Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyelenggarakan Workshop Pencegahan dan Deteksi Dini Stress di Tempat Kerja, kamis (22/3) di ruang Bima. Kegiatan ini di hadiri Wakil Walikota Heroe Poerwadi di dampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Fita Yulia Kisworini. Melalui kegiatan yang diadakan oleh Pemkot, diharapkan mampu mengurangi stress saat bekerja. Setidaknya ada 8% karyawan yang stress karena bekerja. Sedangkan 92% lainnya di nyatakan tidak memiliki stress dalam pekerjaan. Wakil Walikota Heroe Poerwadi dalam paparannya mengatakan acara ini ditujukan untuk semua para pekerja pria ataupun wanita diharapkan selalu berfikir positif, agar mengurangi stress pada saat bekerja. "acara ini dalam rangka untuk senantiasa mengurangi keberadaan stress di lingkungan kerja" ungkapkan. Heroe Poerwadi menambahkan dengan lingkungan kerja yang nyaman mampu membuat suasana pekerjaan menyenangkan saat bekerja. "kita semua harus bisa menjaga lingkungan kerja, dimana lingkungan kerja bisa membuat kita nyaman dengan semuanya" ungkapnya. Manajemen stress di tempat kerja memang di perlukan, stress adalah bagian normal dari kehidupan sehari-hari. Namun jika di biarkan lebih lama maka peningkatan stress sangat berbahaya. Bahkan stress bisa mengakibatkan Ganguan Jiwa. Salah satu narasumber dari Rumah Sakit Gracia, Wikan Ardininhrum mengatakan, pengecekan gangguan jiwa dini diperlukan guna mengurangi tingkat stress berkelanjutan. "pentingnya mengecek secara dini gangguan jiwa yang diakibatkan oleh stress" ungkapnya. Wikan Ardininhrum menambahkan salah satu contoh yang nyata di kalangan masyarakat Kota Yogyakarta yaitu adanya Klitih, Tawuran dan permasalahan SMA yang saat ini sedang marak, hal ini salah satu wujud permasalahan kesehatan jiwa. (Hes)

Pembahasan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta untuk periode 2019, difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna mendorong pemerataan pembangunan. "Tema tersebut adalah bentuk penyelarasan tema pembangunan pada tingkat Provinsi yakni Pemerataan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan," ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edi Muhammad saat Musrenbang RKPD 2019 di Grha Pandawa Balaikota, kamis (22/3). Untuk mewujudkan tema tersebut, Edi menjelaskan, prioritas strategis pembangunan pada 2019 mengarah pada tiga pokok pembangunan yakni fisik, ekonomi dan sosial. Pada bidang fisik antara lain penanganan kawasan kumuh, penyediaan infrastruktur pendukung sebagai kawasan prioritas yang mendukung pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan sistem transportasi massal dan tradisional," jelasnya. "Pada aspek ekonomi mengarah pada tiga hal yakni, pengembangan industri kreatif, pemberdayaan masyarakat berbasis kampung dan merealisasikan semangat gandeng gendong," urainya. Sementara pada aspek sosial, Pemkot tetap fokus pada penanggulangan kemiskinan melalui corporate social responbility (CSR) dengan beberapa perusahaan diantaranya BPD DIY dan Bank Jogja. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta menurut komponen tahun 2012-2016 termasuk yang tertinggi se-DIY dengan angka 85.32. Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengajak melakukan terobosan dalam RKPD untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi pada 2019. "Kita tidak bisa berlama-lama berfikir menghadapi fase baru terkait operasionalisasi bandara baru di Kulon Progo, jelas ada perubahan fisik yang nantinya pasti kita rasakan," jelasnya. Untuk itulah 2019 adalah peluang untuk menajamkan rancangan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah dengan 12 pokok pikiran. Heroe meminta tema peningkatan kualitas SDM menyasar hingga tingkat wilayah. Sehingga mereka yang berada di wilayah tidak tertinggal dengan apa yang terjadi pada 2019 nanti. "Untuk itulah memang seharusnya Kecamatan dan Kelurahan memiliki Renstra hingga 2022 sebagai langkah antisipasi," imbuhnya. Dengan begitu, sambung Heroe, Do It Kampung menjadi salah satu program yang bisa mendongkrak pemerataan pembangunan fisik. "Namun memang perlu kita siapkan bagaimana LPMK punya alokasi anggaran yang lebih lues untuk peningkatan pemerataan," imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama Kepala Bidang Perencanaan Bappeda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, perlunya akselerasi pembangunan kawasan terkait keberadaan bandara baru dan bagaimana implementasinya pada pembangunan di Kota Yogyakarta. "Hal tersebut penting mengingat tema pembangunan Kota Yogyakarta fokus pada peningkatan kualitas SDM," jelasnya. Selain itu, untuk mendukung Yogyakarta sebagai Kota Wisata, menurutnya semua fasilitas umum yang ada harus mengakomodir standar pelayanan wisata, terutama layanan transportasi dan pendukungnya. "Menurut studi INRIX Global Traffic Scorecard 2017 menempatkan Yogyakarta sebagai kota paling macet nomor empat diatas medan dan surabaya. Untu itulah perlu dipikirkan kembali upaya mengatasi kemacatan tersebut," tandasnya. (Tam)

Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Delima 123 Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede Kota Yogya maju tingkat Provinsi. Pagi ini, Rabu (21/3) tim penilai tingkat provinsi datang untuk menilai BKL tersebut. Ketua BKL Delima 123, Indah Purwani dalam paparannya mengatakan, BKL Delima 123 yang beranggotakan para Lansia baik pria maupun wanita ini selalu aktif berkegiatan. Berbagai kegiatan yang dilakukan diantaranya menggelar pertemuan rutin setiap bulan, pemeriksaan dan konsultasi kesehatan serta senam bersama, pengajian, pranguktiloyo, baca iqro, bercocok tanam, refresing anggota BKl yang dilakukan 1 tahun sekali. Melalui kegiatan itu, lanjutnya, para anggota yang rata-rata sudah berusia senja ini tingkat kesehatannya cukup baik, karena setiap ada ganguan kesehatan dapat terdeteksi sejak dini. "Sehingga secepatnya bisa dilakukan pengobatan. Selain itu melalui pertemuan rutin menumbuhkan rasa kebersamaaan dan kekompakan" ungkapnya. Sementara itu Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk dan KB) Kota Yogya, Eny Retnowati, SH mengatakan lomba BKL ini sangat penting karena dengan adanya lomba ini dapat menambah semangat kelompok " kelompok BKL yang memang dibentuk guna memberi kesempatan kepada para lansia untuk membuktikan bahwa dalam usia lanjut mereka masih bisa berdaya guna. Selain itu, lanjutnya, juga sebagai wujud penyadaran kepada masyarakat khususnya bagi keluarga yang di dalamnya mempunyai anggota yang berusia lanjut agar merubah pola pikir dimana dulu menyebut orang tua adalah beban menjadi orang tua adalah inspirasi keluarga dan mampu memberikan peran dalam keluarga dan masyarakat. Menurutnya keberadaan kelompok BKL sangat bermanfaat sebagai wadah berkegiatan para lansia sehingga bisa menjalani kehidupan Melihat semangat dan antusias kelompok BKL Delima 122, Ia berharap BKL delima 123 dapat menyabet juara terbaik pertama tingkat provinsi. Sementara itu Ketua Tim Penilai, dr Iin Nadzifah Hamid Ka Bid.KSPK Perwakilan BKKBN DIY menjelaskan, tujuan lomba tersebut sebagai upaya pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi Kelompok BKL. Ia berharap melalui lomba ini peran Kelompok BKL dapat semakin termotivasi guna mendukung keberhasilan program Pemerintah dibidang pembinaan Keluarga lansia. Ia menjelaskan untuk system penilaian meliputi berbagai aspek, diantaranya administrasi, kepengurusan, inovasi program, keberhasilan program., penyuluhan, rujukan kesehatan dan melihat langsung kegiatan BKL. (Han)

Dalam rangka upaya peningkatan wawasan, Anggota DPRD Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau berkunjung ke Pemerintah Kota Yogyakarta rabu (21/3) yang dilaksanakan di ruang Yudistira. Kegiatan ini membahas mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Yogyakarta. Sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki sekitar 10.000 PKL. Dasar hukum penertiban keberadaan PKL yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan PKL yang memuat mengenai lokasi, proses pengajuan izin, kewajiban dan hak. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda PKL yang kemudian diubah melalui Perwal No.62 Tahun 2009 yang mencantumkan ruas jalan yang diperbolehkan dijadikan lokasi berjualan oleh PKL. Adapun Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro " A. Yani. Dalam membina keberadaan PKL telah diterbitkan Ijin Penggunaan Lokasi bagi PKL, serta tendanisasi PKL untuk menampilkan wajah PKL agar terlihat menarik untuk dikunjungi. Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian Bejo Suwarno mengatakan, dalam penempatan PKL yang ada di sepanjang Malioboro tidak di pungut biaya. "untuk PKL tidak di pungut retribusi, kecuali kebersihan" ungkapnya. Disamping itu, bagi PKL Malioboro setiap hari Selasa Wage (Soge) diberlakukan kegiatan Resik Malioboro yang dilakukan secara swadaya oleh pedagang PKL serta seluruh komunitas Malioboro. Hal ini mendapat respons positif dari komunitas pedagang lain, salah satunya para pedagang tradisional. Wakil Ketua Pasus Uba Ingan Sigalingging mengatakan, terkait dengan Penataan kota dan Pemberdayaan yang ada di Kota Yogyakarta ini akan menjadi acuan semua Anggota DPRD Kota Batam dalam penataan Kota di Batam. "Terkait dengan penataan dan penertiban akan menjadikan acuan bagi kami, terkait dengan regulasi untuk DPRD" ungkapnya. (Hes)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) terhitung mulai tanggal 20 Maret 2018 ini resmi diberlakukan. Para pelanggar akan dikenai sanksi berupa Pidana kurungan selama maksimal 1 (satu) bulan dan dikenai denda paling banyak Rp. 7.500.000 