Pemerintah Kota Yogyakarta kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam bidang pelayanan publik terbaik kategori Kabupaten/ Kota. Penghargaan diserahkan oleh Menteri PANRB Syafruddin kepada Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Balai Kartini Jakarta, Selasa (27/11/2018). Penghargaan diberikan kepada tiga unit pelayanan yakni, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang hasil evaluasinya mendapat predikat minimal A- di tahun 2018 alias sangat baik. Selain itu pengharagaan juga diberikan kepada Walikota Yogyakarta yang dinilai telah berhasil menjadi pembina pelayanan publik dengan katagori sangat baik. Walikota Yogyakarta termasuk dari 11 kepala daerah yang mendapat penghargaan itu. "Ada enam aspek yang dievaluasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta, yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, sistem konsultasi, dan pengaduan, serta inovasi," kata Syafruddin. Ditambahkan, pada tahun 2018 ini, untuk pertama kalinya evaluasi pelayanan publik dilakukan secara online. Hasil evaluasi selanjutnya diolah dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP). "Untuk tingkat provinsi, ada tiga unit penyelenggara pelayanan publik yang meraih nilai A, dan empat unit dengan nilai A-. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, ada 13 unit yang meraih nilai A, dan 82 unit yang mendapat nilai A-," ucap Syafruddin. Dijelaskan, keputusan Yogyakarta sebagai penerima penghargaan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 176 Tahun 2018 tentang Penetapan Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018. "Evaluasi pelayanan publik tahun 2018 ini dilakukan pada unit penyelenggara pelayanan publik di 34 provinsi dan 208 di tingkat kabupaten/kota. Evaluasi telah dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2018," urainya. Mengingat banyaknya unit penyelenggara pelayanan publik yang harus dievaluasi tahun ini, sambungnya, Kementerian PANRB menggandeng Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk membantu melakukan evaluasi. "Ke depan, kami harapkan bisa bekerjasama Biro Organisasi Provinsi untuk membantu melakukan evaluasi," imbuh Syafruddin. Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengpresiasi torehan prestasi tersebut, menurutnya prestasi tersebut merupakan hasil kerja sama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh masyarakat Kota Yogyakarta. "Kebersamaan masyarakat dan Pemkot mampu menciptakan penyelenggaraan kerjasama yang baik, dan akhirnya mengantarkan Kota Yogyakarta meraih penghargaan dalam hal pelayanan publik terbaik" katanya usai menerima penghargaan. Namun pihaknya pun mengingatkan bahwa penghargaan itu sekaligus menjadi tantangan bagi Pemkot Yogyakarta untuk selalu meningkatkan kualitas kinerjanya dan mempertahankannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. "Ini merupakan keberhasilan seluruh masyarakat Kota Yogyakarta, karena selama ini masyarakat Kota Yogyakarta telah mendukung dengan baik atas semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemkot Yogyakarta," tandasnya. Selama itu pula, Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran pegawai ASN Pemkot Yogyakarta yang telah melaksanakan kinerjanya dengan baik dalam melayani masyakarakat. "Pelayanan publik di Kota Yogyakarta semakin hari semakin membaik. Kita terus berusaha membenahi sektor yang kurang dan meningkatkan sektor yang sudah baik," cetusnya. Ia melihat ASN di Kota Yogyakarta semakin rajin, dibarengi dengan smartcity. Jadi masyarakat juga bisa merasakannya langsung dan dapat menikmati pelayanan terbaik dari kami. (Tam)

Untuk mengoptimalkan kerja (Institusi Masyarakat Perkotaan) IMP, Pemkot Yogyakarta melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogya menggelar Temu Kader IMP se-Kota Yogyakarta. Kegiatan tersebut diharapkan bisa menjadi wadah silaturahmi bagi masing-masing kader, serta ajang untuk bertukar pengetahuan. Yang lebih penting adalah dengan Temu Kader tersebut akan ada saling bagi pengalaman dan saling memberikan motivasi antarkader IMP sebagai ujung tombak pengelola dan pelaksana program KB di tingkat lapangan, terang Plt Kepala Dalduk KB Kota Yogya, Eny Retnowati di Gedung Graha Wana Bhakti Yassa, Rabu (28/11/2018). Ia mengaku jika di KOta Yogya petugas penyuluh KB sangat terbatas. Penyebabnya adalah dalam setiap tahunnya, ada petugas yang memasuki usia pensiun. Jumlah Penyuluh Keluarga Berenca (PKB) sangat terbatas. Untuk itu, kekurangan tersebut diharapkan dapat ditutupi oleh keberadaan kader IMP yang jumlahnya cukup besar. IMP yang terdiri dari koordinator Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), PPKBD, sub PPKBD dapat menjalankan program KB dengan lebih efektif" ungkapnya. Menurutnya Kader IMP dinilai mempunyai peran besar dalam suksesnya program KB karena masing-masing dari mereka telah memiliki wilayah binaan sendiri, bahkan hingga ke tingkat RT di tiap kelurahan di Kota Yogyakarta. Hal senada dikatakan Asisten Perekonomian Kota Yogya, Aman Yuriadijaya, menurutnya kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam memotivasi kader IMP sekaligus meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam menguatkan program kependudukan dan keluarga berencana serta pembangunan keluarga. Ia menjelaskan dalam pembangunan kewilayahan kader IMP mempunyai peran strategis dalam pengendalian kelahiran dan penurunan angka kematian. "Tak sampai disitu, fungsi mereka juga membantu calon atau pasangan suami-istri dalam mengambil keputusan, memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi, serta menghidupkan dan membina kelompok-kelompok kegiatan" katanya. Ia berharap melalui penguatan kapasitas serta peningkatan pengetahuan para kader IMP dapat mencetak orang tua dan keluarga tangguh di Kota Yogyakarta sehingga mampu menciptakan kualitas lingkungan keluarga yang dapat menjadi tauladan bagi masyarakat sekitar. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan hadiah lomba keluraga berencana tahun 2018 tingkat Kota Yogya. (Han)

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, Perlindungan dan Anak (DPPMPA) menggelar Peringatan Hari Anti Kekerasan Kota Yogyakarta Tahun 2018 di Ruang Grha Pandawa, Kota Yogyakarta pada Rabu (28/11). Sebuah peringatan ini menjadi momentum refleksi bagi semua kepentingan untuk dapat memetakan hal-hal positif yang telah dicapai dan mempredikasi tantangan serta kendala yang masih harus dihadapi dalam upaya penanggulangan kekerasan di Kota Yogyakarta. Dalam kegiatan ini memiliki beberapa hal yang menjadi pemicu maraknya kasus kekerasan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait definisi" kekerasan. Kekerasan tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat fisik tetapi juga psikologis. Hal-hal yang bersifat tidak adil, perlakuan yang membuat tidak nyaman, serta membatasi untuk melakukan hal-hal yang positif bagi pengembangan diri sendiri maupun masyarakat juga merupakan bagian dari tindak kekerasan. Plt Kapala Dinas DPPMPA Octo Nor Arafat mengatakan bagaiamana di sekolah itu juga mampu mewujudkan sekolah ramah anak. "Kita melakukan maping kasus untuk bisa mencegah dan tidak diulangi lagi kekerasan pada anak, dengan melalui kampung ramah anak kita tekankan, kita perlu bergerak sehingga program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat selaras dengan kegiatan yang dilaksanakan melalui kampanye berbasis keluarga" katanya. Octo Nor Arafat menambahkan berbagai pihak nantinya akan ikut membangun ketahanan tindakan kekerasan pada anak dan keluarga di tahun 2019. "Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perda 7 Tahun 2018 tentang pembangunan ketahanan keluarga. Dimana ditahun 2019 DPRD akan menjalankan inisiatif dalam mewujudkan perda yang sama. Hal ini didukung oleh dinas terkait, seperti kementrian agama dengn menjalankan program-program berbasis keluarga dan dari Dinas Kominfosan juga memiliki peran bagaimana memfilter yang sedang gencar-gencarnya terjadi"ucapnya. Saat ini sedang maraknya kekerasan didunia maya seperti di sosial media, yaitu lebih merujuk ke konten ujaran kebencian, penyebaran foto atau video pribadi di media sosial, hingga teks yang bertujuan untuk menyakiti, menakuti, mengancam, dan mengganggu korban. Hal ini dikarenakan kurangnya komitmen dan keterlibatan masyarakat umum terhadap usaha-usaha penanggulangan kekerasan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi isu ini. Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Tri Kirana Muslidatun menyampaikan, kekerasan pada anak dapat berpengaruh pada anak. "Sesuai Survey kekerasan pada anak-anak mulai dari umur 0 tahun sampai 18 tahun, selain itu pengalaman seksual sangat tinggi, kita data sampai RT dan RW sehingga semua bekerjasama untuk menghilangkan kekerasan pada anak dan tindakan seksualitas yang dialami anak"ujarnya. Tri Kirana Muslidatun menambahkan, kekerasan pada anak dipengaruhi belum adanya pengetahuan kegiatan seks yang seharusnya belum dimengerti oleh anak-anak dibawah umur atau belum dewasa. "Selain itu Kekerasan pada anak dipengaruhi oleh belum adanya pengetahuan kegiatan seks, untuk itu perlunya wawasan pada anak pelu disosialisasikan, bahkan masih ada anak yang umurnya di bawah 15 tahun sudah tau"ungkapnya. Data Desember Tahun 2017 sekitar 200 anak terjerat hukuman akibat kekerasan pada anak dan tindakan seks pada usia dini. Tri Kirana Muslidatun berharap tahun 2018 dengan tekad dan kerja keras bersama mampu mengurangi bahkan menghilangkan kasus kekerasan pada anak. "Harapannya kita sangat menenekan kader gender di setiap kelurahan untuk mendampingi remaja agar mengerti pengetahuan kekerasan, seks yang menjadi edukasi positif , sebagai bentuk proteksi diri agar pengetahuan seks apa yg kita miliki harus kita jaga sesauai usianya" ujarnya. Melalui momentum ini Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Staf Ahli Bidang Administrasi Umum Kota Yogya, Tri Widayanto mengatakan bahwa, bersama seluruh komponen masyarakat berkomitmen untuk meminimalkan kekerasan dalam segala bentuknya. "Secara konseptual, kami telah menetapkan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta melalui program afirmasi bagi lima kelompok rentan yaitu perempuan, anak, lansia, difable, dan kaum miskin"katanya. Tri Widayanto mengucapkan diharapkan menjadi kekuatan baru di masyarakat untuk mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif mencegah masalah kekerasan. "Komitmen ini juga kami wujudkan melalui keberadaan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang diharapkan menjadi kekuatan baru di masyarakat untuk mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif mencegah dan memecahkan masalah kekerasan"ujarnya. Diharapkan peringatan Hari Anti Kekerasan pagi hari ini dapat memotivasi seluruh peserta untuk berperan secara aktif, mulai dari hal yang terkecil, serta melaksanakan secara konsisten usaha-usaha untuk mengeliminasi kekerasan di sekitarnya. (Hes)

