Sebagai Laboratorium Inovasi Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta meminta agar seluruh OPD di kota Yogyakarta membuat inovasi-inovasi yang dipetakkan menjadi 120 potensi inovasi yang bisa dikembangkan bagi masing-masing OPD. Berangkat dari potensi-potensi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengadakan kunjungan ke Pemerintah Kota Yogyakarta pada hari Selasa pagi (12/3/19) bertempat di Ruang Rapat Yudhistira. "Saat ini, terdapat kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) inovasi yang berjalan, dengan evaluasi secara periodik dilakukan untuk dilakukan penyempurnaan dan melihat apakah inovasi tersebut masih berjalan efektif ataukah masih relevan seiring dengan perkembangan sistem pelayanan lainnya." Jelas Tri, Staf Ahli Bidang Umum dalam sambutannya. Selain itu, Tri juga memaparkan mengenai pelayanan public daerah yang masuk dalam SINOVIK (Sistem Inovasi Pelayanan Publik) dari Kemenpan. Antara lain Inovasi Keluar "Daftar 1 dapat 5), Inovasi SIMBARA (Sistem Informasi Manajemen Barang Persediaan) dan JSS (Jogja Smart Service atau Jogja Siap Solusi). Keberhasilan Kota Yogyakarta yang bisa dilihat dari inovasi-inovasi yang telah dikembangkan menjadi acuan Pemprov Sumatera Barat untuk mendapat ilmu tentang perkembangan inovasi tersebut. Menurut Jefrinal Arifin, kepala BPSDM Pemprov Sumatera Barat, tugas akhir yang harus dilakukan oleh Pemprov Sumatera Barat adalah melakukan inovasi dan perubahan terutama di bidang pelayanan dan informasi. Setelah melakukan penjelasan secara umum mengenai Jogja, para peserta diklat PIM III dibagi menjadi tiga kelompok untuk mengikuti masing-masing OPD yang bersangkutan untuk diberi penjelasan lebih spesifik mengenai inovasi yang diterapkan oleh Pemkot Jogja. Dalam kesempatan kali ini, Kepala Bidang Teknologi dan Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan), Suci Sah, memberikan ruang kepada beberapa peserta diklat PIM untuk mendengarkan secara langsung mengenai aplikasi JSS. Pertemuan secara intensif tersebut dilakukan langsung di ruang Riset Teknologi, Diskominfosan. Sebagai gambaran awal mengenai JSS, Suci Sah memutarkan beberapa video mengenai latar belakang JSS sampai testimoni penggunaan JSS di depan peserta. (Hes/Rin)

Dimulai sejak hari ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan DIY mulai melakukan pemeriksaan bantuan partai politik (Banpol). Pemerintah Kota Yogyakarta berharap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Banpol 2019 Kota Yogyakarta mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. "Dari hasil laporan terakhir, rata-rata LHP Banpol di Kota Yogyakarta mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian, kami optimis hasil pemeriksaan untuk tahun ini akan lebih bagus lagi," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta Titik Sulastri saat menerima tim BPK Banpol 2019 di Ruang Yudistira Balaikota Yogyakarta, Rabu (13/3/2019). Lebih lanjut, Titik menyebut dari delapan Parpol di Kota Yogyakarta sebagian besar sudah mendapatkan predikat wajar tanpa pengetahuan. Dengan begitu, tinggal beberapa Parpol saja yang harus mengikuti agar semua mendapat predikat sama. "Kami berharap tahun ini semua parpol lolos kriteria, karena tinggal beberapa saja dan pasti bisa mengikuti," imbuhnya. Selama ini, sambungnya, Pemkot melalui Kesbangpol telah melakukan bimbingan teknis kepada parpol terkait pengelolaan dana parpol. Ia juga meminta kepada pengurus parpol untuk terus melakukan koordinasi sesame parpol dan pemkot. "Sudah ada forum antar parpol, semoga bisa dimaksimalkan sebagai ruang koordinasi untuk menyusun laporan tersebut," tandasnya. Dalam kesempatan yang sama Kepala Sub Auditoriat BPK DIY Nur Miftahul Lail menilai LHP Banpol Kota Yogyakarta sebenarnya sudah berada pada kriteria yang ditentukan. Hanya saja beberapa parpol memang perlu memperbaiki agar semua mendapatkan wajar tanpa pengecualian. "Kami akan melakukan pemeriksaan selama delapan hari kedepan sejak hari ini, pemeriksaan meliputi tepat rekening, tepat jumlah yang diterima, tepat pertanggungjawaban, dan tepat priorotas," urainya. Nur Miftahul Lail menegaskan, sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa BPK mempunyai ruang lingkup yakni penyerahan pertanggungjawaban oleh partai politik kepada BPK dan pemeriksaan serta penyerahan hasil pemeriksaan oleh BPK atas laporan pertanggungjawaban kepada partai politik. "Partai politik berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN/APBD kepada BPK satu bulan setelah tahun anggaran berakhir," terangnya. Meskipun bantuan yang bersumber dari APBN/APBD itu hanya sebagian kecil dari sumber dana parpol, namun Ia menyebut pemeriksaan ini memiliki arti penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi keuangan parpol. "Keberadaan bantuan keuangan tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan parpol untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat serta operasional sekretariat parpol," tandasnya. (Tam)