apabila melanggar. Perda ini telah ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2017 lalu. Selama satu tahun dilakukan sosialisasi dan hari ini (20/03/2018) mulai diberlakukan penegakannya. Demikian ujar Wakil Walikota Yogyakarta Drs. Heroe Poerwadi, MA saat membuka workshop peningkatan mutu pelayanan Puskesmas dalam mendukung Perda KTR di hotel Grand Zuri Kota Yogyakarta. Wakil Walikota Yogyakarta mengatakan substansi Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang KTR adalah melarang orang untuk merokok di kawasan tanpa rokok. Ada tujuh lokasi yang tidak membolehkan orang merokok yakni di fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik dan lainnya; Tempat proses belajar mengajar seperti di sekolahan; Tempat bermain anak; Tempat ibadah; Angkutan umum; Tempat Kerja; Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Heroe menegaskan, dari Perda KTR ada dua kawasan yang mutlak tidak membolehkan adanya aktivitas orang merokok, berjualan rokok, dan tidak boleh ada iklan rokok adalah di lingkungan pelayanan kesehatan dan lingkungan dunia pendidikan. Sedangkan di luar dua tempat tersebut, seperti lingkungan perkantoran, lembaga atau korporasi diwajibkan menyediakan tempat (kawasan) untuk merokok. Untuk tahap pertama akan diberikan sosialisasi kepada instansi, lembaga atau korporasi yang (pertama) menyatakan bahwa pada dasarnya setiap lingkungan perkantoran tidak dibolehkan ada rokok. "Tetapi, kantor punya konsekuensi harus menyediakan tempat untuk merokok. Itu yang harus kita sadarkan secara bersama-sama," terang Heroe. Pada tahap kedua, kawasan yang bersifat layanan publik juga akan didorong untuk tidak mengijinkan adanya tempat merokok maupun berjualanan rokok terutama menyangkut tentang pelayanan pelayanan publik. Masyarakat akan didorong untukmenerapkan kawasan Tanpa asap rokok. "Artinya, kesadaran kita bangun bareng-bareng dari masyarakat maupun pengelolah kelembagaan lingkungan kantor pemerintah," tambah Heroe. Heroe Poerwadi menambahkan diluar Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan oleh Perda kegiatan merokok juga dilarang apabila di sekitarnya terdapat ibu hamil dan anak-anak. "Tujuannya adalah untuk menjaga agar para ibu hamil dan anak-anak terhindar dari paparan asap rokok yang dilakukan oleh orang lain," ujar Haroe. Ditegaskan, Perda KTR bukan saja melarang orang untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok tetapi melarang memproduksi produk tembakau, melarang menjual beli produk tembakau, melarang mengiklankan produk tembakau dan melakukan kegiatan promosi produk tembakau di kawasan tanpa rokok. Di Kota Yogyakarta sudah banyak warga atau kampung yang telah mendeklarasikan diri bebas dari asap rokok. Wakil Walikota memberi apresiasi kepada warga yang berani mendeklarasikan diri untuk hidup sehat dengan tidak merokok di wilayah mereka. Menurut Heroe sikap seperti itu harus mendapat apresiasi dan menjadi contoh bagi warga lain. Sanksi Untuk Pelanggar Wakil Walikota mengatakan penegakan Perda KTR akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal akan dilakukan secara persuasif. Menurutnya penegakan sanksi memang penting namun yang lebih adalah mengubah perilaku (habit) "Memang sanksinya sampai Rp. 7.5 juta namun akan diterapkan secara bertahap. Maksimal kita persuasif. Yang penting bagimana mengubah perilaku dan kebiasaan kita. Itu yang lebih penting," tambah Wakil walikota. Workshop Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dr. Fita Yulia Kisworini, M. Kes menjelaskan workshop peningkatan mutu pelayanan Puskesmas bertujuan untuk menyiapkan aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan Perda KTR. Berkaitan dengan Perda KTR, Dinas Kesehatan kota telah melakukan sosialisasi kepada kawasan pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, rumah sakit, apotik, klinik. Sosisilisasi juga dilakuka di 168 Sekolah Dasar, 60 Sekolah Menengah Pertama, SMA dan Perguruan Tinggi di Kota Yogyakarta serta seluruh organaisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan dan kelompok masyarakat seperti LPMK. Selain itu, Dinkes telah melakukan publikasi melalui media cetak dan elektronik, penyebaran stiker dan brosur. Dr. Vita menegaskan Perda nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini akan diterapkan mulai hari Selasa, 20 Maret 2018 di semua wilayah kota Yogyakarta. Dia menghimbau agar masyarakat ikut serta mendukung Perda tersebut sehingga terciptalah masyarakat yang sehat dan terhindar dari penyakit yang diakibatkan oleh paparan asap rokok. (@mix)

