Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Warta
Wawali: Membangun Infrastruktur Yang Mampu Meningkatkan Kesejahteraan UMKM
Jum"at, 14 Juni 2019 bertempat di kampus Fakultas Ekonomi UTY, Jl. Glagahsari Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi menghadiri Syawalan warga yang diselenggarakan oleh LPMK Tahunan. Dalam Sambutannya Ketua LPMK Tahanunan, Bahagia Tarigan menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara dengan warga negara yang memiliki keberagaman dalam memeluk agama dan kepercayaan. Namun perbedaan tersebut tidaklah menjadi kendala untuk hidup rukun, berdampingan saling asah asuh satu sama lain dalam bingkai NKRI. Setelah sebulan kita beribadah puasa dan melaksanakan ibadah hari raya Idul Fitri, maka di bulan syawal ini, kita disatukan oleh keinginan untuk bersama-sama mengulurkan tangan untuk meminta maaf dan memberi maaf satu sama lain dengan hati ikhlas. Persaudaraan dan silaturahmi warga Tahunan semakin erat terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Sementara dalam sambutannya Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menyampaikan bahwa Yogyakarta sebagai Destinasi Wisata (Kraton, Taman Pintar, dll) dan transit wisatawan yang akan berwisata ke Pantai Selatan, Merapi, Borobudur dan Prambanan selalu mengalami kemacetan, dimana dibeberapa ruas jalan banyak terdapat antrean kendaraan yang menyemut. Mensikapi hal tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta akan menerapkan kebijakan jalan satu arah, dimana akan kita awali dengan penataan kawasan Pedestrian Malioboro yang akan ditutup setiap selapan hari atau pada hari libur panjang. Sebagaimana arahan Ngarsa Dalem, Sri Sultan Hamengku Buwana X terkait dengan kebijakan jalan tol, maka pemerintah Kota Yogyakarta berharap keberadaan jalan tol mampu mendorong perekonomian UMKM, melalui upaya rekayasa lalulintas berupa alur jalan yang menghubungkan jalan tol dengan pelaku usaha UMKM di Kota Yogyakarta, dan agar pengguna jalan tol tidak hanya lewat semata namun menginap, berwisata dan nglarisi UMKM di Kota Yogyakarta. Selanjutnya guna mendukung UMKM Pemkot juga memfasilitasi Masyarakat melalui dana Kelurahan yang besarannya berkisar 1 M / kelurahan. Dana Keluhanan tersebut hendaknya mampu mengatasi permasalahan yang muncul di setiap Kelurahan, oleh karena itu peran serta RT, RW, Kampung dan LPMK dalam membuat progam pembangunan dan pengembangan wilayah yang terintegrasi satu sama lain dalam sebuah road map sangat diperlukan. Ada tiga langkah yang harus dilakukan dalam do it kampung, yakni : Dodolan Kampung berupa membangun konten atau isi dari Kampung, misal Tahunan Kampung batik jumputan , dodol kampung berupa upaya untuk membangun merk atau branding dari sebuah kampung, jika Tahunan punya produk batik Jumputan maka bagaimana agar wisatawan ketika menyebut Tahunan maka yang terbayang adalah Batik Jumputannya yang berkualitas. Dan do dolan Kampung artinya adalah bagaimana agar Kampung menjadi destinasi wisata, melalui batik Jumputannya. Nah melalui Do it Kampung akan terbentuk pelaku UMKM di setiap kampung dan dengan adanya infrastruktur jalan yang terhubungkan dengan Kampung-Kampung maka UMKM akan tumbuh dan berkembang, hal itu akan berdampak pada meningkatknya pendapatan dan kesejahteraan keluarga, yang dampak berikutnya adalah meningkatnya PDB dan inflasi yang rendah. (Oni)
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Warta
Wakil Walikota Cup II, Selain Pelestarian Satwa Juga Sebagai Upaya Membuka Potensi Ekonomi Kreatif Berbasis Hobi
Lomba Burung Berkicau Wakil Walikota Cup kembali digelar untuk kedua kalinya di Balikota Yogyakarta, Minggu (16/6/2019), event tersebut sekaligus untuk memperingati hari jadi Pemerintah Kota Yogyakarta yang ke-72 tahun. Dibuka langsung Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, event tersebut selain sebagai upaya untuk melestarikan satwa burung juga diharapkan bisa memicu tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis hobi. "Tentu ini tidak sekedar perlombaan saja, dan bukan hanya soal juara namun event ini sangat penting karena sangat potensial untuk membuka medan ekonomi kreatif berbasis hobi," ucapa Heroe Poerwadi saat memberikan sambutannya di Balaikota Yogyakarta, Minggu (16/6/2019). Pihkanya menilai para penghobi burung berkicau semakin menjamur, menurutnya semakin tahun peminatnya semakin bertambah. Hal itulah yang nantinya bisa dijadikan peluang agar kedepan bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. "Kita harus memberikan ekosistem baru terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis hobi ini, agar kedepan semakin berkembang dan tentunya event seperti ini bisa menggerakkan ekonomi lain sehingga bisa aling menguatkan," paparnya. Selain itu, Heroe juga mengingatkan bahwa pemeliharaan sekaligus pelestarian satwa burung menjadi tanggungjawab bersama. Untuk itu pihaknya mengapresiasi para pemelihara dan peternak burung yang telah berupaya menjada pelestarian. "Dengan kemajuan teknologi peternakan, kita berharap proses pelestarian burung dengan penangkaran ini semakin berkembang, sehingga kelestarian satwa akan tetap terjaga. Dan event ini adalah salah satu bentuk apresiasi kita kepada para pemelihara burung untuk menunjukkan potensinnya," ucap Heroe. Dalam kesepatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto, mengatakan lomba ini merupakan kedua kalinya, yang pertama digelar pada tahun lalu, di Embung Langensari. "Waktu itu peserta mencapai 200 orang, tahun ini kami menargetkan bisa sampai 500 orang," katanya. Ia berharap dengan lomba ini dapat menumbuhkan kader pembudidaya burung ocehan yang handal. Selain lomba ini juga sebagai upaya pelestarian satwa terutama burung ocehan di Kota Yogyakarta. "Juga menampung aspirasi masyarakat khususnya penggemar burung kicau," imbuhnya. (Tam).