Dalam Rangka Penguatan Data Kelahiran, Kematian dan Penyebab Kematian, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi berbagi pengalaman dalam Lokakarya Penguatan Sistem Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Penyebab Kematian sebagai Implementasi Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati ( PS2H ) yang diselenggarakan oleh Pusat Litbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Selasa (12/3) siang di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta. Secara spesifik, kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat integrasi antara data kependudukan catatan sipil dan data kesehatan agar semuanya menjadi satu big data yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas. Wawali, dalam paparannya menjelaskan, saat ini integrasi data menjadi kata kunci dalam peningkatan layanan publik, termasuk layanan kesehatan dan kependudukan sehingga masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu untuk mengintegrasikan data-data yang dimilikinya. "Yang pertama itu masing-masing OPD harus menurunkan egonya, kedua harus mengubah mindset tentang perlunya kita punya data yang sama, punya program yang sama" Jelas Wawali di awal paparannya. Lebih lanjut, Wawali juga meminta agar pemerintah pusat juga memberikan perhatian kepada pemerintah daerah karena masih adanya kebijakan pusat yang menghambat integrasi data antar OPD di daerah. "Problem menata bareng-bareng program ini terkadang menjadikan OPD harus mengubah programnya yang menyebabkan mereka kehilangan backup anggaran dari pusat, selain itu terkait dengan aplikasi yang kita kembangkan juga mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan aplikasi pusat agar bisa terintegrasi" Papar Wawali. Sementara terkait data kependudukan dan kesehatan di Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Fita Yulia Kisworini mengatakan, angka kelahiran hidup di Yogyakarta rata-rata berjumlah empat ribu sampai lima ribu per tahun, sedangkan untuk data identifikasi kematian masih menemui beberapa kendala, yakni masih tingginya angka kematian yang tidak diketahui penyebabnya atau dikenal dengan kode R98. "Hal tersebut disebabkan antara lain karena adanya penduduk Kota Yogyakarta yang meninggal di luar kota sehingga pelaporan terlambat dan ketika dilakukan otopsi verbal didapatkan penyebab kematian tidak diketahui, sehingga menjadikan jumlah kematian yang tidak diketahui masih cukup tinggi" Jelas Fita. (can/ams)

Ratusan pedagang pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarya pagi ini, Kamis (14/3/2019) berkumpul dengan peralatan kebersihan mereka untuk membersihkan seluruh bagian dari pasar. Aksi reresik pasar tradisional ini selalu dilakukan setiap Kamis Pon. Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogya, Yunianto Dwi Sutono mengtakan jika kegiatan tersebut murni inisiatif dari para pedagang. "Seluruh keperluan dan peralatan untuk membersihkan pasar juga berasal dari swadaya pedagang, kebutuhan konsumsi pun juga swadaya pedagang" ungkapnya di lokasi. Menurutnya kepedulian pedagang untuk ikut menjaga kebersihan pasar harus menjadi laku utama. Dan semestinya kegiatan ini menjadi budaya seluruh pedagang pasar. "Sehingga, slogan pasare resik rejekine apik atine becik sing tuku ora kecelik itu bukan isapan jempol saja" ujarnya. Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini juga untuk memotivasi seluruh lapisan masyarakat agar ikon Kota Yogya ini terus dijaga. Sehingga saat para pedagang mampu menjaga kebersihan pasar juga bisa menular kepada pengunjung yang datang. "Kota Yogya terkenal dengan pasar tradisionalnya, sehingga penting bagi kita untuk terus menjaga kebersihannya. Saat pengunjung memandang positif pasti berdampak juga pada Kota Yogya secara keseluruhan," katanya. (Han)