Ingin mengikuti jejak manis Yogyakarta dalam mengembangkan sekolah ramah anak, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta. Rombongan yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Bappeda dan DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) tersebut pun meninjau langsung SMP N 15 Yogyakarta dan SD N Pujokusuman 1. Ketua Rombongan, Budi menuturukan, kujungan tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kota Probolinggo. "Kami melihat Yogyakarta sebagai salah satu Kota yang telah berhasil dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak," ucapnya. Menurutnya sepak terjang Yogyakarta dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak tidak diragukan lagi. "Kami mencermati prestasi Yogyakarta melalui media online, lantas kami putuskan untuk segera melakukan kunjungan kerja ini," jelasnya. Ia berharap kunjungan kerja ini bisa membawa manfaat bagi Kota Probolinggo dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Yogyakarta Siti Arina mengaku bangga sekaligus mengapresiasi kunjungan kerja tersebut. Menurutnya kunjungan tersebut sebagai pemicu bagi SMP Negeri 15 Yogyakarta untuk terus berupaya melakukan perbaikan untuk Sekolah Ramah Anak. "Deklarasi SMP Negeri 15 Yogyakarta sebagai Sekolah Ramah Anak diawali sejak tahun 2016 silam, saat itu ada empat sekolahan yang menjadi pilot project Pemkot yakni SMP Negeri 7 Yogyakarta, SD Pujokusuman dan SD Ngupasan," urainya. Siti Arina mengaku, Sekolahan yang kini sedang ia tukangi itu menjadi satu-satunya sekolahan di Yogyakarta yang paling banyak menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). "Selain itu, setiap kali masa pendaftaran kami setidaknya menerima 134 siswa KMS (Kartu Menuju Sejahtera-Red)," imbuhnya. Dengan begitu, pihaknya menilai bahwa SMP Negeri 15 Yogyakarta sudah melakukan apa yang telah menjadi indikator Sekolah Ramah Anak, yakni salah satunya menerima siswa didik dari mereka yang berkebutuhan khusus. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat menambahkan, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak. "Di dalam peraturan tersebut sudah diatur mengenai hak dan kewajiban sekolah untuk bisa mewujudkan sekolah yang ramah terhadap anak, serta standar sarana dan prasarana yang harus dipenuhi sekolah," jelasnya. Octo menjelaskan, kewajiban sekolah di antaranya adalah melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang bisa mengakibatkan pelanggaran hak anak. Sudah ada satuan tugas anti kekerasan di sekolah yang bisa disinergikan untuk melindungi anak agar terhindar dari segala bentuk kekerasan, katanya. Bagi Kota Yogyakarta pembentukan sekolah ramah anak menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak. (Tam)

Hari Ginjal Dunia 2018 diperingati oleh para dokter, perawat, dan para praktisi kesehatan ginjal, masyarakat peduli kesehatan ginjal, serta pasien di Taman Air Mancur Kompleks Balaikota Yogyakarta, Minggu,(18/03/2018). Peringatan World Kidney Day diisi dengan pamerandan infomasi tentang kesehatan ginjal, bazar hasil produksi para pasien penyakit ginjal, dan diskusi seputar kesehatan ginjal. Walikota Yogyakarta H. Haryadi Suyuti dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakata, dr. Vita Yulia berharap masyarakat dan seluruh praktisi kesehatan dapat melakukan upaya promotif dan preventif agar terhindar dari penyakit ginjal. " Salah satu pencegahan dapat diawali dengan hal-hal sederhana seperti mengkonsumsi air putih yang cukup sebelum aktifitas, mengenali gejala awal dengan melakukan pemeriksaan rutin serta, melakukan aktifitas fisik minimal 30 menit," ujar Walikota. Walikota optimis dengan melakukan antisipasi sejak awal maka terjadinya kasus gagal ginjal dapat ditekan. Walikota menambahkan tema Hari Ginjal Sedunia kali ini adalah Kidney and Women-s Health: Include, Value, and Empower (Ginjal dan Kesehatan Perempuan: Melibatkan, Menghargai, dan Memberdayakan). "Sehingga inilah momentum yang sangat tepat untuk peduli kaum perempuan sekaligus peduli kesehatan ginjal," imbuhnya. Dikatakan, Pemerintah Kota Yogyakarta menyambut baik dan mengapresiasi upaya serta langkah nyata dari panitia World Kidney Day 2018 yang memberikan kontribusi dalam menyadarkan masyarakat serta memberikan edukasi, akan pentingnya menjaga pola hidup sehat. "Kami berharap kegiatan pagi hari ini dapat menjadi media sosialisasi pencegahan penyakit ginjal sehinga momentum ini menjadi titik balik kesadaran masyarakat dalam menjaga ginjal nya," imbuhnya. Sementara itu ketua Panitia, dr Heru Prasanto, Sp.PD melaporkan kegiatan World Kidney Day tahun ini diisi dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan ginjal. Kegiatan ini melibatkan banyak rumah sakit swasta dan pemerintah yang ada di DIY dan Jawa Tengah. Selain itu didakan pameran, bazar, pentas seni dan senam sehat untuk pasien ginjal. Dirinya berharap warga masyarakat terus peduli akan kesehatan dengan membagun perilaku sehat di lingkungan keluarga dan masyarakat. (@mix)

