Memasuki era revolusi industri 4.0, teknologi informasi memegang peranan penting dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, termasuk di bidang pelayanan publik. Maka dari itu petugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang setiap harinya bergelut di bidang pelayanan air bersih harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk meningkatkan efisensi dan efektifitas layanan. Sehingga standar dan kompetensi petugas harus terus ditingkatkan untuk mengikuti era 4.0 "Adanya teknologi digital memungkinkan kita untuk mengetahui letak kebocoran saluran air. Jika itu bisa dilakukan dan alatnya juga tersedia, maka pemeliharaan air jaringan menjadi lebih efektif dan efisien" Demikian disampaikan Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti ketika membuka kegiatan Pendidikan Manajemen Air Minum Tingkat Madya Berbasis Kompetensi, Senin (8/4) di Hotel Citra Dream Yogyakarta. Lebih lanjut, Walikota juga mengingatkan, salah satu dampak dari revolusi industri 4.0 adalah munculnya cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai. Masyarakat secara perlahan telah menggeser perilaku transaksi pembayarannya dari tunai menjadi non-tunai karena dirasa lebih praktis tanpa terhalang ruang dan waktu. Hal tersebut hendaknya dapat diadopsi oleh bidang yang bergerak di pelayanan publik seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta. "Dengan kemajuan teknologi digital, orang tidak lagi membawa uang melainkan kartu yang di dalamnya terdapat chip yang berisi data keuangan. Orang dapat dengan mudah melakukan transaksi menggunakan kartu atau ponsel. Hal seperti ini dapat diadopsi oleh PDAM untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran tagihan." Imbuh Walikota di hadapan peserta pelatihan. Kegiatan ini sendiri diikuti oleh 20 peserta dari lima PDAM di kawasan DIY. Pelatihan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi pejabat di lingkungan PDAM. "Kegiatan dilaksanakan mulai hari ini hingga tanggal 14 mendatang sebagai wahana peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen madya, dalam hal ini kabid, kabag, atau kasie dalam lingkugnan PDAM." Ungkap Ketua Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, Tri Widodo. Tri Widodo menambahkan, kegiatan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dalam tiga tingkatan, yakni muda, madya, dan utama. "Untuk Madya dilaksanakan oleh Pengurus Daerah DIY, sedangkan tingkat Utama diselenggarakan oleh Pengurus Pusat." Tambahnya (oni)

Sejumlah tiga orang mahasiswa dari International Islamic University Malaysia (IIUM) yang sedang menempuh pertukaran pelajar di International Program for Law and Sharia (IPOLS) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melakukan kunjungan studi ke Pemerintah Kota Yogyakarta. Rombongan disambut oleh oleh Staf Ahli Bidang Umum Tri Widayanto, Senin (8/4) di Ruang Kunthi, Kompleks Balaikota Diungkapkan oleh pimpinan rombongan, H. Nasrullah, kunjungan tersebut dimaksudkan dalam rangka mengenalkan Institusi Pemerintah sebagai bagian dari mata kuliah "Introduction to Indonesian Legal System" yang diajarkan di IPOLS UMY. "Kami ingin berdiskusi mengenai kebijakan hukum di Kota Yogyakarta, antara lain mengenai kewenangan pemerintah daerah, proses pembuatan peraturan daerah, serta pendidikan dan kesehatan di Indonesia dan Malaysia," ungkap pria yang menjabat sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Hukum IPOLS tersebut. Sementara, Kepala Sub BagianOtonomi Daerah dan Bina Administrasi Pemerintahan KecamatanBagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yurnelis Piliang mengatakan, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan yang tidak bisa dilampaui Pemerintah Daerah. Hal ini tercantum dalam UU No. 23 tahun 2014. "Ada pembagian kewenangan, tercantum di UU No. 23 Tahun 2014. Pengerjaannya harus efektif dan efisien sedangkan untuk pembuatan Perda dilandasi oleh Perwal No. 60 Tahun 2016," kata Yurnelis. Ditambahkan oleh Sofyan Hadi selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum, Badan Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta, mempunyai beberapa tugas, diantaranya adalah, pembuatan produk hukum daerah, bantuan hukum ke ASN dan P3K, serta pendokumentasian dan penyebarluasan produk hukum. Rencanya, pada tahun 2020 mendatang, badan hukum juga akan memberikan bantuan hukum ke masyarakat Kota Yogyakarta, Sofyan juga mengatakan, dalam membuat PERDA, Badan Hukum dan DPR harus melalui persetujuan dari Provinsi. "Semua PERDA yang dibuat oleh Pemerintah Kota dan DPR harus dikirim ke Provinsi untuk klarifikasi dan revisi," imbuhSofyan. Pada kunjungan kali ini, dibahas pula proses penegakan hukum di Indonesia dan Malaysia, terutama dibidang hak kepemilikan tanah, pendidikan dan kesehatan. (al)