Ajang bergengsi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di apresiasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang di wakili oleh Wakil Walikota Yogyakarta yang di gelar di ruang Bima Balaikota Yogyakarta, Kamis (14/3). Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) ini merupakan agenda tahunan dalam rangkaian program pembangunan daerah dan bangsa untuk mencari bibit atlit. Dalam rangka membentuk generasi yang berkualitas dan berdaya saing dan mengharumkan nama bangsa. Selain itu, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi memberikan pesan untuk seluruh kontigen yang ikut dalam rangkaian acara agar terus menjaga kekompakan terkhusus di wilayah Kota Yogyakarta. "Kepada seluruh kontingen saya juga berpesan agar menjaga kekompakan baik sesama kontingen dari Kota Yogyakarta maupun dari daerah lain dalam rangka memperkokoh silaturahmi, dan teruslah berlatih serta melakukan kebiasaan hidup teratur dan disiplin selama mengikuti pertandingan di arena POPDA DIY" ungkapnya. Sekitar 356 atlet kontigen ikut dalam ajang POPDA Kota Yogyakarta yakni mereka dapat meraih gelar umum dan saling menginspirasi generasi muda di di Indonesia terutama di Kota Yogyakarta. Diharapkan dengan kegiatan ini satu sama lain mampu menjaga sportivitas untuk menjadikan generasi terdepan dan terbaik. "Sekali lagi, jagalah sportivitas untuk menjadikan kalian generasi yang terbaik sehingga dikenang di masa mendatang. Dari Ruang Bima Balaikota Yogyakarta, kami mengajak seluruh generasi muda, jadilah inspirasi bagi diri sendiri, masyarakat, dan keluarga" katanya. Diharapkan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat DIY nantinya dapat berlangsung dengan lancar dan sukses serta para kontingen dari Kota Yogyakarta dapat mengharumkan nama Kota Yogyakarta dan menjadi yang terbaik dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah. (Hes)

Sesuai Misi Kota Yogyakarta yang ke empat yaitu Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya ini dibuktikan dengan meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berbijak pada Nilai Keistimewaan. Dengan ini Kota Yogyakarta hari ini memberikan verifikasi dokumen kepada Tim Daerah Istimewa Yogyakarta di Ruang Diklat Lantai 5 Rumah Sakit Pratama, Kota Yogyakarta (15/3). Penghargaan sudah di buktikan mulai tahun 2007 yang lalu Kota Yogyakarta berhasil mendapatkan penghargaan Swasti Sabha Wistara, sebuah penghargaan tertinggi pada Program Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Nasional. Selain itu, pada tahun 2009 Kota Yogyakarta menerima Penghargaan Swasti Sabha Wistara yang merupakan sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Kabupaten/Kota Sehat. Selanjutnya implementasi di Kota Yogyakarta pasca penghargaan Swasti Sabha Wistara pada penerimaan Tim Verifikasi Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2009. Pada tahun 2017 Kota Yogyakarta menerima kembali penghargaan Swasti Saba Wistara yang ke enam. Sesuai dengan Dasar Hukum Kota Sehat Kota Yogyakarta SKB MENDAGRI dan MENKES No.34/2005 No.1138 / 2005 dalam PERDA : No 7/2012 tentang RPJMD 2012 -2016. Tentang Forum Kota Sehat Kota Yogyakarta (Masyarakat, LSM, Org Profesi, PT, TP PKK, dan sebagainya). Dengan SK Walikota Yogyakarta No : 379 Tahun 2018 didampingi oleh Tim Pembina Kota sehat Kota Yogyakarta Pemkot dan OPD terkait dalam SK Walikorta Yogyakarta No: 380 Tahun 2018. Regulasi penyelenggaraan KKS Nomor 34 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota sehat dan nomor : 1138/Menkes/PB/VII/2005. Dalam Pasal 1 mengatakan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) adalah suatau kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Sekertaris BAPPEDA Kota Yogyakarta, Supratini mengatakan, kegiatan ini nantinya akan dijadikan Dokumen untuk verifikasi. "Acara ini berlangsung dalam rangka pengumpulan dokumen yang nantinya di verifikasi dan dicermati data perdatanya dalam bentuk Soft Copy bagi yang kesulitan bisa dikirim ke email, nantinya di berikan PR tiap devisi untuk dilanjutkan dalam forum berikutnya" katanya. Penyelenggaraan Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2019 dalam bentuk dokumen KKS yang diusulkan oleh Tim Pembina Provinsi dikirim selambat-lambatnya pada 31 Maret 2019 pukul 23"59 WIB. Dalam bentuk Soft Copy atau PDF dibuat sesuai folder-folder yang diserrtai surat pernyataan kebenarannya yaitu hasil Verifikasi (Form 1a dan 1b) dari