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyusun road map rencana kerja RKPD 2019 mendatang sekaligus menetapkan target yang akan dicapai dengan mengedepankan kearifan lokal. "Tribulan I adalah langkah awal dari pelaksanaan program dan kegiatan. Dimana akhir Tribulan I merupakan jadwal penyusunan program dan kegiatan pada 2019," ucap Heroe Poerwadi saat menjadi inspiktur upacara bendera karyawan Pemkot Yogyakarta di Balaikota, Senin (19/3) pagi. Heroe berharap implementasi secara operasional teknis dilapangan dilakukan melalui Program Gandeng Gendong yang menunjukkan kebersamaan dari unsur 5K yaitu, Kota (Pemerintah Kota Yk), Kampung, Korporat, Kampus, dan Komunitas. "Diharapkan dengan konsep tersebut benar-benar mampu mewarnai berbagai program dan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat saat ini," imbuhnya. Menurutnya memasuki akhir dari Tribulan I ini merupakan fase konsolidasi dalam program dan kegiatan pada tahun berjalan. "Sehingga di bulan terakhir pada Tribulan I ini agar seluruh OPD hendaknya memastikan bahwa hasil konsolidasi dapat sesuai dengan target yang disusun sehingga tidak mengganggu ritme proses jalannya pembangunan," jelasnya. Tidak hanya itu, lebih jauh lagi Heroe juga meminta masing-masing OPD untuk mencermati dan melakukan evaluasi target kinerja output dan anggaran sesuai perencanaan yang ditetapkan dengan realisasi. "Apabila ditemukan hal-hal yang tidak sinkron agar segera melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," kata Heroe. Terlepas dari RKPD, Heroe juga menyinggung terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL pada tahun 2018 ini. "Melalui program ini, Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan sebanyak 4500 bidang tanah yang tersebar di 14 kecamatan mendapat sertifikat tahun ini," jelasnya. Ia pun mengajak peran aktif seluruh aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Kelurahan dan Kecamatan agar bersama-sama mensukseskan Program Nasional ini dengan menggandeng masyarakat. Ia berharp melalui PTSL ini akan memberikan kontribusi nyata dalam membantu penataan tata ruang Kota Yogyakarta, khususnya kawasan kumuh yang selama ini belum terdata dengan baik, kawasan bantaran sungai, serta guna menghindari sengketa batas wilayah dengan Kabupaten lain. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan Pensiun bagi 23 PNS yang memasuki masa purna tugas terhitung tanggal 1 April 2018. (Wis/Tam)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogya Bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY melaunching 5 Kelurahan Di Kota Yogya sebagai Kelurahan Tangguh Bencana (Katana). Acara ini digelar di lapangan Ngadimulyo, Senin (19/3) Lima Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Giwangan, Kelurahan Bausasran, dan Kelurahan Pakuncen. Plt Kepala BPBD Kota Yogya, Agus Winarta mengatakan pengukuhan lima Katana ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara pihak pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli dalam pengurangan resiko bencana. "Pengukuhan Kelurahan tangguh bencana ini sangat strategis bagi kita khususnya masyarakat di daerah rawan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat," katanya. Menurutnya Katana tidak skadar memberi predikat Kelurahan semata, melainkan harus terukur salah satunya warga masyarakat yang sudah sadar bencana. "Masyarakat satu sama lain harus paham apa yang perlu dikerjakan dan bagaimana cara menghadapi ketika datang bencana," tambahnya. Ia menjelaskan Kota Yogya mulai membentuk kampung tangguh bencana sejak tahun 2013 dengan 10 kampung sebagai percontohan yang dilanjutkan pada 2014 dengan 20 kampung dan 25 kampung pada 2015. "Pada tahun 2018 BPBD Kota Yogyakarta sudah membentuk 75 kampung tangguh bencana dan pada tahun ini juga akan ditambah 15 KTB baru sehingga nantinya semua Kelurahan/Kampung sudah berstatus sebagai Tanggap Bencana" ujarnya Dijumpai usai meresmikan acara tersebut, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan dengan adanya Katana antisipasi dan penanggulangan bencana sejak dini akan efektif. Masyaarakat harus ikut berperan aktif sesuai dengan kondisi wilayah masing--masing, katanya. Wawali menjelaskan ancaman bencana di Kota Yogyakarta yang perlu diwaspadai adalah, bencana angin kencang, longsor, gempa, dan kebakaran. Ia menegaskan agar seluruh warga Kota Yogya harus selalu waspada dan membekali diri dengan segala pengetahuan dan keterampilan antisipasi bencana. Menurutnya dengan mitigasi dan adaptasi warga akan dapat mengetahui bencana sejak dini sehingga dapat mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Kita harus selalu siaga, kita juga harus mengenali tanda-tandanya, Apalagi dengan kondisi cuaca seperti sekarang yang masih muncul hujan deras, angin dan longsor masih berpotensi, katanya. Diakuinya, beban kerja BPBD Kota Yogya sudah cukup berat lantaran personel terbatas. Sehingga penanganan bencana harus berbasis masyarakat. "Apalagi penanggulangan bencana membutuhkan waktu cepat guna menekan jatuhnya korban maupun kerugian material" tandasnya Ia berharap melalui pengukuhan 5 Katana tersebut dapat memberikan motivasi kepada wilayah lain untuk beradaptasi dan melalukan mitigasi bencana, sehingga warga di wilayah siap dan tidak panik saat terjadi bencana. (Han)

