Untuk menjamin Ketepatan dan Validitas pelaksanaan proses Usulan Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2018 maka bersama ini disampaikan bahwa Pengiriman Daftar Nominatif dan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Reguler dan Pilihan Struktural  disampaikan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  Kota Yogyakarta  mulai tanggal 02 Januari  2018  dan paling lambat tanggal 5 Januari 2018, sedangkan Pengiriman Daftar Nominatif dan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan Fungsional disampaikan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  Kota Yogyakarta  mulai tanggal 02 Januari 2018  dan paling lambat tanggal 10 Januari 2018.   Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunduh SE SEKDA NOMOR 823/68/SE/2017 tentang Pemberitahuan KP PNS Periode 1 April 2018

test

Koperasi yang merupakan soko guru dari perekonomian, menjadi tumpuan kehidupan beberapa masyarakat Kota Yogyakarta. Jumlah koperasi yang terdapat di kota Yogyakarta pada tahun 2016 sebanyak 556 koperasi, bertambah dari tahun sebelumnya dengan 66.942 anggota. Pada tahun 2016 volume usaha koperasi mencapai 480,19 milyar, naik sebesar 36,86 persen dari tahun sebelumnya dengan sisa hasil usaha mencapai 55,54 milyar rupiah.

Informasi mengenai industri kecil diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta. Pada tahun 2016 jumlah industri kecil dan menengah tercatat 6.222 unit dengan jumlah tenaga kerja 27.863 orang dan nilai investasi sebesar Rp. 177 milyar. Dibandingkan dengan tahun 2015 jumlah usahannya mengalaminnya peningkatan, begitu pula tenaga kerja dan nilai investasinya. Jumlah tenaga kerja yang terserap naik 1,4 persen dan nilai investasinya naik 41,58 persen. Jenis indistri kecil dan menengah yang paling banyak adalah industri pangan. 

Dalam era otonomi daerah, perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebaiknya menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. berimbang berarti harus diusahakannya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Dinamis berarti makin meningkatnya jumlah anggaran dan tabungan pemerintah, sehingga kemampuan daerah bertambah dan ketergantungan pada. bantuan akan berkurang. Pada tahun anggaran 2016 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta mencapai 540,5 milyar rupiah, meningkat 5,87 persen dari PAD tahun sebelumnya. Namun demikian, dibandingkan dengan total pendapatan daerah kontribusinya hanya sebesar 34,26 persen dari total pendapatan.

Jumlah jaringan bank kota Yogyakarta selalu meningkat pada tiap tahun hingga pada tahun 2016 sebanyak 270 meningkat 31,71 persen dari tahun sebelumnya. Menurut data dari Otoritas jasa Keuangan, pada tahun 2016 kantor kas bank umum mengalami penambahan hingga dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Kantor cabang pembantu bank umum mendominasi banyaknya bank di Kota Yogyakarta yang mencapai 37,78 persen. posisi kredit usaha perbankan kota Yogyakarta selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pinjaman bank menurut jenis penggunaan paling banyak digunakan untuk konsumsi 39,25 persen, yang kedua untuk modal kerja 37,73 persen dan yang ketiga untuk investasi 23,02 persen    

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Yogyakarta pada tahun 2016 mencapai 28,92 trilyun rupiah atas dasar harga berlaku dan 23,54 trilyun rupiah atas dasar harga konstan 2010. sektor-sektor yang berperan besar terhadap pembentukan PDRB tersebut adalah sektor-sektor tersier yang meliputi kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan;  penyediaan akomodasi dan makan minum; kategori informasi dan komunikasi; kategori jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta kategori jasa lainnya. sumbangan sektor tersier tersebut terhadap PDRB 77,97 persen. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta 5,11 persen, sedikit mengalami percepatan dibanding tahun 2015 dimana pertumbuhannya mencapai 5,09 persen. 