Tim Pembina Kab/Kota yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pembina Provinsi/Ketua BAPPEDA Provinsi dengan melampirkan Surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Gubernur. Pada kesempatan kali ini, Ketua Forum Kota Sehat, Tri Kirana Muslidatun juga ingin memperluas program sikies gemes adalah konsep sistem penguatan kelurahan siaga dalam rangka penggerakan masyarakat hidup sehat. " Sehingga kehidupan yang sehat sangat perlu dikalangan masyarakat luas" uangkapnya. Lewat perwal no 3 tahun 2016 dibuatlah aturan tentang kelurahan siaga. Keberadaan kelurahan siaga ini dalam prakteknya membantu tugas lurah sebagai penggerak dan penampung aspirasi terkait kesehatan masyarakat. Mereka juga harus membentuk jejaring di tingkat RW dan RT. (Hes)

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, keberadaan data tunggal merupakan salah satu modal dasar dalam efisiensi penggunaan anggaran dan capaian kinerja, oleh karena itu Wawali meminta seluruh data yang ada di Balaikota harus tergabung dalam satu data tunggal. "Kita sudah punya program Satu Kabar Gimilang atau sasaaran tunggal langkah bersama gerakan menunju efisensi anggaran dan capaian, yang pertama dibuat adalah data tunggal. Setiap opd tidak boleh data sendiri-sendiri. data harus sama," Ungkap Wawali ketika membuka Workshop Pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Penyusunan LPPD Tahun 2018, Jum"at (15/3) pagi di Auditorium Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Lebih lanjut, Wawali mengungkapkan, Pengisian IKK menunjukkan pemahaman OPD akan apa yang dikerjakan, dan jika lepas dari IKK, berarti program dan kegiatan yang disusun tidak menyelesaikan masalah yang menjadi tugas pokoknya. Dalam pengisian IKK, data tunggal memiliki posisi penting karena akan mensinkronkan isian antar OPD "Termasuk ketika kita mengisi Indikator Kinerja Kunci, kalau datanya ngga sama antara OPD satu dan lainnya, bisa membuat kinerja kita turun. OPD satu datanya dari mana, OPD lain dari mana dan ketika dimatchkan pembilangnya berbeda" Imbuh Wawali Dalam kesempatan ini Wawali juga meminta agar OPD mengurangi kegiatan dan program yang tidak memiliki implikasi kepada masyarakat. "Hal-hal yang masih wacana, sosialisasi dikurangi sebanyak-banyaknya, terkait pelatihan tapi tidak ada tindak lanjut sampai produktif dikurangi sebanyak-banyaknya. Sekarang kita action bekerja. Anggaran yang tersedia harus menyelesaikan masalah" Tambah Wawali di hadapan 51 pengampu data IKK dari masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Workshop ini sendiri dilaksanakan untuk mencermati kembali upaya Pemerintah Kota dalam meningkatkan capaian kinerja yang dapat dilihat dari IKK. Dikatakan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahterana Masyarakat, Octo Noor Arafat, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya masuk dalam 10 besar dalam Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. "Kota Yogyakarta saat ini berada di peringkat 22 dengan kategori bintang dua, tentunya kita berharap kondisi ini akan terus naik mendapat kondisi yang lebih baik. Harapannya bisa masuk ke-10 besar, hal ini tentu butuh komitmen dan kerjasama semua pihak. Sebagai upaya, dalam workshop ini kami mengundang fasilitator dari Kemendagri untuk dapat mencukupkan pencermatan data-data yang kita perlukan dalam penyuusnan IKK sebagai bagian dari LPPD," Pungkas Octo (ams)

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta menandatangani Perjanjian Kerja Strategis di Ruang Yudistira, Balaikota, Jum"at (15/3/2019). Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan capaian kerja sasaran strategis Kota Yogyakarta. Wakil Walikota Yogyakarta menegaskan, agar seluruh OPD bisa bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan bisa bekerjas maksimal tidak hanya fokus pada perencanaan dan sasaran saja namun juga melihat hasilnya. "Jangan sampai program kerja diulang-ulang padahal tidak menyelesaikan masalah," ujar Heroe Poerwadi saat penandatanganan Penjanjian Kerja Strategis. Untuk itulah, program kerja yang sudah diketahui tidak mampu menyelesaikan masalah agar segera diganti dengan program baru yang lebih bagus. Hal itu agar capaian kerja maksimal dan tidak membuang anggaran. Untuk bisa mencapai hasil yang maksimal, Heroe menandaskan, agar program kerja strategis tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh OPD. Ia