Wahana baru di Taman Pintar Yogyakarta kembali dihadirkan. Kali ini, wahana tersebut adalah Zona Kebaikan Air yang diluncurkan guna memberikan edukasi kepada masyarakat. Peresmian zona tersebut merupakan kerjasama dengan PT Tirta Investama (Danone Aqua). Zona ini merupakan pembaruan dari Zona Air yang telah ada sebelumnya. Mewakili Walikota Yogyakarta, Asisten Perekonomian Setda Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, mengatakan jika pihaknya sangat menyambut baik dengan adanya zona tersebut. Ia menjelaskan jika kerjasama Pemkot Yogya dengan PT Tirta Investama sudah dimulai sejak tahun 2013 "Sejak tahun 2013, Pemkot Yogyakarta melalui Taman Pintar telah menjalin kerjasama dengan PT Tirta Investama ditandai dengan penyediaan Hidrogeology Visual Aids pada Zona Kebaikan Air" ungkapnya di lokasi, Senin (8/4/2019) Kemudian pada tahun 2016, lanjutnya, kerjasama ditingkatkan dengan adanya Teater 4D (Empat Dimensi), kinetic games, serta wahana eksperimen air untuk pendidikan interaktif. "Bersyukur pada tahun 2019 ini, kembali Zona Kebaikan Air Taman Pintar dapat diperbaharui untuk meningkatkan minat, daya tarik dan semangat masyarakat untuk mempelajari bagaimana hidrasi air dalam tubuh manusia berperan penting dalam memelihara kesehatan, dan bagaimana kita dapat mengambil peran dalam melestarikan lingkungan" ungkapnya Ia berharap Re-launching Zona Kebaikan Air dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, agar masyarakat umum dapat mendalami perjalanan siklus air dengan cara yang menyenangkan. "Sejalan dengan misinya yakni untuk mendidik kaum muda Indonesia tentang pentingnya melindungi sumber air alami, agar generasi selanjutnya dapat terus menikmati manfaat dari sumber air berkualitas yang berkesinambungan, sekaligus mengajarkan pentingnya melestarikan lingkungan hidup melalui penggunaan air secara efisien" jelasnya. Sementara itu Vice President Research and Innovation PT Tirta Investama, Rosalina Privita, menjelaskan bahwa Zona Kebaikan Air yang telah diperbarui ini dibuat semakin interaktif dan dilengkapi dengan berbagai arena edukasi. Ada area edukasi pilih jaga rawat atau disingkat PIJAR yang memberikan pengetahuan bagaimana menjaga kualitas dan kuantitas air, area edukasi lapisan tanah, lapisan kedap air dan air tanah dalam, area edukasi sumber air, area gerakan Ayo Minum Air atau disingkat AMIR, dan edukasi pentingnya menjaga hidrasi dan fungsi air mnineral dalam tubuh, jelasnya (Han)

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta hari ini, Senin (9/4/2019) resmi menjalin kerjasama dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepemahaman (MoU) di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta. Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menyambut baik inovasi yang dikembangkan oleh STPN. Menurutnya, fungsi dari single database dapat mendukung Pemkot Yogya dalam mewujudkan visinya sebagai kota nyaman huni. Wawali menjelaskan dengan adanya kerjasama tersebut merupakan komitmen Pemkot Yogya untuk mewujudkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang berdaya saing tinggi. Sebelumnya, lanjutnya, Pemkot Yogya juga telah membentuk Forum Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kerjasama ini dapat dikatakan sebagai salah satu langkah nyata untuk menjembatani keberadaan LPPM di Universitas/PTS/PTN. "Pemkot Yogya bersama STPN akan berkolaborasi dalam membangun single database untuk pelayanan multiguna Pemkot Yogyakarta-Kanwil ATR/BPN DIY dan Kantah Kota Yogyakarta-STPN" jelasnya. Wawali berharap, dengan digunakannya single database, dapat meningkatkan pendapatan daerah, mempercepat proses pembangunan dan mendapatkan kepastian harga bidang tanah. "Pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pertanahan harus didasari oleh data maupun fakta.", Katanya. Sementara itu Ketua STPN, Senthot Sudirman, mengatakan dengan menjalin kerjasama menggunakan single database, dapat mengurangi permasalahan dalam pendataan tanah. "Kolaborasi akan meringankan beban kita bersama", tutur Senthot. Ia menambahkan, single database dapat juga membantu dalam penetapan harga tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). "Sistem ini akan mengintergrasi lokasi tanah dengan harga serta PBB yang harus dibayarkan. Sehingga, proses pendataan tanah dapat berlangsung dengan cepat dan akurat" (Alm)