Kampung Bintaran Yogyakarta menyelenggarakan Pemilihan Rukun Tetangga (RT) dan Rukur Warga (RW) 02 di balai RW 02 Bintaran kota Yogyakarta minggu (18/3). Sekitar 438 warga ikut dalam partisipasi pemilihan RT dan RW. Acara pemilihan RT dan RW ini berbeda dari biasanya. Dalam hal ini khususnya tiap calon RT dan RW diwajibkan menyuguhkan makanan. Setidaknya ada 300 porsi per jenis makanan yang di suguhkan dalam acara pemilihan RT dan RW warga Bintaran. Acara ini dirancang dengan mengusung tema Gandeng Gendong. Makanan yang disajikan oleh kandidat RT dan RW di bantu mereka yang menjagokan. Berbagai macam makanan tersedia di area pemilihan calon RT dan RW di Bintaran. Seperti dawet, soto, bakso, ronde, es krim dan lain-lain. Acara ini dilakukan agar para warga Bintaran merasa memiliki dan ikut andil dalam pemilihan yang di selenggarakan secara serentak ini. Salah satu warga bintaran Tami mengatakan, kegiatan ini diharapkan terus berlanjut dari tahun ke tahun agar para warganya saling bertemu dan bisa berkumpul bersama seluruh warga RW di Bintaran selain pada saat Hari Raya. "saya senang diadakan acara seperti ini, semoga tahun selanjutnya masih ada agar warga berkumpul, jadi ramai kampungnya"ungkapnya. Kegiatan ini menurut ketua dan juga sekaligus calon RW 02 di wilayah Bintaran Andi Maulana mengatakan, acara pemilihan RT dan RW ini dalam rangka tiga tahun sekali yang di lakukan secara serentak di wilayah masing-masing di Kota Yogyakarta. Selain itu yang membedakan dari pemilihan lainnya tiap RT dan RW adalah para calon khususnya, di wajibkan membawa makanan untuk di suguhkan pada warganya. "kita mencoba mengadakan pemilu di tingkat RT dan RW secara serentak. Pemilihan RT dan RW dianggap remeh. Padahal peran RT dan Rw membantu kelancaran kegiatan dalam tatanan Pemerintah Kota. Maka dari itu para calon harus mau menyediakan waktu, tenaga dan pikiran. Calon disini harus mau menyumbang makanan, hal ini sebagai pemancing agar mereka merasa bertanggung jawab yang nantinya mereka akan di jadikan RT dan RW" ungkapnya. Selain itu Andi mengatakan harapannya kedepan kampung Bintaran ini selalu meningkat lebih baik dalam merangkai kegiatan khususnya buat warga Bintaran. "Harapannya kedepan tentunya akan dilakukan seperti ini lagi, semoga lebih baik dan meningkat, meningkatkan paguyuban atau trah warga bintaran agar silaturahim tetap terjaga" ungkapnya. (Hes)

Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Yogyakarta menyelenggarakan malam pemberian penghargaan kepada kampung Panca Tertib di Kota Yogyakarta . Penghargaan ini diberinama Si Pantib Award". Sebanyak 9 Kampung dari 50 kampung Panca Tertib di Kota Yogyakarta meraih penghargaan Si Pantib Award dengan ketegori yang berbeda. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ( Sat Pol PP) Nurwidi Hartana melaporkan kegiatan Si Pantib Award ini adalah pertama kali dilakukan semenjak ditetapkannya Perda Nomor 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib dan terbentuknya 50 Kampung Panca Tertib. Hingga saat ini jumlah kampung Panca Tertib sebanyak 50 dari 225 kampung yang ada di Kota Yogyakarta. Kegiatan itu menurut Nurwiddi merupakan rangkaian peringatan Hari ulang tahun Sat. Pol PP ke-68, Sat Linmas ke-56 dan Pemadam Kebakaran ke-99. Selain itu merupakan bentuk apresiasi Pemkot Yogyakarta kepada kampung kampung yang telah mendeklarasikan diri untuk menjaga lima tertib yakni tertib daerah milik jalan, lingkungan, usaha, bangunan, dan sosial. Nurwidi menambahkan penghargaan Si Pantib kali ini diberikan kepada 9 kampung dengan 9 kategori berbeda. Kategori kampung panca tertib pada tertib Daerah Milik Jalan diraih oleh kampung Kepatihan Kelurahan Purwokinanti. Penghargaan kampung panca tertib pada Tertib Usaha disabet kampung Bangirejo Kelurahan Karangwaru dan tertib pada Bangunan diraih oleh kampung Gendeng Kelurahan Baciro. Kampung Tejokusuman kelurahan Notoprajan meraih kategori tertib pada Lingkungan dan kategori Tertib Sosial diraih kampung Ngampilan Kelurahan Ngampilan dan pemenang kategori tertib Penyelenggaraan Pondokan terbaik dari kampung Lempuyangan kelurahan Bausasran kecamatan Danurejan Selanjutnya, kategori kampung panca tertib dengan Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat terbaik jatuh pada kampung Cokrokusuman kelurahan Cokrodiningratan dan kampung Ledok Tukangan kelurahan Tegal Panggung dinobatkan sebagai kampung tertib Administrasi