umat agamanya berperan serta menjaga keharmonisan lingkungan. "Kami berharap semua tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Yogyakarta dapat senantiasa memberikan masukan kepada umatnya tentang indahnya hidup saling mendukung dan saling menghormati," tuturnya. Meski begitu Heroe mengingatkan, jelang Pemilu 2019 kerukunan umat beragama di Kota Yogyakarta harus diperkuat lagi. Berharap kemenag terus melakukan dialog antar umat beragama agar nantinya tidak terpancing hiruk pikuk politik. "Kami berharap pemuka agama bisa memberikan sosialisasi terkait kerukunan umat beragama di tahun politik ini, sehingga proses pemilu berjalan lancar, aman dan kondusif," paparnya. Heroe pun mengapresiasi kegiatan Festival Seni Antar Umat Beragama yang dihelat Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. "Ini sangat penting dan berarati, untuk memupuk kerukunan antar umat beragama," kata Heroe. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Nur Abadi menambahkan, menghadapi tahun politik pihaknya telah melakukan sejumlah upaya yakni berupa himbauan kepada masyarakat melalui penyuluh agama. "Kita menyebarkan para penyuluh ke wilayah untuk memberikan sosialisasi agar kerukunan umat beragama tetap terjaga di tahun politik," ucapnya. Total sudah ada 90 penyuluh dari enam agama yang diterjunkan untuk memberikan sosialisasi tresebut. "Kami menekankan agar masyarakat tetap mengutamakan kerukunan diatas segalannya," ucapnya. Pihaknya juga meminta masyarakat menghindari hal-hal yang bisa memicu perpecahan dan ancaman kerukunan. "Hindari saling mengejek dan menjatuhkan," imbuhnya. Terkait Festival Seni Antar Umat Beragama, Nur menjelaskan, acara tersebut bagian dari kegiatan untuk memperingati Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag RI ke-73. "Acara puncaknya akan diperingati dengan upacara di Balaikota yang melibatkan 1.500 peserta, baik dari Kemenag maupun Madrasah. Setelah upacara, dilanjutkan dengan tasyakuran di kantor," Selain itu juga ada gerak jalan dan grebek silaturahmi antar umat beragama. menjelaskan bahwa kegiatan grebek silaturahmi tersebut sebagai simbol bahwa Jogja City of Tolerance masih ada. (Tam).

Kota Yogyakarta kembali meraih penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penghargaan tersebut merupakan yang keenam kalinya berturut-turut sejak tahun 2013. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla kepada Walikota bersamaan pada acara peringatan hari Hak Asasi Manusia ke-70 di Gedung Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta pada hari Selasa (11/12). Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menuturkan, prestasi tersebut berhasil diraih karena Kota Yogyakarta dianggap telah mampu memenuhi beberapa kriteria, di antaranya hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas permuahan yang layak, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan. "Tujuh kriteria penilaian ini bias tercapai karena usaha yang dilakukan secara terus-menerus oleh seluruh OPD di lingkungan Pemkot Jogja Bersama masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga non pemerintah" Tutur Walikota usai menerima penghargaan. Haryadi menambahkan, di tengah perkembangan dunia digital dewasa ini, tantangan untuk mempertahankan predikat Kota Peduli HAM cukup berat, oleh karena itu diperlukan sinergitas antara pemerintah, swasta, daan masyarakat dalam menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang ramah bagi semua pihak. Sementara, Wapres RI, Jusuf Kalla mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan Kota Peduli HAM. Menurut Wapres, pelaksanaan HAM tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga bagaimana pemerintah dapat menjamin hak lainnya seperti hak warga negara memperoleh layanan pendidikan, kesehatan dan juga memberikan jaminan perlindungan kebebasan berkeyakinan. Menteri Hukum dan HAM RI Yassona H Laoly dalam laporannya mengatakan penghargaan kabupaten/kota peduli HAM merupakan bentuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Selain itu, penghargaan juga dimaksudkan untuk menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan instansi vertikal di daerah. "Dengan semakin banyaknya daerah yang mendapatkan penghargaan peduli HAM, maka pelaksanaan HAM di Indonesia dapat dikatakan semakin baik" imbuhnya.