Kepala KPU Kota Yogyakarta, Hidayat Widodo mengatakan Kesiapan pemilu 2019 sudah 80% lancar. Hal ini di ungkapnya saat berada di Ruang Nakula, Walikota Kota Yogyakarta, Senin (8/4). Menjelang Pemilu 2019 banyak sekali persiapan oleh Bawaslu dan KPU Kota Yogyakarta, terlebih lagi jumlah Masyarakat yang paling banyak di temui untuk pemilihan suara yakni berada di Kecamatan Ymbulharjo dan Gondomanan. "Kesiapan pemilu 2019 sudah 80% lancar fasilitasi yg didapatkan seperti logistik 95% sudah terpenuhi, beberapa hal seperti kurang lebih 2500 surat suara yg sudah di pisahkan, setting dan akan diamankan setelah pemilihan suara tanggal 24 April 2019" ungkapnya. Persiapan dalam bentuk logistic sudah dipersiapkan sejak tanggal 15 april 2019 menjelang pemilu. Terkait dengan demokrasi yang diterima sudah di sortir untuk memperkirakan jangka waktu sepuluh hari dalam pengamanan Surat Suara. Fasilitas Pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan pelayanan kesehatan KBPS sudah disiapkan sekitar 9611 petugas dalam proses bimtek di masing wilayah. Selain itu, petugas satpol pp sudah disediakan 2246 dengan satu TPS di jaga oleh 25 petugas agar semuanya berjalan dengan aman. "Untuk Tanggal 10 April sudah diberitahukan kepada warga yang berasal dari luarkota, pemilih yang sakit bisa memberikan surat pindah tugas saat hari H. Syaratnya KPU harus menyatakan surat tugas ke pada masyarakat. Tidak perlu khawatir kami membuka 28 titik pelayanan di kampus kota yogya" ungkapnya. Disamping itu, pemilih yang notabennya disabilitas diberikan kelonggaran waktu agar tidak terburu-buru dalam menentukan pilihan. "Untuk penyandang disabilitas diberikan 5-6menit dalam menentukan hak pilihnyam karena khusus penyandang disabilitas bisa dibilang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nantinya warga diberikan waktu selesai hingga pikul 12 siang. Jika masih kurang dalam memilih, masyarakat diberi waktu 12 jam" katanya. Kelengkapan yang dibutuhkan dalam memiliki hak suara yaitu Identitaas, seperti ktp kk dll, pemiluh lapas tidak akan memfasilitasi selain DPP dan DPBB melalui jalur khusus dikarenakan lapas tidak semua memiliki kartu kependudukan Kota Yogyakarta. Beberapa sekolah di Kota Yogyakarta 10% hingga 15% berada di area skolah baik swasta ataupun negri. Diberitahukan kepada semua warga kota Yogyakarta bahwa pada tanggal 17 libur, namaun tanggal 18 sudah melakukan aktifitas sepertibiasa. Selain itu TPS yang berada diLapaas juga di jaga dengan ketat, yakni beranggotakan laki-laki dan perempuan. "Harapannya bisa di fasilitasi dalam pemilihan yang tidak punya nik ini. Oleh Pemerintah di fasilitasi, untuk Difabel petugas akan datang dari rumah kerumah" katanua. Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, menambahkan dalam pemilu 2019 ini kita berjalan dengan aman, nyaman dan tertib. "Yang penting itu nyoblos itu hanya di gunakan sekali bukan berkali-kali" . katanya. (Hes)

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Yogyakarta terus berupaya menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di Kota Yogyakarta, khususnya di kalangan pelajar. Dituturkan oleh Kepala Kantor Kesbang Kota Yogyakarta, Drs Zenni, salah satu langkah aksi yang dilaksanakan adalah menggelar Pemilihan Duta Pelajar Anti Penyalahgunaan NAPZA yang diikuti oleh 66 pelajar dari 33 SMP di Kota Yogyakarta, harapannya mereka dapat menjadi agen-agen diseminasi informasi mengenai bahaya NAPZA di lingkugannya. "Harapannya para pelajar nanti memiliki pemahaman yang baik mengenai NAPZA juga memiliki resistensi penyalahgunaan NAPZA secara mandiri. Selain itu kami juga melakukan penguatan kader anti NAPZA. Tahun ini ada empat angkatan yang masing-masing terdiri dari 50 orang sebagai