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Warta
Menginjak Usia Tiga Tahun, RS Pratama Diharapkan Menjadi Simbol Pelayanan Prima Masyarakat
Tepat pada tanggal 7 Juni 2019 lalu Rumah Sakit Pratama Yogyakarta memasuki usianya yang ketiga tahun. Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti berharap RS Pratama Diharapkan Menjadi Simbol Pelayanan Prima Masyarakat. "Dengan dilandasi semangat ibadah dan ketaqwaan hanya kepada Allah, saya yakin dan optimis seluruh karyawan dapat menjalankan setiap pekerjaan dengan sebaik-baiknya," ucap Haryadi saat menghadiri Syawalan RS Pratama, Kamis (13/6/2019). Menurut Haryadi, Setiap profesi memiliki dimensi ibadah di dalamnya, terlebih profesi sebagai karyawan rumah sakit jelas memiliki dimensi yang mulia sebab bersentuhan langsung dengan keselamatan pasien. "Jadikanlah ruang kerja kita selayaknya ruang ibadah, sehingga didalamnya terkandung semangat spiritulitas, serta mampu menjaga kita dari perbuatan yang dilarang oleh agama," tegas Haryadi. Ruang kerja, sambungnya, tidak hanya menjadi aktifitas keseharian semata, namun sebagai ruang kontemplasi kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhahu wa ta"llaa melalui pekerjaan dan pelayanan pasien yang dilandasi serta diawalai dengan ucapan "Basmallah" dan bekerja hanya karena Allah semata. Sementara itu disisi lain, setelah mengasah dan mengasuh jiwa, yaitu berpuasa selama satu bulan, Haryadi berharap setiap muslim dapat kembali ke asal kejadiannya dan menemukan "jati dirinya" yaitu kembali suci sebagaimana ketika ia baru dilahirkan serta kembali mengamalkan ajaran agama secara benar. Selain itu, ber-halal bil halal akan menghantarkan kita pada sempurnanya ibadah shaum bulan Ramadhan, karena merupakan kesempatan bagi kita semua untuk saling meluruskan benang kusut, menghangatkan hubungan yang tadinya membeku sehingga cair kembali, melepaskan ikatan yang membelenggu, serta menyelesaikan kesulitan dan problem yang menghadang terjalinnya keharmonisan hubungan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) RS Pratama Yogyakarta Fetty Fathiyah mengatakan acara Syawalan tahun ini sengaja digelar sekaligus untuk menandai usia RS Pratama yang ketiga tahun. Pihaknya pun berharap diusia yang ketiga tahun ini RS Pratama bisa semakin maju dan berkualitas dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Yogyakarta. "Semoga RS Pratama semakin maju, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Yogyakarta," ucapnya. (Tam)
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Warta
Aster Kasad TNI Kunjungi TMMD
Asisten Teritorial Kepala Staff Angkatan Darat (Aster Kasad), Mayjen TNI Supartodi, S.E, M.Si melakukan kunjungan ke wilayah Kodim 0734/YKA. Kunjungan yang dilaksanakan dalam rangka melakukan pengawasan dan evaluasi (wasav) kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Regluer ke-101 ini diterima oleh Komandan Satgas TMMD sekalugs Dandim 0734/YKA, Letkol Inf. Rudy Firmansyah, S.E, MM bersama Wakil Walikot Yogyakarta, Drs. Heroe Poerwadi, MA di Makodim 0734/YKA Aster Kasad mengungkapkan, keberadaan TMMD merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, manunggal berarti menjadi satu dalam sikap dan tingkah laku dan hal ini merupakan keniscayaan karena TNI sendiri lahir dari rakyat "Kebersamaan ini merupakan sinergitas yang positif dalam mengatasi berbagi permasalah bangsa pada masa sekarang ini. Termasuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteran masyarakat dan memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat" Tutur Mayjen TNI Supartodi. Sementara, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengapresiasi program-program TMMD karena melalui TMMD, selain mempererat kemanunggalan TNI dan Rakyat juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memanapkan kesadaran bela negara dan disiplin nasional yang selaras dengan program Pemerintah Kota Yogyakarta. "Kegiatan TMMD ini patut kita apresiasi karena berdayaguna sebagai program percepatan pembangunan di wilayah pinggiran kota. Kegiatan ini perlu dibarengi pengawasn dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh agar dapat terlaksana secara tepat tujuan ,tepat sasaran, dan tepat waktu" Kata Wawali. Selepas dari Makodim 0734, Aster Kasad beserta rombongan bertolak untuk mengunjungi lokasi TMMD Reguler ke-101 di Kampung Gambiran, Pandeyan, Umbulharjo. Di sana, Aster Kasad meninjau langsung pembangunan Talud, rehab RTLH, balai RW, MCK, dan Gedung PAUD Tunas Bangsa. Peninjauan yang disambut oleh Bregodo Gambir Anom, Tarian Gambyong, dan berbagai unsur masyarakat ini juga dibarengi dengan kegiatan pembagian sembako gratis untuk warga masyarakat Kelurahan Pandeyan dan donor darah di Taman Legawong. (Tim TMMD Kodim 0734/YKA. ed: ams)