Perdagangan dan Harga 1. Ekspor dan Impor Nilai  ekspor  komoditas di  Kota Yogyakarta pada tahun 2016 mengalami kenaikan  dari  tahun  sebelumnya sebesar  56,03  persen,  yaitu  dari 13.060.083,64 US$  di  tahun  2015 menjadi  20.376.996,01 US$    di tahun  2016.  Nilai ekspor tertinggi yaitu kulit lembaran disamak 19,64 persen diikuti sarung tanga golf 18,75 persen. Nilai  impor  mengalami  kenaikan yang  cukup  tinggi   dengan  nilai  sebesar 37.269.426,65 US$.  Impor  pada  tahun 2016 hanya terdiri dari lima komoditi. Tabel Realisasi Ekspor menurut Jenis Komoditi di Kota Yogyakarta, 2016* Jenis Komoditas Volume (Kg) Nilai (US $) Kulit Lembaran Disamak 60.031.80 4.001.878.00 Sarung Tangan Golf 82.612.35 3.821.613.67 Mebel Kayu 197.200.80 401.205.63 Kerajinan Kayu 29.054.88 99.701.38 Teh 1.431.591.00 3.011.300.59 Cerutu 12.381.24 61.322.41 Minyak Atsiri 132.755.00 3.051.125.66 Tekstil dan Produk tekstil 42.214.00 395.722.00 Kerajinan Perak 244.265.70 2.943.755.00 Kerajinan Kulit 1.201.00 51.705.33 Kerajinan Bambu 1.402.00 1.305.10 Kerajinan Rotan 607.00 7.050.80 Kerajinan Batu 18.705.00 16.347.60 Kerajinan Kertas 975.66 4.001.007 Kerajinan Fiber Glass 80.00 2.001.50 Kerajianan Rafia 923.50 9.812.50 Batik Painting 502.00 11.371.00 Alat Musik Tradisional 244.00 2.237.80 Lampu 377.00 106.00 Mamer 2.11 755.00 Tepung 60.400.50 301.455.77 Sarung Tangan Polyrutan 98.327.50 1.900.567.70 Mesin Pemeras Kelapa 60.00 200.30 Traktor 705.00 3.150.50 Daun Jati Kering 911.00 6.711.00 Tas Benang Nylon 9.855.00 3.856.77 Biji Ketimun 800.00 2.661.55 Manggis 7.222.80 45.234.89 Lain – lain 7.526.80 215.040.11 Jumlah Total 2.442.736.69 20.376.996.01 2015 1.986.600 13.060.083.64 2014 2.178.806 16.596.486.46 *Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2017, BPS Kota Yogyakarta

Jumlah Penduduk Propinsi D.I. Yogyakarta tahun 2016 berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 adalah sebanyak 3.720.912 jiwa. Sejumlah 416.683 jiwa ( 11,20 %) diantarannya adalah penduduk Kabupaten Kulonprogo, 983.527 jiwa (26,43 %) penduduk Kabupaten Bantul, 722.479 jiwa ( 19,42 %) penduduk Kabupaten Gunungkidul, 1.180.479 jiwa ( 31,73 %) penduduk Kabupaten Sleman dan 417.744 jiwa ( 11,23 %) penduduk kota Yogyakarta. kota Yogyakarta menduduki urutan kedua terendah di atas Kabupaten Kulon Progo. Namun kepadatannya paling tinggi dengan kabupaten yang lain hingga mencapai 12.854 jiwa/km2. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2016 berada di atas rata-ratu laju pertumbuhan Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta, yaitu mampu tumbuh 5,11 persen. Sedangkan Propinsi D.I. Yogyakarta mampu tumbuh sebesar 5,05 persen. Kabupaten Kulonprogo (4,76 persen) mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang paling lambat diantara lima Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta sedangkan Kabupaten Sleman pada tahun 2016 mengalami laju perekonomian paling tinggi yaitu mencapai 5,27 persen. Level IPM tertinggi menurut kabupaten/kota dicapai oleh kota Yogyakarta sebesar 85,32 dan diikuti oleh Kabupaten Sleman sebesar 82,15. IPM di kedua wilayah ini berada dalam kategori IPM sangat tinggi dan berada dalam kelompok lima besar kabupaten/kota dengan level IPM tertinggi secara nasional. Level IPM terendah di DIY dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul dengan level sebesar 67,82 atau berada dalam kategori IPM sedang. Perkembangan IPM kabupaten/kota tercepat selama periode 2010-2016 dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,92 persen per tahun dan diikuti oleh Kulon Progo sebesar 0,84 persen per tahun. 