upaya kita untuk mencegah penyelahgunaan NAPZA di kalangan pelajar" Tuturnya pada acara Jumpa Pers mengenai penyelenggaraan Pemilihan Duta Pelajar Anti Penyalahgunaan NAPZA, Selasa (9/4) siang di Kantor Ruang Dinas Kominfosandi Kota Yogyakarta. Lebih lanjut, Pemkot juga menyasar pengguna Narkoba untuk secara sadar dan mandiri melakukan rehabilitasi di insitutusi penerima wajib lapor, untuk itu Pemkot bersama BNN juga menyiapkan volunteer supervise anti NAPZA dan tenaga penjangkau NAPZA. "Saat ini kami memiliki empat orang tenaga penjangkau NAPZA yang bertugas untuk mengajak korban NAPZA ke institusi penerima wajib lapor. Beberapa insitusi penerima yang ada di wilayah Kota antara palin Puskesmas Gedongtengen, Tegalrejo, Umbulharjo I, RS Bethesda, PKU Muhammadiyah, dan Puri Nirmala. Menyusul untuk tahun ini adalah Puskesmas Gondokusuman I dan RS Jogja," Imbuhnya. Sementara, Kepala BNN Kota Yogyakarta, AKBP Khamdani mengungkapkan, tren penyalahgunaan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum terus mengalami penurunan. "Pada tahun 2008 DIY menempati urutan pertama penyalahgunaan NAPZA terbanyak, lalu pada tahun 2011 dan 2014 DIY ada di posisi 5, dan akhir 2018 ini DIY menduduki peringkat 31 dari 34 Propinsi. Hal ini tentu harus diapresiasi" Katanya. Khamdani menambahkan, tahun ini teradapat 481 kasus penyalahgunaan NAPZA yang berhasil diungkap dengan distribusi kasus terbanyak ada di Kota Yogyakarta, yakni 124 kasus. Demikian Khamdani mengingatkan bahwa jumlah yang belum terungkap bisa lebih banyak lagi sehingga komitmen pemberatansan NAPZA harus terus diperkuat. "Penyalahgunaan NAPZA adalah fenomena gunung es, bisa saja yang belum terungkap angkanya lebih banyak. Perlu jadi catatan juga tingkat penggunaan coba pakai di kalangan pelajar dan mahasiswa masih cukup tinggi sehingga perlu komtimen kita bersama untuk menggarap kalangan pelajar dan mahasiswa, " Tambah Khamdani. (ams)

Dinas Pariwisata Kota Yogya mengandalkan promosi wisata melalui program travel dialog dan Table Top. Kali ini kegiatan tersebut menyasar Kota Bekasi. Kepala Bidang Pegembangan dan Pemasaran Pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Yogya, Sugeng Sanyoto, mengatakan, travel dialog dan table top merupakan kegiatan kunjungan ke luar daerah dengan tujuan untuk mempromosikan berbagai obyek wisata di Kota Yogya. "Ini adalah salah satu upaya Dinas Pariwisata Kota Yogya untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke Kota Yogya" katanya di Merapi Merbabu Hotel, Bekasi, Rabu (10/4/2019) Ia menjelaskan kegiatan travel dialog dan table top tersebut adalah salah satu wadah untuk mempertemukan antara pengusaha Kota Bekasi dengan pengusaha Kota Yogya untuk lebih meyakinkan mereka dalam penyampaian informasi terkait update objek wisata destinasi wisata Kota Yogya "Objek wisata yang kami kenalkan seperti pedestrian Malioboro, pedestrian Kota Baru, sepeda wisata Jogja Bike, dan seluruh kampung wisata yang ada di Kota Yogya, serta tempat kuliner" ujarnya. Saat ditanya mengapa memilih bekasi, Ia menjelaskan jika warga Kota Bekasi sering mengunjungi Kota Yogya. "Menurut para pelaku pariwisata Kota Bekasi seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Association Of The Indonesian Tours Travel Agencies (ASITA), dan Himpunan Pemandu Wisata yang paling sering mengajak wisatawan untuk berkunjung ke objek - objek wisata yang ada di Kota Yogya adalah Kota Bekasi" ungkapnya. Kali ini Dinas Pariwisata Kota Yogya menggadeng lebih dari 23 seller pariwisita untuk ikut pada travel dialog dan table top tersebut dengan harapan mereka dapat bersaing mempromosikan dan memberi layanan yang terbaik bagi wisatawan yang datang ke Kota Yogya. Ia berharap dengan kegiatan tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Yogya. (Han)