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Warta
Sri Sultan HB X Buka Raker Komwil III Apeksi
Kegiatan Rapat Kerja Komisiariat Wilayah (Komwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) resmi dibuka hari ini, Kamis (19/4) pagi bertempat di Ballroom Hotel Melia Purosani. Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. Dalam sambutannya, Gubernur mengapresiasi penyelenggaraan Raker Komwil III Apeksi dan berharap dengan digelarnya raker ini di Yogyakarta, selain mampu membangun konsolidasi internal dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama antar pemerintah kota, juga mampu menjadi upaya dalam melestarikan budaya dengan napak-laku pada jejak-jejak peradaban kota. "Berbeda dengan Eropa yang menempatkan istana terpisah dari tatanan kehidupan kota, di jawa, istana menyatu dan menjadi bagian integral dari tatanan kota yang dimanifestasikan dalam wujud catur sagatra. Menyatunya Kraton dengan fasilitas kota, alun-alun, masjid agung dan pasar besar. Raker yang dilanjutkan dengan jelajah Tamansari dan Kotagede, bagi Apeksi tentu tidak sekedar wisata biasa tetapi juga untuk merawat kenangan sejarah bagaimana para pendahulu membangun kotanya, Tamansari misalnya, dulu selain menjadi tempat rekreasi keluarga kerajaan, juga sarana irigasi dan benteng pertahanan" Ungkap Sultan. Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan peserta Raker Komwil III Apeksi agar tidak melulu terfokus dalam pertumbuhan dan pembangunan fisik-materlistik. Menurut Sultan, pembangunan yang hanya fokus pada urusan fisik saja akan menghadirkan manusia-manusia yang gelisah dan anonim di tengah geliat raksasa globalisasi sehingga pembangunan perlu menyentuh aspek spiritualitas dan kesejahteraan sebagian masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Sultan menyebutkan pentingnya proses akulturasi dan inkulturasi. "Perlu untuk mengembalikan karakter kota yang humanis, di mana segenap warga mampu menghayati rasa keterhubungan dan kebersatuan yang penuh makna dengan sesama dan lingkungannya, bahkan dengan yang lebih agung dan sakral. Proses inkulturasi menginternalisasi nilai-nilai tradisi disertai upaya keras mengenal dan menguatkan akar budaya sendiri, sementara proses akulturas terwujud dalam keterbukaan dan toleransi-selektif masuknya unsur-unsur kebudaaan luar untuk pemajuan kebudayaan. Untuk mencapainya, pemimpin kota harus menggali kembali dan merevitalisasi tatanan dan gagasan lama dengan memberinya mautan nilai-nilai baru sebagai bekal menapaki jalan baru yang masih harus digayuh" Imbuh Sultan Sementara, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengungkapkan, pelaksanaan Raker merupakan ajang strategis bagi para pimpinan daerah untuk bersama-sama mencari sousi pemecahan permasalahan yang dihadapi kota-kota melalui kerjasama, sharing informasi, pemikiran, dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pembinaan kemasyarakatan sekaligus sebagai jembatan masukan kepada pemerintah pusat. "Marilah melalui Apeksi kita tingkatkan sinergi antar daerah, melakukan inovasi dan kreatifitas dalam mengoptimalkan perkembangan daerah-daerah guna memantapkan pelaksanaan otonomi daerah" Kata Walikota Acara Raker sendiri menghasilkan pengesahan rekomendasi, baik rekomendasi bagi internal anggota Apeksi maupun rekomendasi eksternal untuk Pemerintah Pusat. Rekomendasi tersebut antara lain mendorong peran aktif seluruh anggota Komwil III untuk saling berbagi, berkolaborasi, dan besiinergi serta membuat media komunikasi untuk tukar informasi antar anggota. Sedang rekomendasi eksternal berupa mendorogn pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas teknis kerjasama antar pemerintah daerah, mendorong pemerintah pusat untuk menguatkan lembaga APIP,mendorong Apeksi Pusat untuk mengadvokasi kepentingan pemerintah kota, mendorong pemerintah puast untuk meninjau kembali kebijakan mengenai lelang jabatan, dan mendorong pemerintah pusat untuk melakukan transformasi digital di bidang ekonomi daerah. "Rekomendasi tersebut akan diajukan dalam Rakernas Apeksi Pusat. Kalau rekomendasi tersebut disampaikan oleh Apeksi tentu daya dorongnya akan lebih kuat dan lebih diperhatikan oleh Pemerintah Pusat" Pungkas Walikota (Tim Apeksi/@mix/han/tam/hes. Ed.ams)
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Warta
Wawali Jogja Dorong Anggota Korwil III Apeksi Menuju Kota Inklusif
Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi yang pada Pertemuan II Pokja Menuju Kota Inklusif Apeksi tahun lalu terpilih sebagai Ketua Kelompok Kerja Menuju Kota Inklusif pada Raker Korwil III Apeksi, Kamis (19/4) pagi di Ballroom Hotel Melia Purosani menyampaikan paparan mengenai bagiamana mewujudkan kota yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dalam kesempatan tersebut, wawali menyebutkan kota inklusi merupakan kota atau kabupaten yang dapat mendorong, mempromosikan, dan memberikan akomodasi yang layak serta memfasilitasi penuh partisipasi penyandang disabilitas pada berbagai sektor kehidupan "Dasarnya adalah UU 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan UU 8/2016 tentang penyandang disabilitas. Konta Inklusif harus mampu menyediakan sarana dan prasaran aksesibilitas yang memadai guna meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas seutuhnya" Tutur Wawali Lebih lanjut, Wawali memaparkan, saat ini jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 11,5 juta orang dengan 3,47 juta penyandang disabilitas penglihatan, 3 juta penyandang disabilitas fisik, 2,5 juta penyandang disabilitas pendengaran, 1,3 juta penyandang disabilitas mental dan 1,15 juta penyandang disabilitas kronis. "Dari data Pusdatin yang dirangkum ILO, saat ini penyandang disabilitas di Indonesia ada 11,5 juta orang dengan yang terbanyak adalah penyandang disabilitas penglihatan." Katanya Wawali mengungkapkan, pembentukan kota inklusi tidak hanya dapat dilakukan oleh satu pihak saja, namun perlu adanya sinergi berbagai pihak untuk mewujudkan hal tersebut karena ada berbagai hal yang harus diperhatikan seperti peraturan perudangan, stadar operasional, roadmap, anggaran, SDM, pelibatan para pihak, fasilitas publik, dan unit layanan disabilitas. "Tahap-tahap yang harus dilaksanakan mulai dari pembentukan perundangan, perencanaan anggaran, integrasi terpadu perencanaan dan perancangan, kerjasama pihak terkait, lalu pelaksanaan dan pengawasan akan hal-hal tersebut, pelaksanaan hasil jalinan kerjasama dan tahap terakhir terdiri dari pengawasan berlanjut, peningkatan layanan, pemeliharaan fasilitas sarana dan prasana, dan perluasan jalinan kerjasama" Ungkap Wawali Seluruh kota di dunia saat ini sedang gencar melakukan usaha membentuk kota inklusi. termasuk di Yogyakarta yang terus berinovasi untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu agenda di Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain dengan merintis kelurahan dan kecamatan inklusi. Selain itu juga menyediakan akses bagi difabel sehingga mereka mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. "Akses bagi disabilitas sangat banyak, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan juga mendapatkan pekerjaan. Di Kota Yogyakarta telah ada delapan perusahaan swasat yang memperkerjakan teman-teman difabel" Pungkas Wawali.(Tim Apeksi/@mix/han/tam/hes. Ed.ams)
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Warta
Apeksi Ingin Kota dapatkan Dana Kelurahan
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) meminta pemerintah pusat mempertimbangkan usulan adanya anggaran dana kelurahan untuk kota layaknya dana desa. Kota sangat membutuhkan dana tersebut guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan. Kami sudah menyampaikan permohonan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai formulasi dana kelurahan yang akan diberikan ke pemerintah kota, kata Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany saat pembukaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah III Apeksi di Yogyakarta, Kamis (19/4). Airin menegaskan, Kota membutuhkan dana seperti dana desa karena permasalahan bukan hanya ada di kabupaten saja tetapi juga ada di kota. Semoga bisa segera direalisasikan Rp100 miliar per kota sehingga dana bisa digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan meningkatkan pelayaan ke masyarakat, ucap Airin. Dalam kesempatan yang sama Ketua Apeksi Korwil III Haryadi Suyuti meminta seluruh anggotanya untuk mendorong usulan ini hingga benar benar terealisasi. Ia menyebut Program ini dinilai sangat penting untuk membantu menyelesaikan persoalan yang kompleks di perkotaan. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan dana tersebut, setiap kelurahan-kelurahan yang ada di kota dapat eksis di dalam berusaha meningkatkan pendapatan ekonominya, melalui upaya-upaya yang dikembangkan oleh kota itu sendiri. Inilah salah satu peranan Apeksi, yakni untuk menyatukan tujuan dan kekuatan untuk merealisiakan kemajuan kota di seluruh Indonesia, jelasnya. Haryadi menjelaskan , Rekomendasi-rekomendasi yang nantinya dihasilkan dalam Raker ini akan dibawa ke rapat kerja tingkat nasional yang rencananya digelar di Tarakan pada Juli mendatang . Harapannya apa yang diperjuangkan bersama-sama ini bisa tercapai, imbuh Haryadi. (Tam)