Kota Yogyakarta kembali meraih penghargaan Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2018. Kali ini Kota Yogya terpilih sebagai Kota dengan kendaraan yang berkeselamatan terbaik tahun 2018. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi. Untuk diketahui, IRSA merupakan wujud apresiasi kepada kota/kabupaten terbaik dalam hal penerapan tata kelola keselamatan jalan. IRSA adalah rangkaian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) Adira Insurance yang bertajuk kampanye I Wanna Get Home Safely !. Kampanye ini digagas dengan tujuan untuk menurunkan angka kecelakaan di Indonesia serta terus berupaya mengajak seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, dan berbagai pihak lainnya untuk terus peduli terhadap keselamatan jalan. Secara spesifik, program IRSA adalah pemberian penghargaan kepada kabupaten/kota terbaik dalam hal penerapan program-program keselamatan jalan Chief executive adira insurance, Julian Noor, mengungkapkan tahun ini, IRSA diselenggarakan dengan berbagai pengembangan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program. "Antara lain perubahan metode survei kepuasan pengguna jalan. Survei dilakukan dengan lebih memperdalam aspek kuantitatif dengan tujuan agar data yang dihasilkan semakin valid dan komprehensif" ujarnyadi Hotel JW Marriott, Kamis, (13/12/2018) Penilaian lRSA 2018 kali ini juga dilakukan dengan menambahkan atribut observasi seperti penerapan Smart City, pedestrian light crossing, yellow box junction, hingga pengecekan materi keselamatan jalan pada kurikulum sekolah. "Adapun penilaiannya mengacu pada lima pilar keselamatan jalan yang telah dicanangkan WHO dan diadopsi oleh banyak negara di dunia yakni manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan dan penanganan pra dan pasca kecelakaan" ujarnya. Ditemui usai menerima penghargaan, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengungkapkan penghargaan tersebut bisa menjadi motivasi bagi Pemkot Yogya untuk senantiasa mewujudkan tatanan lalu lintas jalan raya yang aman bagi seluruh warga masyarakat Kota Yogyakarta. Untuk mewujudkan hal ini Walikota mengatakan Pemkot Yogya tidak berjalan sendiri tetapi sangat membutuhkan partisipasi masyarakat. "Tentu dalam hal ini butuh partispasi dari masyarakat," ungkap Walikota Ia berharap apa yang telah dicapai ini dapat menjadi bagian dari motivasi untuk mengembangkan kota Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pariwisata kota pendidikan dan kota yang mampu menunjukkan tingkat keamanan dalam berlalu lintas. Pihaknya menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya dinilai dan berhenti dengan diterimanya penghargaan tersebut, namun amanah yang diterima ini hendaknya diiringi dengan penerapan sistem managemen traffic yang baik. "Seperti petunjuk dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang mudah dipahami masyarakat dan pemasangannya di tempat yang tepat, serta budaya dan sopan santun dalam berlalu lintas" katanya. Haryadi berharap apa yang telah diraih saat ini bisa dipertahankan. Pihaknya juga meminta masyarakat Kota Yogya untuk terus berpartisipasi mendukung kelancaran serta ketertiban dalam berlalu lintas. Hal senada dikatakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogya, Wirawan Hario Yudo, menurutnya pencapaian tersebut tidak lepas dari kerja keras dari semua pihak dalam menata kota Yogya secara menyeluruh, terutama lalu lintas jalannya. Meski sudah berhasil meraih capaian yang membanggakan tersebut, Ia mengaku tantangan kedepan yang dihadapi akan semakin berat. Karena itu Ia berharap seluruh jajaran Dishub Kota Yogya untuk terus meningkatkan kinerja dan bekerja keras dalam upaya kita mewujudkan tata kelola transportasi yang baik di Kota Yogya. "Artinya Kota Yogya telah berhasil menata transportasi dengan prioritas pada sarana prasarana lalu lintas dan pemberdayaan masyarakat untuk mengutamakan ketertiban serta keselamatan berlalu lintas" ujarnya. (Han)