Kependudukan. Sedangkan, Kampung Gedongan kelurahan Purbayan menyabet penghargaan sebagai kampung dengan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga terbaik. Wakil Walikota Yogyakarta, Drs. Heroe Poerwadi, MA sangat mengapresiasi kegiatan pemberian penghargaan Si Pantib kepada kampung kampung di Kota Yogyakarta yang telah membangun kesadaran bersama untuk berperilaku tertib. Dirinya berharap penghargaan ini memberi dampak positip kepada kampung lain untuk mengacu atau menyontoh kampung yang telah berhasil. Sekaligus memberi motivasi bagi kampung yang telah berhasil agar lebih baik lagi dalam membangun ketertiban di kampungnya. "Kami berharap dengan awarding ini, penghargaan ini memberikan acuan, atau memberikan sentuhan dan sentilan agar kita mampu terus meningkatkan diri, agar lingkungan kita betul betul semakin lebih baik lagi," ujar Heroe Poerwadi di depan ratusan warga yang berkumpul di halaman Taman Air Mancur Balaikota Yogyakarta, Jumat, (15/03/201) malam. Ditambahkan, Kota Yogyakarta sudah memiliki 50 kampung Panca Tertib. Heroe berharap jumlahnya akan terus bertambah ke depannya. "Kita harapkan bisa seluruh kampung di Jogja bahu membahu menjaga lingkungan kita yang nyaman, aman dan tertib," tambahnya. Menurut Heroe untuk menciptakan rasa tertib dibutuhkan peran serta aktif dari warga masyarakat. Pemerintah , masyarakat dan semua kelompok masyarakat harus memiliki kepedulain yang sama. "Pemerintah tentunya tidak mampu menjalankan semuannya untuk menjaga ketertiban itu. Atau hanya bertumpuh pada kekuatan pemerintah. Kita harus bersama menjaga ketertiban di masyarakat. Semua lingkungan kelompok masyarakat yang lain harus punya kepedulian. Mudah mudahan terwujud Kota Yogyakarta aman, nyaman tertib bagi semua," tambah Heroe. Pemkot Yogyakarta akan terus mendorong kampung panca tertib untuk betul betul membangun hidup yang tertib bersih. Si Pantib Award juga dihadiri oleh Walikota Yogyakarta H. Haryadi Suyuti yang hadir di akhir acara karena sebelumnya memiliki agenda acara yang tidak dapat ditinggal. Haryadi sempat menyerahkan hadiah kepada pemenang kategori tertib Penyelenggaraan Pondokan terbaik dari kampung Lempuyangan. (@mix)

YOGYA - Puluhan prajurit Kodim 0734/Yogyakarta dan Koramil Umbulharjo, Kamis (15/03/2018) diterjunkan dilokasi yang nantinya akan dijadikan tempat TMMD Reguler ke-101 tahun 2018 Kodim 0734/Yogyakarta di wilayah Kelurahan Pandeyan, Umbulharjo untuk melaksanakan karya bakti membersihkan bantaran Sungai Gajah Wong pada tanggal 28 Maret mendatang. Puluhan prajurit TNI tersebut dibantu juga dengan ratusan warga masyarakat Kelurahan Pandeyan, Tagana DITY, BPBD DIY dan FKPPI. Mereka berbaur dan bergotong-royong membersihkan bantaran sungai, memotong pohon dan membakar sampah dan memasang umbul-umbul. Sejumlah persiapan terus dilakukan TNI bersama warga jelang upacara pembukaan TMMD Reguler ke 101 Kodim 734/Yogyakarta. Danramil 07/Umbulharjo Mayor Kav Cecep Saifudin menjelaskan menjelang pembukaan TMMD reguler ke-101 Kodim 734/Yogyakarta, kami membagi sejumlah prajurit di sejumlah titik. Sebagian bersama warga menyelesiakan proyek fisik tambahan, sebagian lagi melakukan finishing di sejumlah titik proyek fisik dan sebagian lagi dikerahkan untuk bersih-bersih lapangan yang akan digunakan untuk upacara pembukaan. Nampak sejak pagi puluhan prajurit bersama masyarakat tengah bersih-bersih lapangan, menyapu gang-gang kecil, mengumpulkan sampah kemudian membakarnya. Kebersamaan masyarakat dan anggota prajurit benar-benar guyub. "Kehadiran TMMD di wilayah Kecamatan Umbulharjo mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Seluruh penduduk senang dan bangga, sehingga apa yang kita kerjakan, mereka dengan senang hati melibatkan diri," tandas mayor Kav Cecep Danramil 07/UH, Umbulharjo. Thoyib, salah satu warga Kelurahan Pandean Umbulharjo berpendapat apa yang akan di laksanakan di TMMD Reguler ke- 101 tahun 2018 dan kehadiran TNI di Wilayahnya akan bisa mengubah cara pandang warga desanya terhadap TNI. --Semula warga masih merasa segan dan takut terhadap keberadaan Tentara, akan tetapi dengan adanya sering di laksanakan TMMD atau sejak adanya gelaran TMMD, sekarang justru mereka menjadi simpati,-- tandasnya. Dia mengatakan, setelah bersentuhan dengan Satgas TMMD ini, melihat dan merasakan sendiri bahwa ternyata TNI itu baik dan ramah-ramah. --Pembawaan para TNI anggota Satgas TMMD yang begitu ramah, bersahabat, itulah yang merubah penilaian para warga di desa kami. Sangat humanis,-- papar Thoyib salah satu Linmas yang di tunjuk dari Kel Pandean. Dia menambahkan, untuk TMMD Reguler yang akan di gelar kali ini warga akan membantu dan sangat senang dengan anggota TNI terutama Babinsa wilayah Pandean (Serda Ari Fitrianto) dan Kodim 0734/Yka juga Koramil 07/UH di Kota Yogyakarta. Thoyib, yang saat ini juga menjadi anggota Linmas Kel Pandean mengucapkan banyak terima kasih kepada para Satgas TMMD Reguler. (W.Rustanto/@mix)