Kamajuan era tekhnologi informasi dan komunikasi telah membawa manusia kedalam kemudahan mengkases informasi, berita, hiburan, permainan dan segala kebutuhan lainnya dalam waktu yang singkat. Hal tersebut, membuat masyakat di tuntut untuk menggunakan teknologi dengan bijak, supaya terhindar dari konten negatif yang ada. Untuk itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, memberikan seminar kepada orang tua siswa dan pengelola warnet tentang penggunaan internet secara aman dan bijak. Kegiatan ini dihadiri oleh orang tua atau wali murid SMP dan pengusaha atau pengelola warnet yang ada di Kota Yogyakarta pada Selasa (27/11) bertempat di Gedung Bima, Balai Kota Yogyakarta. Seminar ini dihadiri oleh empat pembicara dari bidang yang berbeda yaitu Wing Wahyu Winarno Seorang, dosen sekaligus Praktisi Multimedia, Wening Wulandaru Seorang Psikolog, Eka Indarto Pengurus Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Dedi Budiono dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kepala Bidang Persandian Diskominfosan, Tri Haryanto, dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah sebagai bentuk sosialisasi tentang penggunaan internet yang aman dan bijak. "Kemudahan akses informasi saat ini, haruslah diimbangi dengan penggunaan internet yang aman dan bijak, melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat" Ujarnya Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Trihastono mengatakan teknologi memiliki dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Dampak negatif ini yang kemudian perlu mendapatkan perhatian, terutama bagi anak-anak. "Dalam mencegah para siswa dari konten negatif tersebut, kita semua perlu ikut terlibat aktif untuk memperkenalkan penggunaan internet yang aman dan sehat ". Ungkapnya Lebih lanjut, ia mengatakan untuk mewujudkan penggunaan internet yang aman dan sehat, serta terhindar dari konten negatif maka diperlukan keterlibatan semua komponen, baik pemerintah, masyarakat, hingga pengelola warnet. "penggunaan internet dikalangan para siswa perlu senantiasa di awasi, baik dari guru maupun orang tua. Begitu juga dengan pengelola warnet, diminta untuk bekerjasama dalam memberikan layanan internet yang aman dan sehat". Ia berharap, melalui tanggungjawab bersama ini, kita semua dapat melindungi para siswa dan mewujudkan masyarakat yang peduli internet sehat dan aman. (Hes/Fai)

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta. Hal ini terkait dengan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) bagi warga Kota Yogya yang didaftarkan oleh Pemkot Yogya. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Dwi Hesti Yuniarti mengatakan dengan kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS). Penandatangan MoU ini juga merupakan implementasi dari Instruksi Presiden No. 8/2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya oleh Pemerintah Daerah. Setidaknya terdapat 3 peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan tingkat kepatuhan, jelasnya usai penandatangan Mou di Ruang Yudistira, Rabu (28/11/2018). Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari undang - undang yang sudah diterbitkan. Saya minta kepada BPJS Kesehatan agar ini bisa berjalan dengan baik, jangan sampai ada komplain masyarakat terhadap pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan di Yogyakarta jelasnya. Ia menambahkan, BPJS Kesehatan harus memegang teguh ketentuan yang sudah ditetapkan agar masyarakat benar - benar dapat menikmati sehat. Mudah - mudahan kerjasama ini berjalan dengan baik. Saya minta dinas kesehatan untuk benar - benar cek by name by address di lapangan, imbuhnya. Haryadi menargetkan cakupan kepesertaan sebesar 95 persen dapat terpenuhi sebelum 1 Januari 2019. Target tersebut akan dikejar melalui beberapa upaya diantaranya bersinergi menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemkot Yogya. "Hal ini sebagai wujud komitmen Pemkot Yogya bahwa warga masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan" ungkapnya Pihaknya menghimbau agar BPJS Kesehatan memperbaiki pola kerjasama dengan rumah sakit mitra, sebab, lanjutnya, tidak dipungkiri masih ditemukan Peserta BPJS yang justru merasa termarjinalkan dan dianggap sebagai warga masyarakat kelas dua. "Hal ini tentunya agar menjadi perhatian tersendiri, sehingga kedepan tidak ada lagi diskriminasi. Sebab sejatinya Peserta BPJS sudah terlebih dahulu melakukan pembayaran secara rutin setiap bulan, sehingga wajib mendapatkan pelayanan seperti pasien pada umumnya" tegas Walikota. (Han)