mengingatkan agar OPD tidak berjalan sendiri-sendiri. "Banyak program kerja yang harus dilakukan secara bersama-sama, ada yang sifatnya gabungan sehingga tidak bisa hanya mengandalkan satu OPD tertentu," imbuhnya. Heroe mencontohkan program smart city tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, semua OPD harus berperan dalam program smart city tersebut sehingga sinergitas memang diperlukan untuk memepercepat kerja. "Apalagi hal-hal yang terkait dengan data ini tidak bisa kalau hanya mengandalkan Diskominfo saja, OPD lain seperti soal pelayanan rumah sakit, Dinas Kesehatan harus bisa menyediakan data yang dibutuhkan," tegas Heroe. Pihaknya juga menyinggung pelayanan di Rumah Sakit Pratama yang belum maksimal. Terutama terkait dengan pendaftaran pasien yang dinilainya masih manual dan menyita banyak waktu bagi pasien. "Dengan program smart city harusnya pasien sudha bisa memesan kamar rumah sakit melalui aplikasi pelayanan, dengan begitu pasien tidak perlu menunggu lama di hanya untuk mendaftar. Cukup dengan aplikasi pendaftaran bisa diselesaikan secara online," kata Heroe. Heroe berharap Penjanjian Kejas Strategis ini bisa meningkatkan nilai sistem akuntabilitas kerja instansi pemerintah (SAKIP) yang saat ini baru memperoleh nilai BB. Dengan perjanjian kerja seperti ini diharapkan nilai SAKIP bisa memperoleh nilai A. (Tam)

Sejumlah pihak di Kecamatan Tegalrejo menggelar Deklarasi Kampanye Pemilu Damai. Acara yang diselenggarakan di GOR Segoro Amarto, Tegalrejo pada Sabtu (16/3) tersebut diikuti oleh seluruh calon legislatif Dapil 3 Kota Yogyakarta, perwakilan partai politik, PPK, Panwascam, dan Forkompinca Kecamatan Tegalrejo. Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi yang hadir untuk memberi pengarahan mengajak segenap partisipan Pemilu 2019 agar dalam perhelatan pesta demokrasi kali ini dapat bersama-sama menjaga suasana aman dan nyaman di Kota Yogyakarta. "Harapannya semua pihak saling menjaga, saling menghormati dan menyadari bahwa dalam pemilu ini kita ini sedang berlomba-lomba untuk berbuat baik. Niat baik akan menjauhkan kita dari sikap dan perilakut tidak baik," Tutur Heroe. Selanjutnya, Heroe berharap calon legislatif juga bisa memberikan pembelajaran politik dan berdemokrasi kepada warga masyarakat Kota Yogyakarta dengan memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat mengenai program-program kerja mereka. "Semakin banyak informasi yang diberikan, masyarakat akan semakin sadar, semakin tahu siapa yang dipilih sehingga caleg yang terpilih nanti bisa benar-benar diektahui dan dikenal masyarakat" Imbuhnya. Sementara itu, Camat Tegalrejo, Raden Riyanto Tri Nugroho mengatakan bahwa masyarakat Tegalrejo adalah masyarakat yang kehidupannya guyub rukun dan Ia berharap, adanya pesta demokrasi ini akan menambah keakraban di antara warga masyarakat Tegalrejo. "Walaupun beda pilihannya, mereka tetap guyub rukun karena Pemilu ini pesta kita bersama" Ungkapnya Ia juga meminta agar caleg yang bertanding di Tegalrejo untuk bisa mengenal dan memahami fokus prioritas pembangunan di Kecamatan Tegalrejo, yakni masalah lingkungan "Saat ini Tegalrejo tengah fokus pada konservasi air, pembangunan pertanian perkotaan. Pengelolaan sampah, dan pembangunan wilayah berbasis budaya, Semoga caleg yang terpilih bisa memahami hal-hal tersebut agar bisa membangun Tegalrejo dengan baik" Tambahnya. Deklarasi ini sendiri dimaksudkan untuk mewujudkan situasi KAMTIBMAS yang aman dan kondusif dalam menghadapi Pemilu Serentak 2019. Adapun poin-poin yang digaungkan meliputi mewujudkan pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil; Melaksanakan Kampanye Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, politisasi SARA, dan politik uang; serta melaksanakan Kampanye berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dikatakan oleh Franky Argitawan selaku Komisioner KPU Kota Yogyakarta, Pesta demokrasi ini harus menjadi proses yang membahagikan dan menyenangkan sehingga tidak perlu dibuat tegang sehingga pelaksanannya harus didukung oleh para Caleg dengan menjalankan politik damai. "Puncak kampanye akan berlangsung pada 24 Maret hingga 13 April mendatang dengan agenda terbuka, kami berpesan agar para caleg beserta masyarakat turut menjaga agar situasi selalu aman, damai, dan tertib untuk menjaga kondusifitas Yogyakarta" Pungkasnya. (ams)