    Sebanyak 30 orang Auditor dan Irban (Inspektur pembantu) Inspektorat Kota Yogyakarta mengikuti DIKLAT Auditor forensik yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA) selama 4 hari dari tanggal 31 Oktober – 3 November 2017 bertempat di Fave Hotel Malioboro Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut hadir Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai salah satu narasumber tentang tatakelola menuju Clean dan Good Governance.     Drs. Maryoto MM Kepala BKPP Kota YK menyampaikan bahwa Pelatihan ini untuk memberikan nilai tambah  bagi Auditor dalam rangka peningkatan program pencegahan, pendeteksian dan investigasi terkait dugaan terjadinya fraud, atau KKN. Diklat Audit forensik ini dirancang secara khusus bagi Auditor yang telah memiliki landasan teori dan praktik yang memadai dalam penugasan audit reguler atau yang memiliki otoritas mengendalikan resiko fraud serta memiliki tugas untuk melakukan audit investigasi/audit khusus/audit tujuan tertentu.  Tujuan dilakukan pelatihan ini adalah peserta memiliki kemampuan dan dapat melaksanakan langkah-langkah dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan dapat mengaplikasikan langkah penanganan kasus-kasus fraud baik sebagai pelaksana dilapangan, pengendali, pembuat keputusan di lingkungan Inspektorat Kota Yogyakarta.     Dalam kesempatan yang sama Drs. Wahyu Widayat, M.Si Inspektur Kota Yogyakarta mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah kota Yogyakarta dalam hal ini BKPP yang berusaha meningkatkan kapabilitas Auditor melalui diklat ini sehingga kemampuannya bisa lebih baik lagi untuk mewujudkan good governance dan harapan kedepan semua auditor ini bisa memperoleh sertifikat CFE (Certified Fraud Examiner) selaku jabatannya auditor.      Nurhayanto, Ak, MM, CRMP, CfrA, CA selaku Auditor dan akademisi dalam bidang resiko dan Audit investigasi selaku salah satu narasumber menyampaikan diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu memahami karakteristik pelaku fraud, mampu merumuskan dan mengorganisasikan pelaksanaan fraud audit, memahami aspek legal yang terkait dengan fraud, serta mampu menganalisa potensi dan resiko terjadinya fraud, mampu mengimplementasikan teknik-teknik pembuktian serta membantu lembaga dalam meminimalkan biaya dan kerugian yang diakibatkan oleh timbulnya fraud yang terlambat terdeteksi. (LIKE/Jumari)

Kamis (02/11/2017) siang, sebuah minibus datang ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan membawa 10 orang mahasiwa/i dari Universitas Diponegoro yang didampingi 2 orang dosen datang ke Dishub Kota Yogyakarta dengan tujuan berkunjung dan berdialog tentang " Penerapan Green Transport di Kota Jogja " . Rombongan diterima secara resmi oleh Pejabat Dinas Perhubungan, yaitu Kepala Bidang Angkutan Jalan, Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional, Drs Soegeng Sanyoto, Kepala Bidang Lalu Lintas, Golkari Made Yulianto, S. Sos. MM, Kepala Seksi Penyelenggaraan Angkutan, Tri Haryanto, ST. MT, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Harry Purwanto, SIP beserta staf. Selama kurang lebih 2 jam berada di Dishub Kota Yogyakarta, peserta kunjungan memperoleh penjelasan tentang Dishub Kota Yogyakarta secara umum, mulai dari tugas pokok dan fungsi Dishub Kota Yogyakarta, struktur organisasi yang ada di Dishub Kota Yogyakarta baik itu SDM, sarana dan prasarananya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dishub Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas fungsinya serta capaian apa saja yang telah diraih selama ini. Semuanya itu disampaikan secara gamblang oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan, Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional dan Kepala Bidang Lalu Lintas dalam presentasinya di depan peserta kunjungan. Untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa/i yang hadir untuk berdiskusi tentang peran Dishub Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta khususnya bidang transportasi , maka dibuka sesi tanya jawab di akhir presentasi.