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta menggelar Konsinyering dengan Tema "Implementasi Pengenalan Sanksi Pidana terhadap Penegakan Perda Kota Yogyakarta", di Hotel Cavinton Jalan Letjend Suprapto Kota Yogyakarta, pada Selasa (27/11). Baru-baru ini berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, sudah terdapat 468 kasus penegakan peraturan daerah yang dilakukan hingga bulan Oktober ini dan sebanyak 248 kasus yang diantaranya kasus penegakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002. Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta, Siti Khotijah mengatakan, kegiatan ini ditujukan untuk ajang silaturahim antara Pengadilan Negri Yogyakarta dengan Satpol PP Yogyakarta. "Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menjadi ajang silaturahim dan menyatukan pikiran antara pihak Pengadilan Negri dengan Satpol PP Yogyakarta" katanya. Kepala seksi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Widada mengatakan ada sekitar 160 kasus pelanggaran Perda PKL. "Dari pelanggaran Perda PKL tersebut, sebanyak 160 kasus diputuskan melalui sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negri Yogyakarta" katanya. Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima didominasi penegakan peraturan daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sepanjang tahun. Widada mengatakan 50 persen dari total penegakan peraturan daerah yang sudah dilakukan. "Sekitar 50 persen dari total penegakan peraturan daerah yang sudah kami lakukan tahun ini berasal dari pelanggaran Perda Pedagang Kaki Lima (PKL)"katanya. Kasus yang sedang marak juga terjadi di Kota Yogyakarta dengan pelanggaran Perda Penyelenggaraan Reklame dan pelanggaran Perda Nomor 18 Tahun 2009 tentang Parkir sebanyak 50 kasus yang ditangani. Diharapkan dengan setelah putusan hakim kepada sanksi mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Pihaknya mengusulkan saat memberikan putusan suatu kasus pelanggaran, pihak Pengadilan Negri Yogyakarta selalu mempertimbangkan berdasarkan beberapa faktor, diantaranya pada kasus pelaku hingga lokasi pelanggaran yang diberikan. "Jika yang melanggar adalah Pedagang Kaki Lima di Malioboro dan hanya diberikan sanksi membayar denda sebesar Rp. 100.000, maka dapat dipastikan sanksi itu tidak memberikan efek jera"ungkapnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujarnoko mengatakan, diharapkan setelah kegiatan ini tidak ada kasus pelanggaran Perda PKL yang dilakukan secara berulang. "Jika pelanggaran kecil dibiarkan, maka bisa berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar dan jutru akan semakin sulit ditertibkan. Akan lebih baik, jika masih sedikit langsung ditertibakan" katanya. (Hes)

Katadata memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Kota terbaik di Indonesia dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi di XXI Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018) malam. Yogyakarta mendapatkan penghargaan tersebut dalam kategori ketepatan alokasi APBD bidang ekonomi. Torehan prestasi itupun disambut hangat Heroe Poerwadi. Usai menerima penghargaan, Wakil Walikota Yogyakart Heroe Poerwadi mengaku bangga dengan prestasi tersebut. Ia pun menilai penghargaan tersebut sebagai pemicu sekaligus tantantangan bagi Kota Yogyakarta. "APBD merupakan instrumen vital untuk mendorong program pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus kredibel dan berdampak ke publik," jelasnya. Pihkanya menilai, pembiayaan APBD harus semaksimal mungkin bisa tepat sasaran. Efektivitas program diukur dengan orientasi kinerja, bukan semata-mata soal anggaran. "Dan yang jelas harus pro rakyat," imbuhnya. Jadi APBD ini, sambungnya, bukan soal sistem yang bersifat hukum administrasi keuangan negara saja, tapi mengukur kinerja, mengukur hasil pembangunan. Dalam kesempatan itu, Chief Content Officer Katadata Heri Susanto menerangkan, Tim juri memilih tiga pemenang untuk tiap kategori, meliputi kategori pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi dan Yogyakarta telah dinilai dan layak mendapatkan penghargaan itu. "Penghargaan Indeks Kelola bertujuan antara lain untuk mendorong penggunaan APBD yang sejalan dengan agenda bangsa dan negara, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi," ucapnya. Dijelaskan, Indeks Kelola juga untuk mendorong kompetisi para pemimpin daerah dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif sekaligus untuk memberi apresiasi pemimpin daerah yang sukses mengelola APBD-nya. "Diharapkan kegiatan ini akan memacu pemda meningkatkan efektivitas dan optimalisasi dalam menggunakan APBD," imbuhnya. Penghargaan Indeks Kelola didasari fakta banyaknya daerah yang dianggap masih kurang efektif dalam mengelola APBD. Ia mencontohkan dominasi APBD untuk belanja pegawai (37 persen), sedangkan untuk belanja modal hanya 20 persen. Selain itu, masih banyak daerah yang belum melaksanakan anggaran mandatory atau wajib sesuai dengan Undang-Undang, seperti 20 persen untuk anggaran pendidikan atau 10 persen untuk anggaran kesehatan. "Sebab itulah daerah yang berhasil mengelola APBD secara efektif dan mampu menjalankan mandatory sesuai undang-undang patut mendapatkan apresiasi