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Warta
Hambat Proses Pemerintahan, Apeksi Soroti UU ASN
Pada Rapat Kerja Komisariat Wilayah III Apeksi di Yogyakarta, Kamis (19/4). Seluruh peserta sepakat menyatukan persepsi terkait pola pengisian jabatan dan mekanisme pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu mendesak dilakukan karena memengaruhi kinerja pemerintah kota karena terganjal birokrasi yang rumit. Khususnya lelang jabatan karena membutuhkan waktu lama dan biaya yang cukup besar. Untuk itu Apeksi menilai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara layak untuk dievakuasi ulang. Keluhan banyak berasal dari luar Jawa. Prosesnya dinilai memakan waktu lama meskipun komunikasi atau koordinasi dengan pusat bisa dilakukan melalui elektronik namun tetap bisa menghambat birokrasi, ucap Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari walikota se-Indonesia. khususnya lelang jabatan karena membutuhkan waktu lama dan biaya yang cukup besar. Semoga dengan perbaikan UU Nomor 5 Tahun 2014penyelenggaraan manajemen ASN lebih efektif baik di pusat maupun pemerintahan di daerah. tukasnya. Ia mengaku terdapat beberapa hal yang disinkronkan soal rotasi, mutasi, pengisian, dan pemberhentian jabatan ASN. Jadi, ada beberapa hal yang disinkronkan, persoalan, masalah, apa hal yang jadi hambatan didiskusikan bersama-sama, imbuhnya. (Tam)
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Warta
Ratusan Difabel Kota Yogya Mengikuti Jamkesus Terpadu 2018
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Yogya pagi ini memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) terpadu yang di ikuti sebanyak 250 penyandang disabilitas se - Kota Yogya di Rumah Sakit DKT Kota Baru. Pelayanan ini di adakan selama dua hari (18 " 19 April). Tidak hanya penyandang disabilitas usia dewasa, kalangan disabilitas usia anak juga ikut menunggu giliran pelayanan terpadu tersebut. Beberapa terlihat menggunakan kursi roda. Sejumlah lainnya berjalan didampingi orang tua atau keluarganya. Satu per satu, para penyandang disabilitas mendapat pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan oleh tim medis baik dokter umum maupun spesialis. Begitu selesai tahap pemeriksaan kesehatan, mereka bergantian mendapat pelayanan tim khusus.Tim khusus ini kemudian merekomendasikan alat bantu yang diperlukan sesuai kebutuhan yang bersangkutan. Pelaksana Tugas Kepala Dinsos Kota Yogya, Bejo Suwarno menyebutkan pelayanan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas meliputi penerbitan rekomendasi dinas sosial, penjaminan Jamkesus, layanan rehabilitasi sosial, pemeriksaan kesehatan oleh perawat, dokter spesialis rehabilitasi medik hingga pemberian alat bantu sesuai kondisi masing-masing pasien. Dengan layanan jamkesus terpadu ini, semua layanan terintegrasi di satu tempat. Disini juga sudah disediakan dokter jamkesus, dokter puskesmas, dokter spesialis, dan alat bantu. Sehingga, mereka datang dalam satu hari sudah mencakup semua, katanya. Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi bahkan ikut hadir menyemangai para difabel di lokasi selama proses pelayanan terpadu tersebut. Kami berusaha memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan penyandang disabilitas" ungkapkanya. Ia juga mengatakan ini adalah komitmen Pemkot Yogya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. serta bentuk responsivitas dalam menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan khususnya bagi penyandang disabilitas. Menurutnya pelayanan Jamkesus terpadu ini akan mendekatkan layanan Pemerintah kepada masyarakat, sehingga, lanjutnya, para penyandang disabilitas tidak terbebani oleh jarak, waktu, maupun biaya sehingga pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif. "Kami sangat berharap, dengan berbagai kemudahan akses, baik pendaftaran, administrasi maupun fasilitas antar jemput, kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dapat meningkatkan jumlah partisipasi penyandang difabel dalam kegiatan ini" katanya. Ia pun menghimbau kepada berbagai pihak baik Puskesmas, PSM, TKSK, LSM pendamping, relawan maupun para penyandang disabilitas dan pihak terkait untuk menginformasikan, mengajak dan memberikan layanan sebaik-baiknya kepada para penyandang disabilitas terutama untuk mensukseskan kegiatan ini. "kedepan akan semakin banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dengan sebaik-baiknya" harapnya. (Han)