Sebanyak tiga pelaku usaha kategori kecil dan menengah di Yogyakarta berhasil meraih penghargaan Siddhakarya 2018. Penghargaan tersebut diberikan kepada CV.Fania, WL Aluminium dan Cokelat Ndalem di Bangsal Kepatihan, Kamis (13/12/2018). Pada kesempatan yang sama, Walikota Yogyakarta juga mendapatkan penghargaan sebagai pembina pelaku usaha kategori usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil. Selain berhasil menerapkan konsep produktivitas dan kualitas, ketiga perusahaan tersebut juga dinilai telah berhasil mengimplementasikan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Wakil Walikota Yogyakarya Heroe Poerwadi saat menerima penghargaan tersebut mengaku bangga dan berharap tiga perusahaan tersebut akan mendapatkan penghargaan tingkat nasional yakni Paramarya yang akan diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pihaknya menegaskan, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan 1 persen penyandang disabilitas dari total pekerjanya, sedangkan perusahaan BUMN sebanyak 2 persen. "Ketiga pelaku usaha yang ada di Yogyakarta tersebut telah mempekerjakan kaum penyandnag disabilitas, Lihatlah kompetensinya. Berikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas," tegas Heroe. Ia menjelaskan, Penghargaan Siddhakarya merupakan penghargaan produktivitas tingkat provinsi yang diberikan oleh gubernur setiap dua tahun sekali pada tahun genap. Penghargaan Siddhakarya, sambungnya, diberikan kepada perusahaaan " perusahaan yang telah berhasil menunjukkan secara nyata keberhasilan mereka dalam menerapkan konsep produktivitas dan kualitas dalam kehidupan usahanya baik secara umum maupun secara khusus di bidang produksi, pemasaran, tenaga kerja, keuangan serta penerapan dan penguasaan teknologi. Gubernur Provinsi DIY Sri Sultan Hamengku Buwana X dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi DIY Gatot Saptadi menuturkan, penghargaan ini diberikan sebagai langkah untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. "Pasal 53 Ayat 3 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memerintahkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan 1 persen penyandang disabilitas dari total pekerjanya," ujarnya. Hal itu dinilainya penting untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan hak asasi manusia secara kodrati melekat pada manusia. "Hal itu penting dan perlu dilindungi, dihoramati dan dipertahankan sehingga perlindungan hak asasi kepada panyandang disabilitas terpenuhi," imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen dunia usaha dan industri untuk melaksanakan Pasal 53 Ayat 3 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (Tam)

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mulai melakukan sosialisasi sistem pajak online daerah. Hal itu disiapkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. "Sistem pajak online daerah ini merupakan terobosan kita memasuki revolusi industri 4.0." ucap Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi pada saat acara sosiaalisasi sistem online pajak daerah di Ruang Bima Kompleks Balaikota Yogyakarta, Kamis (13/12/2018). Pihaknya mendorong semua sistem pelayanan harus berbasis online, menurutnya di era Revolusi Industri 4.0, semua akan dikerjakan sistem. "Eranya bukan lagi mesin ketemu manusia, tapi mesin ketemu mesin," ujarnya. Heroe pun mengingatkan, cepat atau lambat semua transaksi akan dilakukan secara non tunai alias berbasis online. Untuk itu, pihaknya pelaku usaha mempersiapkan diri menghadapinya. Menurutnya urgensi pajak bagi kelangsungan pembangunan tidak lagi disangsikan. Karena itu, Heroe menilai wajar jika pemerintah terus berupaya menggali berbagai potensi tax coverage (cakupan pajak) sekaligus menekankan tax compliance (kepatuhan