sekaligus didorong untuk berbagi strategi bagaimana membangun daerah akan memberikan berbagai implikasi positif," terangnya. Menurutnya selain bermanfaat bagi daerah dan warganya, penghargaan tersebut juga memacu daerah lain dalam membangun daerahnya, serta membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk melalakukan penilaian itu, imbuhnya, Panitia menggandeng tim ahli independen untuk memastikan bahwa desain kegiatan dan metodologi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan operasional. Tim ahli adalah individu dengan keahlian tertentu yang relevan dengan penyusunan metodologi dan indeks atau indikator pembangunan daerah. "Tim ahli terdiri Dr. Elan Satriawan, M.Ec,Kepala Pokja Pemantauan dan Evaluasi Tim Nasonal Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (TNP2K). Dr. Rimawan Pradiptyo, M. Sc, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada dan Selanjutnya ada Dr. Gumilang Aryo Sahadewo, M.A. Staf pengajar UGM," urainya. (Tam)

Seperti pada tahun tahun sebelumnya, pada rangkaian kegiatan Sekaten, Pemerintah Kota Yogyakarta selalu melakukan Ziarah ke Makam Kotagede dan Makam Raja Raja di Imogiri. Sore inipun Pemkot Yogya juga menyelenggarakan acara tersebut dalam rangka penutupan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 2018. Kamis (29/11) Ziarah kemakam para raja tersebut menjadi salah satu tradisi yang wajib untuk dilaksanakan karena kegiatan tersebut untuk menandai bahwa PMPS tidak dapat lepas dari Budaya Jawa (Kraton). Berangkat dari komplek Balaikota Yogyakarta pada pukul 14.00 WIB dengan memakai pakaian tradisional model pranakan, rombongan masuk kawasan makam dari pintu barat. Sebelum berziarah ke makam raja-raja Imogiri, mereka terlebih dahulu berziarah ke Makam Raja-Raja Mataram di Kotagede Yogyakarta. Untuk masuk ke dua makam tersebut harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Beberapa peraturan itu antara lain, tidak boleh mengambil gambar dalam bentuk apapun ketika berada di dalam makam, untuk wanita diwajibkan menggunakan pakaian tertentu (jarik, kemben, dan lepas jilbab), dan bagi pria juga harus menggunakan baju tertentu (peranakan, kain jarik, dan blangkon). Di kompleks makam raja-raja ini para rombongan berziarah ke cluster Kaswargan (makam Sri Sultan Hamengku Buwono I dan III), cluster Besiyaran (makam Sri Sultan Hamengku Buwono IV, V dan VI) serta ke Cluster Saptorenggo (makam Sri Sultan Hamengku Buwono VII, VIII dan IX). (Han)

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta kembali berupaya mendorong akselerasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti optimis kerjasama tersebut akan bermanfaat untuk warga Kota Yogya. "kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama antara Pemkot Yogya dengan BPN Kota Yogya untuk penataan dan pemanfaatan data administrasi pertanahan di Kota Yogya" ungkapnya usai melakukan penandatanganan Mou antara Pemkot Yogya dan BPN Kota Yogya di hotel mercure, Kamis (30/11/2018) Menurut Walikota program PTSL yang digencarkan BPN akan mampu mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat bawah. Sebab, sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat bisa menjadi barang berharga. "Pendaftaran tanah penting untuk kepastian hukum alas hak tanah yang digunakan. Termasuk bagi pemerintah, misalnya saat akan memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni" ungkapnya Untuk mendukung program tersebut, Haryadi menyatakan jika Pemkot Yogyakarta tengah menyiapkan Peraturan Walikota (Perwal) terkait pembebanan pembiayaan persiapan PTSL. Mengingat mengacu Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan PTSL, pembiayaan PTSL yang didanai APBN adalah pengukuran. Persiapan PTSL di antaranya berupa penyiapan dokumen, patok dan operasional. "Misalnya biaya pengangkutan dan pemasangan patok. Dalam perwal juga akan diupayakan ada keringan pajak. Paling tidak perwal Maret sudah diputuskan," imbuhnya. Sementara itu Kepala Kanwil BPN Kota Yogyakarta, Sumardiyono menargetkan PTSL pada tahun 2018 sekitar 4.500 bidang tanah. Total dana untuk PTSL tahun ini di Kota Yogyakarta sekitar Rp 3,02 miliar untuk skema 11.959 bidang tanah yang bisa daftar dan terbit sertifikat. "Sedangkan tahun 2017 dari target 5.100 PTSL yang berhasil diterbitkan sebanyak 1.470 sertifikat dan sisanya sudah terdaftar dan mendapat peta bidang" ungkapnya. "Model pelaksanaan PTSL kami lakukan per kelurahan. Kami sudah mulai di Bumijo dan menetapkan sebagai percontohan karena masuk kategori buruk," papar Sumardiyono. (Han)