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Warta
Pra Raker Komwil III Apeksi, Walikota Optimis Pergerakan Ekonomi Masyarakat Akan Semakin Baik
Pra Rapat Kerja Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Raker Komwil III APEKSI) diikuti 25 kota se Jawa. Kegiatan tersebut di selenggarakan di ruang Bima Komplek Balaikota Yogyakarta Kamis (1/3). Dalam Pra Raker tersebut, Selain membahas agenda Raker yang akan dilaksanakan di Kota Tasikmalaya pada bulan April mendatang, juga dijadikan ajang promosi wisata untuk Kota Yogya. Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan jika Pra Raker ini sangat penting di gelar, karena menurutnya tanpa kerjasama antar daerah, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia mungkin tidak akan berjalan lama. "Melalui kerjasama antar daerah, aspirasi daerah dapat diperjuangkan bersama dalam proses perumusan kebijakan di tingkat nasional, Ego-daerah yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat dalam pelayanan publik dan pembangunan ekonomi dapat diminimalisir" katanya di sela-sela sambutan. Ia menjelaskan jika Apeksi adalah wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang bertujuan untuk membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar-Pemerintah Daerah. "Apeksi mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Melalui Apeksi kerjasama antar kota bisa ditingkatkan sehingga otonomi daerah tidak sekedar slogan tanpa makna" katanya. Terbangunnya koordinasi dan kerjasama antar daerah Komwil III Apeksi, Walikota optimis, pergerakan ekonomi masyarakat akan lebih baik. Sebab, semakin banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Begitu juga dengan permasalahan. Misalnya, soal pasar, banyak kota yang memiliki permasalahan sama soal pasar. Dari mereka kita dapat belajar penyelesaiannya atau sebaliknya, mereka bisa belajar dari cara kita menyelesaikannya, ujarnya. Dengan adanya Apeksi Ia berharap dapat meningkatkan sinergi antara kebijakan yang ingin diambil oleh pemerintah daerah maupun pusat, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat di era otonomi daerah. (Han)
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Warta
Jamuan Makan Malam Sambut Peserta Raker Komwil III Apeksi
Jamuan makan malam mengawali rangkaian kegiatan Rapat kerja Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Raker Komwil III Apeksi). Kegiatan yang diselenggarakan pada hari Rabu (18/4) malam di Phytagoras Hall Taman Pintar ini dihadiri oleh peserta Raker Apeksi yang terdiri dari 25 pimpinan daerah anggota Korwil III Apeksi. Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti yang juga menjabat sebagai Ketua Komwil III Apeksi Periode 2017-2020 dalam sambutannya berharap, penyelenggaraan Raker Komwil III Apeksi yang akan diselenggarakan Kamis (19/4) pagi besok dapat berjalan lancar dan membawa dampak positif bagi pemerintah kota yang tergabung dalam Korwil III Apeksi. "Semoga acara besok berjalan lancar dan mampu memberi pemikiran-pemikiran positif yang membangun, baik dalam level kota, maupun bangsa" Tutur Walikota Walikota juga berharap, kehadiran delegasi peserta Apeksi tidak sekedar mengikuti kegiatan inti, namun juga dapat menikmati pariwisata di Kota Yogyakarta. "Yogyakarta adalah kota pariwisata, budaya, pendidikan, dan sejarah. Semoga bisa menikmati apa yang ditawarkan Kota Yogyakarta" Imbuh Walikota Sebenarnya, acara malam itu direncanakan berlangsung di Museum Benteng Vredeburg dengan membawa konsep outdoor, namun karena hujan deras yang mengguyur Kota Yogyakarta, maka panitia memindahkan acara ke Taman Pintar "Acara kita siapkan di Vredeburg, tapi karena hujan tak kunjung berhenti, maka dalam waktu yang singkat kita putuskan memboyong acara ke Taman Pintar. Saya sangat mengapresiasi panitia yang mampu memindahkan acara ke Taman Pintar dalam waktu sekitar satu jam seperti Bandung Bondowoso" Seloroh Walikota. Kendati ada perubahan tempat dan konsep acara karena faktor non teknis tersebut, acara tetap berlangsung meriah. Peserta dimanjakan lidahnya oleh makanan khas Yogyakarta yang ngangeni seperti wedang ronde, Mi Jawa, dan Gudeg. Menambah kehangatan acara malam itu, Walikota sendiri sempat naik panggung untuk berduet membawakan beberapa lagu. "Hujan ini adalah berkah, karena walau terjadi hujan, namun teman-teman dari berbagai daerah tetap bisa hadir memeriahkan acara ini" pungkas Walikota. (ams)
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Warta
Pemerintah Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018