Hari Rabu ( 01/11 ) tadi pagi Dinas Perhubungan kota Yogyakarta mengikuti Apel Gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat " Zebra Progo - 2017 " di Depan Mapolresta Yogyakarta, Selain diikuti personel dari Kepolsian dan Dinas Perhubungan, gelar apel pasukan juga diikuti perwakilan Polisi Pamong Praja ( Sat Pol PP Kota Yogyakarta ). Bertindak selaku Pimpinan Apel pada gelar pasukan tersebut Kepala Polresta, Komisaris Besar Polisi Tommy Wibisono, S.Ik yang dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) D.I. Yogyakarta.

  Sebanyak 50 Aparatur Sipil Negara perwakilan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Perkantoran Tahun 2107 yang dibuka secara resmi oleh Kepala BKPP Kota Yogyakarta Drs. Maryoto, MM.   Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 26-27 Oktober 2017 bertempat di Hotel Rosalia Indah Umbulharjo Yogyakarta. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam mengelola persuratan dan administrasi kantor lainnya di Pemerintah Kota Yogyakarta, begitu lanjut Kepala Bidang DIKLAT BKPP Drs.Suyono. 

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT PKB Kota Yogyakarta mulai memberlakukan 5 hari kerja, kebijakan lima hari kerja bagi PNS di UPT PKB resmi diberlakukan mulai hari Senin ( 18 September 2017 ) Kepala Sub Bagian Tata usaha , Bayu Setyawan Heru Purnomo, S.SIT., M.T, mengungkapkan penetapan lima hari kerja tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2016 dan Surat Keterangan Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta nomor 800 / 2096. " Pemberlakuan 5 hari kerja tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan efisiensi biaya operasional pengujian kendaraan bermotor," katanya pada kamis (12/10/2017). Ketentuan lima hari kerja yang ditetapkan menurutnya tidak jauh berbeda dari ujicoba yang telah dilaksanakan selama ini, hanya saja ada ketentuan baru dimana pelayanan pendaftaran ditutup apabila sudah jam 14.00 wib (Senin sd Kamis, yang sebelumnya berakhir pukul 13.00 wib berubah mundur 1 jam ( 14.00 wib ) dan khusus hari Jumat yang sebelumnya pelayanan pendaftaran berakhir pukul 10.30 berubah menjadi pukul 11.30 wib ). Konsekuensinya, jam pulang PNS UPT PKB dengan diberlakukannya lima hari kerja yang sebelumnya pulang pada pukul 14.30 akan mundur menjadi 15.30. Pengawasan terhadap kinerja pegawai UPT PKB dengan ditetapkannya kebijakan ini menurutnya tetap akan dilakukan dimana absensi sidik jari dilakukan pada setiap pagi saat masuk kerja dan sore hari saat pulang.

Kamis, 26 Oktober 2017. Menjadi hari istimewa bagi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta karena mendapatkan kunjungan dari DPRD Kota Samarinda. Kunjungan dinas tersebut dalam rangka koordinasi tentang pengelolaan taksi online. Dasar pengelolaan taksi online di Kota Yogyakarta adalah Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus menggunakan aplikasi berbasis TI.