Pentingnya kesadaran tentang Arsip sebagai aset negara perlu ditingkatkan, untuk menunjang proses administratif dan manajemen birokrasi maupun dasar dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Salah satu sumber informasi penting yang dapat menunjang proses kegiatan administrasi maupun birokrasi adalah arsip (record). Oleh karena itu pentingnya Arsip ini diadakan Forum Komunikasi Arsiparis (FKA) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, pada Kamis (29/11). Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Wahyu Hendratmoko mengatakan, pentingnya penyimpanan data dari kearsipan mampu memberikan manfaat yang konkrit bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. "Kearsipan ini sangat penting karena sangat penting itulah maka Pemerintah Kota pusat, putuskan pengelolaan arsip salah satu urusan wajib yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dimanapun berada" katanya. Berdasarkan fungsi arsip yang sangat penting tersebut maka harus ada menajeman atau pengelolaan arsip yang baik sejak penciptaan sampai dengan penyusutan. Wahyu Hendratmoko menambahkan, kegiatan ini merupakan forum resmi dimana 153 pengelola Arsip ikut dalam pendataan kearsipan di setiap OPD masing-masing. "Ini adalah organisasi profesi dan forum resmi untuk mengembangkan pengetahuan kearsipan yang dimiliki anggota kami yaitu sekitar 153 pengelola arsip di Kota Yogyakarta"ungkapnya. Karena keterbatasan tempat, setiap bulannya diadakan Forum Komunikasi Arsiparis (FKA) dan giliran Kearsipan dari Puskesmas se-Kota Yogyakarta yang ikut dalam kegiatan ini. Acara ini mengulas tentang Sosialisasi Penyusutan Arsip di Kota Yogyakarta. Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, pihaknya mendukung FKA dengan tujuan untuk peningkatan kearsipan. "Saya sangat mendukung adanya Forum Komunikasi Arsiparis yang menghimpun diri dalam suatu wadah yang tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme di bidang kearsipan, mengabdikan pemikiran dan tenaga kepada masyarakat serta meningkatkan sikap dan prilaku profesionalisme arsiparis" ungkapnya. Heroe Poerwadi menambahkan pihaknya berharap melalui FKA ini semua OPD Kearsipan yang ada di Yogyakarta menambah peningkatan dan saling bekerjasama untuk melancarkan kegiatan kearsip. "Saya berharap melalui wadah ini semua anggota Forum Komunikasi Arsiparis untuk saling mendukung dan bekerja sama bahu membahu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sehingga tujuan untuk meningkatkan profesionalisme bisa terwujud" ujarnya. Melalui pertemuan kali ini pula diharapkan semua rekan-rekan Arsiparis dapat saling bertukar pikiran, pengetahuan dan pengalaman seputar dunia kearsipan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi para petugas arsip dan untuk mewjudkan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan arsip. (Hes)

Dinas Kesehatan Kota Yogya memberikan penghargaan untuk 185 rukun warga (RW) sebagai wilayah Bebas Asap Rokok. Pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat karena sudah melakukan langkah untuk mengurangi dampak buruk rokok di lingkungannya. Sekertaris Dinas Kesehatan Kota Jogja Agus Sudrajat mengatakan, program RW Bebas Asap Rokok ini sudah dilakukan sejak 2010. Sampai saat ini program ini terus dilakukan lewat berbagai upaya dalam rangka meningkatkan jumlah RW tersebut. "Hal ini untuk mencegah dampak buruk asap rokok," jelasnya. Ia berharap dengan penghargaan tersebut menjadi contoh RW lain agar mau ikut menjadi RW Bebas Asap Rokok."Harapannya seluruh RW di Kota Jogja bisa bebas asap rokok," harapnya di Balaikota Yogyakarta Jumat (30/11/2018). Untuk meningkatkan jumlah wilayah bebas asap rokok, lanjutnya perlu usaha dan peran berbagai pihak. Selain dukungan dari pemerintah, kesadaran masyaratkat dan peran akademisi menjadi aspek penting peningkatan kesehatan. Upaya itu harus dimulai dari lingkup yang kecil seperti rukun warga. "RW Bebas Asap Rokok bukanlah lingkungan yang melarang warganya merokok. Namun adalah suatu wilayah yang membatasi untuk merokok di sembarang tempat," jelasnya. Sementara itu Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan, pengurangan dampak asap rokok memang perlu dilakukan. Hal ini untuk menjaga generasi mendatang agar mendapat kesehatan yang lebih baik. Menurutnya gerakan RW Bebas Asap Rokok tersebut tidak ditujukan untuk melarang warga merokok, tetapi hanya membatasi tempat yang diperbolehkan sebagai lokasi merokok sehingga dampak buruk asap rokok tidak meluas. Sejumlah aturan yang jamak diterapkan di RW Bebas Asap Rokok di antaranya, larangan merokok pada saat pertemuan warga, larangan merokok di depan anak-anak dan ibu hamil, serta tidak menjual rokok untuk anak-anak. Selain menyasar RW, Heroe juga mengingatkan bahwa Pemkot Yogyakarta sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perda tersebut mengatur kawasan yang harus bebas rokok, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, baik kantor pemerintah maupun swasta dan pribadi serta tempat umum lain yang ditetapkan. Saat ini, kami meminta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk melakukan pendekatan ke dunia usaha seperti mall dan hotel agar menyediakan ruangan khusus merokok. Ke depan, Heroe berjanji akan terus meningkatkan jumlah tempat khusus merokok di Kota Yogya. Khususnya di ruang publik. Seperti contohnya tempat wisata atau fasilitas umum. Hal ini juga sebagai langkah mengurangi sampah dari puntung rokok. "Sekarang pemerintah juga mendorong betul-betul kawasan tanpa rokok."Tempat seperti mal, hotel sudah seharusnya dipisahkan tempat merokoknya," tambahnya. (Han)