Hujan yang membasahi Kota Yogyakarta pada Minggu (17/3) pagi tidak mengurungkan semangat warga Kota Yogyakarta untuk tumpek-blek di area Car Free Day Toegoe Jogja Festival, Jl. Margo Utomo untuk merayakan peringatan Hari Peduli Sampah (HPSN) 2019 yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup. Berbeda dengan perayaan HPSN sebelumnya yang berisi kegiatan kerja bakti, pelaksaan HPSN kali ini diisi oleh berbagai kegiatan rekreatif dan edukatif terkait pengelolaan sampah seperti lomba mewarnai peduli lingkungan, lomba yel-yel kelola sampah, lomba fashion show berbahan sampah, expo potensi kelola sampah dan karya lingkungan, pentas seni, gelar potensi kuliner, gowes peduli sampah, serta deklarasi Jogja Bebas Sampah 2020. "Kegiatan bersih-bersih sudah menjadi rutinitas kita, seperti Reresik Kampung setiap Minggu Legi, Reresik Malioboro pada Selasa Wage, Reresik Pasar setiap Kamis Pon juga reresik sampah visual yang kita laksanakan secara rutin" Tutur Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi. Lebih lanjut, Heroe mengatakan, mindset warga Kota Yogyakarta bukan lagi bagaimana membuang sampah pada tempatnya, namun sudah pada tataran pengelolaan sampah dengan baik, mulai dari level pribadi, keluarga, dan lingkungan. "Dalam rangka menyukseskan dan menjaga lingkungan, kita harus mendisiplinkan diri kita, rumah kita, dan lingkungan kita dengan selalu menyiapkan tumbler sebagai pengganti botol minum sekali pakai, menyediakan tempat sampah terpilah di rumah maupun kantor dan mempunyai akses ke bank sampah. Saat ini kita sudah punya lebih dari 400 bank sampah" Tegas Heroe. Heroe mengakui, dalam pengelolaan sampah, Kota Yogyakarta masih memiliki kendala pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA), oleh karena itu, Pemkot saat ini sedang menyiapkan pengelolaan sampah berbasis kelurahan sehingga sampah yang dibuang di TPA akan berkurang. "Semoga dalam waktu yang tgidak lama lagi kita punya langkah drastis. Sebagian besar sampah akan dikelola di kelurahan sehingga problem sampah akan selesai di tingkat kelurahan" Tandasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Suyana mengatakan, produksi sampah di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 lampau mengalami penurunan sebanyak 17 persen, hal tersebut disebabkan telah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah. "Kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah, jangan semua sampah dibuang, namun ada juga yang masih bisa didaur ulang sehingga bernilai ekonomis" Katanya Suyana berharap, pada tahun 2019, produksi sampah di Kota Yogyakarta bisa mengalami penurunan sebanyak 20 persen, untuk mencapai target tersebut pihaknya akan terus melakukan sosialisasi "Kami mensosialisasikan penggunaan tumbler air minum dan mengganti tas kresek dengan tas yang lebih ramah lingkungan. Harapannya produksi sampah bisa terus menurun" Imbuhnya. (ams)

Kantong kresek plastik merupakan benda yang akrab dengan keseharian masyarakat, bentuknya yang simpel, ringan, dan murah menjadikan kresek pilihan utama bagi masyarakat sebagai kantong belanja, namun keberadaannya ternyata memiliki dampak negatif bagi lingkungan karena sulit terurai, namun kini sebagai alternatif, telah hadir kresek organik yang mudah terurai. Dalam perhelatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2019, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berkesempatan untuk memperkenalkan inovasi ini dengan membagikannya secara gratis kepada masyarakat. "Sekarang ada yang namanya kresek organik yang mudah terurai. Plastik ini terbuat dari bahan Singkong yang mudah terurai ketika tersentuh air dan jika dibakar akan terbakar seperti kertas, berbeda dengan kresek yang jika dibakar akan meleleh" Ungkap Kepala Seksi Penataan dan Pemantauan Lingkungan DLH, Intan Dewani pada peringatan HPSN, Minggu (17/3) pagi di Area Car Free Day Jl. Margo Utomo. Namun demikian, sifatnya yang mudah terurai oleh air tersebut sekaligus menjadi kelemahan inovasi yang akrab disebut telobag ini, yakni tidak dapat dipakai untuk membawa produk makanan basah atau mengandung air karena akan meleleh ketika terkena air. "Kresek ini hanya untuk makanan kering, hal ini merupakan kekurangan dari plastik organik" Imbuhnya. Saat ini, penggunaan kresek organik masih belum popular di kalangan masyarakat karena produksinya belum semasif kresek berbahan plastik. Kepala DLH Kota Yogyakarta mengatakan, kresek organik ini masih dalam proses sosialisasi kepada masyarakat dan diharapkan nanntinya masyarakat dapat menggunakan kresek organik sebagai pengganti tas kresek plastik. (ams)