Siaran Pers Nomor: 84/Humas PMK/IV/2018 Jakarta (18/04) " Pemerintah merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. Revisi khususnya berkaitan dengan penambahan cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah ditambah 3 (tiga) hari. Penambahan dilakukan pada sebelum lebaran (tanggal 11 Juni, dan 12 Juni) dan setelah lebaran (20 Juni). Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani. "Salah satu pertimbangan ditambahkan cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah adalah untuk mengurai arus lalu lintas sebelum dan sesudah mudik Lebaran, sehingga cukup waktunya bagi masyarakat untuk bersilaturahmi dengan keluarganya yang ada di luar kota," tegas Menko PMK Puan Maharani. Penandatanganan revisi dilakukan Menteri Agama Lukman Saifuddin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Asman Abnur dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan disaksikan oleh Menko PMK Puan Maharani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. "Semoga apa yang pemerintah siapkan dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap penambahan cuti bersama ini bisa bermanfaat bagi masyarakat", ujar Menko PMK. Melalui revisi ini, cuti bersama Idul Fitri yang sebelumnya 4 (empat) hari berubah menjadi 7 (tujuh) hari. Secara keseluruhan, Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2018 sebanyak 24 hari, dengan rincian Hari Libur Nasional sebanyak 16 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari untuk Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah dan Hari Raya Natal. Revisi Rincian Hari Libur Nasional 2018 : TANGGAL HARI KETERANGAN 1 Januari Senin Tahun Baru 2018 Masehi 16 Februari Jumt Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili 17 Maret Sabtu Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940 30 Maret Jum"at Wafat Isa Al Masih 14 April Sabtu Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1 Mei Selasa Hari Buruh Internasional 10 Mei Kamis Kenaikan Isa Al Masih 29 Mei Selasa Hari Raya Waisak 2562 1 Juni Jumt Hari Lahir Pancasila 15-16 Juni Jumt-Sabtu Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah 17 Agustus Jumt Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 22 Agustus Rabu Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah 11 September Selasa Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah 20 November Selasa Maulid Nabi Muhammad SAW 25 Desember Selasa Hari Raya Natal Revisi Rincian Cuti Bersama 2018 : TANGGAL HARI KETERANGAN 11, 12, 13, 14, dan 18, 19, dan 20 Juni Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, dan Rabu Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah 24 Desember Senin Hari Raya Natal ************** Bagian Humas dan Perpustakaan Biro Hukum, Informasi dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan roinfohumas@kemenkopmk.go.id www.kemenkopmk.go.id Twitter : @kemenkopmk
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Warta
Yogyakarta Tuan Rumah Raker Komwil III APEKSI
Kota Yogyakarta terpilih sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan Rapat Kerja Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( Raker Komwil III APEKSI). Acara ini akan diselenggarakan pada hari Kamis (20/4) pagi di Hotel Melia Purosani Yogyakarta. Selain ketiban gawe perhelatan ini, sebelumnya, Walikota Yogyakarta juga terpilih sebagai Ketua Komwil III Apeksi Periode 2017-2020 dalam acara Musyawarah Komwil III yang bertempat di Bogor pada tanggal 27 April tahun lalu. Acara ini bertujuan selain untuk menjalin silaturhami antar pemerintah daerah yang tergabung dalam Korwil III Apeksi, juga berupaya untuk membangun sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya masing-masing "Harapannya forum ini bisa efektif dalam membangun aspirasi-aspirasi kota untuk disampaikan ke pemerintah pusat pada Rakernas mendatang" Tutur Walikota. Selain itu, walikota juga berharap perhelatan ini bisa menjadi ajang sharing bagi anggota Korwil III. "Bisa saling berbagi ide dan inovasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat" Tambah Walikota Apeksi sendiri merupakan wadah yang dibenuk oleh Pemerintah Kota yang bertujuan untuk membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondsif bagi pembentukan kerjasama antar pemerintah daerah. Apeksi sudah terbentuk sejak tahun 2000 lampau. Anggota Apeksi dibagi dalam enam wilayah atau region yang disebut Komisariat Wilayah (Komwil), yakni Komwil I hingga Komwil III, Kota Yogyakarta tergabung dalam Komwil III bersama-sama dengan 24 kota lainnya, yakni Surakarta, Semarang, Salatiga, Magelang, Tegal, Pekalongan, Bandung, Sukabumi, Cirebon, Cimahi, Bekasi, Depok, Tasikmalaya, Banjar, Tangerang, Tangerang