Memperingati HUT Satpol PP ke-68, HUT Satlinmas ke-56, HUT Damkar ke 99, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti berpesan agar tiga lembaga ini dapat memberikan pelayanan terbaik untuk Kota Yogya dan Masyarakat Kota Yogya. Walikota mengingatkan sebagai penegak peraturan daerah (perda) harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan menaati peraturan. "Selalu taati aturan, sehingga dengan memulai hal kecil dapat memberikan contoh kepada masyarakat" kata Haryadi saat memberikan pengarahan di sela-sela Gala Dinner di Graha Pandawa, Rabu malam (15/3) . Tidak hanya itu, lanjutnya, sebagai penegak perda sudah seharusnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Berikan pelayanan cepat tanggap berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat," tandasnya Ia mengungkapkan jika tantangan kedepan yang dihadapi akan semakin berat untuk itu, Ia menegaskan agar tiga lembaga tersebut saling bersinergi dengan selalu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal. "Saya mengajak seluruh Satuan untuk meningkatkan kesiapsiagaannya dalam menjaga ketertiban umum, melindungi aset masyarakat. Bangunlah hubungan yang harmonis dengan masyarakat, sehingga keberadaan Satpol PP, Damkar dan Linmas benar-benar memberikan arti bagi masyarakat" jelasnya Ia berharap dalam momentum ini dapat dijadikan sarana transformasi menuju kemajuan dan perbaikan serta mampu mengembangkan diri dalam membangun masyarakat yang sejahtera, aman, nyaman, tertib dan mandiri Semoga di hari jadi ini masing-masing Satuan semakin memantapkan eksistensinya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat katanya. (Han)

Komandan Kodim 0734/Yogyakarta Letkol Inf Rudi Firmansyah S.E.,M.M menghadiri rapat persiapan pelaksanaan TMMD tahun 2018 di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) di Ruang Rapat Nyi Ageng Serang 2, BPPM DIY, Jl, Tentara Pelajar, Kota Yogyakarta. Kamis (15/3/2018). Rapat persiapan itu dalam rangka mengoptimalisasi, efektifitas dan efisiensi proses manajemen pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD. Dandim menjelaskan, bahwa program TMMD adalah salah satu wujud Operasi Bakti TNI yang sinergis, terintegrasi dan sangat terorganisir, memiliki maksud, tujuan dan manfaatnya yang jelas, baik bagi kepentingan TNI, Masyarakat maupun Pemerintah. TMMD adalah program lintas sektoral yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah-daerah tertinggal, terisolasi, daerah pinggiran dan terbelakang yang melibatkan TNI - Polri, Kementrian, Lembaga Pemerintahan Non Kementrian dan Pemerintah Daerah, serta segenap lapisan masyarakat,-- terang Dandim Rudi Firmansyah. Disamping itu, dengan digelarnya rapat sinkronisasi program ini, kedepannya TMMD di wilayah Kota Yogyakarta, mendapatkan hasil sesuai harapan. Bisa mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah / wilayah, karena secara substansial, TMMD merupakan tesis kegiatan wujud bakti TNI dalam pembangunan pedesaan,-- pungkasnya. (W.Rustanto-Kodim/@mix)

Dibutuhkan tenaga teknis sebagai programmer web sejumlah 2 (dua) orang untuk ditempatkan di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Pemerintah Kota Yogyakarta dengan kualifikasi sebagai berikut : Warga Negara Republik Indonesia Pria/wanita usia max. 35 tahun Pendidikan formal minimal S1-Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer dengan pengalaman minimal 1 tahun sebagai programmer Menguasai framework CI, PHP, MySQL Sehat jasmani dan rohani Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab Mampu dan sanggup bekerja secara team maupun individu Mempunyai laptop dan alat komunikasi (handphone) pribadi yang aktif Gaji di atas UMR Persyaratan Administrasi sebagai berikut : 1. Surat lamaran 2. CV terbaru 3. Foto Copy KTP yang masih berlaku 4. Foto Copy Ijazah dan transkrip nilai 5. Bukti pengalaman kerja (jika ada) Tahapan seleksi : 1. Seleksi Administrasi, sampai dengan tanggal 23 Maret 2018, jam 14.30 WIB. 2. Tes Praktek, pada tanggal 26 Maret 2018, jam 08.00 s.d 12.00 WIB 3. Tes Wawancara, pada tanggal 27 Maret 2018, jam 08.00 WIB s.d selesai Surat Lamaran dapat dikirim langsung ke Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Jl. Kenari 56 , Komplek Balaikota Yogyakarta atau dapat diemail ke : kominfosandi@jogjakota.go.id paling lambat tanggal 23 Maret 2018 pada pukul 14.30 WIB. Untuk informasi lebih jelas bisa menghubungi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan No. Telp. (0274) 551230. Semua proses seleksi dilakukan secara obyektif dan hasil final adalah mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Untuk berita selengkapnya dapat didownload pada attachment berikut :