pajak) dari masyarakat, salah satunya melalui penerapan sistem on line. ."Melalui program sistem on line diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan dalam transaksi secara konvensional, sebab transaksi elektronik tidak hanya menyangkut soal kepraktisan aktifitas keseharian secara individual," jelasnya. Namun, sambungnya, juga menyangkut soal perputaran ekonomi dalam skala makro. Selain itu kecepatan proses transaksi non-tunai sangat berpengaruh terhadap perputaran ekonomi masyarakat. "Dalam konteks pemerintahan, transaksi non tunai merupakan wujud ekspektasi menjawab harapan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan," kata Heroe. Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menjelaskan bahwa semua hal yang menyangkut pembayaran pajak daerah tersebut diatur melalui Peraturan Walikota nomor 57 tahun 2018 tentang sistem monitoring, pelaporan, dan pembayaran pajak daerah secara online. Kadri menyebut total terdapat 46 wajib pajak yang akan dipasang sistem online untuk tahap pertama. Jumlah tersebut terdiri dari 33 hotel, 11 restoran, 1 hiburan, dan 1 parkir. (Tam)

Kota Yogyakarta dinobatkan sebagai salah satu kota peraih Smart City Award 2018, pada acara penghargaan Gerakan Menuju 100 Smart City 2018 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di ICE BSD Tangerang, Jumat (14/12/2018). Pada kesempatan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara mengatakan, smart city bukan tentang kemampuan membeli perangkat teknologi canggih, tapi bagaimana sebuah kota mampu merubah cara berpikir dan juga cara melayani masyarakat. Sejumlah kota telah berhasil melakukannya, termasuk Kota Yogya dalam melakukan inovasi disejumlah layanan publiknya. Contohnya untuk meningkatkan layanan masyarakat, Pemkot Yogya punya aplikasi berbasis android yakni Jogja Smart Service (JSS) dan aplikasi Jogja Bike yang mudah diakses oleh warganya, kata Rudiantara. Ia menilai, realisasi dan prinsip kerja smart city ada didalam JSS dan Jogja bike. Latar belakang kota pintar atau smart city adalah bagaimana kota dikelola secara cerdas dengan mempertimbangkan sumber daya dan dampak ke pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. "Smart city bukan program pencitraan. Tapi program yang harus dilaksanakan agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat" tandasnya. Dengan JSS, lanjutnya, masyarakat cukup mengakses satu aplikasi untuk bisa memperoleh berbagai layanan yang dibutuhkan. Pasalnya, seluruh sistem informasi dari tiap-tiap organisasi perangkat daerah disatukan dalam aplikasi tersebut. Mulai dari penyampaian keluhan, permohonan perizinan, sampai layanan kegawatdaruratan. Berbasis Android, aplikasi mengintegrasikan berbagai layanan sistem informasi yang sudah ada ke dalam aplikasi praktis ujarnya. Sementara itu, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menyampaikam rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh warga Kota Yogya atas pencapaian tersebut. Momen ini merupakan satu lompatan besar bagi Pemkot Yogyakarta, dalam upaya memberikan layanan secara prima kepada masyarakat Kota Yogyakarta, katanya usai menerima penghargaan. Terkait dengan JSS, Walikota menerangkan, jika JSS dibuat dengan konsep Single ID, Single Window, dan Single Sign On. Dengan konsep itu, masyarakat tentu akan dimudahkan karena akan menyatukan berbagai layanan publik di e-government. Kita tdak perlu log in berkali-kali dan menginstal banyak aplikasi layanan, cukup menggunakan satu aplikasi saja untk semua layanan Pemkot Yogyakarta yaitu Jogja Smart Service, ujarnya Ia menambahkan JSS merupakan satu pengembangan layanan pengaduan, informasi, dan keluhan yang dimiliki Pemkot Yogyakarta sejak 2003. Ia berharap, aplikasi ini semakin memudahkan masyarakat mendapat layanan. Jika dulu hanya bisa diakses melalui telepon, email, atau pesan singkat, dengan