14 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman akan direnovasi. Hal tersebut dilakukan melalui program Kolaborasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bersama pihak PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Camat Pakualaman, Rajwan Taufik menjelaskan bahwa Kelurahan Purwokinanti menjadi pilot project program renovasi RTLH tersebut. Dari 14 warga yang mengajukan proposal, Rajwan menuturkan bahwa mereka semua merasa terharu dan berterimkasih dengan adanya program tersebut. Lokasinya berada di pinggir Sungai Code. Mereka merasa terharu karena wilayah di sana membutuhkan bantuan agar bersih dan aman ketika arus naik, serta penataan kesehatan agar lebih meningkat, ujarnya , pada saat Penyerahan Simbolis Proposal Pembangunan RTLH di Purwokinanti, Sabtu (1/12/2018). Sementara itu Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menjelaskan bahwa pihaknya mendukung penuh dan ikut memantau suksesnya renovasi RTLH yang merupakan pilot project tersebut.Ini pilot project pertama. Ini selesai dulu baru nanti bergeser ke lokasi selanjutnya, ucapnya. Menurutnya permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu kehidupan manusia. "Pembangunan perkotaan khususnya pada kawasan Kumuh akan senantiasa dilakukan demi mewujudkan kualitas lingkungan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta secara menyeluruh" katanya. Selain itu, Hariyadi memaparkan bahwa indikator kumuh melingkupi 7 hal, yakni rumah, jalan, air minum, drainase, limbah, sampah, proteksi. Jadi ketika ada banjir atau kebakaran nantinya mereka bisa menyelamatkan diri karena sudah terbangun unsur proteksinya, ucapnya. Program Kotaku yang dijalankan Pemkot, lanjutnya, selaras dengan cita-cita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yakni mewujudkan 100 persen air minum, 0 persen permukiman kumuh, serta 100 persen sanitasi. DIY ini, seluruh kabupaten dan kota, masuk dalam STBM yakni Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Salah satu indikatornya adalah sudah tidak ada warga yang BAB di sungai, ujarnya. Salah satu warga yang rumahnya akan direnovasi, Arung Dirgantara berharap melalui program tersebut kampunnya bisa menjadi lebih baik, khususnya yang ingin paling dirasakan dampaknya adakah perihal sanitasi. Tapi selain untuk perbaikan rumah, harapannya ada program lain untuk meningkatkan perekonomian warga di sini. Selama ini kampung ini dikenal dengan kampung kuliner sehingga harapannya bisa mengangkat perekonomian, ujarnya. (Han)

Pelajar beradu kelincahan robot terbang atau yang sering dikenal dengan istilah Drone di Hall Phytagoras, Taman Pintar Yogyakarta, Sabtu (1/12). Drone merupakan salah satu tekhnologi canggih yang berupa kendaraan udara berbentuk menyerupai pesawat terbang atau juga helikopter yang dapat di operasikan tanpa dikendarai oleh awak atau pilot. Taman Pintar menggandeng Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menggelar kegiatan Kontes Robot Terbang Yogyakarta (KRTY). KRTY ini merupakan kali pertama dilaksanakan di Taman Pintar sebagai sarana pembelajaran bagi pelajar tentang robot terbang atau drone mengikuti perkembangan dunia robot yang sudah semakin berkembang pesat sampai pada penemuan alat tersebut. Kepala Bidang Pengelolaan Taman Pintar, Afia Rosdiana mengatakan, KRTY 2018 merupakan sarana pembelajaran bagi pelajar tentang robot terbang. Perkembangan dunia robot sudah semakin berkembang pesat. Robot terbang atau drone juga merupakan salah satu perkembangannya. Jadi kontes ini bisa menjadi sarana pembelajaran, ujarnya. Afia Rosdiana menambahkan kegiatan ini sesuai dengan misi Taman Pintar yaitu menhembangkan sumber daya manusia. "Kontes ini merupakan perkembangan dari kontes berbasis teknologi untuk pelajar. Sesuai dengan misi Taman Pintar yaitu menhembangkan sumber daya manusia, khususnya pelajar di bidang sains dan teknologi, katanya. Afia Rosdiana mengatakan, sekitar 25 tim yang berpartisipasi dalam KRTY 2018. Masing-masing tim terdiri dari dua orang yaitu pilot dan co-pilot. Selain itu ada dua kategori dalam kontes ini, yaitu Kategori Expert SMP, SMA dan Kategori Pemula yaitu SD. Untuk kategori pemula, tidak hanya sekedar melewati rintangan saja. Tetapi nanti siswa juga menjawab soal matematika, yang soalnya ada di rintangan itu. Kalau untuk yang expert, peserta ditantang untuk tercepat dan terlintah. Semua ada rintangan dan tantangannya masing-masing, jelasnya. Kegiatan ini merupakan pengembangan kontes berbasis tehnologi untuk pelajar di Taman Pintar sehingga sejalan dengan misi Taman Pintar untuk mengembangkan sumber daya manusia, khusunya pelajar, di bidang sains dan tehnologi. (Hes)