Pemerintah Kota Yogyakarta merencanakan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Ditargetkan berdiri pada 2020, BPRS Yogyakarta diharapkan bisa menjadi alternatif baru bagi masyarakat Yogyakarta. "Pengembangan BPRS di Kota Yogyakarta akan memberikan alternatif layanan perbankan yang bisa memenuhi keinginan masyarakat Kota Yogyakarta yang menerapkan prinsip syariah," ucap Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti pada Focus Group Discussion Studi Kelayakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Kota Yogyakarta di Hotel Gaia, Rabu (10/4/2019). Haryadi menyampaikan, Keberadaan BPRS Kota Yogyakarta adalah realisasi salah satu agenda RPJMD yang telah disepakati bersama dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022. Pihkanya berharap BPRS Kota Yogyakarta nanti mampi meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dalam pendanaan berbagai kegiatan ekonomi dan industri yang ada di Kota Yogyakarta. "Selain itu tentunya juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan proporsi modal BPRS," imbuhnya. Lebih jauh Haryadi menjelaskan, Di Kota Yogyakarta, pengembangan keuangan syariah perlu mengoptimalkan potensi demografis, ekonomi dan sosial Kota Yogyakarta yang memiliki mayoritas masyarakat Muslim. Di DIY dan Kota Yogyakarta, perkembangan BPRS terus mengalami kinerja yang menggembirakan. Hingga Desember 2018, aset BPRS di DIY telah mencapai Rp768 miliar dengan pertumbuhan rata-rata 25,99% dalam 5 tahun terakhir, di atas pertumbuhan rata-rata BPRS secara nasional sebesar 17,12%. Adapun aset BPRS di Kota Yogyakarta diperkirakan mencapai Rp277 miliar per tahun 2018. "Oleh karena itu sebagai langkah awal dari proses kepemilikan BPRS di Kota Yogyakarta, maka perlu untuk dilakukan Kajian Kelayakan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Yogyakarta," kata Haryadi. Keberadaan BPRS ini nantinya diharapkan akan melengkapi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja yang menjadi BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri menyebut rencana pendirian BPRS Yogyakarta ini sudah ditargetkan dalam Perda dalam kurun lima tahun sejak RPJMD tersebut digulirkan. "BPRS ini kita siapkan untuk melayani pangsa pasar perbankan syariah yang sangat potensial di Kota Yogyakarta," cetusnya. Pihaknya pun berharap pada awal tahun 2020 BPRS Kota Yogyakarta sudah siap beroperasi melayani masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan keberadaan BPRS tersebut, Ia berharap bisalebih menguatkan pasar perbankan di Yoyakarta. (Tam)

Sebanyak 978 lulusan Universitas Terbuka Yogyakarta menyelenggarakan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI), Lulusan yang menerima ijazah meliputi Program Diploma, Sarjana, dan Program Pacsa Sarjana. Sehubungan dengan hal tersebut Wakil Walikota Yogyakarta. Kegiatan ini bertempat di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Jalan Brawijaya (Lingkar Selatan) Kasihan Bantul D.I Yogyakarta, Rabu (10/4). Ijazah tersebut diberikan kepada Lulusan Program Sarjana (S1) FHISIP Program Studi Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Perpustakan. Kemudian lulusan program sarjana (S1) Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan. Selain itu lulusan program sarjana (S1) FKIP Program Studi Pendidikan Ekonomi, Pendidikan PKN, Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, S1 PGSD serta S1 PAUD. Rektor Universitas Terbuka Wakil Rektor 3, Aminudin Zuhairi dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada para lulusan yang sudah menyelesaikan pendidikannya di UT. UT sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri yang mengimplementasikan sistem belajar jarak jauh. Tidak semua orang bisa sukses belajar dengan sistem ini. Hari ini, para lulusan yang menerima ijazah sudah berhasil menghadapi berbagai kendala dan rintangan selama berkuliah di UT, ungkapnya. Tambahnya, untuk mengakselerasi peningkatan APK pendidikan tinggi Indonesia, pemerintah menyelenggarakan program pendidikan jarak jauh, yang merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan APK tersebut. Kenapa dengan pendidikan jarak jauh? Karena dengan jarak jauh, mereka yang selama ini mempunyai kendala untuk masuk ke Perguruan Tinggi negeri yang biayanya sangat mahal, maka dengan jarak jauh mereka bisa masuk dengan biaya yang lebih murah dan terjangkau oleh lapisan masyarakat, katanya. Selain itu dalam kesempatan kali ini, Wakil Walikota YogyakartaHeroe Poerwadi, berharap Universitas Terbuka semakin maju dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswanya. "Selamat dan sukses. Tantangan lulusan mahasiwa semakin banyak dan UT bisa menjawab tantangan tersebut. Bekal ilmu apalagi menjadi cyber university yang tentunya sesuai dengan perkembangannya zaman" katanya.

Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) mempunyai tugas pokok melindungi masyarakat, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun selama pelaksanaan Pemilu 2019, Linmas harus ikut mengawal seluruh tahapan yang telah dimulai. Dengan pengawalan yang dilakukan, pelanggaran dan risiko konflik bisa ditekan. Demikian disampaikan Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi saat menjadi inspektur apel Gelar Pasukan Satuan Linmas se Kota Yogya dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu serentak tahun 2019, di halaman Balaikota Yogyakarta, Kamis (11/4/2019). Dengan kesiapan mental tersebut, diharapkan linmas bisa menghadapi persoalan pengamanan mulai persiapan, pencoblosan sampai penghitungan dan pengamanan kotak suara di TPS di mana dia ditempatkan. "Saya meminta kepada anggota Linmas untuk bertugas dengan sebaik-baiknya, karena pemilu tahun ini berbeda dengan pemilu sebelumnya," ujar Wawali. Karena pemilu kali ini, lanjutnya, digabungkan dengan pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR dari daerah hingga pusat serta DPD RI. Pelaksanaan pemilu di Kota Yogya diharapkan bisa berlangsung dengan aman, damai dan kondusif. Wawalipun optimis, dengan tingkat kewaspadan serta komitmen yang kuat dari setiap elemen, maka pemilihan umum di Kota Yogya akan dapat berjalan tertib, aman, lancar dan sukses. "Semua anggota Linmas juga harus menjunjung tinggi netralitas, memberikan rasa aman, nyaman kepada para para pemilih yang akan menggunakan haknya, serta mampu berkoordinasi dengan TNI-Polri, KPU, Panwaslu, PPK/PPS, serta seluruh penyelenggara Pemilu" ujarnya, (Han)

Kota Yogyakarta berhasil meraih penghargaan Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Pemerintah Daerah DIY. Ganjaran tersebut diberikan karena Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai sebagai kota terbaik di tingkat DIY dari sisi perencanaan pembangunan daerah dilihat dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019. Atas keberhasilan tersebut, Kota Yogyakarta berhak maju ke tingkat nasional mewakili DIY pada ajang penilaian perencanaan pembangunan terbaik atau Pangripta Nusantara. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X kepada Walikota Yogyakarta, Drs. Haryadi Suyuti pada acara pembukaan Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY 2020, Kamis (11/4) di Eastparc Hotel, Yogyakarta. Ditemui usai menerima penghargaan, Walikota mengatakan, prestasi ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta sudah berada di track yang benar di bidang perencanan, namun demikian Walikota mengingatkan bahwa penghargaan tersebut bukanlah menjadi capaian akhir namun titik awal dari pembangunan di Kota Yogyakarta "80 persen kesuksesan pembangunan terletak pada perencanaan yang baik dan menjadi tugas bagi kita semua untuk dapat melaksanakan apa yang telah kita rencanakan tersebut" Kata Walikota. Penghargaan Reka Cipta Bhakti Nugraha berhasil diraih oleh Kota Yogyakarta setalah melalui proses penjurian yang cukup ketat oleh tim juri yang diketuai oleh Ketua Dewan Riset Daerah DIY, Ir. Bayudono M.Sc dan dianggotai oleh beberapa akedemisi seperti Doddy Aditya Iskandar, ST., MCP., Ph.D dari MPKD UGM, Amirullah Setya Hardi, SE., Cand.Oecon, PH.D dari FEB UGM dan Ir. Sangidu Umar, M.T. dari Sibermas Penilaian yang dilakukan meliputi dimensi perencaanaan dengan bobot 60% dan dimensi pencapaian dengan bobot 40%. Dimensi perencanaan meliputi aspek proses penyusunan dokumen dan kualitas dokumen RKPD serta inovasi, sedangkan dimensi pencapaian meliputi aspek pencapaian pembangunan. Sementara, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur menuturkan, perencanaan yang berkualitas diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kualitas pelayanan publik shingga masalah yang dihadapi masyarakat DIY, termasuk ketimpangan bisa diatasi. Lebih lanjut, Gubernur berharap, dengan diselenggarakannya Musrenbang, maka akan terwujud perencanaan yang sinkron dan terintegrasi antar pemangku kepentingan. "Seyogyanya Musrenbang ini dijadikan momentum untuk menghasilkan perencanaan yang dapat memajukan daerah dan menjadi titik ungkit dalam memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, " ujar Wagub DIY. Musrenbang DIY 2020 sendiri diikuti oleh tak kurang dari 250 peserta dari berbagai institusi, baik dari unsur birokrasi, legislatif, akademisi, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, serta Pemerintah Daerah tetangga DIY. Diungkapkan oleh Kepala Bappeda DIY, Budi Wibowo, S.H, M.M, Musrenbang dilaksanakan dengan tujuan untuk mematangkan rancangan RKPD 2020 menjadi rancangan akhir RKPD dengan cara menyelaraskan program kegiatan antar perangkat daerah di lingkungan Pemda DIY serta menyinergikan rancangan RKPD DIY dengan RKPD kabupaten/kota. (oni)

Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan komitmennya untuk menyukseskan penyelenggaraan (Pekan Olahraga Daerah) PORDA DIY XV 2019 yang akan dilaksanakan pada Oktober 2019 mendatang di Yogyakarta, oleh karena itu, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi meminta agar KONI Kota Yogyakarta beserta jajaran Pemkot Yogyakarta memantapkan langkah dan memperkuat sinergi dalam mempersiapkan diri menyambut perhelatan dua tahunan tersebut. "Sukses yang dimaksud mencakup sukes pembukaan dan penutupan, sukses penyelenggaraan, dan sukses prestasi. Prestasi bisa diraih kalau atlet, pelatih, KONI, Pemkot dan pemangku kepentingan olahraga di Kota Yogyakarat saling bersinergi dalam Tri Sukses tersebut" Tutur Heroe ketika membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koni Kota Yogyakarta, Sabtu (13/4) di Hotel Grand Aston Yogyakarta. Selain itu, Heroe meminta agar KONI Kota Yogyakarta memanfaatkan keberadaan Gedung Olahraga (GOR) di Kecamatan-kecamatan untuk menggelar latihan secara intensif kepada atlet-atlet binaan. "Kami telah menyiapkan agar GOR yang ada di tiap kecamatan dapat dipakai untuk latihan cabor dengan lebih intensif. Optimalisasi GOR di kecamatan sebagai wahana latihan para atlet menjadi salah satu kunci prestasi mereka," Imbuh Heroe. Selain memaksimalkan GOR Kecamatan, Pemkot saat ini terus berupaya memfasilitasi para bibit-bibit atlet Kota Yogyakarta dengan membangun berbagai sarana dan prasarana berlatih, antara lain Stadion Kridosono dan lapangan Mancasan. Lebih lanjut, Heroe mengungkapkan keinginan nya agar Yogyakarta memiliki fasilitas olahraga bertaraf internasional beserta sarananya. Menurut Heroe, hal tersebut supaya event-event olahraga bertaraf internasional dapat dihelat di Yogyakarta. "Dari event tersebut diharapkan hadir wisatawan olahraga yang dapat menggerakkan ekonomi daerah. Disisi lain perlu menjadikan olahraga sebagai industri agar atlet berprestasi, pelatih dan sasana atlet bernaung menjadi sejahtera dan mandiri, dengan kesejahteraan dan kemandirian tersebut akan mengurangi mutasi atlet yang disebabkan oleh faktor ekonomi," Tambah Heroe. Sementara Tri Joko Susanto, Ketua KONI Kota Yogyakarta mengatakan, tema Memperteguh Karakter, Mengayuh Prestasi yang diangkat dalam RAT KONI Kota Yogyakarta 2019 mencerminkan keinginan agar Kota Yogyakarta bisa menghasilkan atlet berprestasi baik pada tingkat Daerah, nasional bahkan Internasional "Tidak hanya berprestasi, tapi juga memiliki karakter yang baik. Pada PORDA ini kami berharap Kota Yogyakarta dapat menjadi juara umum tanpa mengesampingkan fair play," Tegasnya (oni)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta hari ini mendistribusikan seluruh logistik pemilihan umum (pemilu) 2019 ke seluruh kecamatan dan kelurahan se Kota Yogyakarta. Pendistribusian tersebut dibawa menggunakan truk serta dikawal oleh pihak kepolisian sehingga dipastikan akan aman Ketua KPU Kota Yogya, Hidayat Widodo, mengatakan logistik yang didistribusikan tersebut terdiri kotak suara, bilik suara, surat suara baik Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota serta alat kelengkapan TPS Untuk hari pertama ini kami akan mengirimkan di enam kecamatan dan 20 kelurahan, katanya di sela peluncuran logistik di gudang logistik KPU Kota Yogya, Senin (15/4/2019) Sementara untuk hari berikutnya, katanya, pihaknya akan mengirimkan logistik ke delapan kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. "Praktis total sejumlah 14 Kecamatan akan selesai dalam waktu dua hari" ungkapnya Sedangkan untuk menjaga keamanan logistik, Ia memastikan tidak ada kendala karena pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengawal distribusi. Kami juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk membantu menyiagakan personel Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kelurahan, kecamatan dan di TPS serta saat rekapitulasi suara, katanya. Sementara itu, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti yang juga datang di acara tersebut mengajak kepada segenap pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan pesta demokrasi ini, karena menurutnya masa depan bangsa Indonesia akan ditentukan melalui Pemilu tanggal 17 April mendatang. "Sebuah momen bersejarah ini harus kita amankan bersama dengan sebaik-baiknya dengan menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing, selain itu kita juga harus mengamankan proses distribusi logistik pemilu ini dan mengamankan keberadaan logistik pemilu di wilayah masing-masing" katanya usai acara tersebut. Ia menghimbau kepada PPK, PPS, KPPS maupun para saksi dan pihak terkait lainnya untuk benar-benar meneliti dan mencocokkan kebenaran data dan jumlah logistik yang diterima di wilayah masing-masing dan segera melaporkannya kepada pihak terkait untuk bisa diselesaikan dengan sesegera mungkin apabila terdapat ketidakcocokkan data dengan barang yang diterima. Walikota berharap pengiriman logistik dapat berjalan lancar sehingga segala kebutuhan logistik yang ada di TPS sudah terpenuhi semua pada hari pemungutan. (Han)