JSS ini akan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan, katanya Aplikasi JSS sendiri, lanjutnya, menuntut seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Yogyakarta untuk bisa memberikan respons terbaiknya. Terutama, kepada keluhan atau permohonan layanan yang masuk dari masyarakat Kota Yogyakarta. Sementara terkait Jogjabike, Walikota menjelaskan keberadaan Jogja bike ini sendiri menghadirkan sebuah sepeda smart khas Jogja yang tahap awal berada di ikon wisata Malioboro. Keberadaan bike sharing berbasis daring ini mulai mengaspal di Kota Yogya sejak bulan Oktober lalu. kehadiran Jogjabike ini untuk memfasilitasi wisatawan menikmati Kota Yogya jelas Walikota Bahkan menurutnya, Jogjabike ini lebih unggul dibandingkan aplikasi di China maupun Singapura karena tidak asal menaruh sepdeda disembarang tempat. Setiap pemakai start dan finish harus berada di ShelterPit yang telah disediakan. Dari sisi spesifikasi sepeda, ini khas Jogja. Untuk ontelan matic, tidak berat dan ringan. Pas dengan kontur Kota Yogya yang mayoritas jalanannya rata, katanya. Kekayaan intelektual itulah, lanjutnya, yang bisa menjadi kekuatan Kota Yogya berdaya saing. Seperti Jogjabike yang hadir ditengah-tengah keterbatasan destinasi wisata. Daerah lain mungkin bisa menambah dengan menemukan sumber daya alam menarik. Jogja dengan kreativitas menarik, katanya. (Han)

Kota Yogyakarta banyak memiliki sajian makanan di tiap daerahnya. Salah satunya adalah penggunaan produk UKM dalam setiap jamuan sidang dan rapat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemkot melalui Badan Perencanaan Pemebangunan Daerah (BAPPEDA) mengadakan Kurasi Jamuan UMKM Kota Yogyakarta, di Grha Pandawa, Balaikota Yogyakarta, Kamis (13/11). Acara ini guna memberikan masukan bagi peningkatan kualitas jamuan yang melibatkan korporasi di Kota Yogyakarta, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan. Menurut Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Edy Muhammad mengatakan kegiatan ini sebagai salah satu tahapan dalam Program Gandeng Gendong dimana program Gandeng Gendong menekankan pada pemberdayaan masyarakat dengan melihat potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua stakeholder sesuai kapasitasnya. "Acara kurasi jamuan terhadap produk makanan dari warga yang ada di kota Yogya ini, kita mengambil 40 UMKM untuk dinilai langsung oleh chef, dimana wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan CSR, yang menilai produk ini memiliki kualitas dan daya saing kuat untuk dipasarkan dari masing-masing wilayah" ujarnya. Selain itu, Kurasi Jamuan UKM Kota Yogyakarta merupakan tindak lanjut atas kebijakan penggunaan produk UKM dalam setiap jamuan sidang dan rapat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. "Diharapkan pemilik usaha pada saat nya nanti diakseskan ke pemeintah atau toko-toko yang lain sudah memiliki kriteria sesuai standar, dan menjadi jamuan yang lebih baik lagi, kegiatan ini bekejasama dengan Hotel Florist, Hotel Easpark dan Indomarco dan ini adalah wujud dari gandeng gendong terhadap kualitas produk yang ada di masyarakat"tambahnya. Disamping itu Sekertaris Daerah Kota Yogyakarta, Titik Sulastri mengatakan, kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk menggunakan produk Usaha Kecil Mikro (UKM) dalam setiap jamuan sidang dan rapat. "Menghimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menggunakan produk Usaha Kecil Mikro (UKM) dalam setiap jamuan sidang dan rapat. Kebijakan ini merupakan bentuk strategi Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang menjadi salah satu tujuan program Gandeng Gendong" ungkapnya. Dalam kesempatan kali ini Chef akan menilai langsung satu persatu dengan reting yang sudah sesuai standar penilaian. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas, penyajian dan rasa UMKM yang ada. (Hes)