Sejumlah elemen warga Kota Yogyakarta yang terdiri dari unsur pendidikan, pelaku usaha, komunitas, kampung, dan pemerintahan menggaungkan jargon "Tidak Nyampah Bisa" dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2019 Kota Yogyakarta, Minggu (17/3) pagi di area Car Free Day Jl. Margo Utomo. Deklarasi ini dimaksudkan sebagai komitmen untuk mewujudkan Jogja Bebas Sampah 2020. "Aksi nyata yang dilakukan meliputi pengurangan sampah, pembatasan penggunaan plastik, pemilahan sampah, dan penyelenggaraan event tanpa sampah" Tandas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Suyana. Ia menambahkan, pihak Pemerintah Kota sendiri terus mendorong warga Kota Yogyakarta untuk semakin bijak dalam mengelola sampah, antara lain melalui infrastruktur bank sampah serta berbagai sosialisasi dan edukasi. "DLH juga berkomitmen untuk tetap menjaga Jogja bersih, sampah malam sudah harus dibersihkan pagi harinya, dan sampah siang sudah harus bersih pada sore hari" Imbuhnya. Wakil Walikota Yogyakarta berharap, deklarasi ini tidak hanya berhenti pada slogan semata, namun juga disertai dengan langkah nyata. "Saya yakin warga Jogja tidak hanya berhenti sampai slogan, tapi juga aksi. Semoga slogan ini dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk menjadikan Jogja lebih bersih" Tegasnya (ams)

Pemerintah Kota melalui Baznas bekerjasama dengan Dewan Majelis Islami Kota Yogyakarta gelar Madrasah Manajemen Ramadhan 1440 bagi Takmir Masjid se-Kota Yogyakarta di Ruang Pertemuan Islamic Center, Majid Universitas Ahmad Dahlan, Minggu (17/3). Masjid merupakan pusat aktifitas baik dalam kegiatan ibadah ataupun kegiatan umum. Oleh sebab itu Masjid juga berfungsi sebagai tempat strategis dalam membina dan menggerakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kegiatan ini di bagi dua hari yakni tanggal 17 Maret 2019 yang digelar di Masjid UAD dan pada tanggal 24 Maret 2019 di Ruang Bima Balaikota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini materi yang di peroleh Takmir yaitu Tata Kelola Masjid, Merancang Program Sosial, dan Program Kerja. Takmir Masjid diberikan buku pedoman serta buku khusus dalam mengelola masjid dan organisasinya. Selain itu, Masjid tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah tetapi juga dapat dijadikan sebagai sarana dakwah dan pusat informasi Islam, pendidikan dan pembinaan, pengembangan ekonomi umat, seni dan budaya Islam dan kegiatan sosial lainnya. Ketua Baznas Kota Yogyakarta, Samsu Ashari mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan fungsi masjid lebih dioptimalkan lagi. "Tujuannya agar masjid dapat mengoptimalkan fungsinya lebih professional dalam manajemen mandiri" ungkapnya. Dewan Masjid Indonesia, Fathonisiroz mengatkan, diharapkan dalam beberapa materi yang akan di paparkan oleh narasumber memberikan dampak positif untuk menjadikan masjid lebih berkualitas. "Kita berharap dalam pelaksanaan ini memberikan persiapan kepada semua Takmir di Kota Yogyakarta agar setiap Masjid lebih maju dan berkualitas" katanya. Staf Ahli Walikota Bagian Umum, Tri Widayanto mengatakan, Sebagai pengelola sekaligus penggerak kegiatan di masjid, para pengurus dan takmir harus mampu menciptakan organisasi yang modern serta melaksanakan manajemen yang profesional dan kreatif, baik dari sisi kegiatan maupun dari segi pendanaan. "Kami berharap, forum kegiatan pada hari ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para peserta untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang bermanfaat bagi pengembangan masjid di Kota Yogyakarta" ungkapnya. Beliau menambahkan, perencanaan program kegiatan yang terencana dapat berjalan dengan baik, dan diharapkan dapat meningkatkan antusiasme warga untuk memakmurkan masjid di wilayahnya. "Dengan perencanaan program kegiatan yang terencana dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan antusiasme warga untuk memakmurkan masjid dan turut berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan selama bulan Ramadhan dan setelahnya. sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga baik yang Muslim maupun non Muslim" ungkapnya. Melalui forum ini Pemerintah Kota Yogyakarta mengapreasiasi kepada BAZNAS Kota Yogyakarta dan DMI Kota Yogyakarta yang telah menyelenggarakan kegiatan pada hari ini dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan mampu menjawab kebutuhan terkait tentang manajemen organisasi masjid dan tata kelola keuangan masjid. Dengan adanya kegiatan ini, pengelolaan masjid di Kota Yogyakarta diharapkan lebih professional, mandiri dan makmur, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaahnya. (Hes)