Selatan, Cilegon, Serang, Bogor, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Saat ini, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mendapat mandat sebagai Ketua Komwil III Apeksi dengan masa jabatan tiga tahun sejak tahun 2017 kemarin hingga tahun 2020 mendatang dengan Walikota Jakarta Utara dan Walikota Tegal sebagai Wakil Ketua. Pada tanggal 1 Maret lalu, telah digelar Pra Raker Komwil III Apeksi di Balaikota Yogyakarta dan menghasilkan sejumlah rekomendasi, baik rekomendasi bagi internal anggota Apeksi maupun rekomendasi eksternal. Rekomendasi tersebut nantinya akan disahkan dalam acara inti Apeksi besok. (ams)
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Warta
Walikota Perkenalkan Taman Pintar ke Anggota Komwil III Apeksi
Seuasi jamuan makan malam selamat datang Peserta Raker Komwil III Apeksi yang dilaksanakan Rabu (18/4) malam di Phytagoras Hall Taman Pintar, Walikota Yogyakarta mengajak Peserta Raker Komwil III Apeksi yang terdiri dari 25 Pimpinan Daerah untuk mengunjungi Taman Pintar. Kunjungan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan salah satu wahana pendidikan yang ada di Kota Yogyakarta. "Yogyakarta memiliki predikat sebagai Kota Pendidikan, kami ingin menunjukkan Taman Pintar sebagai salah satu wahana pendidikan yang ada di Kota Yogyakarta" Tutur Walikota Dalam kesempatan tersebut, peserta diajak untuk mencicipi berbagai wahana yang tersedia di Taman Pintar "Di sini kami berupaya untuk menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sesuatu yang fun untuk dipelajar sehingga iptek tidak lagi menjadi hal yang menakutkan untuk dipelajari, terutama bagi generasi muda" Imbuh Walikota (Tim Apeksi/@mix/han/tam/hes. Ed.ams)
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Warta
Gerakan Coklit Serentak Pemilu 2019
Jakarta " Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2019 secara serentak pada tanggal 17 April hingga 17 Mei 2018, baik bagi pemilih di dalam negeri maupun di luar negeri. Gerakan Coklit Serentak yang akan dilakukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk dalam negeri akan dilaksanakan di 133 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. 133 kabupaten/kota tersebut berada di 17 provinsi diluar 17 provinsi yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Diantara 17 provinsi tersebut termasuk DKI Jakarta, DIY, dan Papua Barat yang tidak melaksanakan Pilkada. Sesuai Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilu, menyatakan daerah yang tengah mengadakan Pilkada 2018 tidak dilakukan coklit. Gerakan Coklit Serentak dalam negeri tersebut akan dilaksanakan oleh pantarlih sebanyak 141.626 orang untuk mencoklit 141.626 TPS di 18.856 Desa/Kelurahan, 1.637 Kecamatan di 133 kabupaten/kota. Jumlah anggota PPS sebanyak 56.568 orang dan anggota PPK sebanyak 4.911 orang. Dari 133 kabupaten/kota tersebut, jumlah Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sebanyak 32.693.688 pemilih dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir sebanyak 30.683.686 pemilih. Berdasarkan data DP4 tersebut, jumlah pemilih pemula sebanyak 1.953.799 pemilih. Untuk pelaksanaan coklit dalam negeri ini juga akan digelar Apel Coklit Serentak di seluruh Indonesia pada pukul 08.00 WIB, 09.00 WITA, dan 10.00 WIT. Komisioner KPU di 133 kabupaten/kota tersebut juga akan disebar untuk mendampingi pantarlih dalam melaksanakan coklit serentak. Sementara itu, coklit serentak yang juga dilaksanakan di luar negeri pada 130 kantor perwakilan RI dengan data DP4LN sebanyak 2.049.708 pemilih, sedangkan data DPTLN PPWP pada Pemilu 2014 sebanyak 2.038.711 pemilih (total jumlah pemilih melalui TPS, Pos, dan Drop). Jumlah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) pada Pemilu 2019 sebanyak 536 orang. Coklit serentak di luar negeri itu akan dilaksanakan oleh 1.200 pantarlih, dengan perincian 598 pantarlih TPS, 463 pantarlih Kotak Suara Keliling (KSK), dan 139 pantarlih Pos. KPU akan memantau langsung pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak di luar negeri dengan melakukan Video Conference (Vicon) dengan kantor perwakilan RI di luar negeri. Vicon ini akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB dari ruang Operation Room (Oproom) kantor KPU RI dengan Perwakilan RI di Kota Kinabalu, Manila, Seoul, Kuala Lumpur, Sydney, New York, Den Haag, Pretoria, dan Riyadh. Bersamaan dengan kegiatan ini, pada tanggal 13 " 19 April 2018 juga akan dilaksanakan penetapan DPT bagi 381 daerah yang melaksanakan Pilkada 2018. Jakarta, 16 April 2018 Humas KPU RI