Salah satu keinginan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah menghilangkan kesan kumuh di wilayahnya, ini diwujudkan dengan pembangunan dan pelebaran jalan bantaran Kali Code menginisiasi Pedestrian Code Gumreget (PCG), Sabtu (1/12). Yaitu Kampung Gemblakan Bawah (RW 07,08, dan 09), menjadi percontohan proyek yang pertama dalam pembangunan pedestrian kampung. Pedestrian pinggir kali ini memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di pinggir kali. Tidak hanya itu, masyarakat diharapkan mampu menjadi obyek wisata baru di wilayah Kota Yogyakarta. Sudah sepanjang 250 meter, bantaran Kali Code diperlebar menjadi pedestrian lengkap dengan hiasan lampu, tanaman, hingga cat-cat rumah yang berwarna-warni. Ketua Panitia PCG Adik Al Fajar mengatakan, pembangunan pedestrian bagian dari proyek Penataan Lingkungan dan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLBPK). Dulu rumah warga itu hanya 1-1,5 meter di bibir sungai. Berbasis M3K (Munggah, Mundur, Madep Kali), rumah warga sekarang sudah tiga meter dari bibir sungai dan sungai menjadi muka atau halaman rumah mereka, bukan dapur lagi, ujarnya. Selain itu, Pedestrian tahap pertama dibangun dari jembatan Jambu jalan Mas Suharto hingga Jembatan Kewek di Jalan Abu Bakar Ali. Kedepannya pedestrian akan dibangun hingga 450 meter dan dibangun di kampung-kampung lainnya diantaranya sepanjang Kali Code. Adik Al Fajar berharap, masyarakat mampu mendorong untuk menjaga kebersihan lingkungan, mereka juga didorong untuk mengembangkan potensi wisata. Di sini kita dorong masyarakat untuk dijadikan tempat nongkrong wisatawan, jadi bisa sambil santap kuliner khas kampung Suryatmajan dan juga menikmati suasana pinggir kali, ini semacam terinpirasi dari kampung warna-warni di Malang, uangkapnya. Adik Al Fajar menambahkan kondisi dulu belum senyaman saat ini, kondisinya (bantaran sungai) belum laik dibandingkan sekarang yang sudah dapat dinikmati para wisatawan yang ingin berkunjung ke bantaran sungai Kali Code. Dulu kondisinya (bantaran sungai) belum laik, sekarang sudah bagus dan bisa dinikmati kita semua. Harapannya bisa nyambung yang dari utara dan selatan Suryatmajan, katanya. Pedestrian Kali Code ini mampu mengubah kawasan kumuh yang biasanya tidak diminati untuk dikunjungi, sekarang bisa menjadi objek wisata yang dapat dikunjungi. Yang harus diangkat lagi adalah bagaimana kondisi sosial masyarakat, pedestrian ini agar bisa berlanjut dan memberikan manfaat, tambahnya. Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan sama sama membangun dan memiliki karakter tersendiri agar mampu membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung ke Kota Yogyakarta. "Jika masyarakat tidak mampu membuat karakter nya, maka wisatawan akan susah berkunjung kesini, namun beda jika halnya setiap wilayah mampu memiliki karakter yang menarik, sehingga semua orang akan berkunjung kesini, Inilah yang menjadi tantangan kita bersama" katanya. Pelayanan yang maksimal para wisatawan harus lebih ditingkatkan lagi guna menjadikan Kota Yogyakarta nyaman, dan banyak wisatawan berkunjung ke kota ini. Heroe Poerwadi menambahkan, ditahun depan akan ada banyak kampung-kampung wisatawan."Saya berharap tahun depan akan ada banyak kampung wisata, sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta" ungkapnya. (Hes)

Yogyakarta sebagai kota wisata selalu menawarkan tempat wisata yang menarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Salah satunya adalah Taman Pintar yang menjadi tempat wisata edukasi. Wisata yang dilengkapi berbagai fasilitas alat peraga dan edukasi ini berada di Jalan Panembahan Kota Yogyakarta. Daya tarik tersebut membuat berbagai pihak tertarik untuk berkunjung dan belajar ke Yogyakarta. Ini yang dilakukan Pemkot Denpasar bersama awak media, berkunjung ke Pemkot Yogya bertempat di Gedung Yudhistira, Komplek Balai Kota. Rombongan yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Kota Denpasar, I Made Toya mengatakan sebelumnya Pemkot Denpasar juga pernah berkunjung ke Kota Yogyakarta. "Sebelumnya kami pernah berkunjung, tetapi saat itu kami berkunjung ke keluruhan untuk mengetahui mengenai PPTK yang ada di keluruhan". Ungkapnya Dalam kunjungan ini, Pemkot Denpasar mengajak awak media untuk berkunjung sekaligus belajar mengenai tempat wisata yang ada di Yogyakarta. "Pada kunjungan kali ini, Pemkot Denpasar mengajak awak media untuk dapat belajar dan berbagi dengan Pemkot Yogya tentang pengelolaan tempat wisata hingga hubungannya dengan media". Imbuhnya Sementara itu, Staf Ahli Pemerintah Kota Yogyakarta, Tri Widiyanto, menerima baik kunjungan Pemkot Denpasar bersama Awak Media. Ia menyampaikan sebagai kota wisata, Yogyakarta terus berbenah untuk terus dapat menarik wisatawan datang ke Yogya. "Taman Pintar menjadi salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi. Pada tahun 2017, Pengunjung Taman Pintar mencapai 1 juta pengunjung". Ungkapnya Pencapaian tersebut diimbangi dengan kelengkapan fasilitas yang ada di Taman Pintar. Serta hubungan baik dengan media yang membantu memperkenalkan Taman Pintar. "Di Taman Pintar terdapat 54 zona dengan kurang lebih 100.000 alat peraga yang tersedia. Relasi baik dengan media membuat Taman Pintar banyak di ketahui banyak orang. Sehingga, tertarik untuk berkunjung". Imbuhnya. Di akhir sambutannya, ia mengajak, jajaran OPD Pemkot Denpasar dan awak media berkunjung ke Taman Pintar untuk melihat secara langsung, lokasi serta berbagai fasilitas alat peraga dan edukasi yang dimiliki. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian cinderamata oleh Pemkot Yogya dan Pemkot Denpasar. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dari masing-masing OPD yang telah hadir. Adapun OPD Pemkot Yogya yang hadir adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Pengelola Taman Pintar serta OPD lainnya. (Hes/Fai)