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengajak warga Kota Yogyakarta untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dihelat pada 17 April 2019 mendatang. Pihaknya pun menghimbau warganya untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada awal waktu yakni pukul 07:00 Wib. Sesuai dengan undangan pemungutan suara atau C6 yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kita datang ke TPS awal waktu dengan tertib, gunakan hak pilih kita sebagai warga negara, karena ini adalah kepentingan negara bukan kepentingan segelintir orang atau kelompok," tegas Haryadi Suyuti usai penyerahan undangan pemungutan suara atau C6 di Ruang Nakula Balaikota, Senin (15/4/2019). Usai menyalurkan hak pilihnya di TPS, Haryadi juga menghimbau kepada warganya untuk segera pulang dan melanjutkan aktifitasnya. Biarkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan saja yang berada di TPS. "Sehingga dengan begitu, masyarakat yang datang ke TPS bisa merasakan kenyamanan dan tidak terganggu," imbuhnya. Meski begitu Ia mengingatkan agar Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bisa mengantisipasi kerawanan-kerawanan, utamanya pada saat pendaftaran pemilih sebelum mencoblos. Kota Yogyakarta dengan jumlah pemilih 309,469 orang dinilainya akan terjadi kemungkinan antrean karena semua dihimbau datang ke TPS pada awal waktu. "Kalau dicermati undangannya adalah jam tujuh sampai selesai. Sehingga kemungkinan terjadi antrian pada pukul tujuh itu," imbuhnya. Untuk itulah ia pun menegaskan bahwa tidak hanya KPPS saja yang bertugas menjaga sekaligus mengantasipasi kerawanan tersebut, Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi mengantisipasi kerawanan itu. Untuk memastikan kondisi tersebut, pihaknya akan terjun langsung memantau kesiapan TPS pada selasa malam. Haryadi berserta istri dan anaknya pun direncanakan mencoblos pada pukul 07:00 Wib di TPS 21 Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo. "Semoga Pemilu tahun ini berjalan dengan lancar, aman tertib dan pemilih berdaulat, Bismillahirrahmanirrahim di Yogyakarta aman," tandasnya. Sementara itu Ketua KPU Kota Yogyakarta Hidayat Widodo menyampaikan, untuk warga Kota Yogyakarta yang hingga saat ini belum mendapatkan undangan C6 pada hari pelaksanaan nanti tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP karena di daftar pemilih masih ada. (Tam)

Sebanyak 35 pengurus Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kota Yogyakarta periode 2018-2022 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Umum FORMI DIY Arif Noor Hartanto, S.IP di Ruang Bima, Balaikota Yogyakarta, Senin (15/19). Dalam acara tersebut, hadir pula Walikota Yogyakarta, Haryadi Sayuti. Melalui sambutannya, Haryadi berpesan agar para pengurus dan kepengurusan FORMI senantiasa sehat, bugar, dan gembira, sesuai dengan motto FORMI itu sendiri. "Saya berharap anak-anak diajarkan olahraga untuk menumbuhkan sikap sportif dan tangguh.", kata Haryadi. FORMI menjadi salah satu wadah olahraga non prestasi serta olahraga tradisional untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat dan bugar melalui olahraga, mulai dari anak kecil, remaja sampai orang tua. Selain itu FORMI bertugas untuk membina dan mengembangkan olahraga rekreasi untuk memasalkan olahraga dalam upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial. Salah satu contoh olahraga rekreasi yang sifatnya permainan tradisional diantaranya, gobag sodor, egrang dan lain sebagainya. Apabila dikembangkan, selain untuk memperkenalkan olahraga tradisional kepada anak lewat permainan ini dapat menjadi sarana untuk media pendidikan karakter pada anak. Pada kesempatan yang sama, Haryadi mengajak Ketua Umum FORMI DIY, Arif Noor Hartoanto, untuk memaksimalkan peran FORMI. Ide tersebut disambut hangat oleh Arif dengan ajakan untuk menjadikan Kota Yogyakarta sebagai tuan rumah Forum Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) tahun 2022. "Mari kita bersama-sama mengajukan permohonan agar dapat terpilih menjadi tuan rumah untuk FORNAS 2022.", kata Arif. Menurut Arif, FORMI adalah sub bagi berbagai macam olahraga. Oleh karenanya, diharapkan FORMI Kota Yogyakarta dapat menjadi mitra bagi pemerintah. "FORMI dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kebugaran, khususnya dibidang olahraga.", lanjut Arif. Tri Kirana Muslidatun, selaku Ketua Umum FORMI Kota Yogyakarta mengaku, siap bekerja dan melakukan tugas-tugas yang telah dirancang. "Kami sebelumnya telah melakukan konsolidasi, sehingga untuk periode 4 (empat) tahun kedepan, sampai 2022, kami siap untuk melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun oleh segenap pengurus FORMI Kota Yogyakarta.", ungkapnya. Ana menambahkan, ada banyak kegiatan yang menjadi program tahunan telah dilakukan Formi Kota Yogyakarta. Kegiatan tersebut dilakukan diantarantya guna mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan FORMI Pusat. "Di tahun 2019 ini, FORNAS V (ke-lima) rencananya akan diadakan di Kalimantan Timur", imbuh Ana. Tak lupa, Ana berpesan kepada para pengurus FORMI yang telah dikukuhkan pada hari ini agar dapat saling bahu-membahu dan menjaga kekompakan untuk membentuk tim yang solid dan sanggup. Dirinya juga berharap dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dan stakeholder untuk FORMI Kota Yogyakarta. (Hes/Al)