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Gondomanan dan Komunitas Alun-alun Utara melakukan aksi merapikan rumput di Alun-alun Utara pada Sabtu (16/3). Aksi ini dilakukan karena Alun-alun Utara yang seharusnya merupakan hamparan pasir telah ditumbuhi rumput cukup tinggi. Pemotongan rumput diawali dari sisi selatan, tepatnya depan Kraton Yogyakarta yang terlebih dahulu dirapikan. Bahkan Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti ikut merapikan rumput dengan menggunakan mesin potong rumput. "Saya ingin Alun-Alun Utara terlihat bersih, rapi dan indah apalagi alun-alun ini berada di Pusat Kota Yogyakarta dan memberikan daya tarik kepada wisatawan untuk berkunjung ke sini" kata Haryadi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Suyana menjelaskan bahwa inisiasi aksi ini dimulai dari Walikota Yogyakarta kemudian dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan dieksekusi bersama oleh DLH, Kecamatan Gondomanan dan komunitas. "Untuk merapikan rumput di alun-alun ini, kami mengerahkan lebih kurang tiga ratus personil dan dua puluh lima mesin potong rumput" tambah Suyana. Sejak direvitalisasi, DLH sudah beberapa kali merapikan rumput di Alun-alun Utara tetapi belum pernah melibatkan orang dengan jumlah yang cukup banyak dan secara serempak. Mengingat Alun-alun Utara yang cukup luas maka Haryadi merasa perlu menambah mesin pemotong rumput agar mempercepat pekerjaan. "Kalau bisa ditambahkan lagi untuk mesin pemotongnya, agar lebih efisien dan mempercepat pekerjaan pembersihan rumput di Alun-alun Utara" ujarnya. Hingga siang hari tiga per empat luas Alun-alun Utara telah dirapikan dan akan terus dilanjutkan hingga selesai agar Alun-alun Utara yang rapi dan bersih dapat meningkatkan keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan saat berkunjung di wilayah Kraton dan sekitarnya. (Hes)

Pemilihan Duta Remaja Genre Tahun 2019 diadakan di Grha Pandawa, Balaikota Yogyakarta, Sabtu (16/3) dan dihadiri oleh Wakil Walikota Yogyakarta. Dalam rangka merespon permasalahan remaja saat ini, BKKBN mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe). Program ini dikembangkan dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan Usia Pernikahan. Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 48 ayat 1 yang berisi mengenai kebijakan pembangunan keluarga, lebih lanjutnya tertera pada point (b) yang menyebutkan "Peningatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konselingh, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga". Kepala Dinas Dalduk daan KB, Eny Retnowati mengatakan, Kebijakan ini yang mendasarai acara Duta Remaja Genre di Kota Yogyakarta. Yaitu remaja yang berprilaku sehat, terhindar dari risiko Triad KRR (tiga resiko yang dihadapi oleh remaja yaitu Seksualitas, HIV/AIDS dan Napza). "Diharapkan mampu mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil, Bahagia, Sejahtera serta menjadi contoh, model, dan sumber informasi bagi teman sebayanya" ungkapnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan program Generasi Berencana di Kota Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 87 Tahu 2014 tentang perkembangan kependudukan ddan pembanhinan keluarga, keluarga berencana dan system informasi keluarga. Selain itu mensosialisasikan Program Genre dikalangan Remaja, meningkatkan Pengetahuan, Sikap dan Prilaku, sekaligus menyiapkan figur remaja untuk menjadi model tauladan bagi teman-teman sebayanya, menyiapkan remaja berprilaku sehat dan berakhlak. Pendaftaran pemilihan Duta Remaja GenRe tahun 2019 ini berjumlah 73 peserta yang sudah beberapa kali dilakukan tahap seleksi dan akhirnya terpilih sepuluh peserta finalis pada malam hari ini. Kesempatan ini dihadiri oleh Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, memberikan sambutan sekaligus meresmikan acara ini mengatakan semoga GenRe menjadi pelopor remaja. "Mereka adalah duta-duta Genre, remaja generasi berencana yang kita harapkan nanti akan menjadi pelopor di dalam program GenRe" ungkapnya. (Hes)